Tag Archives: gaya

[Kajian] Membaca Tarian Jiwa Julia Napitupulu

(Sebuah telaah sederhana tentang kehadiran seorang Julia Napitupulu dalam Buku : JEJAK-JEJAK CINTA TUJUH PEREMPUAN)

 

Oleh Kusnadi Arraihan *)

Tulisan, apapun bentuknya adalah sebuah cermin gerak dinamis dari jiwa penulisnya.  Tulisan adalah wahana yang paling jujur, tentang kedirian seseorang. Banyak hal yang tersimpan dalam gerak tulisan itu. Kehidupan ini bagi seorang penulis adalah bukan hanya ketika dia berbicara soal bakat, tetapi juga merupakan alat seperti katub pengaman untuk melepaskan sebahagian dari beban kehidupan. Itu sebab mengapa menulis tak sepenuhnya hanya mengandalkan panca indera, tetapi juga melewati proses perenungan, aktualisasi imajinasi dan ini tugas dari dinamika kejiwaan penulisnya.

Inilah cermin kesan yang paling terlihat, ketika saya pertama sekali mengenal seorang perempuan pemilik nama Julia Napitupulu, saya hanya mengenalnya dari ruang Facebook, yang notebene diperlukan sebuah kemampuan daya jelajah analisa kita terhadap apa yang ditulis oleh seseorang, karena bisa jadi, tak sepenuhnya kita yang berkerabat di halaman jejaring sosial tersebut pernah saling bertemu muka. Maka pengenalan kita tentang sahabat tersebut biasanya hanya tertumpu pada tulisan yang disajikannya. Dan hal inilah yang coba saya lakukan juga terhadap seorang Julia Napitupulu.

Dalam buku “Jejak-Jejak Cinta Tujuh Perempuan” yang diterbitkan Penerbit Langit Kata tahun 2011, tebal 168 halaman, memuat tulisan dari tujuh penulis dalam bentuk cerita pendek dan puisi.

Ketujuh penulis tersebut, yaitu : Tina K – Ami Wahyu – Ami Verita – Lely Aprilia – Ayudya Prameswari – Tita Tjindarbumi – Julia Napitupulu. Penyunting oleh Ami Wahyu, foto sampul Thony Tjokro, pewajah sampul dan pewajah isi disajikan oleh Donoem.

Dalam kaitan ini, saya mengkhususkan untuk sedikit menyajikan hasil “penglihatan” saya pada tulisan Julia Napitupulu. Penulis dengan latar belakang pendidikan ilmu psikologi ini memiliki multi talenta, karena di sela-sela menulis, Julia Napitupulu adalah seorang trainer bidang soft competence, seorang pembawa acara, bahkan juga piawai memainkan alat musik piano sekaligus menekuni bakatnya sebagai penyanyi. Benar-benar sebuah jiwa yang tak pernah berhenti menari.

Dalam buku ini, Julia Napitupulu ada menyajikan tiga tulisan, yang sekejap seusai membacanya, ada yang terus bergerak dalam benak, jejak kesan yang ditinggalkan tulisan dari hasil imajinasi penulis ini tak hanya mencari ruang, tetapi juga terus mengelana dalam pikiran. Mengapa demikian? Karena seorang Julia (demikian ia biasa disapa para sahabatnya – atau juga dengan nama Jula, sebuah sapaan penuh historis dari masa kecilnya) menulis dengan sepenuh jiwa yang bergerak, karena hati nurani penulis ini mampu menitipkan “ruh” pada setiap kalimat yang dituliskannya. Dapat kita rasakan nuansa yang demikian jernih ketika membaca salah satu sajiannya pada buku ini, yang ia beri judul “Melodi yang Tercipta Begitu Saja”. 

Dari judulnya saja, sungguh Julia telah berani keluar dari patron penulisan judul karya sastra yang pada umumnya menjauhi makna harfiah, lebih kental dengan penggunaan perumpamaan. Dalam tulisannya ini, Julia menggambarkan betapa sesuatu yang disebutnya dengan “melodi” itu bukan disiapkannya lebih dahulu baru kemudian melodi itu melahirkan banyak senandung. Tetapi justru, dengan kebersahajaan rasa dan jiwanya, Julia mencoba untuk menikmati jalinan kehidupan yang tersambung sebagai tali temali ini, dengan kadar kualitas dan cara-cara yang hebat, sehingga justru kisah kehidupan yang mungkin hal wajar bagi kehidupan orang lain, justru menjadi rahim yang melahirkan banyak melodi bagi kehidupan seorang Julia. Hidup telah dengan baik di-improvisasi olehnya.

Struktur tulisan yang lahir dari seorang Julia Napitupulu sebenarnya tak sepenuhnya kental dengan sastra, hal ini wajar, karena mungkin pengalaman dan latar belakang pendidikannya telah memasukkan unsur psikologi dalam setiap ia menuliskan sesuatu. Tetapi yang terasakan saat menikmati tulisan-tulisannya justru kita berada dalam ruang keindahan yang runut dan seperti memenuhi semua keelokan sastra. Mari kita perhatikan lirik dari tulisannya ini, saya petikkan :

di siang yang bagai hening malam

aku dan lekakiku terbaring dalam pesona

terlontar dari bintang-bintang yang meledakkan kami

dalam warna-warna pelangi

 

wajahnya,

raut lelaki yang tuntas

merekam sensasi

yang masih menjalari pori-pori

aku mengeja damai

diteratur hembus nafasnya

 

Diksi yang disajikannya sederhana, tapi proses pengendapan makna dalam benak setelah memahami dua bait lirik di atas, justru menjadi tidak sederhana. Larik “di siang yang bagai hening malam” adalah sebuah kontradiksi yang indah, Julia lihai sekali memilih bait ini. Pada bait kedua kita perhatikan: “wajahnya, raut lelaki yang tuntas”. O, duhai indahnya. Sebagai lelaki tulen, saya bahkan belum bisa mencerna dengan baik, makna hebat di balik larik itu.

Menikmati secara keseluruhan “Melodi yang Tercipta Begitu Saja” terasa kita memasuki sebuah ruang yang luas, dan di setiap sudut ruang itu ada keindahan yang bersahaja. Pada bagian tengah ruang itu, ada penataan bunga-bunga yang penuh warna. Ruang itu adalah kehidupan itu sendiri. Julia sangat suka menggunakan metafora alam untuk mempersonifikasikan tentang realitas hidup. Dan dalam tulisan ini Julia dengan sangat piawai menggambarkan sosok lelaki, sulit bagi pembaca untuk menyembunyikan kekaguman untuk cara-cara dia menuangkan ke dalam bentuk bahasa.

Kita lihat saja caranya menuangkan sketsa imajinasi tentang lelaki itu. Lelaki yang memiliki wajah sebagai raut yang tuntas, tulang rahang yang kukuh like a wave to the sea, tulang lehernya a bird to the sky, tulang belikatnya sekuat kayu, seliat tanah. Dan banyak hal lain yang digambarkan Julia dengan sangat anggun. Seluruh yang dimiliki lelaki itu pada akhirnya melahirkan sebuah melodi. Sungguh sebuah tulisan yang menjadikan nafas selalu harum, seperti sebuah telaga bening yang eksotis.

Pada tulisan kedua yang disumbangkan Julia dalam buku tersebut diberi judul “Sekarang Aku Tahu untuk Apa Aku Bernyanyi. Sebuah judul yang biasa saja. Tapi sungguh berbeda dengan isinya. Tulisan ini juga terkesan skema prolog, digambarkan seperti dialog, dan dengan menggunakan bahasa yang menghanyutkan rasa.

Kekuatan tulisan-tulisan Julia yang saya kenal memang bercorak seperti itu. Ini yang saya katakana di awal tadi sebagai pengaruh ilmu psikologi yang digelutinya. Artinya, semua puisi dan tulisan Julia selalu menghentak di kedalaman rasa yang terdalam. Sehingga sulit bagi pembaca untuk mengabaikan sebarispun dari larik-larik yang ditulisnya.

Pada tulisan ketiga yang disajikan dalam buku ini, Julia menggunakan bahasa Inggris yang indah, untuk menuliskan keindahan puisinya tersebut. Judulnya pun cukup menggugah “You’re My Every Phrase”. Ah!

Tulisan ini juga tetap menggambarkan tentang dua anak manusia, juga masih menggunakan alam sebagai bagian dari perumpamaan yang hendak diungkap. Dalam suatu pembicaraan, Julia pernah mengatakan kepada saya bahwa memang dia suka menggunakan unsur alam sebagai bagian dari tulisannya, karena hakikatnya alam itu adalah kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, dalam perspektif Julia, alam itu adalah realitas hidup untuk mewakili banyak rasa, banyak keadaan, dan itu telah dilakukannya dengan menggunakan idiom-idiom yang memukau.

Secara keseluruhan, dengan tidak mengabaikan kehebatan tulisan dari enam penulis lainnya,  ketiga tulisan Julia yang dalam buku ini diletakkan pada bagian penutup, tetapi justru di sini kelihaian penyuntingnya untuk menjadikan ketiga tulisan Julia ini bukan sebagai “grendel”, tetapi justru menjadi “perekat” imaji pembaca terhadap buku ini. Karena ketika kita menyelesaikan keseluruhan isi buku ini, maka ketiga tulisan Julia ini menjadi bagian penting dari “penahan kesan menarik” terhadap keseluruhan isi buku.

Sebuah tulisan memiliki banyak tanggung jawab untuk mewakili suatu keadaan di tengah khalayak, tulisan tentang cinta, tentang anak-anak, tentang remaja, dan tentang orang tua, bahkan tentang keseluruhan hidup manusia, adalah warna yang membuat kita faham tatanan masyarakat berserta pola pikir yang bergerak membentuk peradaban. Dan seorang Julia Napitupulu tengah berusaha menggeluti semua kemampuan bakat yang dititipkan Tuhan kepadanya. Dalam setiap tulisannya, perempuan Batak ini benar-benar memproses sebuah tulisan seperti menjaga sebuah proses kelahiran seorang anak, sedemikian rupa dia menjaga seluruh kualitas, dan ini juga yang membuat dirinya, dalam segi kuantitas tulisan agak tertinggal dibandingkan dengan bakat menulisnya yang sebenarnya sangat baik itu. Ini masalah sikap dan komitmen, dan seorang Julia menjaganya menurut perspektif yang dimilikinya.

Ada rasa kagum yang terselip, di tengah gelombang aktivitasnya yang demikian padat, belum lagi urusan perannya sebagai seorang istri dan ibu dari dua orang anak, seorang Julia Napitupulu masih sempat menulis. Bisa jadi mungkin bukanlah tulisan yang fenomenal, tapi di ruang rasa jiwa saya, tulisan Julia selalu memberikan nuansa keanggunan yang memukau.  Karena membaca tulisannya seperti menyaksikan jiwanya menari-nari, mengisi semua ruang sambil terus bergerak dinamis, dengan ritme dan tempo yang indah. Julia Napitupulu adalah sebuah jiwa yang terus menari. ***

16 Mei 2011

*) Kusnadi Arraihan – Penikmat Sastra. Menetap di Medan.

The Dancing Soul (illustrasi oleh Ardi Nugroho, Surabaya)

Kusnadi Arraihan, bernama pena ‘Koez’ lahir pada 19 September kini tinggal di kota Medan, Sumut. Buah penanya dapat pula dilihat pada: http://hamparanbirutanpabatas.blogspot.com, http://kusnadiarraihan.wordpress.com

Iklan

[Kajian] Gaya Deiktik yang Kuat dalam Tulisan Julia Napitupulu

Oleh: Ilham Q. Moehiddin

 

 

Suatu waktu, Julia Napitupulu, mentautkan enam tulisannya ke wall account Facebook milik saya. Jelas sekali maksudnya…agar saya membacanya. Tulisan-tulisan Julia saya salin, sehingga mudah bagi saya membacanya satu per satu. Keenam tulisan Julia itu adalah:

1) Dendam Kepada Penjual Coklat (kumpulan puisi pendek, 2010); 2) Hanya Sekali dan Tak Pernah; 3) Lahir Sebagai Pecinta; 4) Merekam Kedamaian; 5) Satu Hari Ku Hidup Untukmu; 6) Surat Panjang untuk Suami Tercinta, Demi Anak Perempuan Kita.

Gaya bahasa populer memenuhi pembacaanku. Tapi tidak selalu. Pada satu-dua tulisan Julia kental menggunakan metafor, tetapi di satu-dua tulisan lainnya metafor-nya sangat tipis. Dan, yang menarik dari tulisannya sehingga enak dan renyah di baca adalah gayanya berkisah.

Karena semua tulisan ini bagus-bagus, maka saya hanya akan sharing dari model penceritaan Julia saja.

Ada tiga tulisan yang mengandung mutual yang intens antara karakternya: Hanya Sekali dan Tak Pernah, Surat Panjang untuk Suami Tercinta, Demi Anak Perempuan Kita, dan Satu Hari Ku Hidup Untukmu. Judul terakhir ini sengaja saya pisahkan, sebab ‘unik’ dan akan saya bahas terakhir.

Di luar kisah berjudul ‘Satu Hari Ku Hidup Untukmu’, saya nyaris subjetif ketika membaca kedua tulisan lainnya. Entah. Barangkali saya terbawa melankoli sehingga nyaris mengubur sisi objektifitas saya. Tetapi…sungguh, kedua penceritaan ini menghanyutkan, renyah, mengalir, tak padat metafor, begitu mudah difahami.

Ada perbedaan ketika kita menceritakan pengalaman pribadi, dan fiksi. Pengalaman empirik seringkali memuluskan sebuah tulisan sehingga alurnya mengalir. Empirisme dalam bentuk tulisan memang membuat kita (pembaca) serasa menjadi bagian dari diri si penulis dalam pembacaan.

Pada dua tulisan ini saya pun menemukan direct core yang unik dan sukar dilakukan pada kebanyakan penulis:

“Suamiku, suatu saat kamu akan berterimakasih aku pernah tempelkan surat ini di kulkas kita (p.s.: ga usah pula kamu tanya kenapa aku nempelnya di kulkas, ya).”

[pembuka pada tulisan Surat Panjang untuk Suami Tercinta, Demi Anak Perempuan Kita]

Atau,

“Katakan…Berapa kali dalam sehari aku melintas di pikiranmu.”

“Hanya sekali…karena sesungguhnya kamu tak pernah keluar lagi…”

[paragraf kedua, Hanya Sekali dan Tak Pernah]

 

Direct core macam ini sebenarnya biasa saja, hanya jarang sekali ada penulis yang bisa meletakkannya begitu saja di permulaan tulisan. Kebanyakan mereka harus mengantarnya dulu, sebelum membuat kalimat macam itu. Tapi Julia lancar sekali melakukannya. Ini bagus dan layak dipertahankan sebagai penciri.

Sebenarnya saya sangat penasaran pada kisah Satu Hari Ku Hidup Untukmu. Pada kisah ini, Julia sedikit unik, dengan menempatkan objek penceritaannya dalam anti-laksem “bolak-balik”, aku bermaksud sebagai dia, dan dia bermaksud sebagai aku. Julia menghindar dari lexical definition.

Penghindaran unik ini biasa disebut deiktik, dan sudah dimulai Julia sejak dari judul kisahnya, Satu Hari Ku Hidup Untukmu. Dalam kisah ini, penulis, menceritakan kesan-kesannya pada sang kekasih yang terkena stroke akut, sehingga melemahkan beberapa fungsi motorik primer tubuhnya. Dan untuk bisa membahagiakan karaktek ‘Aku’ yang diwakili si penulis, karakter ‘Dia’ hendak memenuhi hari “terakhirnya” dengan segala keindahan suasana. Tetapi, dalam pembacaan, kita digiring oleh penulis untuk merasakan itu dari sisi ‘Aku’, dan bukan dari sisi ‘Dia’.

Membaca kisah Julia ini, saya teringat pada Yale Bloomfield, seorang linguistik Amerika. Bloomfield berhasil meneruskan pendapat Sapir yang semula hanya berkutat pada linguis tradisional penduduk Amerika. Metode pemutahiran Bloomfield inilah yang membuat saya teringat ketika membaca cara berkisah Julia.

Entahlah, apakah sebelumnya Julia sudah menyadarinya atau belum, agaknya Julia telah melakukannya. Pada re-struktur karakter yang terantar lewat definisi, ciri pembeda, dan dasar penentuan opisisi fonologi.

Tanpa disengaja (atau memang disengaja), Julia menyentuh antimentalis Bloomfield dalam gaya penceritaannya, sehingga mengantarkan konsepsi komunikasi Julia pada pembacanya sebagai stimulus pencerita yang hendak memunculkan reaksi berbeda pada pembaca.

Pada Bloomfield, yang penting dalam bahasa adalah fungsinya, sebagai penghubung stimulus penutur (atau pencerita) dengan reaksi mitra tutur (atau pembaca). Definisi ‘Aku’ tidak memperturutkan bunyi dan maksud sebagai ‘Aku’ dan demikian pula dengan definisi ‘Dia’. Julia memperlakukan penyebaran definisi dan sifat akustik menjadi sesuatu yang penting.

Mari kembali ke Julia lagi.

Kisah ini sendiri adalah kisah yang terangkat dalam penceritaan dari memori masa lampau penulis. Dalam notes penulis, tertera; bahwa kisah ini dituliskan kembali setelah delapan tahun ‘mengendap’. Artinya, memori yang melekat pada dinding benak penulis, sedemikian kuatnya, sehingga penulis begitu lancar mengkisahkannya kembali.

Maka, simaklah.

 

Satu Hari Ku Hidup Untukmu

Oleh Julia Napitupulu (30 Juni 2010)

 

Setelah 5 hari ‘mati suri’, belum pernah tekadku begitu kuat untuk hidup dengan sikap seolah-olah besok aku mati…jadi, hari ini sangat berharga.

Kupegang lengannya lembut: “Mau makan apa..?”

“Terserah…yang kau suka…” jawabmu termangu.

“Ya jangan dong…kan aku yang mau traktir…pengen apa?” desakku (duh, besok aku tak hidup lagi…katakan, mau makan apa?? Apa pun…aku siap..maksudku, perutku siap, dompet lumayan siap..)

“Yah..ga usah yang mahal-mahal lah, kasian duitmu abis nanti…”

Aduh, aku terharu banget…Rasanya ada magma yang siap meledak dari pusat jantungku. Melebur dengan mata air yang sudah menggantung sejak tadi di pelupuk mataku. Kok masih sempet-sempetnya kau mikirin aku…kan aku udah kerja, udah bisa lah kalau traktir-traktir makan aja.

Sebenarnya acara makan-makan ini juga sesuatu yang ‘ditularkan’ dari mu. Kuingat dirimu dulu…selalu menutup hari yang ‘berat’ dengan makanan terbaik, meski tidak harus dari restoran terbaik. Kau memperlakukan acara makan bersama layaknya seorang Ibu yang menjamu putranya yang kembali dari medan perang. Sehabis berselisih, makan bersama. Kelar kerja bakti seharian, makan bersama. Sehabis bertangis-tangisan, makan bersama. Untuk mu makan bersama, seperti berpelukan di momentum terpenting, di mana setiap orang akan mengenang masing-masing seperti saat mereka sedang berpelukan damai.

“Dulu kan suka gado-gado? Atau gudeg? Inget gudeg yang di Benhil…manis kan? Aku juga ga suka…kalau yang ini kayak yang di pramuka…gurih, asin, selera kita banget deh…” desakku penuh harap, sambil kucari gairah berpelisir makanan itu di matanya.

Tapi entah kapan sudah menguap rupanya excitement itu. Matanya bertemu dengan mataku…mengerti bahwa aku ingin membahagiakannya, seolah-olah besok aku beneran bakal mati. Tuturku dalam hati, ”aku menyesal, saat kau masih doyan banget makan di luar, aku jarang traktir makan…malah suka kelayapan.”

Kau mampu ‘membaca’ tutur hatiku, hanya lewat tatapan sesal mataku. Lalu senyummu hadir, dikembangkan semata-mata untuk membesarkan hatiku…“Saya pengen (pizza) aja…” Tuturmu dengan lafal yang udah agak kacau karena darah keparat itu membuat ‘sumbatan’ kecil lagi untuk yang kesekian kalinya di otakmu.

Aku tak mampu menangkap kata ‘pizza’ yang kau sebutkan, karena pengucapanmu yang sudah tak jelas. Setengah mati aku berpikir keras, agar tak perlu menyinggung harga dirimu. Mataku jelalatan memelototi deretan restoran yang kau maksud. Apa sih katanya…bihaaa??? Bisaa…??

“Ooooo PIZZAAAAA ya…?” kejarku nyaris teriak. Ujung matamu yang turun seperti ujung mataku yang turun mengedip gembira. Kegembiraan yang sedikit direkayasa, yang ku tahu hanya untuk membesarkan hatiku. Tapi aku ga peduli, karena aku sudah ambil sikap seolah-olah ini hari terakhirku. Jangankan Pizza, Menara Pisa sekali pun kalau perlu kuboyong ke hadapanmu sekarang.

Lalu kita menaiki tangga itu, dan betapa bangganya aku…tubuhmu yang memang tak terbilang tinggi namun selalu terasa menjulang itu, sudah agak membungkuk, bahkan kakimu mengkerut. Tapi otot-otot dilenganmu selalu berdenyut gagah. Tanganmu bersih tapi besar jari-jarinya, layaknya tangan lelaki. Selalu membuatku aman.

Interupsi datang dari empat orang pria yang dengan gaya melecehkan seolah-olah aku ini bukan manusia, terang-terangan melirik kakiku yang telanjang penuh gairah. Yang satu wajahnya ganteng banget, satu kayak kurang umur, dua lagi ancur jijay(ihh…masi inget lhoh gw!!☺). Menangkap basah ‘teman sejati’nya dilecehkan, rahangmu yang maskulin langsung mengeras…dan balas menatap mereka dengan garang. “APAA LIAT-LiAT?”

Whuih…power seorang marinir sejati. Sesaat, tiba-tiba dampak stroke-mu seperti tak punya kuasa. Adduhhhhhh, dalam hatiku, sudahlah, mubazir sekali kalau tekanan darahmu sampai bergolak lagi hanya karena empat mahkluk ga penting yang nepsong karena ngeliat betis perempuan. Tapi meskipun peristiwa heorik ini sudah ga ke-itung berkali-kali kualami, mau ga mau dadaku tetap tergetar juga…

Wouwww…moment of truth…I’m saved again by my Hero.

Tiba-tiba…tubuhmu seperti tegak dan menaungi tubuhku yang jauh lebih sehat. Pemuda-pemuda malang itu pun mengkerut, kayak cacing tanah disiram air mendidih. Tadinya aku mau berkata padamu, “sudahlah…ga perlu ribut karena hal-hal sepele…ga worth it”, tapi berhubung besok aku mati, aku memutuskan untuk mengakuimu sebagai pahlawanku, the only one hero.

“Makasi ya…keparat-keparat pengecut itu mengkeret semua cuman karena digituin aja…” Kau cuma menanggapi dengan mengangkat dagumu dengan anggun bak bangsawan…dadaku sesak, dan membatin—aduhh, siapa lagi yang bakal membelaku nanti..??

 

In my childhood, I cant think of any other need as strong as the need for your protection…

 

Lalu kita pun duduk, muka bertemu muka, masing-masing tahu, bukan acara makan bersama ini yang menjadi agenda utama. Aku memberanikan diri mengangkat wajahku dan menatap langsung ke matanya…sedetik, dua detik. Fenomena ‘flashback’ itu terjadi lagi. Kita memang seperti cermin ya…

Semua orang bilang begitu. Masing-masing kita pun meyakini begitu, dari dulu. Bedanya, dulu dua cermin ini kerap saling menyilaukan dan memantulkan sinar mematikan ke sesamanya. Sekarang tidak, kini dua cermin ini bekerja dengan seharusnya. Menjawab sebelum yang satunya bertanya, menangis sebelum yang satunya mengadu. Mengangguk paham sebelum yang satunya berujar.

Gemetar tanganmu mengambil kertas dan pulpen. Keringatmu menetes untuk memerintahkan jemari-jemarimu agar patuh kepada instruksi dari otak. (dasar stroke keparat!!! kalau kamu manusia, sudah habis kau kuinjak-injak!!)

Tulisanmu untukku sungguh-sungguh menjadi pondasi untuk ku melanjutkan perjalanan hidupku selanjutnya…dan entah mengapa, detik itu aku tahu, bahwa secarik kertas itu adalah pemberianmu yang terakhir. Mungkin ini yang namanya bisikan jiwa. “Sayangku…saya tidak tahu apa yang mau kita bicarakan…(isakku dalam hati saat membaca kalimat pertamamu…bahkan kau pun tahu ya, kita ke sini emang bukan mau makan).

Lalu mataku menelusuri tulisan indah yang kentara ditulis oleh tangan yang gemetar. Tangan maskulin tercinta yang sudah ga nyambung antara mata dan tangan, kubaca hampir tanpa bernapas; but I do love you…You sphere the air of our home…like a sun in my heart, shining all the time…be shining wherever U are…i love you so much, my Sunshine…”dan bait-bait berikutnya mengabur karena tetes di pelupukku.

Sempurna…

Bila benar ku mati besok, kematianku akan sempurna. Karena di hari terakhirku, aku mendengar pernyataan yang paling jujur dari jiwa…betapa indah maknaku bagimu.

Jadi aku mataharimu ya? Karena itukah kau betah berjam-jam bicara denganku, meski hari sudah gelap? Karena itukah kau betah berdansa bernyanyi lama-lama denganku, meski pesta sudah lama usai? Karena bersama ‘matahari’, hari selalu saja terasa seperti baru dimulai.

Tak tahan dengan keterharuan yang sangat, setengah melompat aku membenamkan kepalaku di dadamu yang aman, dan merasakan tanganmu membelai rambutku, tapi kali itu bukan Kau Pa, yang bicara seperti biasa. Mungkin bibirmu terlalu letih, aku tersedu meratap…“aku sayang Papa…cinta sekali…sayaaannngggg sekaliii. Trima kasih sudah memaknaiku sebagai Mataharimu. Aku tak kan mati suri lagi…doakan ku untuk menemukan Matahariku…dan juga memanggilnya SunShine ku ya Pa…”

Kurekam semua detil di hari itu, Pa. Setiap tarikan nafas, setiap tatapan mata, setiap sentuhan, setiap kata, yang terucap…dan yang tak sanggup terucap. Kurekam dan kuabadikan di jiwa…seperti Papa mengabadikan aku di jiwa mu…

Satu hari…dimana ku sungguh benar-benar hidup, hanya untukmu…

 

Jakarta, Sabtu, 25 juni 2010, 02.20 wib

Penuh bangga, haru & cinta, mengenang Dia, 8 tahun yang silam..

 

Saran professional yang dapat saya berikan pada penulis adalah; sebaiknya kisah ini diangkat ke bentuk novel romantic-love story, sehingga akan terasa benar gagasan dan ide dasarnya, yang memang kuat itu.

Julia berhasil menciptakan keseluruhan gagasannya dalam lansekap yang terbatas, sehingga memuat kemungkinan kisah bisa dilebarkan dengan menggali lebih dalam memori penulis. ***

 


ACFTA : Pemerintah Indonesia “Baru” Mulai Berbenah.

Seri Tolak ACFTA (V)

Oleh Ilham Q Moehiddin

Sangkaan bahwa pemerintah Indonesia hanya memberi berat timbangan perhatiannya pada skema-skema perdagangan dalam panel ACFTA, agaknya, perlahan-lahan mulai dikikis. Tetapi, apa karena itu, kawalan ini akan berhenti? Mungkin saja. Namun, kawalan macam ini, belum akan surut sampai pemerintah Indonesia benar-benar memberatkan timbangan keputusannya untuk rakyat kecil.

****

Dalam beberapa artikel terdahulu, tergambar jelas sejumlah kekhawatiran perihal dampak keras keikutisertaan Indonesia, dari perberlakuan ACFTA terhadap rakyat Indonesia. Dampak keras seperti itu, sudah pasti akan terjadi, jika para komponen peserta pasar bebas kawasan, khususnya Indonesia, tidak melihatnya sebagai hal serius.

Maka, saya pun berharap lebih terhadap keputusan terakhir dari kedua pihak; Indonesia dan China, untuk membentuk sebuah kelompok kerja untuk mengatasi dampak ACFTA. Tetapi, saya masih saja tetap khawatir, jika putusan dengan bunyi macam itu. Sebab, kedua pemerintah, terlebih Indonesia, sebenarnya akan lebih baik meminimalisir—dan sebaiknya menghilangkan—potensi munculnya dampak negatif dari mekanisme pasar bebas. Jadi, bukan menunggu munculnya dampak, lalu kemudian “diatasi”—atau mungkin itu adalah sebutan halus untuk “direhabilitasi”?

Selain bekerjasama untuk mengatasi dampak ACFTA, pemerintah China bahkan sudah lebih dulu mengajukan diri untuk beberapa pola pendukung, untuk memperlancar sejumlah skema dalam panel pasar bebas kedua negara. Pemerintah China bahkan sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan sistem transportasi, dan menyatakan kesiapannya terkait pembangunan sejumlah proyek infrastuktur lain.

Tetapi, kemudian masalahnya tidak berhenti sampai disitu saja. Sebab, keseriusan pemerintah Indonesia terus dinanti-nanti. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bahkan menyambut sejumlah variabel pos tarif yang akan berlaku, jika Juli 2010 nanti Indonesia menghilangkan sekat proteksi secara permanen. Maka, Kadin pun mendesak pemerintah untuk menunda 228 pos tarif dalam panel ACFTA. Tentu saja ada alasan penting bagi Kadin untuk meminta penundaan pemberlakuan sejumlah pos tarif dalam panel ACFTA itu.

***

Di tengah kegelisahan sejumlah pelaku pasar domestik perihal kekurangan Indonesia dalam hal sektor energi, seperti yang terekam dalam siaran televisi “Flatform Ekonomi” di TVOne (pada artikel: Batalkan Perjanjian Free Trade; Indonesia Tak Perlu Malu), kalangan serikat buruh itu mempersoalkan pemerintah yang tidak bisa tegas soal energi dan sumbernya. Terlalu banyak sumber daya energi dan mineral Indonesia—menurut mereka—yang kini dikelola asing atau yang sementara ditawarkan ke pemodal asing. Kemudian diperparah dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) industri dan harga beli gas untuk industri. Berlanjut, ke rencana pemerintah Indonesia menaikkan TDL untuk masyarakat pemakai listrik 450 – 900 kwh (dengan beban diatas 30 kwh).

Rupanya, pemerintah tidak terusik dengan sejumlah keluhan ini, dan tetap jalan dengan rencananya; menawarkan 35 wilayah kerja sektor minyak dan gas kepada pihak swasta nasional (dan asing?).

Menurut Hatta Rajasa, jika pun pemerintah tetap akan bernegosiasi perihal tindak lanjut ACFTA, maka sebisa mungkin tidak merubah skema. Apa mungkin ada skema yang tidak berubah sama sekali, ketika keputusan dari proses negosiasi diambil, apalagi…jika keputusan negosiasi itu berbuntut pada kembalinya dukungan pemerintah terhadap model proteksi masyarakat dan sejumlah industri besar-menangah-kecil di Indonesia?

Saya kira, skema manapun harus berubah (jika perlu) untuk memenangkan statuta rakyat Indonesia, terhadap dampak ACFTA. Jangan sampai, dengan mempertahankan skema, Indonesia lantas benar-benar jatuh ke dalam “kuasa asing”. Setelah kuasa asing “merebut” sistem pasar Indonesia, pada gilirannya energi dan sumbernya akan ikut tergadai. Pun, tidakkah Anda miris dengan sejumlah pulau yang sudah dikuasai asing itu?

***

Benar saja, rupanya, pemerintah Indonesia “sudah terprovokasi” dengan sejumlah penolakan dari masyarakat Indonesia. Provokasi positif itu, baru memberi sedikit harapan dari banyak kehendak terhadap model perlindungan negara untuk rakyat Indonesia.

Perihal, proteksi terhadap kebutuhan pokok masyarakat yang berhubungan dengan pangan, kemarin, pemerintah mulai 1 April 2010, sudah mengumumkan pencabutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk lima (5) kebutuhan pokok.

Sebaiknya, penghapusan PPN ini, tidak berhenti terhadap lima kebutuhan pokok saja. Sebisa mungkin pemerintah terus memantapkan proteksi pangan terhadap rakyat kecil Indonesia, dengan ikut menghapuskan PPN untuk semua kebutuhan pokok lainnya, sekaligus juga menghapuskan 50% komponen tarif lainnya, yang masih tersisa dari komponen penentu harga barang-barang kebutuhan pokok itu.

Jika pemerintah masih tetap hendak melindungi sejumlah korporasi yang bermain, silahkan saja. Tetapi, cukuplah bagi pemerintah untuk menghapuskan komponen tarif yang “tidak penting” terhadap kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Pantas saja, jika selama ini, kebutuhan pokok itu masih kerap tidak terjangkau masyarakat Indonesia, sebab PPN menyumbang 30% dari harga barang.

Silahkan ber-Pasar Bebas…asal rakyat Indonesia tak perlu risau dengan kebutuhan pangan mereka, bukan?

***

Pemerintah, akhirnya terprovokasi dengan sejumlah isu penting seputar pelaksanaan pasar bebas kawasan. Isu-isu penting itu memang bukan sekadar rumor, justru segera menjelma menjadi ancaman serius, jika pemerintah tidak sigap membendungnya.

Yang juga paling serius dan mendasar, salah satunya adalah ancaman kejahatan transnasional. Dalam artikel saya sebelumnya, “Free Trade Area: Ketika Indonesia Berperang Tanpa Tameng”, dengan terang dijelaskan bahwa “Perdagangan bebas juga akan mendorong pasar gelap, sebagai efek samping. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara, perdagangan obat terlarang trans-internasional, perdagangan perempuan dan anak, perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya. Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat”.

Itulah imbas yang tercipta dari hal yang saya istilahkan sebagai “capital cracking out”.

Pemerintah Indonesia sudah sewajarnya khawatir dengan side effect pasar bebas kawasan ini. Kejahatan transnasional akan mudah menyusup dalam panel pasar, sebab banyak fundamen pasar terbatas yang kemudian terganggu, dengan lahirnya kebijakan pasar bebas.

Makanya, pemerintah Indonesia mengangkat isu kejahatan transnasional pada KTT ASEAN di Hanoi 8-9 April 2010. Sebelumnya, sekitar “43 tenaga ahli dari 10 negara di Asia bertemu di Bali, untuk membahas perdagangan gelap senjata. Sebab, dengan pembatasan yang ketat selama ini pun, sindikat penjualan senjata antar negara, sukses mendistribusikan senjata ke berbagai area konflik di seluruh dunia, bahkan sampai ke Aceh dan Papua”. (Baca kembali artikel: “Batalkan Perjanjian Free Trade; Indonesia Tak Perlu Malu”)

Kekhawatiran itu beralasan, jika membaca laporan United Nations perihal satu milyar penduduk dunia saat ini, memiliki senjata ringan.

***

Optimisme pemerintah Indonesia terhadap panel ACFTA, rupanya tidak bisa pupus begitu saja, walau pemerintah harus melihat sejumlah masalah serius berkenaan dengan kondisi rakyat Indonesia secara umum, dan kondisi sektor riil serta industri dari beragam basis.

Optimisme itu makin kuat melihat laporan perdagangan yang dilansir per Februari 2010; yang menyebut nilai ekspor Indonesia mencapai nominal US$ 11,2 Milyar. Dan, nilai impor Indonesia mencapai angka US$ 9,5 Milyar. Sehingga neraca perdagangan Indonesia pun surplus pada nilai US$ 1,71 Milyar. Neraca perdagangan ini untuk tiga negara utama tujuan ekspor Indonesia, yakni Jepang, China, dan USA.

Tetapi, saya tidak seoptimis pemerintah (walau nilai pesimisme saya tidak penting bagi pemerintah…bhahahaha) melihat neraca perdagangan yang cuma “terpaut” sedikit itu.

Bagaimana menurut Anda dengan skema ini: Tinggikan nilai ekspor, lalu minimkan nilai impor (dengan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri), untuk mendapatkan surplus neraca perdagangan yang tinggi? Lebih bagus begini, kan?

Sebab untuk ACFTA, semua nilai yang dilaporkan baru sebatas prediksi, yang sungguh masih sumir terdengar. Semisal, ACFTA diprediksi akan meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dan China senilai US$ 50 Milyar. Lalu, Menteri Perdagangan yang optimis, ekspor Indonesia ke China tumbuh di atas 10%. Kemudian, melalui ACFTA, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor sepatu ke China.

Angka prosentase dan prediksi-prediksi itu masih sulit diraih jika nilai impor Indonesia tidak bisa diminimalisir. Lantas, dari mana optimisme Indonesia akan berpeluang meningkatkan ekspor sepatu ke China, jika mata kita masih bersirobok pandang dengan sepatu-sepatu buatan China yang dipajang di sejumlah toko besar sekelas Mall, dan lods kecil di pasar-pasar tradisional, di sejumlah kota di Indonesia?

Mungkinkah, keyakinan saya soal retensi dan resistensi terhadap panel pasar bebas akan dibuat melayang begitu saja? Entahlah. []

(Sumber photo: http://img.m.kompas.com)


Batalkan Perjanjian Free Trade : Indonesia Tak Perlu Malu

Seri Tolak ACFTA (IV)

(Ketika Ekonomi Indonesia Mencoba Menari Di Lantai Pasar Bebas Yang Licin)

Oleh Ilham Q Moehiddin

Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya. Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…

***

Pasar bebas atau populer dengan Free Trade Area, adalah bentuk terbatas dari liberalisasi ekonomi yang sesungguhnya. Bentuk ekonomi semacam ini, sejatinya, adalah sekadar penerapan konsep ekonomi yang sifatnya alternatif saja. Jadi bukan bentuk satu-satunya, atau versus dari konsep ekonomi lainnya. Selain ekonomi liberal (ekonomi demokratis, atau rupa lain dari ekonomi kapitalis), dunia mengenal bentuk sistem ekonomi sosialis (dahulu, umumnya berlaku di negara-negara Eropa Timur), ekonomi Islam (syariah), ekonomi pasar terbatas (model ekonomi sosialis terapan yang berlaku di China), dan bahkan, Indonesia mengenal dan pernah menerapkan bentuk ekonominya sendiri, ekonomi Pancasila.

Tetapi, mari kita tengok dulu popularitas sistem ekonomi liberal, yang digadang-gadang pelaku ekonomi dunia saat ini dalam bentuk—yang menurut saya terlalu ekstrim—dengan nama kawasan pasar bebas.

Dalam tiga seri tulisan saya terdahulu perihal pasar bebas dan penolakan saya terhadap pemberlakuan sistem ini di Indonesia, khususnya, saya berusaha menekankan pentingnya sistem ini dihapus sama sekali dari naskah-naskah perjanjian ekonomi Indonesia dengan komponen ekonomi dunia lainnya. Jadi…bukan ditunda. Mengapa harus ditunda…jika kita bisa menolaknya sama sekali.

Saya tidak menampik pola penundaan, jika pemerintah Indonesia memang tak bisa mundur lagi. Tetapi, tekanan saya tetap berada pada titik yang sama, yakni menolak sistem liberalisasi ekonomi dalam sebuah kawasan. Sebab, saya menyebutnya dengan tegas, sebagai bentuk penjajahan gaya baru, yang saya diskreditkan dalam istilah The New Road Map of Imperialism.

Maksud saya…dengan benar-benar…mendiskreditkan sistem ini, sekaligus menolak meletakkan kepercayaan saya pada pendapat bahwa sistem ini akan membantu negara-negara dalam kawasan keluar dari tekanan krisis ekonomi. Sebab saya tetap berprinsip bahwa kawasan pasar bebas hanya akan menjadikan manusia bukan hanya semata-mata konsumen, tetapi manusia adalah wilayah jajahan produk. Lalu krisis ekonomi yang mana yang dimaksudkan itu? Bukankah krisis ekonomi yang selama ini dialami dunia, justru disebabkan kerakusan para industrialis-kapitalis Eropa dan Amerika dalam meraup gain keuntungan sebesar-besarnya. Dan, krisis itu makin diperparah dengan pemberlakuan berbagai sistem baru dalam kerangka uji-coba. Akibatnya, 118 bank di Amerika Serikat baru saja berhenti beroperasi. Syukurlah…masyarakat dan otoritas moneter Indonesia segera bereaksi…hingga Indonesia selamat, dapat lolos, dan sejarah penutupan sejumlah bank tidak tidak terulang seperti di tahun 2007.

Wajah Dunia yang Berangsur Berubah

Mereka—negara-negara pelaku ekonomi kapitalis—menolak percaya dan mengikuti trend ekonomi yang berlaku di setiap negara. Sistem kapitalis (pasar bebas) ini begitu semena-mena didesakkan, sebagai kendaraan untuk menancapkan hegemoni mereka terhadap dominasi kekuatan dunia yang mulai bergeser perlahan-lahan dalam formatnya, dan wilayahnya, menuju Asia.

Mereka menolak dan setengah tidak percaya bahwa wajah dunia sekarang ini telah berubah, dari bentuknya yang kerap mengerikan—berwajah perang dan pembunuhan—berangsur ke bentuk yang sedikit lebih ramah; dominasi kekuatan dunia kini bergeser pada kekuatan ekonomi.

Penolakan Eropa dan Amerika Serikat ini, terhadap visi kehancuran popularitas dominasi mereka di dunia yang sekian lama itu, memaksa mereka untuk mensejajarkan langkah mengikuti keinginan mayoritas masyarakat dunia. Perang tak populer lagi; bahwa pergerakan dunia bukan semata-mata penguasaan sumber-sumber daya alam seperti minyak di Semenanjung Arabia, Afrika dan Amerika Selatan.

Demikian pula dengan ideologi; bahwa siklusitas dunia tidak lagi melihat apakah Anda memiliki pemahaman dan ideologi yang berbeda selain demokratis. Jika dahulu, dunia pernah terpecah menjadi tiga blok besar—yang dasar perpecahan itu adalah perbedaan ideologis—maka kondisi dan pola pergaulan sosial dunia memaksa mereka menyingkirkan perbedaan ideologis itu, kembali bersatu untuk meraih superioritas yang nyaris hilang; Amerika Serikat makin tak dilihat sebagai kekuatan ekonomi dunia lagi, Rusia melemah dengan kondisi terpecah-belah, kalimat “Made in Jerman” bahkan bukan lagi menjadi perujuk sebuah produk akan laku dijual. Maka buru-buru, Barack Obama sang presiden Amerika Serikat itu, membuka dialog dengan Rusia, yang dianggap mampu wakili negara-negara skandinavia. Padahal, Amerika Serikat-lah yang dahulu memporak-poranda Rusia hingga memperoleh bentuknya yang sekarang, konfederasi

Tidak lagi. Perangkat ekonomi negara-negara yang disebutkan itu seperti tidak berdaya melawan kartel pembajakan produk yang dilakukan usahawan China (dan China sendiri lebih cenderung terlihat tak peduli dan protektif), atau sama tidak berdayanya memaksa India melupakan semangat swadesi-nya.

Maka tak perlu heran jika kini, negara berhaluan demokrasi berusaha menghilangkan sekat ideologis yang menghambat mereka dengan negara berhaluan sosialis-demokratis, untuk bersama-sama membentuk kekuatan dunia baru dalam bidang ekonomi. Mereka merasa harus kembali bersatu dalam bendera persamaan kepentingan, menggerakkan penjajahan gaya baru yang mereka format melalui WTO.

Jangan dikira, baik Amerika Serikat, Rusia, Negara-Negara Eropa Barat, saat ini tidak ketar-ketir menghadapi isu lajunya ekonomi Asia yang dipimpin China dan India; berkembangnya ekonomi Amerika Selatan yang dipimpin Brasil; licinnya gerak maju ekonomi Asia Timur yang dipimpin Dubai; dan naiknya potensi ekonomi Afrika yang dimotori Afrika Selatan.

Eropa dan Amerika Serikat pun sama takutnya, sama khawatirnya, jika tidak segera merealisasikan kawasan-kawasan bebas ekonomi itu, maka keinginan terus menancapkan kuku hegemoni kekuasaan mereka akan terhambat dan segera pupus. Soalnya sekarang; negara-negara yang sedang berkembang ekonominya itu tidak segera percaya—bahkan kini menolak sama sekali—dengan “bualan” mereka soal kemajuan yang akan diperoleh bersama dalam kawasan pasar bebas.

Bualan Eropa dan Amerika Serikat itu segera makin menjadi omong kosong, jika China tidak berhenti memberikan contoh kemajuan ekonominya dengan tetap menggunakan sistem ekonomi pasar terbatas-nya. Artinya, bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sistem pasar kawasan, hanyalah sekadar jalan belaka, dan bukan solusi tunggal untuk mencegah dunia dari krisis, seperti yang mereka heboh-hebohkan selama ini. China ternyata lebih berdaya, lebih hebat, dengan sistem ekonomi ekslusifnya itu.

Sejumlah negara di kawasan Amerika Selatan, yang dimotori Venezuela, Chile, dan Cuba bersama-sama menentang kawasan pasar bebas Amerika Selatan dan Latin (SAFTA). Lalu, Senegal dan Republik Afrika Tengah juga segera menolak kawasan pasar bebas Afrika. Iran terus menggembosi kampanye pasar bebas kawasan yang masif dilakukan Israel dan Mesir—penolakan serupa juga diikuti Jordania dan Lebanon. Bagaimana kabar Indonesia dan Malaysia? Apakah penentangan yang kita lakukan akan segera membuhul keras menjadi penolakan permanen yang akan didukung negara? Kita belum tahu.

Sebab, pemerintah Indonesia sedang bersiap-siap melakukan re-negosiasi dengan sejumlah komponen pendukung kesiapan pasar bebas kawasan ACFTA. Negosiasi itu mulai berjalan April tahun 2010 ini, melalui kementrian perdagangan. Padahal, kementerian yang digawangi Marie Elka Pengestu itu, sedikit memberi harapan, ketika memberikan suara positif untuk tidak segera membahas FTA dengan pihak Australia.

Apa yang terjadi dengan pemerintah Indonesia sesungguhnya. Pada Kamis, 1 April 2010, Badan Pusat Statistik, mengeluarkan laporan yang tidak berdasar sama sekali, yang menyebut bahwa panel ACFTA sama sekali tidak mempengaruhi atau berdampak terhadap perdagangan Indonesia. Laporan ini juga persis dirilis bersamaan dengan kebijakan baru perihal tarif baru bea keluar barang eskpor yang mulai diberlakukan pada tanggal yang sama.

Apa yang membuat dua lembaga ini begitu yakin dengan data-data mereka, ketimbang melihat dengan jelas duduk masalah dari protes yang deras menentang pemberlakuan panel pasar bebas kawasan Asean-China oleh berbagai stakeholder? Pernahkan pemerintah duduk bersama dengan para pelaku bisnis kecil dan menengah yang akan terkena dampak paling keras dari pemberlakuan panel pasar bebas itu? Pernahkah kita mendengar apa tanggapan pemerintah setelah mendengar penolakan 19 asosiasi usaha kecil dan menengah? Tidakkah terlihat jelas, bahwa 15 usaha kreatif, yang didaulat pemerintah sebagai “benteng pertahanan” Indonesia dalam tarung pasar bebas itu, ternyata tidak ada apa-apanya. (Baca kembali seri tulisan penolakan pasar bebas dalam Free Trade Area: Ketika Indonesia Berperang Tanpa Tameng).

Belt Protections versus Side Effect

Padahal, ke 19 asosiasi itu, sesungguhnya tidak sedang berusaha berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Mereka hanya meminta pemerintah menunda panel itu sementara waktu, hingga pemerintah selesai menyiapkan proteksi permanen bagi dunia usaha Indonesia. Bahkan, sampai batas waktu pemberlakuan ACFTA, Juli tahun 2010 ini, pemerintah dan DPR belum terlihat menciptakan “belt protections” terhadap sedemikian banyaknya sulur ancaman yang mengintai dari panel pasar bebas tersebut.

Seperti yang sudah saya gambarkan dalam artikel-artikel sebelumnya, bahwa pasar bebas membawa side effect yang sangat meresahkan. Perdagangan bebas akan mendorong pasar gelap. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara; perdagangan obat terlarang trans-nasional; perdagangan perempuan dan anak; perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya. Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat.

Pasar bebas akan membubarkan pasar gelap, yang selama ini berjalan bersisian dengan sistem pasar secara umum. Para pelaku pasar di kawasan Asia harus bersiap-siap dengan strategi baru yang akan dilancarkan para pelaku pasar gelap yang bisnisnya terganggu itu. Seruan untuk menghilangkan pasar gelap tidak segampang jika diserukan. Pasar gelap Asia yang telah lama dikuasai sindikat mafia akan bergolak, dan ini dampaknya

akan membahayakan kawasan. Hilangnya mata pencaharian mereka, akan memaksa

mereka mencari lahan operasi baru (perdagangan manusia, obat terlarang, prostitusi, dan terorisme), atau mereka akan mengacaukan pasar dengan tetap mensuplai barang-barang murah—lebih murah, atau semakin murah dari barang yang ada di pasaran resmi—sehingga menambah kerasnya persaingan.

Sebab, dalam pasar bebas, tidak saja lalu lintas perdagangan yang terbuka, namun semua

efek samping dari pola hidup hedonis-materialisme, seperti kehancuran moral, obat

terlarang, gaya hidup bebas, akan ikut terbawa-bawa. Dan, Indonesia sama sekali tidak siap

menerima semua efek samping itu.

Soal bebasnya perdagangan senjata ini, yang akan makin terbuka dengan berlakunya kawasan pasar bebas nanti, apa iya tidak membuat risau Indonesia? Tentu saja merisaukan. Bersama Indonesia, 43 tenaga ahli dari 10 negara di Asia bertemu di Bali, untuk membahas perdagangan gelap senjata. Dengan pembatasan yang ketat selama ini pun, sindikat penjualan senjata antar negara, sukses mendistribusikan senjata ke berbagai area konflik di seluruh dunia, bahkan sampai ke Aceh dan Papua.

United Nations baru saja melansir laporannya berkaitan dengan kepemilikan senjata ini; bahwa ada 1 miliaran penduduk dunia saat ini, memiliki senjata api ringan. Apa lembaga ini berani melansir laporan terkait perihal organisasi mana saja di seluruh dunia yang memiliki persediaan senjata berkaliber besar dan pemusnah massal?

Pemerintah Indonesia sendiri, sebenarnya, sudah masif melakukan pembicaraan soal ACFTA ini sejak tahun 2000. Karena menyadari diri belum siap, maka pemerintah Indonesia baru akan bersedia menandatangani perjanjian yang sifatnya mengikat pada tahun 2004. Nah, perjanjian 2004 itu sesungguhnya sengaja dilakukan untuk memberi ruang gerak yang demikian terbuka bagi pemerintah Indonesia untuk membangun sistem dan semua perangkat pendukung ekonomi dalam negeri, termasuk ekonomi mikro dan makro, sektor riil, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Jenjang waktu itu diberikan ke Indonesia sampai Juli 2010. Tetapi seperti apa yang kita lihat dan dengar, pemerintah dan DPR bahkan belum menyediakan perlindungan terhadap segenap pelaku ekonominya, semacam menyediakan tameng perlindungan dari gempuran.

Apa ini murni kesalahan pemerintah dan DPR? Menyalahkan ke pemerintah dan parlemen yang ada sekarang ini, untuk semua alat pelindung ekonomi Indonesia itu, pun rasanya kurang pas. Kita harus memaklumi, bahwa untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan ekonomi lokal, bagi pemerintah waktunya sangat sempit. Tetapi, pemerintah dan parlemen juga salah besar, ketika tidak “terburu-buru” menyiapkan kebijakan perlindungan terhadap konsumen tradisional menyangkut harga dan kesempatan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar.

Sumatera Utara saja barusan mengimpor 8.700 ton garam dari India. Lihatlah, persoalan kebutuhan garam masyarakat yang selama ini mampu dipasok oleh produsen garam dalam negeri—bahkan diekspor ke beberapa negara tetangga—ternyata tak bisa lagi terpenuhi. Garam India ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, perlahan kemudian ke seluruh masyarakat Sumatera, lalu ke seluruh provinsi di Indonesia. Itu baru persoalan garam, komoditas yang rasanya asin dan berbahan dasar air laut itu. Lantas bagaimana dengan persoalan lainnya? Semacam, tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pun baru saja merilis fakta soal sektor UKM tekstil dan produk tekstil, sebagai sektor yang akan terpukul cukup berat oleh dampak ACFTA. Sektor ini memang kasat mata terlihat tidak mampu membendung lajunya impor tekstil asal China.

Wushhhh...inikan urusan pemerintah. Soal bendung-membendung lajunya produk asing masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah domain pemerintah saja. Lantas, kenapa pernyataan Kementerian Koperasi-UKM seperti membangun kesan pemerintah lepas tangan?

Asosiasi penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Inaca, juga membangun desakan terhadap pemerintah perihal kerisauan mereka akan derasnya kepemilikan modal asing di maskapai penerbangan nasional. Inaca pantas risau. Derasnya kepemilikan modal asing di maskapai nasional akan membangun ketergantungan tenaga kerja nasional di bidang ini terhadap para pemain asing itu. Tanpa beleid baku yang bertujuan menghambat itu, tidak kunjung ada.

Maskapai nasional akan dikuasai oleh modal asing, dan sebagaimana biasanya pemodal asing akan lepas tanggungjawab jika terjadi hal-hal yang menyangkut konsumen. Sesungguhnya penguasaan modal oleh asing itu mulai tampak ketika sejumlah negara di Eropa memberlakukan larangan terbang terhadap sejumlah maskapai nasional, dengan alasan bahwa maskapai Indonesia tidak professional dan tidak aman. Lantas, apakah keamanan penerbangan kemudian diukur dengan kepemilikan modal asing Eropa di maskapai nasional yang dilarang tadi? Bukankah ini terlihat hanya akal-akalan semata? Agar modal asing Eropa bisa bebas melakukan penawaran kepemilikan itu, lebih dulu, mereka membangun opini tentang ketidak-amanan penerbangan dengan menggunakan maskapai Indonesia. Agar aman harus dikelola profesional, dan pengelolaan profesional itu hanya bisa dilakukan jika pengusaha asing memiliki modalnya dan ikut mengelola.

Akal-akalan model usahawan asing begini..adalah bentuk penghinaan kepada Indonesia. Sudah sepantasnya jika Indonesia membalas perlakuan itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah menyerukan memboikotan serupa terhadap maskapai asing di wilayah terbang Indonesia. Makanya saya pun setuju-setuju saja dengan desakan Inaca itu, agar pemerintah membentuk aturan baku soal kepemilikan modal asing di maskapai nasional.

Apakah imbauan (eks) Menteri Keuangan Sri Mulyani—sebelum beliau mundur dari posnya—agar jangan terlena dengan masuknya arus modal, tidak memiliki alasan kuat? Tentunya, menteri keuangan yang pandai ini, punya alasan kritis mengapa Indonesia harus mengerem masuknya modal asing. Saya tak akan mengulas soal ini…biar ini urusan para menteri itu saja.

Tetapi, kelihatannya pemerintah bersikap ambigu dalam persoalan ini. Menanggapi penolakan kalangan usahawan, pemerintah justru menolak—untuk sementara—proses negosiasi FTA dengan Australia. Kemudian Menteri Keuangan memperingati kalangan bisnis Indonesia dan pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan sejumlah inisiatif masuknya arus modal asing. Bahkan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Ini pernyataan beberapa bulan lalu. Tetapi, pada bulan berikutnya, pemerintah sudah kembali berencana membahas FTA ini dengan pemerintah Australia.

Sikap ambigu pemerintah ini seharusnya jangan tampak…mengingat derasnya resistensisme masyarakat ekonomi Indonesia yang kian kritis itu. Kalangan usaha Indonesia yang kian paham bahaya pasar bebas segera menyadari bahwa panel itu sebaiknya tidak diteruskan, jika memang Indonesia belum siap sama sekali.

Sikap macam itu terekam jelas di programa “Flatform Ekonomi” yang ditayangkan di TVOne pada Rabu dini hari, 31 Maret 2010. Pada programa yang bertopik “Ketika Pasar Bebas Mengancam” itu, Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan tampil sebagai pembela pasar bebas. Dalam panel itu, kata beliau, Indonesia akan sangat diuntungkan dengan peluang perdagangan yang besar. Dan jika mundur dari panel ini, Indonesia akan dipermalukan di mata internasional karena dianggap tidak bisa tegas dalam perjanjian yang telah disepakati.

Saya kira, pandangan menteri itu, tidak akan datar begitu, dan—seharusnya—memilih kecenderungan melihat gejala yang berlaku kolosal; bahwa peluang perdagangan yang besar masih bisa diperoleh kendati tidak melalui panel pasar bebas. Apakah selama ini peluang perdagangan negara lain terhadap Indonesia—atau sebaliknya—dianggap kecil? Lalu, bapak menteri itu, pun tidak berusaha menjelaskan seperti apa besarnya peluang perdagangan yang dia maksud. Mungkin pak menteri itu lupa, bahwa jika pemerintah tak membangun hambatan khusus dan membuat aturan yang jelas, maka bisa dipastikan sektor UKM dan sejumlah perangkat ekonomi lokal akan mangrak di negeri sendiri, mati karena hempasan investor.

Mengapa pula harus malu? Perjanjian itu kan, kendati sifatnya mengikat pun, tidak akan mengubah pendirian WTO jika suatu saat ada negara yang menarik diri hanya karena terlambat melihat berbagai kelemahan dari panel yang ditawarkan. Bagaimana mungkin Anda menghindari mendapat malu dari organisasi dunia yang kekuatannya tidak solid itu, dan malu dengan negara-negara lain? Sedangkan Anda tak berusaha menghindari malu saat Anda gagal melindungi nasib masyarakat pasar tradisional, nasib industri rumahan yang tak padat modal, nasib industri menengah—yang bahkan kini sedang bertarung dengan sejumlah industri asal Tiongkok yang beroperasi di Jawa Tengah sana—dan khususnya nasib ribuan petani dan pekebun yang akan kesulitan menghindari gempuran komoditas serupa yang mereka hasilkan dengan harga yang lebih murah?

Bahkan isu penting yang dibangun kalangan serikat buruh dalam dialog singkat itu tidak berusaha dijawab tuntas oleh pemerintah dan anggota parlemen yang hadir ketika itu. Wakil serikat buruh itu mempersoalkan pemerintah yang tidak bisa tegas soal energi dan sumbernya. Terlalu banyak sumber daya energi dan mineral Indonesia yang kini dikelola asing atau yang sementara ditawarkan ke pemodal asing.

Pemahaman itu persis sekali dengan kekhawatiran saya mengenai masalah keterbatasan energi yang masih terus membelit Indonesia. Kemudian diperparah dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik industri dan harga beli gas untuk industri. Langkah pemerintah itu sungguh…sungguh membingungkan…

Anggota parlemen yang hadir pada acara itu pun, ternyata pemahamannya soal hambatan pasar bebas, tidak lebih baik dari si menteri. Dia dengan tegas menyatakan bahwa pasar bebas itu hanya bisa ditunda, tapi tidak bisa dibatalkan.

Ini jelas keliru. Pasar bebas itu panel yang dapat diikuti oleh negara mana saja dalam kawasan pasar yang dimaksud, dan keikutsertaannya dapat dianulir. Artinya, Indonesia bisa kapan saja menyuarakan kehendaknya untuk keluar—baik sementara atau permanen—dari panel pasar bebas kawasan. Memangnya ada apa dengan pasar bebas ini? Mengapa pemerintah dan parlemen sebegitu menggebu-gebunya untuk ikut serta tanpa peduli dengan kondisi riil ekonomi di dalam negeri? Apa sebenarnya yang dijanjikan negara deklarator pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jika Indonesia menyerahkan sepenuhnya sistem pasarnya kepada liberalisasi pasar bebas? Menyerahkan sepenuhnya pasar Indonesia pada kehancuran…

Sebaiknya, siapapun yang sedang berurusan dengan panel ini jangan terburu-buru menanggapi agitasi WTO terhadap perkiraan mereka atas pertumbuhan perdagangan dunia, yang dikatakan organisasi itu akan tumbuh 9,5% pada tahun 2010. Yeah…namanya juga agitasi…tak perlu heran jika lembaga perdagangan dunia itu memiliki maksud dari setiap data yang dilemparkannya ke publik.

Hanya saja cukup mengherankan, jika WTO menyebut perkiraan pertumbuhan perdagangan dunia pada 2010 akan tumbuh sedemikian tinggi seperti itu, sementara beberapa data perdagangan yang berlaku antar negara di beberapa kawasan berbeda justru berlawanan dengan data WTO. Lihat saja, China sudah sukses menggeser Jerman sebagai eksportir terbesar dunia; dengan nilai ekspor barangnya pada 2009 yang mencapai angka fantastis; US$ 1,20 Triliun. Data ini menunjukkan, bahwa China sudah berhasil mengambil posisi pemimpin ekonomi dunia pada kwartal pertama tahun 2010. Sedangkan data WTO menyebut China hanya…”hanya” akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia saja.

Bukankah menteri dan anggota parlemen Indonesia yang berpandapat tadi itu jelas-jelas keliru. Jika China, bahkan India—kemudian data menyebut Indonesia pada urutan ketiga pada papan pertumbuhan ekonomi—mampu bergerak tanpa dukungan pasar bebas, maka apa bedanya jika ekonomi Indonesia tidak diserahkan pada liberalisasi pasar bernama pasar bebas itu? Ekonomi Indonesia akan tetap bisa tumbuh jika pemerintah Indonesia memiliki capacity to building for economic…dan perangkat ekonomi Indonesia memiliki capasity to willingness to economic progressive.

Tak perlu-lah terburu-buru dengan “menyeret-nyeret” langkah kaki sendiri ke pasar bebas itu. Tidak ada faedahnya…

Coba perhatikan paralelitas kenyataan perdagangan Indonesia jika “terburu-buru” dibenturkan dengan kekuatan ekonomi yang jelas-jelas besar itu. Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai yang licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya.

Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…bukan begitu?

Maka, sikap saya masih tetap: TOLAK PASAR BEBAS!!! []

Sumber tulisan: http://ilhamqmoehiddin.wordpress.com

Sumber Photo: 4.bp.blogspot.com


Biro Harga : Pengendalian Harga Pasar Ala China

Seri Tolak ACFTA (III)

(Boks I pada tulisan Free Trade Area : Ketika Indonesia Berperang Tanpa Tameng)

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Pemerintah harus mengendalikan harga pasar. Maksud saya, “benar-benar mengendalikan harga”. Bukan model operasi pasar yang kerap dilakukan pemerintah saat ini. Model kerja pemerintah seperti itu, tidak menjamin kepentingan masyarakat terhadap harga. Malah terlihat jelas, bahwa operasi pasar pemerintah hanya sekadar hendak memastikan kondisi aman saat ada manuver pedagang menaikkan harga; agar tidak kacau, tidak grasa-grusu.

***

OPERASI Pasar. Dua kata itu benar-benar mengelitik. Apa maksud pemerintah dengan dua kata itu? Sebab mendengar penjelasan soal dua kata ini, dan dengan melihat aplikasinya sangat jauh berbeda. Bahkan tidak nyambung sama sekali.

Menurut terminologi pemerintah (dalam hal ini; Badan Urusan Logistik dan Departemen Perdagangan RI), operasi pasar, adalah operasi yang dilakukan pemerintah untuk melihat kondisi harga kebutuhan pokok di pasar-pasar, baik pasar tradisional dan pasar modern, untuk mengantisipasi gejolak akibat kenaikan tersebut sehubungan daya beli masyarakat. Dan, dilakukan secara dadakan.

Padahal, dahulu, ketika pertama kali mendengar dua kata itu, saya menduga pemerintah akan ke pasar-pasar, meneliti harga-harga. Jika mereka menemukan harga yang naik secara tidak normal, mereka akan menindak pedagang yang bersangkutan, lalu kembali menormalkan harga yang terlanjur naik tadi. Saya selalu senang, jika dahulu saya diminta redaktur meliput soal ini. Tetapi, lalu gairah saya menurun ketika menemukan kondisi yang sebenanrnya, diluar perkiraan saya itu.

Memang, pada implementasinya, toh harga di pasar-pasar tetap naik juga. Toh masyarakat tetap kesulitan ketika pedagang menaikkan harga kebutuhan pokok. Ketika pemerintah melakukan operasi pasar, mereka mendapati harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil, tetapi begitu mereka meninggalkan pasar, harga-harga kembali tinggi. Ini tentu sangat meresahkan.

Saya tentu, tetap akan mengaitkan ini dengan kondisi masyarakat Indonesia di level bawah, dan mencoba mencari pembenaran atas dugaan saya; jika ini tidak diantisipasi dari awal, di tengah rencana pemerintah maju ke panel pasar bebas, tentu akibatnya bisa diluar dugaan. Masyarakat bisa-bisa tambah melarat alias miskin alias terjepit. Nah, kacau kan jadinya…

PNS Naik Gaji, Harga Sembako Meroket

Kenyataan ini bahkan sudah menjadi lazim, jika ada isu pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), sepekan sebelum isu itu pungkas, harga-harga sembako di pasar-pasar langsung meroket, tak terkendali.

Biasanya, ibu saya, yang guru PNS di sebuah sekolah dasar di Kendari itu, langsung mengomel panjang lebar. Komentarnya pedas soal ini. Tentunya tidak sambil memaki. Ibu saya tidak pernah berkata kasar. Makanya, jika pulang dari pasar, tidak cuma pedagang, kebijakan pemerintah yang tidak tegas pun ikut dia komentari. Kakak perempuan saya, yang PNS juga, ikut nimbrung. Akhirnya, ramai mereka sahut menyahut.

Nah, di rumah kami saja seperti itu, bagaimana di rumah-rumah lainnya, yang pemiliknya senasib dengan ibu saya? Ini kenyataan yang sulit disembunyikan. Bahwa pemerintah kesulitan mengendalikan harga pasar, memang demikian adanya. Untuk soal ini, sepertinya, pemerintah harus melakukan manuver ekstrem, bertindak keras.

Saya teringat pada China. Negeri Tirai Bambu itu, patut dicontoh dalam mengendalikan harga-harga di pasar-pasar negara mereka. Berbeda dengan praktek ekonomi di negara-negara Barat, terlebih di Indonesia, otoritas perdagangan pemerintahan China punya kantor khusus yang disebut Biro Harga.

Biro itu bertanggung jawab menetapkan kebijakan harga pasar dan memantau pelaksanaannya. Meskipun harga produk atau jasa dapat ditentukan oleh perusahaan, masing-masing perusahaan atau usaha patungan China harus melaporkan rencana harga yang akan diberlakukan kepada Biro Harga untuk dipertimbangkan.

Pemerintah pusat China berpendapat, harga barang dan jasa harus diukur dan dikendalikan agar ketidakpuasan politis terhadap reformasi ekonomi dapat diketahui dan dihindari. Menurut pemerintah China,  “kepanikan masyarakat” terhadap harga tidak boleh tidak, harus dihindari. “Kepanikan”, kata mereka, dapat mempercepat hiperinflasi dan menurunkan nilai mata uang.

Oleh karena itu, para pejabat Biro Harga harus melaksanakan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh. Selain mengerjakan beberapa kegiatan lain, setiap tahun Biro Harga mencocokkan berbagai komoditi di pasar dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan melaporkan hasilnya. Selain harga makanan (sembako), dan barang lainnya (rokok, minuman keras, dan lain-lain), Biro Harga secara teratur memeriksa biaya-biaya yang terkait dengan jasa seperti pariwisata dan angkutan (distribusi).

Biro Harga memiliki hak yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengenakan denda (yang terberat adalah sanksi hukuman kurungan) kepada seseorang yang menetapkan harga produk atau jasa di luar aturan harga resmi. Selain harga, macam atau ragam produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asing atau usaha patungan juga berada di bawah kekuasaan hukum administrasi Biro Harga.

Jika Anda memasok produk atau jasa ke pasar China maka hubungan dengan Biro Harga tidak dapat dihindari. Pada Mei 1998, undang-undang harga yang pertama mulai berlaku di China. Aturan itu menentukan bahwa harga komoditi harus disesuaikan dengan penawaran dan permintaan pasar, tetapi jika diperlukan pemerintah pusat masih berhak mengendalikan harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok. (Bab Enam: Pejabat Pemerintah Cina; Buku Menembus Pasar Cina; Yuan Wang, Rob Goodfellow, Xin Sheng Zhang).

Pemerintah China sangat peka dengan potensi pergolakan yang mungkin timbul dari hal-hal, yang oleh negara lain dianggap remeh. Biro Harga yang mereka bentuk, bertindak penuh atas nama rakyat dan undang-undang serta pemerintah. Rakyat tidak boleh “panik” akibat kenaikan harga. Sebab “kepanikan” akan mendorong pada instabilitas keamanan dan politis. Ini harus dihindari.

Bahkan, Biro Harga juga menentukan seberapa besar ongkos distribusi suatu barang dan jasa, lalu menentukan harga barang dan jasa yang didistribusikan itu, hingga barang dan jasa yang harus dibayar masyarakat sesuai dengan pendapatan mainimumnya. Jika ada yang tidak patuh terhadap kebijakan Biro Harga, mereka tidak segan-segan menangkap para pelanggar atas nama konstitusi dan dituduh “hendak mengacaukan kondisi rakyat” alias dianggap hendak makar.

Peraturan harga itu tidak terkecuali juga berlaku bagi perusahaan swasta dan perusahaan swasta patungan. Jika tak suka dengan aturan ini, pemerintah mempersilahkan investor yang dianggap “tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat China” itu, untuk angkat kaki dari negara itu, untuk menghindari tindak nasionalisasi perusahaan dan asetnya, oleh pemerintah China.

Inilah yang menjawab mengapa ekonomi China mampu bergerak maju secepat itu. Masyarakat China kini hidup di atas rata-rata. Penduduk kaya negara Panda itu bertambah drastis. Semua itu dikarenakan ketegasan pemerintah mengontrol harga barang kebutuhan pokok dan harga lainnya, yang tentu saja bersinggungan langsung dengan rakyat kecil.

Pemerintah China beranggapan, jika mereka bisa menjamin kehidupan masyarakat kecil, maka pemerintah tinggal melaksanakan agenda besarnya saja. Terangkatnya kehidupan masyarakat kelas bawah akan menjamin ketahanan nasional; pemerintah akan memiliki banyak energi untuk memajukan sektor lain dan sektor riil—sebab masyarakat yang memotori sektor itu tidak dipusingkan lagi dengan masalah kebutuhan hidup mereka.

Perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan pokok masyarakat, harus benar-benar memegang kendali terhadap bahan baku dan biaya produksi barang mereka, untuk menghindari pemotongan harga oleh Biro Harga (seberapa pun perusahaan menentukan harga, Biro Harga akan tetap memotong harga produk mereka, dengan berpegang pada nilai rasional—yang perhitungannya ditentukan dari pendapatan paling minimum masyarakat China—barang atau jasa tersebut).

Pemerintah Indonesia jangan terlampau percaya diri berlebihan dengan panel Pasar Bebas. Pada panel ACFTA, Indonesia akan benar-benar berhadapan pada kekuatan ekonomi yang “terlatih”. Ini fakta empirik yang akan membantu Anda mengetahui lebih dalam lagi, bagaimana kesiapan China dalam panel ACFTA.

Bahwa, sejak reformasi Pintu Terbuka pada 1978, pemerintah China sudah berusaha membentuk sistem ekonomi pasar bebas khas China. Salah satu unsur terkuat dalam model pasar bebas pada perekonomian China yang sedang tumbuh itu adalah pengawasan Partai Komunis (partai yang berkuasa) dan Pemerintah China terhadap berbagai bidang ekonomi.

Jadi penerapan pasar bebas di dalam negeri China sendiri, sudah dilakukan 32 tahun sebelum Indonesia menyetujui panel serupa yang diajukan WTO (dimotori negara-negara kapitalis). Betapa Indonesia jauh tertinggal dalam soal pasar bebas ini.

Meskipun usaha patungan yang telah terdaftar memiliki otonomi untuk mengawasi manajemen dan operasi perusahaan, masih banyak urusan yang ditentukan oleh pemerintah, dalam bentuk dukungan pemerintah. Mencari staf baru, memperoleh pinjaman dari bank, membeli bahan-bahan mentah yang langka, pengangkutan, telekomunikasi, dan bahkan persediaan air dan listrik, adalah kegiatan operasional yang melibatkan campur tangan pemerintah secara langsung.  Baik pengusaha asing maupun China pemilik usaha patungan itu harus melakukan segala daya untuk mendapatkan dukungan pemerintah sesuai dengan kebutuhan tersebut.

***

Tidak ada yang baik dalam pasar bebas nanti. Saya tidak “ketakutan” dengan panel pasar yang akan membuat semua kondisi terbolik-balik itu. Saya hanya mengkhawatirkan banyak hal yang akan berimplikasi buruk pada masyarakat dan generasi Indonesia selanjutnya sehubungan dengan panel pasar bebas yang menyesatkan itu. Makanya, panel itu saya tolak sama sekali.

Akan tetapi, jika pemerintah, memang sudah berkeras hati untuk terus maju, saya hanya berharap pemerintah mau mempersiapkan masyarakat kelas bawah dulu, dari kemungkinan terburuk dari panel pasar bebas itu. Tidak dalam kerangka pasar bebas saja, masyarakat kecil Indonesia masih ada yang hidup “terengah-engah”, kadang setiap hari harus was-was dengan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar.

Gunakanlah indikator yang realistis; semisal jika masih ada masyarakat yang mati karena busung lapar, atau jika masih ada masyarakat yang makan aking dan daun ketela untuk mengganjal perut, atau jika masih ada anak Indonesia yang tidak dapat ke sekolah karena alasan yang beragam, atau jika masih ada masyarakat yang tidak bisa berobat karena tidak ada dana, maka sebaiknya urungkan niat Anda berlaga di pasar bebas.

Jangan menjadikan alasan, bahwa kehidupan sejahtera pada masyatakat justru akan terbangun kalau Indonesia ikut dalam Pasar Bebas.

Lho kok,…kenapa justru berharap masyarakat baru akan sejahtera setelah ikut pasar bebas? Itu sama saja “berharap menang perang setelah berada di medan perang”. Bukankah lebih baik, mempersiapkan diri dengan mencukupi semua kebutuhan pokok masyarakatnya lebih dulu, kemudian baru maju ke pasar bebas. Itu artinya, “mantapkan strategi perang dulu, baru berangkat perang” Gitu lho…Ibu M. Elka Pangestu…

Tolak Pasar Bebas! No Free Trade! Ini lebih baik. []


Nasib Televisi Dan Radio Lokal Dalam Panel Pasar Bebas

Seri Tolak ACFTA (III)

(Boks 2 pada tulisan Free Trade Area : Ketika Indonesia Berperang Tanpa Tameng)



Free Trade Area : Ketika Indonesia Berperang Tanpa Tameng

Seri Tolak ACFTA (III)

(Seperti Apa Negara Adikuasa Menciptakan Kemelut Sebagai Jalan Bagi Kebijakan Mereka)

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Jika konsep ekonomi kapitalis, yakni pasar bebas, “menampar” rakyat bawah lebih awal sebelum semuanya dipersiapkan, percaya deh pasti tatanan ekonomi lokal akan goyah sekali.

***

Pemerintah Indonesia rupanya terus melaju dengan rencana peleburan ekonomi Indonesia ke dalam panel pasar bebas. Upayanya tampak jelas dengan kemunculan banyak faktor pembanding dan masif dilakukan Departemen Perdagangan RI. Sejumlah indikator (versi DepDag RI) menggiring ke kerangka pemahaman bahwa Perdagangan Bebas (atau yang saya sebut sebagai Peta Jalan Baru Imperialisme dan Kolonialisme) masih baik-baik saja. Padahal sangat sulit menyerap kalimat “baik-baik saja” itu dalam spons geo-ekonomi dan geo-kultural orang Indonesia. Benarkah sangkaan pemerintah itu?

Pemerintah RI, lewat Departemen Perdagangan, sebelumnya telah merilis angka prosentase industri kreatif Indonesia yang akan menjadi tameng dalam “perang segmentatif” di pasar bebas. Lembaga pemerintah itu memetakan sejumlah usaha kecil-menengah yang mereka sebut industri kreatif, bahwa jika itu dikembangkan (dan berkembang baik) maka keraguan ketidakbisaan pelaku pasar Indonesia dalam tarung pasar bebas, akan pupus.

“Jika”. Bahkan sebelum kata itu pungkas diucapkan, tetapi kita, masyarakat Indonesia pun, belum dapat melihat sejauh mana pemerintah menyiapkan alat pendukungnya. Perbankan belum dapat membangun komitment sepenuhnya terhadap jalannya roda usaha kecil-menengah. Beleid pemerintah yang belum berfungsi sebagai “cemeti” yang dapat dilecut-lecutkan di atas kepala “kuda” perbankan dan investasi, agar sigap dan tangkas menarik gerobak ekonomi Indonesia berjalan lebih laju.

“Anda kok getol sekali menentang pasar bebas?” tanya seorang kawan se-daerah saya yang kini mukim di Singapura sana. “Pasar bebas kan bisa dilihat sebagai motor yang akan membuat ekonomi ngebut,” kata dia lagi.

Mendengar ini, saya tiba-tiba makin yakin bahwa pasar Indonesia tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada sistem kapitalis pasar bebas.

Saya membangun faham perihal penolakan itu dari asumsi-asumsi kolosal saja; sudahkah pemerintah menyiapkan tameng kebijakan yang akan melindungi rakyatnya? Sudahkah pemerintah menguatkan lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pangan rakyat? Telahkah pemerintah melindungi konsumen Indonesia dengan aturan yang akan menyimpul keras pada tatanan perlindungan? Yakinkah pemerintah atas data-data industri kreatif itu? Seberapa besar dan solid resistensi produsen di tingkat rakyat menanggapi rencana itu? Bukankah yang akan menerima dampak perdana dan paling keras adalah para petani, nelayan, petambak, dan pedagang-konsumen pasar tradisional?

Lalu saya katakan pada karib saya itu.

“Kalo alat ukurmu hanya kapital pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas empat persen itu, dan gerak maju ekonomi kawasan (khususnya tempat ente tinggal sekarang, Singapura), maka itu sulit diparalelkan dengan kondisi riil mikro ekonomi rakyat. Rakyat kelas bawah di Indonesia tidak tergambar jelas di kepala pelaku kapitalis seperti kamu. Harus ada jaminan; semisal harga pasar untuk komoditas yang mereka butuhkan sehari-hari, dan jaminan terhadap kebutuhan mereka lainnya. Jika konsep ekonomi kapitalis, yakni pasar bebas, “menampar” rakyat bawah lebih awal sebelum semuanya dipersiapkan, percaya deh pasti tatanan ekonomi lokal akan goyah sekali.” Timpal saya.

—Pemerintah harus mengendalikan harga pasar. Maksud saya, “benar-benar mengendalikan harga”. Bukan model operasi pasar yang kerap dilakukan pemerintah saat ini. Model kerja pemerintah seperti itu, tidak menjamin kepentingan masyarakat terhadap harga. Malah terlihat jelas, bahwa operasi pasar pemerintah hanya sekadar hendak memastikan kondisi aman saat ada manuver kenaikan harga; agar tidak kacau, tidak grasa-grusu.—(Baca tulisan selengkapnya soal ini dalam, Biro Harga: Pengendalian Harga Pasar Ala China)

“Lho, bukankah arus barang dan jasa akan lebih laju? Bukankah harga akan tergencet, hingga daya beli terdongkrak?” Lanjut dia bertanya, tidak sabar.

“Mungkin betul begitu. Tapi kan, soalnya bukan disitu. Soalnya berputar di sekitar; siapa yang akan membeli produk yang juga dihasilkan mereka? Tujuan pasar bebas, kan, sesungguhnya hendak membangun komunitas-komunitas konsumen, bukan untuk menyeimbangkan ekonomi. Jika itu tujuannya, bukankah yang paling diuntungkan dengan terbentuknya kawasan-kawasan pasar (koloni-koloni konsumen) adalah korporasi besar yang sedang bersaing-sangian itu?”

Pemikiran dan pertanyaan sederhana itu, membuat dia diam dan tertegun.

Wah, dia tertegun. Kalau sudah begitu, ini pasti tidak remeh. Tapi, dia masih penasaran, “saya lihat orang asing memuji-muji industri kreatif Indonesia itu.. Bukankah ini bagus?

Ha..ha..ha..ha, saya tertawa. “Kawanku yang baik. Industri kreatif Indonesia, oleh kalangan perbankan, belum mereka masukkan sebagai kreditor yang potensial. Lagi pula, produk industri kreatif itu pun pasti terkena penyakit pasar, yakni kejenuhan produksi. Ini kan ambigu. Kalau produksi massal, pasar bisa jenuh, dan membuat harga melorot. Apalagi sulit menjual produk seperti itu dengan harga yang tinggi. Jika pun di produksi terbatas, keuntungannya kecil.”

Kalimat saya itulah yang mengakhiri perbincangan kecil tapi ber-isi itu. Selebihnya, saya lebih senang memberi sedikit wriggled—saya lebih suka dengan istilah meronta-ronta—terhadap rencana pemerintah untuk membuat sistem ekonomi Indonesia terjun bebas ke jurang pasar bebas.

INDUSTRI KREATIF  INDONESIA

Berbicara dalam konteks negara-negara kawasan, peluang produk industri kreatif, bukan satu-satunya domain Indonesia. Negara-negara dalam kawasan ASEAN saja, juga lagi sibuk meningkatkan potensi industri semacam itu. Nah, lho…!

Data departemen Perdagangan RI, menyebut 15 jenis industri kreatif, yang menurut lembaga itu, akan menjadi “penolong” Indonesia dalam panel pasar bebas. Dianggap sebagai andalan, sebab menurut pemerintah, industri jenis ini berbasis padat karya; mampu menampung banyak tenaga kerja, dan bergaya sustainable. Seandainya memang seperti itu.

Dari 15 jenis industri ini, yang paling besar menyumbang ke pendapatan domestik bruto (PDB), adalah industri fashion (43,71%), lalu kerajinan (25,51%), serta riset dan pengembangan (-1%), sedang 12 jenis lainnya menyumbang (10%).

Sayang, ekspos data ini tidak menyebut angka dalam rupiahnya, selain hanya berharap semoga saja prosentase itu dapat mewakili kesan yang timbul, bahwa memang terjadi “ledakan” pendapatan masyarakat melalui 15 macam industri kreatif itu.

Untuk menemukan dasar pemerintah menentukan ke-15 macam industri kreatif tersebut layak dijadikan alasan pemerintah untuk meneruskan langkah masuk ke panel pasar bebas. Menggunakan adagium besi tameng; yah…hitung-hitung, semacam meneliti jenis besi apa yang layak dan baik, untuk ditempa membuat tameng dalam “perang” ini. Mari kita reset kembali.

Mode (fashion). Kendati menurut DepDag RI industri ini menempati posisi sebagai penyumbang PDB terbesar (43,71%) saat ini, namun saya skeptis industri ini masih akan mendominasi ke 15 sektor lainnya dalam PDB. Industri mode China, Thailand, dan Philipina pun, sebenarnya, tidak bisa diremehkan.

Selain dua negara itu, China malah telah lama bermain di tataran internasional dalam hal mode. Jika Anda ke beberapa pasar modern besar di Jakarta (atau bahkan di kota tinggal Anda sekarang), sejumlah rumah mode yang “nongkrong” disitu justru memajang sejumlah desain mode yang dibuat oleh industri kreatif China. Bajakan pun tak apa-apa. Sebab kita memang tidak menelaah masalah di sisi ini. Produk bajakan, mungkin, salah satu keuntungan komparatif China dalam menetrasi pasar.

Tapi, sikap skeptik saya tidak sepenuhnya. Sebab saya masih membaui aroma persaingan dalam bidang ini. Desain mode Philipina, Thailand, dan Indonesia pun tidak bisa dipandang remeh. Namanya juga industri kreatif, maka tidak ada yang sepenuhnya “pakem” di sini. Dengan keunggulan motif batik yang sudah disyahkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia, desain-desain indah akan kerap bermunculan dari tanah air. Namun, China pun punya batik. Tapi apa mungkin motif batik yang kaya dapat menyembunyikan model-model sampiran, potongan-potongan ekstrem, dan melawan kecenderungan mode yang masih berkiblat di eropa? Namun, sekadar meramaikan pasar dalam negeri (alias jadi tuan rumah di negeri sendiri), bolehlah.

Kerajinan. Industri yang satu ini seharusnya tidak dapat diremehkan. Kenyatannya, kerajinan Indonesia belum jadi tuan rumah yang dominan. Entah kenapa pemerintah justru menempatkan industri ini pada rangking kedua (25,51%) setelah fashion. Selama ini—tampaknya—industri ini yang jadi buah bincang dihampir semua bibir orang asing yang pernah ke Indonesia. Industri kreatif jenis ini di sentra-sentra Yogya, Bandung, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Papua, masih harus memperbaiki dan meningkatkan produk, untuk dapat melihat sejauh mana industri kreatif yang satu ini melawan derasnya produk industri serupa dari luar.

Akan tetapi, kecenderungan konsumen global kini berpijak pada produk-produk yang memiliki ketahanan lebih lama. Ini terbukti dengan makin diminatinya produk-produk bergaransi tahunan. Produk berbahan dasar plastik dan baja akan lebih diminati ketimbang produk serupa, yang berbahan kayu, bambu atau rotan. Kecuali, jika pemerintah memberi kelonggaran para perajin mendapatkan bahan baku, dan memajukan kampanye pelarangan beberapa bahan kimia berbahaya—yang selama ini dijadikan campuran tambahan dalam pabrikasi produk plastik dan baja China—rasanya akan menjadi peluang makin berkembangnya sektor ini. Sayangnya, gerak pemerintah belum terlihat ke arah sana.

DUA BELAS INDUSTRI KREATIF  DI POSISI TIGA

Seperti yang tertulis di atas, ada 12 jenis industri kreatif yang memberi pemasukan dalam PDB sebesar 10 persen. Kita lihat saja satu-satu.

Jasa Periklanan. Jasa ini belum berkembang pesat, yang hampir sulit mengejar perkembangan media-media audio-visual, yang juga sama-sama belum signifikan. Aturan periklanan yang belum sepenuhnya memberi ruang pada pengiklan dan jasa periklanan, ikut memperlebar perkembangan sektor ini. Seharusnya, pemerintah sudah memparipurnakan aturan main periklanan Indonesia, yang kini mediumnya merembet kemana-mana, mulai dalam ruang hingga ke luar ruang; dari desain visual hingga audio dan audio-visual; mulai dari kelas “nyantel di pohon” hingga kelas billboard kecil dan besar di titik-titik potensial kota ; iklan statis dan bergerak; hingga ke iklan yang memanfaatkan citra diri kalangan pesohor. Jika tergarap baik (investor dan kebijakan) maka serapan tenaga kerjanya pun lumayan banyak. Sayangnya, bagi siapa saja yang hendak masuk ke dalam industri ini, harus memiliki standar spesifikasi keterampilan tertentu.

Belanja iklan korporasi besar dan kecil akan ikut mendongkrak pendapatan dari sektor periklanan. Beleid pemerintah, di setiap daerah, setali tiga uang. Belum mendorong gerak maju jasa ini. Pun, industri media yang berkembang pesat sulit ditandingi para pemilik jasa periklanan, hingga masih jauh dari harapan menjadikan sektor ini berkembang di masa depan. Tapi apakah para pelaku sektor ini akan mampu bersaing dengan sejumlah pemain asing di sektor serupa, saat ACFTA berlaku nanti? Jasa periklanan asing juga terbukti sangat maju ketimbang jasa iklan dalam negeri. Lihatlah, masih ada beberapa iklan dari giant coorporation yang tidak bisa digarap biro iklan dalam negeri, sehingga iklannya harus “diimpor”.

Dari segi kreatifitas, mungkin saja para pekerja iklan dalam negeri masih mampu bersaing. Tetapi dari banyak segi lain, semisal; kemampuan menggaet klien kakap—yang rata-rata datangnya dari luar Indonesia—mereka harus bersaing ketat; kemampuan olah visual; mampu menterjemahkan citra produk pada konsumen yang tepat; adalah sedikit faktor yang kerap menghancurkan sebuah produk jika tidak digarap dengan baik.

Arsitektur. Seni arsitektur dalam negeri sudah demikian berkembang. Namun, perkembangan itu juga searah dengan perkembangan seni serupa di luar negeri. Banyak hal yang menjadi penentu dalam proses kreatif sebuah rancangan arsitektur; antara lain kondisi iklim dan cuaca setempat, gaya arsitektur, penggunaan bahan, aturan teknis (ukuran), dan lainnya. Selain itu, tentu saja selera.

Kekayaan arsitektur yang berlatar tradisional, dapat dikembangkan pemerintah lebih lanjut. Arsitektur Indonesia yang sangat dipengaruhi kondisi iklim tropis dan kontur wilayah, masih harus diuji kembali sebelum disodorkan pada konsumen yang lebih besar. Cocoknya memang, arsitektur ber-gaya Indonesia ini hanya pas dengan suasana Indonesia. Jangan-jangan pemerintah menterjemahkan sektor arsitektur ini sebagai trading building development—yang kerap disebut rumah-toko alias ruko untuk dagang. Perkembangan ruko memang sedang marak, seiring kemajuan investasi di sektor riil. Tapi apa ini cukup dijadikan indikator? Pikir lagi.

Seni Rupa. Seni rupa justru sangat maju. Bidang ini mampu menempatkan Indonesia dalam jajaran negara-negara perupa maju. Seni lukis, misalnya, yang sudah berkembang sejak jaman Raden Saleh Bustaman, berlanjut ke generasi Basuki Abdullah, Affandy, dan lainnya. Sejumlah maestro perupa justru juga lahir dari Indonesia. Selain nama-nama di atas yang aktif sebagai pelukis, masih ada pematung Nyoman Nuarta yang juga maestro dibidangnya. Karya-karya Nyoman bahkan menembus peminat dan penggemar yang lebih luas, mendunia. Sesungguhnya, bidang seperti ini tidak bisa disebut industri, sebab tidak menyerap tenaga kerja banyak dan peminatnya terbatas.

Seni Pertunjukan. Seni pertunjukan Indonesia memang belum semaju Brodway di Amerika dan Australia sana. Di Asia, seni pertunjukan Indonesia sudah punya gigi. Teater modern, Drama modern, atau bahkan grup-grup band. Seni pementasan tradisional, macam wayang orang, teater (La Galigo yang menembus Eropa dan Amerika), bermacam tarian (Kecak, Topeng, dan lainnya). Pertumbuhan seni pertunjukan, ternyata ikut memajukan sektor lain, seperti bisnis event organizer (penyelenggara acara). Usaha EO bermunculan. Serapan tenaga kerjanya pun banyak. Namun, ada catatan penting di bidang ini tidak boleh diacuhkan; yakni pendapatan pekerja di sektor ini yang tidak menentu, tidak menjamin kesejahteraan.

Indikator perkembangan seni pertunjukan lainnya, mungkin, jika pemerintah bisa memasukkannya, adalah bisnis hiburan modern. Jakarta yang lebih awal memoderasi bisnis hiburan ini menjadi lebih metropolis. Ini pula yang sedikit-banyak mendatangkan banyak wisatawan ke Indonesia. Thailand adalah salah satu negara yang menopangkan pendapatan pariwisatanya pada sektor ini. Hingga negara itu terkenal sekali dengan bisnis dunia malam dan pelacuran. Hingga kini negara itu masih berposisi paling atas dalam sindikat pelacuran anak-anak dan penjualan wanita untuk kepentingan yang sama. Maukah Indonesia terjebak dalam arus hitam budaya kontemporer dan maksiatik seperti ini, yang secara pasti akan ikut membonceng pada penerapan panel pasar bebas? Tinggal pilih.

Desain. Mutu desain Indonesia boleh-lah bersaing. Tetapi, desain-desain dalam negeri masih sebatas memenuhi tuntutan pasar domestik. Mungkin, yang dimaksud pemerintah dengan sektor desain adalah desain secara keseluruhan. Jika demikian, artinya data pemerintah tentang industri kreatif itu tumpang tindih, yang akhirnya menjadi pembenaran keraguan saya, bahwa ekspos DepDag RI terkait industri kreatif itu hanyalah upaya sempalan semata. Berbau agitatif.

Piranti Lunak. Di bidang ini tidak usah ditanya. Masih belum bergigi. Memang, sejumlah programer piranti lunak Indonesia sudah “hidup nyaman” di luar negeri di bajak perusahaan software raksasa. Mereka justru tak mukim di Indonesia. Nama-nama perusahaan piranti lunak lokal, semisal Bamboomedia di bali, dan SahirAccounting di Jakarta, dan beberapa lainnya, baru sebatas memproduksi software untuk program pemasaran lokal. Mutu program yang mereka hasilkan masih sangat kompetitif dengan produk sejenis, dan harga yang mahal. Ini jelas sekali sulit menentukan komparasinya. Bisa sangat mempengaruhi jika banyak software sejenis memasuki pasar Indonesia dari luar negeri.

Film. Masih belum dapat disebut industri, sebab film Indonesia baru diproduksi dalam kuantitas puluhan setiap tahunnya. Dari segi mutu sinematografi, bolehlah. Namun dari segi kuantitas, Indonesia masih kalah dari China (Hongkong), di Asean masih ada Thailand dan Philipina, sedang di kawasan Asia, ada India, Korea dan Jepang. Film pun masih tergantung pada selera penonton. Kendari belakangan, penonton Indonesia mulai menyukai film-film Indonesia, yang sudah diproduksi dengan teknik bagus dan jalan cerita yang menarik. Namun masih sulit membelokkan kenyataan bahwa kebanyakan penonton film Indonesia masih menyukai sejumlah genre film klenik, horor murahan, film impor India, dan China. Jadi jika bicara soal selera, ini belum menggairahkan bisnis film nasional.

Soal budgeting film yang rata-rata menelan biaya Rp2 miliar per judul, masih agak mahal. Posisi sineas dipertaruhkan disini. Artinya, bukan sineasnya yang gak cakap, tetapi umumnya film Indonesia high cost, hingga sineas sulit mendapatkan investor. Padahal masih banyak produksi film asing yang mampu menekan biaya dibawahnya. Sebut saja rumah-rumah produksi  Iran dan China yang mampu menekan biaya produksi di bawah 2 miliar rupiah, namun hasilnya lumayan, dan memenuhi selera tonton (inilah yang penting).

Dilematis, memang. Di satu sisi, sineas dituntut membuat film yang bagus, namun biaya penggarapannya…alamak! Di sisi lainnya, film yang berbiaya murah, jelas akan tidak maksimal sebagai sebuah tontonan. Di tambah selera penonton Indonesia yang sulit dipetakan, hingga bisnis satu ini masih berhaluan “spekulatif”; bikin dulu, sedikit-banyaknya penonton urusan nomor dua.

Musik. Musik Indonesia dalam persaingan kawasan masih dapat diandalkan. Musik Indonesia, menurut Bens Leo, masih lebih maju dari musik Malaysia, Jepang, Philipina bahkan China. Namun kenyataan masih sedikit sekali grup musik, atau individu yang berhasil menembus panggung internasional, sedikit memberi gambaran nasib indusri musik Indonesia nantinya. Tapi lagi-lagi ini soal selera, dan nunut trend. Lihatlah, selera musik yang diminati saat ini, musik ber-genre melayu. Ini soalnya; masyarakat Indonesia masih berupa pendengar musik, belum sebagai penikmat musik.

Televisi dan Radio. Setelah era orde baru, kran media terbuka lebar, dan ikut memacu lahirnya sejumlah lembaga penerbitan dan penyiaran swasta, baik televisi dan radio, yang popularitasnya langsung meroket, meninggalkan TVRI dan RRI. Kedua corong pemerintah itu bahkan nyaris bangkrut akibat sejumlah persoalan yang membelit, semisal korupsi dan buruknya manajemen. Di Jakarta saja, sekarang ini, tidak kurang dari 10 stasiun televisi lokal berskala nasional yang berdiri, dan ratusan radio baru. Pun, bermunculan pula televisi daerah, walau bertumbuhannya belum merata di semua provinsi.

Dengan bantuan pasar bebas, pemain asing dengan kapital luar biasa di bisnis televisi dan radio akan dengan leluasa memanfaatkan klaim pemirsa untuk kepentingan periklanan. Televisi dan radio asing pun, bisa saja membawa pengaruh buruk bagi penonton Indonesia. Pergeseran moral dan sikap akibat tayangan televisi asing yang mereka tonton akan sangat merusak. Anak-anak dan remaja adalah sasaran empuk tayangan asing yang tidak bertanggungjawab itu. Di sisi lain, determinasi televisi nasional yang sudah ada, akan melemah, baik dikarenakan kapital modal yang sulit disaingi, maupun varian program yang lebih menarik (program televisi dan radio di Indonesia saat ini, kadang kala tidak kreatif dan variatif, alias masih terjangkit virus latah. Banyak program yang mirip-mirip, digarap berbeda, tetapi pada dasarnya sama).

Di sisi lain, pemerintah harus lebih tegas soal program yang bermutu dan tidak bermutu. Sudah waktunya ada regulasi yang menghapus sama sekali tayangan gosip dari ruang-ruang televisi Indonesia. Tayangan gibah seperti ini sangat tidak bermutu sama sekali. Terlebih jika nantinya media seperti televisi dan radio (serta media umumnya) ikut dijadikan pemerintah sebagai sektor yang diandalkan dalam panel pasar bebas. Tayangan gosip selain memang tidak bermutu, juga tidak membawa manfaat bagi pemirsa.

Apalagi memang, aturan pemerintah yang ada, belum tuntas membentengi investasi televisi dan radio lokal, bahkan, dari pergerakan usaha televisi dan radio nasional. Dari sini bisa dilihat, usaha televisi dan radio di Indonesia—antara nasional dan lokal—saling berperang, berebut kue iklan dan saling mematikan. Melihat kondisinya, sulit membayangkan jika kemudian investasi sejenis dengan kapital investasi masuk ke Indonesia. Televisi dan radio asing sibuk mengeruk untung, sementara itu televisi dan radio Indonesia masih saling menjatuhkan.

Lagi pula, pemerintah belum serius menggarap peraturan yang terkait dengan regulasi periklanan dan domain iklan secara nasional dan local. (Lihat tulisan yang memuat ulasan lebih lanjut tentang sektor ini terkait hambatan pemerintah, selengkapnya di : Nasib Televisi Dan Radio Lokal Dalam Panel Pasar Bebas)

Penerbitan. Usaha sektor ini tidak akan berkembang tanpa bantuan dan dukungan pemerintah. Usaha penerbitan sangat bergantung dari harga dan suplay kertas. Beberapa tahun silam, usaha penerbitan pernah terkena resesi dikarenakan dua sebab itu. Kendati, usaha penerbitan terlihat maju—dengan bermunculannya usaha ini di daerah-daerah—akan tetap sulit jika usaha sejenis asing sudah mulai masuk, sementara pemerintah Indonesia sendiri tidak membuat perlindungan yang memadai terhadap faktor-faktor kunci kelangsungan hidup usaha ini.

Mainan. Wah, untuk bidang yang satu ini, kayaknya DepDag RI terlalu “pede”. Padahal, tidak perlu ditanya seberapa tinggi serapan produk mainan China di pasar-pasar Indonesia. Jelas sangat tinggi. Survey-lah mainan anak Anda di rumah, saya yakin, enam dari 10 mainannya, pasti bertuliskan “made in china” di bagian bawahnya. Jalan-jalan lah pula di beberapa pasar tradisional di kota Anda masing-masing, Anda pasti akan geleng-geleng kepala menyaksikan bedeng-bedeng jualan dipenuhi mainan buatan negara tirai bambu itu. Ini soal selera anak-anak; yang sangat ditentukan dengan model, dan warna.

Satu dekade lampau, Indonesia “diserang” dengan sejumlah karakter animasi asal negeri sakura, Jepang. Lalu yang terjadi kemudian, pasar mainan Indonesia dibanjiri dengan mainan bertema tokoh-tokoh super dari Jepang itu. Asal tahu saja, mainan-mainan yang berharga murah itu ternyata di bajak dan diimpor dari China, hingga “membanting” sejumlah mainan serupa yang berharga mahal, dan seketika membuahkan keluhan dari pemilik hak atas merek.

Namun kita tidak bisa mengukur tingkat persaingan dalam kasus itu, hanya dengan melihat satu jenis mainan saja. Mainan anak-anak dibagi dalam dua kategori besar, yakni mainan modern dan mainan tradisional. Mainan modern masih memiliki sejumlah varian lagi, semacam mainan yang hanya mengutamakan tampilan karakter saja, dan mainan yang digerakkan dengan sistem mekanik.

Mainan tradisional rata-rata sukar diproduksi massal karena beberapa faktor, seperti bahan dasarnya yang masih menggunakan kayu, bambu dan sejenisnya. Sifatnya yang tidak tahan lama, membuat mainan tradisional begitu mudahnya ditinggalkan anak-anak. Lalu, dunia anak-anak yang penuh imajinasi, membuka pintu yang demikian lebar bagi masuknya ribuan karakter dan bentuk mainan asing yang ternyata lebih sesuai dengan arah imajinasi mereka.

Soal harga produksi mainan China yang sangat rendah, membuatnya sangat mudah diserap pasar. Daya beli dan keputusan orangtua, akhirnya menjadi penentu utama. Makanya, sangat bisa dimengerti jika industri mainan Jerman pun pernah mengajukan nota keberatan pada pemerintahnya sebagai bentuk protes, karena pemerintahnya tidak dapat menahan laju serbuan mainan murah dari China.

Kenyataannya memang, industri mainan Jerman nyaris kolaps (bahkan beberapa perusahaan besar sudah memohon pailit pada pengadilan usaha setempat), sekadar tidak mengatakan tidak bergerak sama sekali. Serbuan itu benar-benar mematikan mereka. Ironisnya, hanya berselang enam bulan, sejak kalangan pelaku industri mainan Jerman melayangkan nota protesnya, berturut-turut Prancis, Spanyol, Inggris, kemudian puluhan negara di Eropa lainnya hampir bersamaan mengeluarkan pernyataan serupa, dan langsung membuat industri mainan Amerika Serikat bersiaga.

Gambaran ini cukup memberikan bukti, bahwa kemenangan China dalam indsutri yang satu ini, karena pelaku industri mainan negara itu mampu memproduksi mainan dengan modal rendah, dan pemerintah mereka cenderung longgar dalam hal proteksi anti pembajakan. Bagaimana pun industri berbasis rakyat yang dijalani China harus tetap jalan, bukan? Akankan China akan melonggarkan sikapnya terhadap Indonesia saat ACFTA nanti? Mungkin tidak.

Video Game. Siapa yang akan menyangkal bahwa industri video game asing masih dikuasai sejumlah pemain tangguh dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, bahkan belakangan China mulai memasuki industri ini. Sega (Jepang), Nintendo (Jepang), PlayStation (Amerika), Xbox (Amerika), adalah sekian korporasi permainan elektronik yang merajai pasar saat ini. Ingat, pengguna hasil kreatif dari sektor ini tidak memiliki batas usia. Jadi peluangnya mengekspansi pasar Indonesia masih sangat terbuka, dan masif. Belakangan China pun turut “nyemplung” di sektor ini. Selain membajak, China sangat terbukti mampu memproduksi video game yang cukup baik. China tidak saja mampu memproduksi game ber-basis consol PS, Xbox, dan Nintendo. Mereka pun mampu memproduksi game berbasis personal komputer (PC); game untuk gadget komunikasi (handphone); dan game untuk GamesToy (macam gameboy dan game station). Beberapa korporasi game asal China ini, misalnya; Vikya Industrial (China) Co. Ltd., Timeharvest Company Ltd., Shenzhen Hongzhi Electronics Co Ltd., Wintoo Amusement Co., Ltd., Zhongtong Huanyu Technic Beijing Co., Ltd., Swei Electronics Co., Ltd., Shenzhen Sunqt Technology Co., Ltd., Westing Technology Co. Ltd., Kingday Group Ltd., United Supply International Ltd.

Bagaimana dengan sektor ini di Indonesia? Sulit memasukkan sektor ini sebagai industri di Indonesia. Sebab, belum ada yang signifikan dihasilkan para perancang game di Indonesia.

Riset dan Pengembangan (-1%). Inilah inti dari semuanya. Riset dan pengembangan sebagai alat ukurnya. Jika pertumbuhan sektor ini saja masih minim, bagaimana mengharapkan pertumbuhan dari 14 sektor lainnya. Bukankah, sebuah produk akan berjaya jika didahului dengan riset dan pengembangan yang matang. Sebagai lahan tryout (ujicoba) sebuah produk dan jasa, sektor ini hanya menyumbang kurang dari 1 persen, jadi tak perlu berharap banyak akan terjadinya perkembangan di sektor lainnya.

Pemerintah yang ada sekarang tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Ini “dosa” turunan pemerintah terdahulu. Kurangnya perhatian dari pemerintah yang silih-berganti berkuasa itu, membuat sektor-sektor ini tidak berdaya jika diperhadapkan dengan panel ACFTA. Banyaknya aturan ikut menghambat perkembangan sektor-sektor di atas. Selain pungli dan tingginya pajak yang dikenakan terhadap bahan baku ikut membuat industrinya sendiri kurang berkembang baik.

***

Melihat data-datanya, kemudian membeber faktor-faktor kunci yang akan membentuk persaingan, agaknya tidak ada artinya sama sekali. Ke-15 sektor ini bukan sektor yang “merakyat” secara harfiah. Sektor-sektor ini memiliki barrier yang lumayan ketat untuk dapat diekspansi masyarakat secara umum.

Seseorang harus memiliki pendidikan yang tepat, pengetahuan yang cocok, dan keterampilan yang memadai untuk dapat menjadi bagian dari ke-15 jenis sektor ini. Sesungguhnya soal pendidikan ini tidak akan menjadi hambatan berarti, jika saja 40 tahun silam, pemerintah memenuhi amanah undang-undang soal 20% anggaran pendidikan. Ah, untuk soal yang satu ini, pemerintah memang tidak pernah serius kok.

Jika kini, angka keterbelakangan pendidikan yang belum usai diurusi itu belum berkurang secara signifikan, pemerintah menyodorkan dalih yang macam-macam, seolah-olah dengan dalih-dalih itu mereka hendak mendilur (membasuh) tangan, dan bilang “lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali”.

KONTRA PRODUKTIF

Di tengah banyak penolakan terhadap agenda masuknya Indonesia dalam panel pasar bebas ACFTA, pemerintah—pada lembaga terkait—masih mencoba “merayu” dengan berbagai bantahan.

Jika pasar bebas masuk, investasi akan marak, lapangan kerja akan terbuka, pengangguran akan berkurang, dan angka kesejahteraan akan naik. Ini kata-kata pemerintah.

Sayangnya, realitas yang muncul saat ini dan kepastian yang akan hadir belakangan, semuanya kontra produktif dengan apa yang berusaha dihadirkan pemerintah. Simaklah.

Investasi yang masuk ke sebuah kawasan pasar (Indonesia), memang akan potensial terjadi jika pemerintah serta-merta menghapuskan semua hambatan pasar dan perdagangan, semisal, pembatasan maksimal investasi, pajak bea masuk, tax holiday, pajak atas barang mewah, dan penyederhanaan birokrasi dalam pengurusan dokumen. Benarkah pemerintah Indonesia akan melakukan ini?

Kalau pemerintah memang mengamini pasar bebas, pastilah ini semua akan dihapuskan dan dilakukan. Tetapi, langkah itu tidak akan membawa keuntungan apa-apa buat pemilik investasi dalam negeri (pengusaha Indonesia). Aliran modal yang tidak terkendali, aliran barang yang sulit dibendung, keuntungan pajak dari program bebas pajak, hadirnya barang mewah yang makin membuat masyarakat makin konsumtif, dan membanjirnya permohonan ijin dalam bentuk yang beragam dari luar negeri.

Saya menyebutnya “capital cracking out”; akan terjadinya “pembunuhan” investasi dalam negeri karena masuknya modal asing yang besar; matinya dominasi barang dalam negeri karena membanjirnya barang luar; hilangnya kepercayaan dunia usaha dari sektor pajak karena pembebasan pajak hanya diberlakukan pada jenis investasi asing; mangkatnya pola hidup sederhana, serta tumbuhnya degradasi moral dan kecemburuan sosial yang tajam.

Lapangan kerja yang terbuka sekadar menjadi kenyataan semu. Jika pemerintah tidak membatasi pekerja asing yang masuk akibat pola rekruiment perusahaan asing, maka sulit melihat pekerja lokal berdaya. Kekurangan itu diperparah dengan belum pungkasnya program pemerintah yang mengarah pada peningkatan teknis dan keterampilan tenaga kerja. Perusahaan mana yang hendak memberdayakan tenaga lokal yang tidak terdidik secara teknis dan tidak memiliki keterampilan yang memadai.

Tenaga kerja lokal Indonesia akhirnya hanya menjadi kuli atau buruh kasar belaka. Kenyataan ini bukan omong kosong. Lihatlah bagaimana posisi pekerja lokal daerah jika ada investasi usaha berskala nasional masuk ke daerah; marjinal, dan hanya menjadi buruh kasar. Sedang di tingkat manajemen dan pekerja menengah diisi oleh orang-orang dari luar daerah (lahirnya istilah “recruitment pusat”).

Imbas dari kenyataan di atas adalah angka pengangguran yang tidak berkurang. Pengangguran masih tetap banyak, kendati kebutuhan dunia usaha sangat tinggi. Konsep usaha menyebut ketidak-efisienan manajemen yang mempekerjakan tenaga yang tidak siap guna. Jadi walau kebutuhan tenaga kerja pada sebuah perusahaan sangat tinggi, perusahaan tidak mau ambil resiko membuang investasinya dengan merekrut tenaga kerja yang tidak siap.

Bukankah dua kenyataan di atas akan ikut menjatuhkan angka kesejahteraan? Masyarakat seolah terpaksa mengikuti pola-pola baku yang sudah disepakati pemerintah dan dunia usaha global tentang mainstream kependudukan dan kesejahteraan. Ukuran yang digunakan untuk menimbang sebuah kesejahteraan adalah ukuran kapitalis, bukan ukuran sosial yang lazim berlaku. Inilah sebenarnya bibit pergolakan itu.

Konsensus negara-negara besar dalam konsep ke-adikuasa-an adalah bagaimana menciptakan ketidakstabilan jalannya pemerintahan sebuah negara-bangsa (nation state), hingga memaksa mereka meminta dukungan asing atas kemelut yang tercipta dalam negerinya. Padahal, kemelut yang lahir itu awalnya bukan berasal dari kesalahan pemerintah, tetapi upaya yang di-setting negara-negara besar. Jika kemudian, negara asing sudah turut campur dalam persoalan internal negara yang tertimpa kemelut, maka kebijakan-kebijakan yang berakar pada tekanan politis trans-internasional akan lahir.

Kini pertanyaannya; bagaimana nasib BUMN dan perusahaan swasta nasional Indonesia? Bagaimana nasib tenaga kerja Indonesia? Bagaimana nasib rakyat di pedesaan Indonesia? Bagaimana moral dan hidup sosial orang Indonesia?

Perdagangan bebas juga akan mendorong pasar gelap, sebagai efek samping. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara, perdagangan obat terlarang trans-internasional, perdagangan perempuan dan anak, perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya.

Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat. Kemelut yang tercipta adalah akibat imbas dari “capital cracking out” tadi.

Itulah yang sebenarnya akan terjadi.

Tolak panel Free Trade Area dan variannya; AFTA, dan ACFTA. Tolak kapitalisme dan kolonialisme gaya baru. Tolak menjadikan manusia sebagai sasaran produk perdagangan. TOLAK PASAR BEBAS. []


Peta Jalan Baru Imperialisme Telah Dimulai : Ketika Presiden SBY Bilang Indonesia Siap Hadapi ACFTA

(Tulisan Kedua dari Seri Tolak ACFTA)

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Seperti yang sudah saya duga sebelumnya, dalam tulisan terdahulu (Free Trade Area: The New Road Map of Imperialism), bahwa AFTA, kemudian belakangan disebut ACFTA (Asean-China Free Trade Area), ternyata mendapat perhatian penuh dari pemerintah Republik Indonesia. Paling tidak ini sudah diisyaratkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pernyataan terbarunya, SBY mengatakan Indonesia siap menghadapi ACFTA.

——————————————————–

Pernyataan presiden itu, seolah ingin menampik keresahan-keresahan pasar domestik nasional, yang sesungguhnya belum mau mengikuti hasrat pemerintah menyerahkan sepenuhnya ekonomi Indonesia ke pasar bebas.

Namun, kesimpulan sepihak telah diambil pemerintah, dan masyarakat ekonomi mikro Indonesia kini diperhadapkan pada realitas bahwa mereka mau—atau tidak mau—harus menghadapi sejumlah kekuatan ekonomi yang lebih dulu mapan dalam panel ACFTA yang diamini pemerintah.

Kesimpulan yang diambil sepihak pemerintah ini tidak sekadar menanggapi data statistik ekonomi yang menunjuk trend pertumbuhan, tetapi juga harus disandarkan pada angka-angka pertumbuhan lainnya, semisal, pertumbuhan angka pengangguran yang masih tinggi, lapangan kerja yang masih sedikit, dukungan perbankan kepada sektor ekonomi mikro yang belum pungkas, dan nilai produksi sektor riil yang belum menggembirakan.

Paling tidak, ketika Presiden SBY mengumumkan kesiapan ini, dibarengi pula pemaparan angka-angka dari sektor-sektor yang “masih meragukan” yang disebut terakhir. Mana mungkin menyerahkan ekonomi Indonesia sepenuhnya terhadap pasar bebas hanya bersandar pada total general pertumbuhan ekonomi pada angka kurang lebih empat persen.

Tapi, baiklah. Katakan saja, pemerintah sudah mengamini ini. Maka, peta jalan baru imperialisme makin terbuka lebar, dan akan kita lihat bagaimana manusia menjadi komoditas utama dalam perdagangan bebas ini.

Manusia sebagai komoditas utama perdagangan bebas. Inilah kata kuncinya. Hilangnya batas wilayah dalam peta perdagangan dunia, sekaligus pula menegaskan bahwa segala jenis produk akan menjadi senjata utama, dan konsumen menjelma menjadi “wilayah jajahan”. Sikap masyarakat Indonesia yang mayoritas komsumtif, menegaskan batas-batas “wilayah jajahan” itu. Pasar Indonesia akan diserbu produk-produk asing yang memang disetting menjadi kebutuhan oleh korporasi-korporasi dunia yang kalaboratif dengan distributor.

Saya menduga, kata “siap” dalam pernyataan presiden itu dapat diartikan sebagai siap dijajah? Siap dijejali produk?

Jika pasar Indonesia sebelumnya dapat dikuasai oleh produsen dalam negeri dalam arti sesungguhnya, maka setelah terbuka, nantinya pasar Indonesia tidak dapat diklaim lagi oleh produsen-produsen dalam negeri yang memang tidak setangguh produsen asing dalam soal modal dan inovasi.

Mari kita tengok satu sektor industri dulu, yakni garmen. Garmen Indonesia tidak menjadi raja di tanah air. Kebanyakan sektor ini diserahkan pada kuasa garmen asing, macam China, yang sejak lama menjadi pemasok utama garmen di pasar-pasar besar di Indonesia. Batik murah yang banyak beredar, ternyata bukan berasal dari industri rumah batik tradisional yang banyak berserak di seantero Jawa.

Jangan tanya mengapa industri batik nasional tidak berdaya. Selama ini industri Tekstile dan Produk Tekstile (TPT) nasional saja sudah berkali-kali ambruk. Diawali tahun 1997, ketika dunia diterjang krisis keuangan global, industri TPT pun berjatuhan menemani dunia perbankan nasional. Setelah itu, pemerintah sangat pasif menyegarkan industri ini. Kabarnya tidak pernah terdengar lagi, sejak tekstil China menyerbu pasar dengan garmen murah. Ternyata garmen asing itu lebih diminati, tidak saja dikarenakan harganya yang demikian rendah, tetapi juga motif dan jenis kainnya yang lebih beragam.

Harapan sedikit terbuka bagi industri TPT tradisional ketika batik ditasbihkan UNESCO sebagai warisan dunia. Artinya, China yang sebelumnya membanjiri pasar garmen nasional dengan produk batik cetak bajakan murah, akan sedikit menarik diri, karena ancaman gugatan paten. Sedikit longgar, mungkin benar. Siapa pun tahu strategi ekonomi pemerintah China yang tidak “terlalu tegas” dengan isu pembajakan pelaku ekonomi nasional mereka.

Jadi masih gampang ditebak, seperti apa langkah China ketika panel ACFTA meluncur bebas. Tak ada proteksi permanen di pasar bebas. Habitat pasar yang seperti ini yang disukai pelaku ekonomi China, Eropa dan Amerika Serikat, dan akan makin melumpuhkan kekuatan hak paten.

Lihat pula sektor pertanian. Sektor satu ini sudah diumumkan berhasil berswasembada pada lima tahun pemerintah SBY sebelumnya. Tapi komoditas yang mana? Komoditas yang berhasil di swasembada masih terbatas pada produk beras. Tapi bagaimana dengan produk yang lain, macam palawija, kapas untuk garmen dan farmasi, sayur mayur, tebu untuk gula, dan buah-buahan? Semua komoditas itu nyaris separuhnya dipenuhi dengan mekanisme impor.

Maka, setelah ACFTA bergulir nanti, tak usah heran jika menjelang lebaran atau natalan, harga terigu dan gula melambung karena pasar kedua komoditas itu dibanjiri produk kemasan luar negeri. Komsumsi gula di Indonesia masih bergantung pada impor gula dari Brasil. Pemerintah memang baru merencanakan akan meremajakan sejumlah areal perkebunan tebu untuk menunjang produksi gula nasional sampai 2014. Departemen Perdagangan saja baru mematok 5.000 hektar lahan tebu baru sampai akhir 2014. Jadinya, masyarakat konsumen masih akan menunggu lama agar bisa menikmati berdayanya gula nasional. Selama masa penungguan itu, masyarakat harus puas dulu dengan gula kemasan asing.

Pasokan terigu dari korporasi macam Bogasari masih dapat diandalkan, tetapi tetap saja bahan bakunya pun masih diimpor dari India, Thailand, dan Vietnam. Kelak, dalam ACFTA, Bogasari akan menghadapi ancaman serius dari pemasok terigu besar yang bermain di kawasan. Tentu saja, ketimbang menjual bahan bakunya ke Bogasari, pemasok India, Thailand dan Vietnam masih dapat mengeruk untung berlipat ganda dengan memproduksinya sendiri. Bogasari tentu masih akan tetap menjual, tetapi harganya tak akan bisa bersaing lagi.

Sektor elektronik juga tak jauh beda. Sekarang saja, pasar Indonesia masih merupakan lahan yang subur bagi produk elektronik asing. China dan Jepang masih menguasai pasar elektronik rumah tangga dan perkantoran. Amerika, Eropa, dan China pun berkuasa di pasar elektronik komunikasi seluler.

Masyarakat Indonesia sudah terlanjur dikenal sebagai salah satu masyarakat pengguna elektronik paling aktif di dunia. Perkembangan dunia IT menunjukkan hal tersebut. Hampir disetiap peluncuran perdana produk elektronik (rumah tangga, perkantoran dan seluler) terbaru, masyarakat menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, hingga perolehan devisa dari sektor ini terkerek naik.

Selain produk yang diimpor langsung, masih ada pula produk yang dihasilkan dari industri bermodal lisensi, macam Nexian dan Sanex yang memproduksi telepon genggam CDMA murah. Produk-produk berlisensi China, Taiwan, Korea, (Acer, Samsung, Viliv, dll.) ikut menyodok pasar produk-produk lisensi sejenis dari korporasi besar Jepang dan Amerika, yang sudah lebih dulu menancapkan kukunya, macam Panasonic, Canon, Toshiba, Sony (belakangan menjadi Sony-Ericcson), Hawlet Packard, Fujitsu, dan Asus.

Dahulu, Indonesia masih bisa bangga dengan korporasi elektronik National Gobel, tetapi begitu diakuisisi raksasa elektronik Panasonic, kebanggaan itu sirna seketika.

Sektor otomotif pun sama. Terjajah. Produk otomotif Jepang, Amerika, Eropa, dan China menguasai jalan-jalan Indonesia dengan merek-merek mereka. Indonesia hanya dijadikan area asembling, alias perakitan belaka. Industri otomotif Indonesia yang bergaya lisensi, akan makin memperburuk penjajahan gaya baru ini.

Jadi, saya makin yakin Peta Jalan Baru Imperialisme itu, benar-benar telah dimulai, dan benar-benar menempatkan konsumen sebagai “area jajahan”

Siapa yang diuntungkan dengan terbukanya pasar di Asia ini? Tentu saja Amerika Serikat, bukan China, atau India. Banyak orang mengira, jika China diprediksi akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia 2010, maka China seketika dicap sebagai ancaman dalam panel perdagangan bebas ini. Saya tidak sepakat.

China hanya konduktor percepatan ekonomi di kawasan, tetapi yang menarik manfaat sebanyak-banyaknya adalah Eropa dan Amerika Serikat—dengan ribuan jaringan bisnis Yahudi yang bertebaran di negara-negara tersebut. Apa kaitan FTA dengan jaringan bisnis Yahudi? Akan kita lihat kemudian.

Sejak keruntuhan sejumlah giant coorporation Amerika Serikat, salah satunya General Motors, pemerintahnya harus melakukan intervensi (bailout) untuk tindakan penyelamatan. Keruntuhan GM inilah yang dijadikan isyarat dan mendorong pemerintah Amerika Serikat terus giat dan sangat serius mendorong panel perdagangan bebas kawasan.

Beberapa hal yang memicu keruntuhan GM (kedua kalinya) adalah tingginya pajak bea masuk barang impor di sejumlah negara tujuan, masih adanya negara yang memasang pajak barang mewah terhadap sejumlah produk otomotif GM, dan penolakan atau ancaman naturalisasi dari sejumlah negara yang menolak paham politik Amerika Serikat. Dengan terbukanya sejumlah kawasan melalui panel perdagangan bebas, maka hambatan-hambatan dasar tadi akan ikut terhapus, dan Amerika Serikat masih berharap banyak, korporasi-korporasi mereka akan berdaya kembali dan makin mengkokohkan kepentingan Amerika Serikat di sejumlah negara.

Sektor furniture rumah tangga dan perkantoran, masih bisa sedikit memperoleh peluang. Kendati masih boleh dikatakan menguasai pasar, tapi bayang-bayang persaingan sulit dihapus dari peta distribusinya. Selain merek nasional yang ada, sejumlah merek asing buatan Jepang dan China—khususnya pada furniture perkantoran—masih meramaikan pasar. Kecenderungannya pun sama, diarahkan pada industri perakitan bermodal lisensi belaka. Bayangan persaingan itu masih ada, disebabkan pemerintah kelihatan tidak terlampau serius lagi mengelola isu “Cinta Produk Indonesia” yang masih diperjuangkan beberapa usaha nasional, macam—salah satunya yang paling giat berpromosi—Kelompok Usaha Maspion.

Sangitnya Aroma Kapitalisme-Imperialisme dalam Panel ACFTA

International Monetery Fund (IMF), dalam lansiran terbaru mereka mengangkat sejumlah tafsiran mengenai panel ACFTA. Lembaga ini memprediksi bahwa ekonomi Asia akan mengalami percepatan pertumbuhan pada 2010, dengan China sebagai pemimpin percepatan pertumbuhan tersebut.

Apakah pengumuman IMF itu mendorong harapan (atau, membawa harapan?) baru pada peta ekonomi kawasan setelah ACFTA bergulir? Mungkin saja benar. Terlebih pada sejumlah negara yang benar-benar siap menghadapi era baru perdagangan dunia itu.

Apakah pengumuman IMF itu adalah upaya tendensius untuk memulihkan sejumlah asumsi negatif terhadap panel pasar bebas? Mungkin juga benar. Sebab jika asumsi negatif terus bermain—menghadang WTO dalam upayanya menciptakan kawasan-kawasan pasar bebas di seluruh dunia—maka sangat sulit bagi Eropa dan Amerika Serikat memulai Peta Jalan Baru Imperialisme mereka. Terlebih beberapa negara di kawasan Amerika Selatan makin serius menanggapi isu-isu aktual negatif di balik WTO dengan sejumlah panelnya itu (ETA, AFTA, ACFTA, APFTA, dan SAFTA).

Seperti yang banyak dilansir, bahwa hampir disetiap putaran pertemuan WTO, panel-panel yang diusulkan lembaga itu ditentang habis-habisan oleh para pemrotesnya. Bahwa panel-panel perdagangan bebas kawasan hanya akan membawa pengangguran besar-besaran; bahwa panel itu hanya akan meningkatkan angka kemiskinan; bahwa perdagangan bebas akan berdampak serius pada sektor pertanian (yang ditentang keras petani Korea Selatan dengan demonstrasi pembakaran diri). Namun tidak satupun dari gambaran negatif itu yang mencium dampak paling besar dari pemberlakuan FTA, yakni terbukanya peta jalan baru bagi penjajahan gaya baru.

Bahwa sistem ekonomi kapitalistik yang bertumpu pada kemandirian pasar dan supremasi mata uang, akan makin subur dengan pola perdagangan bebas. Dimana komoditas dan produk tidak dibatasi, tidak disaring, tidak dipilah. Dimana nilai komoditas dan produk hanya diukur dengan lembaran-lembaran kertas bernilai tertentu. Dimana logam mulia dan berlian dapat disetarakan nilainya dengan lembaran kertas bertuliskan angka-angka. Terlihat jelas bahwa dunia sudah “terbalik”.

Logika terhadap arti perdagangan sesungguhnya, terbalik di dalam sistem ekonomi yang dirintis dan dibangun para saudagar Yahudi. Pemberlakuan uang kertas dalam sistem ekonomi kapitalistik, yang begitu dibanggakan dunia itu, ternyata tidak berdaya dihadapan mata uang Dinar (emas) dan Dirham (perak). Disinilah kelemahannya.

Kelemahan ini harus dipungkas. Makanya, sistem pasar bebas pun “dipaksakan”. Tidak ada jalan lain membuang kelemahan sistem kapitalistik-liberalisme yang mereka buat itu, selain mendorong kuat-kuat pasar bebas. Tidak mungkin sebuah kawasan pasar bebas akan berjalan sempurna tanpa mata uang tunggal.

Jika tulisan ini hendak dituding sebagai anti-semit, boleh-boleh saja. Lagi pula kenyataan bahwa pasar bebas yang didorong para kapitalis dunia, memang sama sekali tidak akan membawa kebaikan. Ratusan tahun lamanya, para saudagar Yahudi telah membentuk perdagangan dunia—beserta semua komponen pendukungnya—seperti sekarang ini; pasar modal, uang kertas, sistem perbankan, bursa komoditas.

Mereka mengkritik sistem barter yang berlandaskan kesepakatan murni itu, sebagai sistem purba. Padahal, sesungguhnya sistem barter lebih adil, karena pertukaran tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan yang diamini kedua pihak. Lebih terasa adil, karena pertukaran terjadi berdasarkan kuantitas dan kualitas barang. Bukankah menukar sebuah mobil Toyota New Camry dengan 80 ekor kerbau terasa lebih adil? Ketimbang menukar mobil tersebut dengan tumpukan kertas yang bertulis angka-angka?

Perbankan sering kali menjadi sasaran telunjuk tudingan ketika perekonomian sebuah negara diambang inflasi. Padahal, jika mau jujur dan adil, pasar modal-lah yang seharusnya paling bertanggungjawab. Di pasar absurd inilah nasib ratusan korporasi bergantung, yang otomatis menyeret komponen-komponen keuangan negara jika terganggu.

Di tangan-tangan para pialang di lantai bursa, nasib ratusan perusahaan dipertaruhkan. Bagaimana mungkin, kelangsungan hidup perusahaan, Anda dipertaruhkan di tangan para pedagang saham? Bagaimana mungkin, fundamen keuangan perusahaan, Anda gantungkan pada lembaran-lembaran kertas yang disebut saham? Mekanisme refreshing modal tidak harus mengundang pihak ketiga dengan menempuh cara pencatatan saham perdana, bukan?

Dana pihak ketiga bisa Anda undang dengan penawaran langsung ke pihak ketiga dengan kesepakatan pembagian keuntungan yang lebih adil. Atau, bukankah lebih baik, Anda biarkan perusahaan Anda bersaing secara normal, tumbuh secara normal. Ini pun dikatakan purba oleh para kapitalis itu. Padahal ini jauh lebih adil, jauh lebih aman, dan jauh lebih nyaman.

Seperti tidak cukup, dengan mengatur aliran modal dalam bursa saham, sistem kapitalistik-liberal pun mengatur perdagangan komoditas. Melalui markas besarnya di Amsterdam sana, mereka mengatur komoditas mana saja yang pantas diperjual-belikan secara internasional; menentukan harga terhadap komoditas-komoditas tertentu—yang mana yang berharga tinggi, dan mana yang berharga rendah—sehingga mengganggu pemerintah negara tertentu yang mengandalkan pendapatan negara dari sektor pertanian/perkebunan; menentukan perusahaan mana saja yang bisa menguasai lalu-lintas komoditas tertentu, dan komoditas mana yang tidak; menggunakan akal-akalan “product specification” untuk membentengi saingan usaha memperoleh komoditas serupa dipasaran.

Padahal, tanpa standar spesifikasi produk pun, suatu coklat yang disebut coklat nomor satu, dan coklat nomor dua, jika diproses akan sama-sama menghasilkan pasta cokelat juga kan? Selama makanan tersebut layak konsumsi—bersih, bebas bakteri, halal, menyehatkan—buat apa semua standar itu.

Mereka menyitir, bahwa bursa komoditas akan menghilangkan praktek monopoli terhadap komoditas tertentu, ternyata justru makin mendorong maraknya praktek monopoli yang dimaksud. Jika tidak ada praktek monopoli, lantas mengapa sejumlah komoditas tertentu sulit ditemukan dipasaran hingga harganya melambung begitu tiba di tangan konsumen?

Tanpa bursa komoditas pun, lalu-lintas perdagangan komoditas dunia bisa berjalan lancar. Saya sama sekali menghapus kemungkinan, adanya korporasi atau negara yang dapat menguasai pembelian satu jenis komoditas, tanpa perlu diawasi sekalipun. Sebab, permintaan akan komoditas tertentu akan selalu berbanding lurus terhadap produksi komoditas tersebut. Itu logikanya.

Maka, dengan berbagai unsur-unsur kunci di atas, dapatlah kita memberi maklumat paripurna atas penolakan penuh dan keras terhadap Pasar Bebas. Memberi ruang terhadap pasar bebas, sama artinya membuka pintu terhadap penjajahan terhadap individu-individu manusia (konsumen)—termasuk diri saya, dan Anda; Kita.

Jika Peta Jalan Lama Imperialisme memberi ruang terhadap penjajahan dan kolonialisme terhadap wilayah, maka Peta Jalan Baru Imperialisme yang diformat dalam bentuk panel Pasar Bebas (FTA) akan menghilangkan/menggantikan wilayah jajahan dan kolonialisme itu ke dalam bentuk ruang yang lebih individual; merubuhkan humanitarianisme, menghancurkan hakikat kemanusiaan.

Imperialisme itu akan berpindah ke ranah yang lebih subtantif; konsumerisme. Menjadikan manusia sebagai sasaran empuk serbuan produk; perpindahan arus amoralisasi barat ke timur; membuka jalan bagi kepentingan akulturatif hingga menghilangkan kemurnian kultur yang ada; menyuburkan praktek human traficking dan drug traficking; mendongkrak pengangguran dan kemiskinan; sekaligus secara pasti membuka zona-zona demoralisasi dan kriminalisasi global dengan wajah yang lebih ekstrem.

Maka, tegaslah dengan menolak sepenuhnya pasar bebas. NO FREE TRADE. []

Tulisan ini juga dapat dibaca di: http://ilhamqmoehiddin.wordpress.com


Free Trade Area; Peta Jalan Baru Imperialisme

(Tulisan Pertama dari Seri Tolak ACFTA)

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Peta perdagangan dunia kini sedang dalam masa transisi yang luar biasa. Krisis finansial global, yang bahkan dampaknya belum berlalu sepenuhnya, rupanya sempat memberi ruang pada keresahan tingkat tinggi di kalangan pelaku ekonomi dunia. Bagaimana sebuah upaya terencana dari broker-broker utang dunia dapat membalik keuntungan menjadi malapetaka bisnis yang luar biasa.

***

Perpindahan uang dalam jumlah besar dari para konglomerat Eropa, berupa pinjaman ke perusahaan-perusahaan di Amerika, yang kemudian sulit dikembalikan—sekaligus sulit dikendalikan—segera saja mengantarkan dunia pada krisis finansial yang nyaris merata. Fundamen perbankan dan pasar finansial yang lemah secara umum membuat beberapa negara langsung ambruk, namun tidak sedikit pula yang dapat bertahan karena masih sedikit membagi perhatiannya pada sektor riil.

Secara umum, Asia, yang mengambil posisi dalam perdagangan dunia sebagai produsen, mampu bertahan dari serangan krisis karena sektor riil-nya. China, India, dan—rupanya—Indonesia pun mampu bertahan dari hantaman itu, meski harus tertatih-tatih dengan menarapkan cross-line policy di sektor perbankan untuk menghindari kepanikan. Tetapi, beberapa negara maju yang selama ini menyerahkan pasar domestiknya pada kemauan liberalistik, tak urung ikut terseret arus krisis. Jepang segera mengumumkan inflasi yang membuat citra negara itu berubah dari negara donor menjadi negara pengutang.

Di tengah kekacauan finansial dunia itu, dunia kini disodori sebuah skema baru, kendati pembicaraan tentang skema ini sudah dimulai dalam beberapa putaran, dan memakan waktu hampir tiga dekade. Skema baru perdagangan dunia itu kini menjadi sorotan, lebih-lebih menjadi bahan perdebatan di negara-negara dunia ketiga. Indonesia yang termasuk negara berkembang pun tidak lepas dari debat tentang baik-tidaknya negara ini melebur dalam skema tersebut.

Free Trade Area (FTA), lalu kemudian disempitkan menjadi Asian Free Trade Area (AFTA) pun akhirnya di debat sebagai sebuah langkah prematur bagi negara-negara yang produksinya masih dikuasai industri besar. Indonesia, sama dengan umumnya negara lain di Asia Tenggara, yang tak terlampau serius mengembangkan industri riil, berada pada posisi dilematik menanggapi isu ini.

Sektor usaha besar, macam manufaktur, yang dibangun dengan modal lisensi, menyambut positif kehadiran skema AFTA/FTA. Tetapi tidak demikian dengan pelaku pasar finansial. Mereka sama utopisnya—untuk tidak menyebut mereka ketakutan—dengan isu ini, disebabkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran ekonomi yang tajam. Bagaimana mungkin komunitas finansial Indonesia tidak terjebak dalam keragu-raguan, jika diperhadapkan dengan sikap pemerintah yang seolah-olah menanggapi isu ini setengah hati.

Jika pemerintah mengamini FTA, mereka khawatir fundamen ekonomi akan terguling, karena ketidaksiapan sektor riil dan sumberdaya manusia. Tetapi, bila tidak, bagaimana mempertanggungjawabkan pasar Indonesia terhadap keinginan pemain-pemain industri besar.

Inilah soalnya; Indonesia memang tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas.

Jika demikian adanya, akankah ekonomi Indonesia akan mengalami “kemunduran” dengan tidak meleburkan diri pada skema baru ekonomi dunia ini? Dengan tingkat pertumbuhan di rata-rata 4 persen (laporan pemerintah 2007-2008), rasanya Indonesia masih sedikit berharap pada peran ekonomi kawasan. Beberapa negara di ASEAN akan segera menjadi kompetitor penting, macam Thailand dan Malaysia, kendati kita tidak boleh menafikkan pertumbuhan ekonomi Vietnam yang juga sedang bergerak maju.

Ketiga negara ini kelihatan paling siap menyambut era perdagangan bebas ASEAN itu. Malaysia dan Thailand yang sudah sejak 25 tahun lampau sibuk mengembangkan sektor riil mereka, akan segera mendulang untung. Vietnam, yang posisi PDB-nya paling menonjol di kawasan ASEAN, bisa saja menjelma menjadi naga Asia baru dengan sektor pertanian sebagai andalannya.

Lalu bagaimana dengan China? Negara ini, belum apa-apa, sudah dicurigai pelaku pasar nasional, akan menyerbu pasar Indonesia dengan barang-barang murah mereka. Negara Tirai Bambu, bersama India dan Indonesia berhasil lolos dari gempuran krisis. Tapi fundamen ekonomi China dibanding dua negara lainnya itu, masih lebih kokoh.

Pemerintah China berhasil menjalankan berbagai kebijakan yang diawasi ketat oleh Komite Pusat Partai Komunis China. Negara ini “mengusir” sejumlah investor yang dinilai tidak bisa diandalkan untuk memajukan ekonomi mereka, lalu menasionalisasi aset perusahaan-perusahaan tersebut. Ini bukan langkah berani semata—kendati dikecam negara-negara Eropa dan Amerika Serikat—tapi China tidak bisa sama sekali menggantungkan roda industri rakyat-nya pada sistem ekonomi biaya tinggi (kapitalistik) yang dianut barat. China tahu benar, jika ini dilanjutkan, jutaan sektor industri rumahan yang dijalankan warga akan terseret arus biaya tinggi, dan membuat barang-barang produksi mereka menjadi tidak laku karena mahal. Jadi, opsi pemerintah China itu bukan tanpa alasan.

Pengetatan model China ini, diikuti India. Namun demikian, India tidak bisa sepenuhnya menolak barat. Alasannya, tentu saja, politik global. India mendapat sokongan sejumlah negara besar Eropa dalam program nuklir mereka. Jadi cukup sulit bagi India melakukan langkah ala China dengan menaturalisasi sejumlah investasi asing yang dinilai mengancam industri dalam negeri. Satu hal yang menolong India adalah pengalaman negeri ini dalam program “Cinta Produk Negeri Sendiri” yang digagas lebih dari 50 tahun silam oleh Mahatma Gandhi.

Karena warga India sudah terbiasa menggunakan produk dalam negeri, dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, maka aliran modal keluar negeri secara besar-besaran bisa ditahan. Produk asing bukan prioritas, hingga sulit mendapat tempat dihati mayoritas warga India. Karena permintaan yang melonjak, dan daya dukung produksi yang makin modern, negara ini berhasil menepis krisis 2007-2008 lalu dengan enteng.

Indonesia pun tertolong dengan gaya hidup komsumtif masyarakatnya. Gaya hidup model orang Indonesia inilah yang memancing aliran modal deras masuk ke Indonesia. Bahkan sejumlah barang mewah dicabut dari daftar pajak, sehingga intensitas aliran barang masuk sangat tinggi. Inilah yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 4 persen.

Dengan pola konsumtif masyarakat Indonesia, ditambah sektor riil yang belum berkembang baik, juga dukungan birokrasi yang masih bersalut korupsi, agaknya sulit menempatkan Indonesia dalam kategori siap menghadapi era AFTA.

Kondisi Indonesia itu diperparah dengan masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak berdaya karena sejumlah sektor penting dikuasai asing dan dikelola secara serampangan, macam sektor tambang, industri logam berat, industri manufaktur, dan sejumlah industri berbasis padat modal.

Sektor tambang misalnya, bagaimana pemerintah dapat memajukan sektor riil, semisal pertanian, perkebunan, perikanan—yang sangat nyata menguntungkan dan mampu menarik ribuan, bahkan jutaan tenaga kerja—jika lingkungan alam sudah dirusak para perusahaan tambang yang bekerja secara serampangan. Tidak ada upaya perbaikan terhadap lahan konsesi yang mereka pinjam, meracuni tanah dengan semua jenis limbah logam berat, membangun rasa permusuhan di tengah masyarakat, dan lain sebagainya, adalah sejumlah tindakan yang harus segera dilihat pemerintah.

Sudah saatnya pemerintah melakukan aksi yang sangat tegas terhadap investasi biaya tinggi model pertambangan di Indonesia. Jika perlu melakukan langkah progresif seperti China, adalah sebuah langkah tepat untuk mengurangi kehancuran bumi Indonesia. Penguasaan asing terhadap tambang nasional harus dikurangi, lalu kemudian dihapuskan, agar BUMN seperti Antam dapat lebih berdaya, dan mampu menampung tenaga kerja dan terbukanya lapangan kerja baru. Indonesia memiliki sistem ekonomi Pancasila, tidak dapat seterusnya di dikte oleh sistem ekonomi kapitalistik yang hanya menguntungkan dunia barat.

Peta Baru Imperialisme.

Hampir separuh penduduk dunia pernah terluka ketika era imperialisme menghancurkan berbagai tatanan kemasyarakatan di berbagai belahan dunia. Imperialisme-lah yang kini menciptakan puluhan negara dalam jurang kemiskinan. Dan dengan semena-mena, negara-negara pelaku imperialisme, memberi cap pada negara-negara yang telah habis mereka gerogoti itu dengan label “negara dunia ketiga” atau negara miskin.

Padahal, sebelumnya, negara-negara itu adalah sebuah yuridiksi yang sehat, makmur dan kaya. Benua Afrika, dahulunya dikenal penuh dengan negara-negara kecil berdaulat, yang mengklaim kekayaan budaya dan harta benda yang tidak ternilai harganya—bahkan berlian terbesar di dunia yang kini disimpan di Buckingham Palace—dirampok tentara pendudukan Inggris di Afrika Selatan untuk kemudian dipersembahkan kepada Ratu Inggris.

Tapi, lihatlah kini nasib negara-negara itu, setelah ratusan tahun diduduki imperialisme dan kolonialisme. Perampokan oleh negara-negara Eropa selama ratusan tahun di benua hitam itu, secara perlahan-lahan menenggelamkan warisan kebudayaan dan menghilangkan kekayaan dan kemegahan di seantero Afrika. Kota-kota megah telah berganti menjadi permukiman yang lebih mirip desa. Para raja penguasa Afrika bahkan tak dihormati lagi, mereka lebih banyak menjadi boneka kolonialisme.

Hasil dari perampokan kebudayaan dan ilmu pengetahuan selama ratusan tahun itu kini dengan bangga dipertontonkan para eufemistik Eropa di galeri-galeri mereka, sementara Somalia, Sudan, Zimbabwe, Ethiopia, Mali, Togo, Zenegal yang dahulu ditinggalkan Sulaiman dalam keadaan kaya-raya berubah menjadi negara miskin, yang diwarnai kelaparan, dan aksi genosida. Setelah dikuras, mereka ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan.

Imperialisme dan Kolonialisme-lah penyebab itu semua. Dan semua itu berawal dari perdagangan.

Nasib Asia (Timur dan Tengah), negara-negara di Timur (Tengah dan Jauh), setali tiga uang dengan Afrika. Kawasan-kawasan tersebut, silih berganti di kuasai lima kolonialis besar; Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis.

China nyaris melepas kota Shanghai sebagai koloni Inggris dan Perancis, tapi pada akhirnya harus merelakan Hongkong pada Inggris akibat dampak Perang Candu. India, kurang lebih tiga abad menjadi koloni Inggris, hingga nyaris memperbudak separuh penduduknya. Indonesia berada di bawah telapak kaki Belanda juga selama tiga abad, lalu silih berganti oleh Spanyol dan Portugis. Ketiga negara kolonial itu, pun nyaris menguras habis semua kekayaan alam Indonesia untuk membiayai perdagangan dan peperangan mereka di Timur Jauh.

Mesir hingga kini, walau absurd, masih berada di bawah kendali Inggris. Bahkan Arab Saudi masih menjadi boneka Amerika Serikat. Dan, semua itu berawal dari perdagangan.

Peta politik ekonomi Eropa ketika itu diwarnai dengan perlombaan lima kerajaan besar (Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Portugis) dalam mencari benua baru, yang dalam abad-abad itu dikenal kini dengan The Old Road Map of Imperealism, atau Peta Jalan Lama Imperialisme. Ternyata, tujuan Peta Jalan Lama Imperialisme itu hanya semata-mata penguasaan, penaklukan, dan kolonialisme.

Dan, hampir satu milenium lebih, negara-negara barat (Eropa dan Amerika Serikat) hendak mengulang romantisme masa kejayaan lampau mereka dengan Peta Jalan Baru Imperialisme yang dibungkus sangat rapi dalam Free Trade Area (World Trade Organization).

Sebagaimana Peta Jalan Lama Imperialisme yang dimulai dengan jalan perdagangan, maka Peta Jalan Baru Imperialisme itu diupayakan melalui jalan serupa; perdagangan bebas. Jika dahulu Eropa mengupayakan penguasaan komoditas utama, yakni rempah-rempah, dengan membuka perdagangan bebas di hampir semua pelabuhan utama dunia, dan kemudian berakhir dengan kolonialisme, maka bisa dimaklumi, jika kini perdagangan bebas yang inisiasi dua kekuatan ekonomi Eropa-Amerika Serikat bertujuan menguasai pasar produk mereka.

Pasar Eropa dan Amerika Serikat sudah jenuh dan terlalu kecil untuk bisa dinikmati sejumlah korporasi raksasa industri yang berada di bawah kendali mereka, sedang niat untuk mendesakkan distribusi produk mereka seringkali terhalang kebijakan bea masuk negara-negara tujuan, yang secara langsung menambah biaya dan mengurangi nilai ekspor. Maka satu-satunya jalan adalah menciptakan sebuah peta jalan baru bagi kepentingan ekonomi mereka yang lebih besar.

Hambatan dan Efek Samping Pasar Bebas

Ekonomi dunia modern tidak lagi mengenal batas negara. Klaim tidak lagi berdasar pada batas-batas negara dan jenis-jenis komoditas, maka seketika perang ekonomi berganti haluan. Entitas negara telah berganti dengan icon-icon perusahaan raksasa, macam Microsoft, Carefour, Wall-Mart, Sony, Samsung, Smith and Wetson, Airbus, Boeing, dan banyak lagi. Satu-satunya jalan untuk menguasai pasar secara permanen hanyalah dengan melakukan preasure terhadap komoditas saingan, secara langsung, di negara mana produk tersebut di produksi.

Satu lagi hambatan perdagangan dunia selama ini adalah pasar gelap. Lalu lintas barang dan keuntungan ternyata lebih banyak beredar di pasar gelap ketimbang di pasar legal. Sifat pasar gelap yang menihilkan semua patron-patron yang biasa digunakan di pasar legal membuat pasar gelap lebih populer. Bea masuk, pajak barang mewah, lisensi, garansi, potongan pajak, perolehan keuntungan pihak ketiga, sama sekali tidak dikenal dalam kamus pasar gelap. Maka black market menjadi salah satu musuh utama peta perdagangan sejumlah raksasa industri tadi.

Hambatan lainnya juga datang dari masih berbedanya mata uang. Inilah mengapa Eropa dan Amerika Serikat getol memperkenalkan dan mendesak negara-negara dunia ketiga dan negara-negara berkembang—lewat instrumen Bank Dunia—untuk menerapkan mata uang kawasan, atau mata uang tunggal. Bahkan Eropa sudah merelakan diri, untuk menjadi contoh, dengan memberlakukan mata uang tunggal Eropa, Euro.

Sampai kini tidak ada bukti empirik yang menunjukkan sistem mata uang tunggal itu terbukti berhasil diterapkan. Satu-satunya petunjuk bahwa komunitas moneter Eropa masih ambigu berkenaan dengan sistem ini ialah, Inggris masih kuat menolak melebur poundsterling dalam euro, dengan alasan yang sangat masuk akal; nilai tukar poundsterling masih lebih tinggi dibanding euro.

Jika menarik hambatan-hambatan tadi di market domain Asia, dan hubungannya dengan masuknya Indonesia dalam panel FTA/AFTA, agaknya sangat sulit. China tidak akan rela melebur mata uang Yuan dengan mata uang sejumlah negara di Asia. Sebab jika ini dilakukan, maka China harus menurunkan suku bunganya dan juga nilai tukarnya, kemudian dirata-ratakan pada nilai mata uang yang rasional untuk digunakan dalam kawasan. Bahkan, nilai tukar Yuan lebih tinggi dibanding Dolar Amerika dan Poundsterling Inggris.

Namun soalnya, akan ada sejumlah usaha yang terpaksa memotong anggaran produksi karena perubahan nilai tukar. Bahan baku yang tadinya bisa dibeli murah, kini harus terpotong setengahnya. Jelas, yang merasa beruntung adalah negara yang selama ini memiliki nilai tukar mata uang rendah, macam Indonesia.

Kemudian membubarkan pasar gelap di kawasan Asia tidak segampang jika diserukan. Pasar gelap Asia yang telah lama dikuasai sindikat mafia akan bergolak, dan ini dampaknya akan membahayakan kawasan. Hilangnya mata pencaharian mereka, akan memaksa mereka mencari lahan operasi baru, atau mereka akan mengacaukan pasar dengan tetap mensuplai barang-barang murah, sehingga menambah kerasnya persaingan.

Namun, apapun hambatannya, Free Trade Area ini adalah peta jalan baru bagi cita-cita imperialisme dan penguatan koloni-koloni ekonomi kapitalistik. Penjajahan model baru ini hanya bisa dihindari dengan tidak menyetujui, menolak, atau keluar sama sekali dari panel pasar bebas yang sudah dirancang Eropa dan Amerika Serikat.

Memangnya apa salahnya dengan sistem ekonomi pasar terbatas? Bukankah dengan tidak menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi pada pasar bebas, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan memiliki kesempatan luas membangun ekonominya yang berlandaskan pembangunan sektor riil. Inilah pasar yang lebih mensejahterakan, ketimbang pasar bebas.

Sebab, dalam pasar bebas, tidak saja lalu lintas perdagangan yang terbuka, namun semua efek samping dari pola hidup hedonis-materialisme, seperti kehancuran moral, obat terlarang, gaya hidup bebas, akan ikut terbawa-bawa. Dan, Indonesia sama sekali tidak siap menerima semua efek samping itu. TOLAK PASAR BEBAS. []

Tulisan ini juga dapat dibaca di: http://ilhamqmoehiddin.wordpress.com


%d blogger menyukai ini: