Category Archives: Sosial-Politik

Pentas Teater Mastodon dan Burung Kondor: Stamina yang Melorot!

Oleh Dwi Klik Santosa

 

Pementasan Mastodon dan Burung Kondor (foto: ari saputra/detik foto)

PEMENTASAN Teater Mastodon dan Burung Kondor oleh Ken Zuraida Project di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, pada hari pertama tadi malam, Kamis, 11 Agustus 2011 dimulai jam 20.30 terasa lambat. Ya, begitulah, menurut pengamatan dan perhitungan saya. Tempo adegan turun dari derajat yang semestinya. Sehingga terkesan agak sedikit kosong dan menjemukan.

Mencoba detil mengamati apa yang terjadi pada alur proses pementasan ini, kurang lebih adalah faktor stamina. Sangat dimaklumi. Bukan notabene menjadikan puasa sebagai alasan, namun memang kenyataannya puasa adalah rentang ruang yang menguras stamina. Namun, saya rasa, ini terlalu berlebihan. Bagaimana pun puasa adalah hal yang biasa bagi para pencari apalagi pejuang. Jika masih harus menjadikan itu alasan bagi turunnya stamina…waduuuhh gaswaat!

Secara logis, terkurasnya stamina itu, mungkin, dikarenakan energi yang ditumpahkan agak berlebihan sewaktu Gladi Resik. Faktor pementasan secara utuh pada waktu yang pertama kali, saya amati seringkali menjadi debaran tersendiri bagi para aktor untuk unjuk diri. Karena tampil agak ngotot, begitulah akibatnya, di hari berikutnya stamina agak kedodoran.

Hal ini nampak terlihat dari Awan Sanwani, aktor kawak Bengkel Teater Rendra, yang sangat-sangat bagus sewaktu GR memainkan perannya sebagai sang tiran, Kolonel Max Carlos. Ide-ide gerak teatrikal selama latihan di Padepokan Bengkel Teater Rendra, Cipayung, Depok, belum muncul saya perhatikan. Begitu ia bersentuhan dengan panggung yang sesungguhnya dan menghadapi publik, maka begitulah, kekenesan itu tergali oleh akting yang brilian, supaya sepenuhnya ia mampu meraih perhatian penonton.

Apalagi malam itu ada 50an wartawan menontonnya. Juga para seniman; sutradara teater, sineas dan sebagainya. Namun, bagaimana pun, Awan Sanwani adalah singa panggung, meski malam tadi suaranya yang serak-serak berat itu pada awalnya menggelegar memukau, lambat laun serak-serak habis …. Dan, banyak akal ia lakukan.

Menyadari suaranya tak mampu mengangkat perhatian atau malah cenderung mendatangkan gelisah penonton, ia pun improvisasi dengan memberdayakan bahasa badannya untuk mencuri hati penonton. Saya rasa, semangat berakting dari beliau ini luar biasa. Pemakluman yang indah. Karena tak surut atau tak menjadikan ia kilaf atau teledor untuk terus maju menjalankan misinya.

Totenk Mahdasi Tatang sebagai Jose Karosta sang penyair, seperti biasanya, gahar dan lugas dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan puitisnya. Menjadi pembuka, penengah sekaligus penutup dalam rentetan adegan, adalah tugas yang sangat berat baginya untuk menghidupkan segala suasana. Secara individual, aktingnya lumayan dan cukup kuat. Namun, misteri panggung secara utuh, yang tidak hanya membutuhkan kekuatan akting per individu para aktornya, terasa sekali kedodoran.

Tak dapat dipungkiri, Jose Karosta dalam lakon ini adalah kunci bagi mengalirnya harmonisasi ritme itu. Ketika dari awal, atau pada saat di tengah dan atau ketika mendekati klimaks sedikit saja ia lengah, begitulah…tempo pementasan jadi merosot pelan, mempengaruhi yang lain dan sedikit menganggu dramatisasi sebagai target puncak katarsis atau orgasme gejolak perasaan penonton.

Namun, meski begitu, menurut saya mencoba mengkritisi drama tadi malam, berjalan tidak seperti apa menjadi keinginan dan pengharapan saya. 75% saja kira-kira sebagaimana target dalam kalkulasi saya tercapai. Para pemain seperti Angin Kamajaya, yang aktor dari UIN Syarif Hidayatullah itu, sangat kuat sebagai Juan Frederico, sosok pemimpin dewan revolusioner. Bahkan, menurut saya, ia yang paling konsisten selama alur berjalan dalam unjuk gelegar bahasa verbal maupun eksperimen gerak-gerak hidup…Konsistensi yang hebat itu kiranya mampu memantik atau mengangkat spirit yang lain untuk terpancing pula mengimbangi kegagahan itu dalam unjuk akting.

Adalah seorang Joobert Mogot yang suka dipanggil Ube. Ia berperan sebagai Hernandes, seorang aktivis demonstran yang fanatik. Meski suaranya tidak senyaring dan seprovokatif Frederico, namun ia pandai memainkan tempo. Baik gerak tubuh maupun olahan kalimat-kalimat … terasa efektif sekali dari apa yang ia hayati dan rasuki sebagai seorang demonstran yang fanatik. Bravo!

Satu lagi cukup memukau perhatian saya. Peran seorang Maryam Supraba yang suka dipanggil Meimei. Agak mengejutkan bagi saya, atas apa yang disajikan oleh putri bungsu sang sutradara ini. Cukup jauh beda itu ketika saya bandingkan dalam kiprahnya kali ini dengan ketika sewaktu ia berakting membawakan sosok Mongkleng, simbol dewi kegelapan pada pementasan Sobrat tahun 2005 yang lampau. Sebagai penyanyi satire dalam iringan adegan-adegan melankoli, suaranya yang keluar bukan dari nada dalam yang sesungguhnya khas darinya itu alias yang dibuat-buat demi untuk memenuhi kebutuhan ruang … sangat-sangat indah. Sampai-sampai seorang Pratiwi Setyaningrum, salah seorang penonton yang aktivis sastra populer saat kini, dalam dua kali pertemuan saya dengannya dalam dua hari yang beda dua hari kemarin, terus menanyakan perihalnya …“itu suaranya purba sekali. Kapan ya, bisa menyaksikan lagi ia nyanyi begitu di konser tunggal…”

Pun, sebagai Fabiola Andrez, aktivis mahasiswa fanatik dari salah satu provinsi yang ia katakan sebagai produsen ratu kecantikan dan pemasok bibit-bibit unggul pemilik aduhai pinggul dan dada, serta umpan revolusi bagi sang penyair yang suka hiburan berbentuk dewi kesenian yang semampai itu, lumayan bagus. Cukup mumpuni ia membawakan perannya. Vokalnya jelas, tempo juga bisa ia mainkan cukup kuat menarik atensi penonton dan pula tubuhnya yang sintal itu memang unik dalam karakter dandan yang menor ala Amerika Latino…

Dalam adegan rapat-rapat dewan revolusi sangat bagus menurut saya. Begitupun derak perang atau adu strategi perang antara kaum revolusioner dan Kolonel Max Carlos cukup menjadikan urat-urat penonton menegang dan serius menyimak. “Rendra memang jenius!” Begitu satu celutukan dari penonton malam itu tertangkap oleh telinga saya. Dan ketika saya teliti si penimbul suara…ia salah seorang aktivis tahun 1980-an. Begitulah… drama ini memang konstekstual pada era 1973an itu yang pernah menggegerkan dalam sejarah pergerakan, yang konon katanya menjadi inspirasi bagi meledaknya peristiwa 15 Januari 1974, atau MALARI.

Dan tanpa mengabaikan peran-peran yang lainya. Saya rasa, para aktor secara keseluruhan bermain cukup apik. Alam sadar mereka untuk meruang sebagai aktor panggung, pembawa amanah naskah dan beban sutradara, cukup terjaga. Begitupun peran musik yang dikomando Lawe Samagaha cukup mengalir mengilustrasi suasana Ngamerika Latin, meski sesekali ada senggakan pentatonik Jawa yang cukup terasa tertangkap telinga. Begitupun dengan tata lampu dan artistik panggung…meski agak janggal sedikit, karen pilar beton yang semestinya kokoh itu, nampak goyang-goyang… Dan juga ada noise pada tata suara di beberapa adegan…kiranya cukup mengganggu.

400an penonton. Ada tokoh-tokoh pergerakan hadir disitu. Rizal Ramli, Hariman Siregar, Anis Baswedan, Hamid Basyaib dan juga aktivis-aktivis mahasiswa era Soeharto tahun 1990an… Cukup setia! Dari awal hingga akhir selama 2,5 jam tak beranjak dari tempatnya duduk.

Semoga pada pementasan malam nanti dan 2 hari ke depan, semua awak mampu mengoreksi kekurangan dan kelemahannya. Sehingga, persembahan mereka yang sebagus-bagusnya dan sehebat-hebatnya akan memenuhi harapan keterwakilan hadirin, yang konon pada hari ini, dari up date kemarin, tiket sudah ludas terjual 75 %. Dan khusus di hari Sabtu, sudah mendekati 80%, dan Minggunya, 75% pula.

Sekian. BRAVO KESENIAN INDONESIA!

Zentha
12 Agutus 2011
: 08.oo

(foto: ari saputra/detik foto)


Voorijder

Oleh Mappajarungi Manan

Kata itu, diserap dari bahasa Belanda berarti kendaraan kawal. Kendaraan itu berada di depan yang membunyikan sirine sangat memekakkan telinga. Di Indonesia hampir semua pejabat penting bangga dengan perjalanannya bila berada di belakang kendaraan kawal. Dari level bupati hingga presiden. Entah. Bahkan, pengantin-pun kini mendapat kawalan.

Tidak hanya pejabat. Pengusaha yang berduit pula kadang menggunakan kendaraan kawal. Entah dari polisi yang disewa. Namun belakangan ini, pihak bersangkutan membantah kalau menyewakan kendaraan kawal, atau pribadi yang juga memiliki sirine. Intinya, mendapat kawalan dari kendaraan itu, mata pengguna jalan akan menoleh bila mendengar suara raungan itu.

Puncaknya, surat pembaca di harian ibukota menurunkan keluhan tulisan surat pembaca tentang ulah arogan pasukan pengawal presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Komentarpun bermunculan. Padahal, keluhan soal ulah kendaraan itu yang menyebabkan kemacetan dan keluhan warga di Cibubur dan sekitarnya, mungkin sejak awal menjabat presiden telah merisaukan. Namun, maklum penduduk sekitar itu masih toleran. Tidak hanya itu, mungkin juga bangga bertetangga dengan penguasa.

Di belahan dunia ini, tidak semua presiden mendapat kendaraan kawal. Tengok saja Presiden Timor Lesta, Rose Ramos Horta. Ia dengan bebas berjalan ke mana saja tanpa ribet dengan bunyi sirine. Bukan hanya Horta, Presiden Filipina Benigno Aquino III memberi contoh untuk berlaku seperti rakyat biasa. Dia ke mana-mana tanpa pengawalan voorrijder dengan sirene meraung-raung. Presiden lajang itu rela bermacet ria bersama rakyatnya dan berhenti di setiap lampu merah.

Presiden Soekarno, juga tak senang dengan adanya kawalan itu. Ia lebih senang berkendaraan bila tak ada bunyi sirine yang menjengkelkan itu. Soekarno lebih nyaman dan aman berada di kendaraan bila kemana-mana tanpa kawalan. Soekarno akan merasa lebih dekat dengan rakyatnya serta ia merasa dicintai oleh rakyat. Karena seorang pemimpin tidak menjaga jarak dengan rakyatnya. Tengok juga Presiden Cuba. Dulu, Fidel Castro, kendatipun sasaran tembak Amerika, namun ia tak suka dengan pengawalan.

Di Republik Zimbabwe, salah satu negara di Afrika bagian selatan, pengawalan di jalan raya begitu ketat. Jangankan orang di jalan, burungpun mungkin menundukkan kepala bila berpasangan atau bertemu dalam perjalanan Presiden Robert Gabriel Mugabe. Kendaraan yang digunakan ada dua, satu Mercedez Benz S clas keluaran mutakhir serta kendaraan Limousine. Entah yang mana di gunakan. Di belakang kendaraan sekompi penembak jitu (sniper)

Beberapa menit sebelum Mugabe lewat, semua kendaraan harus menepi kalau tak mau berurusan atau ditembak bannya oleh pasukan kendaraan bermotor yang telah “menyapu” jalanan beberapa kilometer di depan sebelum Mugabe lewat. Ngeri. Itu sangat kontras dengan wakilnya dan para menteri-menteri lainnya. Josep Mzika, misalnya, wakil Mugabe, kemana-mana tanpa pengawalan dan kendaraan pengawal. Rakyat Zimbabwe percaya, bahwa semua kesalahan tertumpu pada presiden. Karena itu, presiden harus terjaga seketat mungkin. Nyamukpun tak boleh mendekat. Lah wong, nyamuk itu mengigit. Apalagi tikus, wah tikus apa dulu?…

Pengawalan super ketat memang perlu. Tapi semakin dictator seorang pemimpin, maka akan semakin ketat pula pengawalan di jalan. Rakyat yang berada di jalan, akan mendapatkan hardikan dan bentakan bila tidak memenuhi keinginan protocol kendaraan pengawal itu. Entahlah mereka yang dekat dengan kediaman penguasa akan merasa tersiksa dengan aturan ketat. Atau sebaliknya akan bangga karena lingkungannya terkenal?.. entahlah.

Peminpin yang dekat dengan rakyat, tidak membutuhkan pengawalan. Karena rakyat akan melindungi pemimpinnya. Tidak sebaliknya, pemimpin malah menyusahkan rakyatnya di jalan. Itu hanya di jalan. Mungkin lebih parah pula disemua sector kehidupan apalagi dengan naiknya tarif dasar listrik, harga kebutuhan sembako yang meroket. Mungkin itu lebih menyiksa ketimbang hanya beberapa menit di jalan raya akibat ulah Voorijder itu. []


Opini : Bak Balita Bermain Api Begitulah PKS

Oleh Iwan Piliang

Di dalam Munas-nya medio Juni 2010 ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisiatif ingin memulihkan hak politik, pilih TNI, prajurit. Entah apa logika dasarnya, partai yang berusaha membangun citra baru sebagai partai tengah ini, telah menyulut pemikiran “blunder”, bak balita main api, tak paham lagi akan membakar rumah sendiri. Setelah urusan Dana Aspirasi digiring Golkar, ini fakta kedua bahwa partai terindikasi tajam menabalkan diri memundurkan mutu logika sekaligus mutu peradaban. Hari ini saya pun menegur Jenderal!

SEMBARI menunggu pertandingan bola dunia antara Spanyol lawan Honduras, Senin, 21 Juni 2010, semalam, telepon genggam saya bergetar. Seorang Jenderal aktif di Cilangkap, Jakarta Timur, menelepon. Siangnya ia saya SMS soal ide PKS yang memberikan hak pilih kepada TNI. Di benak saya, langkah ini bisa menjadi angin segar bagi prajurit TNI, dalam berdemokrasi, lalu berhak memilih.

Sebaliknya saya juga merasa amat sangat cemas. Bukankah sejarah telah membuktikan, bahwa blunder kasus Partai Komunis Indonesia (PKI), di dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, bentuk dan fakta nyata kelakuan melibat-libatkan tentara ke kancah politik sipil, kekuasaan.

Hingga perjalanan setelah reformasi ini, tidak pulih pun hak memilih prajurit TNI, fakta yang ada di lapangan, terjadi gesekan. Misalnya di urusan penanganan teroris, antara TNI dan Polri. Lantas jika TNI dipulihkan hak memilihnya, otomatis Polri juga sama. Bukankah dualisme itu menjadi kian melembaga?

Saya menunggu komentar sang Jenderal.

Tentu komentar pribadinya.

Di luar dugaan saya, ia dengan tegas menyambut kecemasan saya.

Ia menyampaikan jumlah suara TNI itu sekitar 500 ribuan saja. Jika target PKS adalah penambahan suara signifikan, jelas bukan alasan, wong cuma 500 ribu? Dan atau anggaplah ada 1 juta prajurit, tetap saja angka itu tidak signifikan bagi penambahan suara partai!

Jika targetnya kuasa atau power yang dimiliki TNI, yang akan memperkuat partai, inilah logika blunder itu. Sang Jenderal di seberang telepon kepada saya dengan tegas mengatakan, etika profesi TNI itu jelas di dalam Saptamarga-nya. Ia prajurit pembela, mempertahankan negara.

Jika saja saya dapat melihat wajah sang jenderal, saya pastikan dia sedang geleng-geleng kepala akan ide PKS itu. Baginya selain absurd dikaji dari sudut manapun, premis utamanya: tak ada manfaat dari segala lini.

Justeru, katanya, negara akan berada dalam bahaya. Untuk sebuah logika waras mendatangkan bahaya, mengapa pula ide memulihkan hak pilih prajurit TNI itu diusung oleh mereka yang mengaku sangat terdidik di dalam partai?

Ketika saya menulis kolom opini ini saya mencoba menghubungi salah satu pengurus PKS di tingkat Cabang. Ia tak mau memberikan komentar. Ia hanya mengatakan segala sesuatu yang sudah menjadi keputusan tertinggi, melalui Munas, sudah menjadi keputusan partai.

Saya menjadi teringat kepada kalimat segala sesuatu yang jelek, bahkan sesuatu yang keliru pun, jika diakui secara bersama dan di-endorse aklamasi oleh sekelompok orang, dan digelindingkan lalu mendapatkan sambutan, maka sesuatu itu, juga bisa menjadi pembenaran kebenaran.

Apakah kita sebagai rakyat saat ini digiring ke dalam logika pikir macam itu?

Masih untung saat ini ada media alternatif, media sosial di mana kita dapat menyuarakan pandangan. Walaupun hanya sebatas untuk dunia online.

Ups jangan salah, saat ini sudah lebih tiga puluh juta orang Indonesia online, katakan satu persen saja membaca, itu sudah sama dengan oplah harian terbesar,” ujar Saum Laki, sebut saja nama sang jenderal itu demikian.

Saum Laki juga mengingatkan kalau bicara hak pilih, harusnya juga bertemali ke hal yang tak bisa dipisahkan dengan hak dipilih. Yakni keterwakilan prajurit TNI di DPR juga mesti ada. Sementara saat ini hal itu sudah diakomodir dalam sebuah fraksi. ”Dan jika pun hak dipilih dan memilih itu pulih, tetap saja tidak memberikan manfaat baik bagi kehidupan berbangsa?” ujarnya.

”Lebih banyak mudarat daripada manfaatnya!”

Nah persoalan, mengapa ada pula Jenderal yang mendukung usulan PKS itu?

“Maka kamu tegur itu Jenderal!”

“Apa hak saya menegur Jenderal, ambo cuma rakyat?”

“Kamu blogger, orang media, pers, kamu punya hak menegur Jenderal.”

Wah-wah menegur Jenderal?

Untunglah pagi ini saya membalik-balik sertifikat yang saya miliki. Pada 1984, saya menjadi peserta termuda pelatihan penatar P4 (Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila) yang diadakan oleh BP7. Sertifikat diserahkan dan pin disematkan oleh Alm. Sarwo Eddhie Wibowo, mertua SBY, kepada saya kala itu.

Kendati sertifikat dan pin itu tak pernah saya pakai mencari uang dengan menjadi penatar P4, apalagi kini sejak reformasi perihal itu dianggap seakan tak laku lagi, pagi ini kompetensi lulus sebagai penatar P4 itu, ingin saya pakai menegur Jenderal yang mendukung ide PKS ini.

Halo Jenderal!

Kembalilah menjadi prajurit profesional. Demokrasi kita bukan demokrasi liberal. Berilah arah kepada anak bangsa, yang terkadang mereka lupa ajaran Jenderal Besar Soedirman, ”Jangan biarkan rakyat menderita, biarlah kita prajurit (baca: pemimpin) yang menderita.”

Toh dengan mendukung ide PKS itu, bukan saja rakyat yang akan menderita tetapi bangsa akan masuk perangkap kehancuran bak di ranah Balkan.

Wah, seakan sakti kali saya, menegur Jenderal.

Kadang dunia online ini memang bikin orang narsis, saya khususnya!

Lantas bagaimana menegur PKS, karena saya tak punya sertifikat pakar politik, apalagi pakar partai politik? Yang bisa saya katakan hanyalah: rakyat sekalian alam Indonesia ini, akan menegur kalian dalam memilih di Pemilu berikutnya.

Toh di Sketsa yang pernah saya tulis di blog-pressstalk.com, anggaran pupuk dan bibit pada 2008 di Depertemen Pertanian, terindikasi bermasalah, contohnya, dan Departemen dipimpin Menteri asal PKS? Mengapa PKS tak mengurus penyelesaian hal pokok di tingkat petani, rakyat, ini misalnya?

Jadi PKS dan juga para partai lainnya, perhatikanlah rakyat, dengarlah suara rakyat, rakyat itu cerdas, sungguh, sangat cerdas! []

Iwan Piliang, blog-presstalk.com


Membangun Sistem Parlemen Indonesia Yang Pas: Potret Lembaga Legislatif Pasca Orde Baru

Oleh Djayadi Hanan )*


Pengantar

Judul di atas menimbulkan satu pertanyaan penting: Apa yang dimaksud dengan sistem parlemen yang pas bagi sebuah negara? Pertanyaan selanjutnya adalah: Bagaimana mencapai atau membangun sistem parlemen yang pas tersebut?

Tidak ada jawaban tunggal dan lengkap atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan banyaknya variasi jawaban atas kedua pertanyaan penting itu. Semuanya tampak kontekstual, tergantung pada situasi ditiap negara dan masyarakat baik dari sisi sejarah, konfigurasi politik, maupun pilihan-pilihan kelembagaan yang tersedia. Akan tetapi kita dapat menarik dua kesimpulan umum. Pertama, lembaga legislatif atau parlemen dapat dikatakan pas bagi sebuah negara apabila ia dapat berperan penting dalam pembuatan kebijakan negara. Parlemen yang berperan dalam kebijakan negara adalah parlemen yang tidak hanya menjadi tukang stempel (rubber stamp) inisiatif kebijakan eksekutif/presiden.

Kedua, lembaga legislatif yang pas bagi sebuah negara adalah lembaga legislatif yang dapat mewakili rakyat secara efektif. Ini berarti, parlemen tidak saja dapat melambangkan semua kekuatan sosial politik masyarakat, tapi juga mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Tulisan ini berupaya memotret dengan ringkas parlemen Indonesia dari sudut pandang signifikansi peran dan efektifitasnya sebagai lembaga perwakilan demokratis. Penulis berupaya sedapat mungkin menempatkan pembahasan ini dalam konteks yang lebih luas yang memungkinkan kita melihat parlemen Indonesia diantara parlemen lainnya di dunia. Parlemen dalam tulisan ini diartikan secara longgar sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pendefinisian secara longgar ini diperlukan mengingat Indonesia mengenal istilah MPR di samping DPR. Dalam tulisan ini MPR dan DPR dianggap sama sebagai lembaga perwakilan, di samping memang anggota MPR sebagian besar adalah DPR. Indonesia juga mengenal DPD. Namun karena ia tidak memiliki kewenangan pembuatan legislasi, maka DPD tidak menjadi pembahasan ketika membicarakan parlemen dalam tulisan ini.

Empat Fungsi Parlemen

Parlemen atau lembaga perwakilan demokratis dimanapun sesungguhnya dimaksudkan untuk melaksanakan empat fungsi utama (Barkan, 2009). Pertama, menjadi perwakilan masyarakat. Parlemen adalah mekanisme kelembagaan, melaluinya masyarakat mewujudkan pemerintahan yang representatif sehari-hari. Ia hadir untuk mewakili segmen-segmen masyarakat, termasuk membawa konflik masyarakat ke arena parlemen untuk dicarikan solusinya secara demokratis dan non kekerasan.

Kedua, membuat legislasi atau undang-undang. Pada level yang minimum ia dapat berarti sekedar meloloskan undang-undang. Pada level yang lebih signifikan, parlemen ikut membuat kebijakan publik, berpatner dengan eksekutif, dan menggunakan secara optimal input dari masyarakat sipil.

Ketiga, parlemen melakukan pengawasan terhadap eksekutif untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disetujui dilaksanakan dengan sesungguhnya. Keempat, parlemen, secara kelembagaan maupun individu, melayani konstituen. Di parlemen yang menggunakan sistem pemilihan distrik, layanan terhadap konstituen jelas. Tiap anggota parlemen mewakili satu distrik, sehingga tugas dan fungsinya serta konstituen mana yang harus dia layani tergambar dengan gamblang. Di parlemen yang menggunakan sistem proporsional, seringkali layanan konstituen ini tidak begitu jelas batasan-batasannya. Apapun keadaannya, fungsi layanan konstituen bermaksud memastikan bahwa yang diperjuangkan anggota parlemen memiliki akar yang kuat, yakni berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Hikmat Kebijaksanaan dan Kerakyatan: Relasi Dengan Eksekutif

Sejak 2004, ketika sistem presidensial murni mulai dilaksanakan, lembaga kepresidenan dan parlemen sama-sama kuat. Kekuasaan legislatif dan non-legislatif presiden meliputi kekuasaan anggaran, pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, usulan RUU, pembentukan kabinet, pemberhentian kabinet, dan tidak adanya mosi tidak percaya dari parlemen. Di sisi lain, parlemen memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan pengawasan serta sejumlah kekuasaan lainnya. Parlemen juga tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

Dengan kedudukan yang sama kuat tersebut, sistem presidensial diramalkan oleh banyak teoritisi akan banyak mengalami kebuntuan (gridlock/deadlock) dalam konteks hubungan eksekutif – legislatif (Linz dan Valenzuela, 1994; Shugart dan Carey, 1992). Hal ini dikarenakan kedua belah pihak dapat saling adu kuat dengan kewenangannya masing-masing. Untuk mengatasi hal ini, dalam konteks Indonesia, hikmah kebijaksanaan harus diterjemahkan sebagai keperluan untuk bekerja sama antara eksekutif dan legislatif. Sehingga jembatan antara kedua lembaga untuk berfungsi sehari-hari harus diciptakan. Inilah tampaknya alasan mengapa kalimat persetujuan bersama dalam pembuatan undang-undang yang tercantum dalam konstitusi diterjemahkan sebagai keterlibatan presiden dan parlemen dalam setiap tahap pembuatan undang-undang, baik yang berasal dari usul parlemen maupun usul presiden/eksekutif.

Dalam praktek, proses legislasi secara umum, dan anggaran secara khusus, mengharuskan eksekutif dan legislatif bekerja sama. Bila sebuah RUU merupakan inisiatif parlemen, RUU tersebut harus disampaikan kepada pihak presiden. Selanjutnya presiden akan menugaskan timnya untuk berpatner dengan parlemen untuk melakukan pembahasan melalui penugasan yang disebut Amanah Presiden (AMPRES).
Bila RUU berasal dari Presiden, maka parlemen akan membicarakannya dan menugaskan komisi tertentu atau komisi gabungan (Panitia Khusus – Pansus) untuk membahas RUU tersebut bersama-sama dengan tim dari eksekutif. Mekanisme seperti ini memungkinkan negosiasi multi-track yang memungkinkan kedua belah pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan atau pertentangan-pertentangan secara tahap demi tahap. Proses hikmah kebijaksanaan ini membuat kemungkinan adanya kebuntuan dapat dikurangi sehingga kekhawatiran para teoretisi tersebut dapat diminimalisasi.

Setidaknya ada dua sisi buruk dari mekanisme ini. Pertama, mekanisme ini menciptakan situasi saling mengunci (interlocking) antara kedua pihak. Dengan kata lain, pihak yang satu akan bereaksi terhadap inisiatif dari pihak lain, dan akan memilih reaksi yang memungkinkan mereka bekerjasama. Dampaknya, kedua pihak akan cenderung membawa usulan-usulan yang tidak kontroversial atau yang paling mudah disetujui pihak lain. Dampak selanjutnya adalah pada rendahnya kualitas legislasi. Adalah kenyataan umum kalau legislasi di Indonesia banyak sekali yang mengandung klausul yang menyerahkan aturan yang lebih rinci kepada peraturan dibawah undang-undang. Biasanya klausul ini mudah muncul karena pembicaraan tentang detail akan lebih banyak menimbulkan reaksi ketimbang membahas aturan-aturan yang bersifat umum saja.

Kedua, model hikmah kebijaksanaan ini seringkali melupakan rakyat. Dengan kepentingan untuk lebih banyak bekerjasama, seringkali negosiasi antara eksekutif dan legislatif dilakukan melalui kesepakatan-kesepakatan tertutup (behind closed door). Kesepakatan-kesepakatan yang diambil seringkali lebih bersifat ad hoc, didasari oleh kepentingan individual atau kelompok.

Masalah/Tantangan Parlemen Indonesia:

Ada sejumlah masalah/tantangan parlemen Indonesia yang perlu segera diselesaikan. Pertama, meskipun memiliki kewenangan untuk membahas dan mengesahkan APBN setiap tahun, ketika menyusun anggaran operasionalnya sendiri, parlemen masih sangat tergantung kepada menteri keuangan (Saefullah., dkk., 2007). Berdasarkan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan anggaran parlemen menjadi tanggungjawab sekretariat jenderal. Setiap tahun, atas nama parlemen, sekretariat jenderal ikut menegosiasikan usulan anggaran parlemen dengan menteri keuangan. Hal ini membuat parlemen secara keuangan tergantung dengan pihak eksekutif, suatu hal yang aneh mengingat parlemenlah yang harus membahas dan mengesahkan usulan RAPBN dari pihak eksekutif.

Keanehan ini dapat pula menjadi sumber permainan politik. Misalnya, pihak eksekutif dapat saja menerima semua usulan anggaran dari parlemen, dengan syarat parlemen nantinya akan menerima semua usulan anggaran eksekutif tanpa banyak kritik atau pembahasan substantif dari parlemen. Salah satu kenyataan dari hal ini misalnya, usulan anggaran dari eksekutif umumnya selalu diterima di parlemen, sekalipun ada persoalan besar seperti ketidakpatuhan pada konstitusi yang mensyaratkan 20 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan. Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali membuat keputusan yang menyatakan bahwa UU APBN tidak memenuhi amanat konstitusi karena tidak mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan.

Masalah kedua adalah sekretariat jenderal parlemen sebagai lembaga pendukung utama kerja parlemen masih merupakan bagian dari eksekutif. Penunjukan Sekretaris Jenderal memang diusulkan oleh Pimpinan Parlemen namun secara administratif kepegawaian dia berada dibawah Sekretariat Negara. Pengisian staf/pegawai untuk parlemen, dengan demikian, harus mengikuti proses dan pola perekrutan pegawai secara umum yang tidak selalu cocok dengan kebutuhan lembaga parlemen (NDI, 2005). Lembaga riset parlemen (P3I) misalnya terdiri dari hanya sedikit peneliti (kurang dari 50 orang) dan kinerja mereka dipantau dan dievaluasi oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang tentu saja memiliki kriteria evaluasi berbeda dari lembaga parlemen.

Penelitian the National Democratic Institute pada 2005 juga menemukan bahwa lebih dari 70 persen dari sekitar 1.500 staf yang bekerja di parlemen adalah staf administrasi. Ini tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhan kerja parlemen yang memerlukan lebih banyak tenaga ahli untuk mendukung kerjanya. Potret sistem pendukung parlemen seperti ini tidak bermasalah ketika fungsinya hanya sebagai tukang stempel kebijakan eksekutif seperti di era Orde Baru. Namun untuk era sekarang, hal ini sangat bermasalah karena kekuasaan dan kewenangan parlemen yang besar dan harus menjadi penyeimbang eksekutif.

Masalah ketiga dari DPR menjadi penghalang untuk menyelesaikan masalah pertama dan kedua.

Masalah ini adalah tentang citra buruk di masyarakat. Evaluasi lembaga pemantau parlemen seperti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI) tahun 2009 menunjukkan bahwa citra lembaga ini di mata masyarakat masih sangat rendah. Akibatnya setiap usulan untuk perbaikan kinerja parlemen dari segi fasilitas pasti akan selalu dicurigai masyarakat. Berita terbaru adalah mengenai keinginan DPR untuk membuat gedung baru senilai 1,8 trilyun rupiah dengan alasan perbaikan fasilitas untuk peningkatan kinerja.

Tanggapan masyarakat yang dapat dipantau di berbagai media menunjukkan tidak adanya kepercayaan tersebut. Masalah ketiga ini sekaligus menunjukkan apa sesungguhnya yang harus diperbaiki lebih awal di parlemen. DPR harus bekerja keras untuk menggunakan cara-cara yang strategis guna memperbaiki citranya.

Semua masalah ini, bila tidak segera direformasi, akan membuat parlemen dianggap tidak relevan oleh masyarakat. Pihak DPR tampaknya menyadari hal ini. Karenanya, sejak tahun 2006, DPR membentuk tim peningkatan kinerja (Susanti, 2007). Sayangnya, laporan-laopran dari tim kinerja ini menunjukkan bahwa fokus mereka tidak tertuju pada hal-hal yang bersifat fundamental melainkan hanya pada aspek-aspek mekanisme internal.

Penutup

Apakah parlemen Indonesia sudah menunjukkan karakter sebagai parlemen yang pas? Uraian di atas dapat diringkas menjadi satu kata jawaban: belum. Parlemen Indonesia mungkin sudah dapat melambangkan semua kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia, namun kinerjanya masih belum menunjukkan kemampuannya untuk mewakili masyarakat secara efektif. []

)* Djayadi Hanan

Kandidat Doktor Ilmu Politik, The Ohio State University, USA; Dosen Universitas Paramadina, Jakarta. Memperoleh Master of Arts dibidang International Affairs dari Ohio University Athens, USA (2003) dan Magister Sains dibidang Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1999).

Pendidikan sarjana diselesaikan di jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya Palembang (1995).


Isu Sosial Demokratik Gaya Lama Terbantai

(Telaah kritis terhadap artikel “Kader: Tulang Punggung Revolusi” yang sesungguhnya menyindir kesalahpahaman kaum Sosial-Demokratik)

Oleh Ilham Q. Moehiddin

GUEVARA, dalam artikel “Kader: Tulang Punggung Revolusi”, sangat percaya akan model pengembangan kader yang bermula dari garis-garis perjuangan revolusioner, sekaligus mengritik habis-habisan kebijakan pemerintahan baru Cuba paska revolusi Cuba yang mengantarkan negara itu dalam pemerintahan komunisme gaya Castro.

Guevara menyebut; segala sesuatu yang terjadi dalam pemerintahan adalah kemunduran yang diakibatkan metode asal tunjuk terhadap posisi-posisi vital dalam pemerintahan baru Cuba yang berpotensi dijadikan alasan atas tudingan kelemahan sistem yang mereka anut.

Padahal, menurut Guevara; keadaan itu terbentuk bukan disengaja, tetapi lebih dikarenakan umur pemerintahan yang muda, dan revolusi yang dilakukan agak tergesa-gesa. Ini menghilangkan pertimbangan secara rasional bahwa sebuah pemerintahan akan berdaya di hadapan masyarakat (revolusioner) apabila semua posisi vital itu diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja.

Lalu, Guevara, masih dalam artikel tersebut, mengajukan opsi upaya pengkaderan yang memang sejatinya berangkat dari semangat revolusioner yang mereka perjuangkan dari awal. Tidak bergeser, bahkan berpindah.

Saya teringat, sebuah kelompok perjuangan serupa di Indonesia yang bergelora kembali selepas masa Orde Baru. Front Rakyat Demokratik, kelompok yang didominasi mahasiswa dan kelas pekerja/buruh itu, menjadi begitu euforia ketika era totaliter Orde Baru berakhir, seperti memberi mereka ruang dan peluang untuk bersuara, bahwa cita-cita revolusioner mereka—dengan menduplikasi semangat revolusioner Cuba—akan berlanjut dan subur.

Harapan yang membungkus ide dan gagasan mereka itu, sebenarnya belum matang, jika melihat dan bercermin dengan kondisi Indonesia, sekaligus diparalelkan dengan kondisi Cuba dalam artikel Guevara. Kematangan berpolitik, bahkan kepiawaian mengelola kebijakan dan program ekonomi mutlak adanya.

Bagaimana mungkin Front Rakyat Demokratik—yang kemudian bermetamorfosa menjadi Partai Rakyat Demokratik diera multipartai tahun 1998—berharap merebut kekuasaan melalui pemilu yang sebagian besar pasar politiknya didominasi lusinan partai-partai besar dengan pengalaman yang telah membumi. Bagaimana mungkin kelompok ini berharap membangun sebuah negara yang luas dan kompleks macam Indonesia dengan sebuah jargon “Pemerintahan Rakyat Miskin”.

Jargon revolusioner—sangat revolusioner malah—jika melihat kemampuan dan daya dukung sumberdaya manusia serta isu sosial yang menghadang di depan mereka. Seketika Anda akan ditubruk sebuah kenyataan realistis bahwa upaya revolusioner itu adalah sia-sia.

Tidak kah sindiran Guevara, di awal-awal artikel itu, memberi sedikit ruang bagi pemikiran rasional, bahwa upaya sempalan itu akan berakhir tragis: tidak diperhatikan bahkan diacuhkan.

Kesadaran itulah yang mungkin menghinggapi orang macam Budiman Sudjatmiko untuk tidak terlena dengan rencana besar yang bakal berjalan pincang jika diperhadapkan dengan realitas Indonesia. Sebagaimana rencana PKI, yang juga sangat revolusioner dijamannya, kandas semata-mata dikarenakan rivalitas politik yang tidak sehat, dan mematikan.

Jika PKI saja harus mengalami nasib tragis, dimatikan dan dikalahkan, oleh komponen yang seharusnya berada dalam posisi pergerakan mereka, yakni tentara, yang telah kalaboratif dengan kepentingan politis partai-partai berkuasa ketika itu, bagaimana bisa FRD atau PRD berharap lebih di tengah resistensi besar karena perubahan pola fikir rakyat Indonesia yang terdikotomi tiga dasawarsa lebih, bahwa faham yang mereka usung bukan solusi praktis mensejahterakan rakyat Indonesia. Dianggap berbahaya dan laten. Mimpi indah yang harus pungkas lebih awal.

Maka, Budiman Sudjatmiko pun, harus meredam keinginannya, dan memindahkannya dalam statuta perjuangan parpol yang lebih besar.

Jika sulit melawan dominasi lusinan partai besar, mengapa tidak melebur didalamnya. Bukankah ideologi, pemahaman, dan fikir tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sederhananya, wadahnya boleh mangkok atau piring, tetapi kita tetap bisa menikmati sereal diatasnya, bukan? Yang Anda baca barusan, bukan pemikiran Budiman Sudjatmiko. Tetapi pemikiran saya ketika melihat gejala itu pada Budiman Sudjatmiko. Mungkin pergerakan Budiman dilandasi dengan pemikiran dan alasan berbeda, tetapi bahwa pemikiran Budiman identik dengan gejala yang saya tangkap, bisa benar adanya.

Kelemahan mendasar yang dimiliki kelompok dengan basis gerakan massa proletar macam Urban Poor Consorsium, Jaringan Miskin Kota, Liga Mahasiswa untuk Demokrasi, dan sebagainya—yang suatu ketika berfusi dalam sebuah Partai Rakyat Demokratik (1998), kemudian POPOR (2004)—adalah tidak adanya korelasi dalam agenda aksi mereka antara visi kenegaraan menuju kesejahteraan rakyat, dengan keinginan mayoritas masyarakat Indonesia yang terbingkai dalam berbedaan agama, suku, ras, kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Buntunya korelasi ini makin nyata menjadi penghambat abadi bagi perjuangan paham sosial demokratik di Indonesia. Di sisi lain, argumentasi tentang maksud “Pemerintahan Oleh Rakyat Miskin” gagal dikomunikasikan secara gamblang dan terperinci, sehingga apa saja seputar rencana itu, tak bisa ditangkap sebagai sesuatu yang dapat diwujudkan, dan terukur.

Sementara, keikutsertaan beberapa elemen yang menyebut diri mereka sebagai rakyat miskin, tidak cukup menggambarkan keterwakilan kaum proletar dalam bingkai pergerakan tersebut. Sehingga, ketika orang menilainya, kelompok ini lebih mirip organisasi sempalan ketimbang organisasi yang memuat rencana besar terhadap cita-cita perubahan.

***

Guevara memang telah menyindir siapa saja pelaku sosial-demokratik di dunia. Dengan sindiran Guevara tersebut—dan membandingkannya dengan realitas kekinian—saya dapat menarik kesimpulan; bahwa inti sebuah gerakan revolusioner tidak lagi berpijak pada opsi penumbangan kekuasaan kapitalis dengan jalan pembentukan partai politik, atau dengan yang lebih ekstrim, yakni jalan senjata.

Perubahan jaman yang demikian cepat tidak lagi membuat isu sosial-demokratik dapat diterapkan dengan cara-cara lama. Jika Cuba, Korea Utara, China dan Rusia, masih dapat meletakkan fundamen faham ini pada tataran negara-bangsa mereka, maka ini sulit dilakukan di masa sekarang.

Kader, Guevara menekankan maksudnya pada kata tersebut. Dengan membangun kader sosial-demokratis yang kuat, berdaya, terampil dan intelektualis, maka gerakan dan faham sosial-demokratik akan tetap tumbuh dan subur di medium apa saja, kondisi apa saja, dan dalam tekanan manapun. Kader itu tidak dapat lagi diarahkan pada perjuangan revolusioner gaya lama yang cenderung menghabiskan tenaga, sumberdaya, dan kurang populis.

Sindiran Guevara itu sekadar hendak membungkus niatnya dan visinya ke depan, bahwa kader sosial-demokratik akan tetap dapat bertahan jika mereka memiliki kemampuan yang disyaratkannya, dan diterapkan di semua medium, baik politik atau sosial. Perjuangan kader sosial-demokratik ke depan tidak lagi harus berpusat dalam kelompok-kelompok yang berpotensi dihancurkan dengan mudah, tetapi kader harus melebur dalam partai politik mana saja, organisasi massa mana saja, dan aliran mana saja.

Demikian. Tetaplah Kritis dan Berpikir Merdeka. []


Kader : Tulang Punggung Revolusi

Oleh Che Ghuevara

Tak perlu lagi untuk meragukan watak khas revolusi kita, tentang hal-ikhwalnya, dengan semangat spontanitasnya, yakni transisi yang berlangsung dari revolusi pembebasan nasional menuju revolusi sosialisme. Dan tak perlu pula meragukan peningkatan pesat dari tahap-tahap perkembangannya, yang dipimpin oleh orang-orang yang sama yang ikut serta dalam peristiwa heroik penyerangan garnisun Moncada, berlanjut melalui pendaratan Granma, dan memuncak pada deklarasi watak sosialis dari revolusi Kuba. Para simpatisan baru, kader-kader, dan organisasi-organisasi membentuk sebuah struktur organisasional yang pada awal gerakan masih lemah, sampai kemudian berubah menjadi luapan rakyat yang akhirnya mencirikan revolusi kita.

Ketika kemudian menjadi nyata bahwa suatu kelas sosial baru secara tegas mengambil alih kepemimpinan di Kuba, kita juga menyaksikan keterbatasan yang besar dalam menggunakan kekuasaan negara karena adanya kondisi-kondisi yang kita temukan di dalam tubuh negara. Tidak ada kader untuk melaksanakan sejumlah besar pekerjaan yang harus diisi dalam aparat negara, dalam organisasi-oganisasi politik, dan seluruh front ekonomi.

Segera setelah kekuasaan berhasil direbut, pos-pos birokratik hanya diisi dengan cara ‘asal tunjuk’ saja. Tidak menimbulkan masalah yang besar—tidak satupun karena struktur lama belum dihancurkan. Aparat berfungsi lamban dan tertatih tatih seperti sesuatu yang tua dan hampir mati. Tapi ia memiliki organisasi dan di dalam organisasi yang memadai untuk mempertahankan dirinya melalui kelembaman, melecehkan perubahan-perubahan politik sebagai awal bagi perubahan struktur ekonomi.

Gerakan 26 Juli yang masih disibukkan oleh pertarungan internal sayap kanan dan sayap kiri, tidak bisa mencurahkan dirinya untuk tugas-tugas pembangunan. Dan Partai Sosialis popular yang karena terlampau lama mengalami serangan-serangan keji dan bergerak di bawah tanah selama bertahun-tahun, tidak mampu mengembangkan kader-kader menengah untuk menangani tanggung jawab baru.

Ketika campur tangan negara yang pertama kali dalam ekonomi berlangsung, tugas-tugas menemukan kader tidaklah terlalu rumit, dan memungkinkan untuk memilih diantara rakyat yang telah memiliki basis minimum untuk menjalankan posisi-posisi kepemimpinan.

Tetapi dengan percepatan proses yang dimulai dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika dan kemudian disusul dengan perusahan-perusahaan besar Kuba, kebutuhan nyata untuk teknisi-keknisi administrasi mulai muncul. Di sisi lain, kebutuhan akan teknisi-teknisi produksi dirasakan semakin mendesak. krena larinya banyak teknisi yang tertarik oleh posisi-posisi yang lebih baik yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaaan imperialis di Amerika Serikat atau di negeri Amerika Latin lainnya.

Sementara sibuk dengan tugas-tugas organisasional ini, aparat-aparat politik harus melakukan upaya yang gigih untuk memperhatikan masalah ideologi  kepada massa yang bergabung dalam revolusi dan berhasrat besar untuk belajar.

Kita semua telah berusaha menjalankan peran sebaik mungkin, tapi bukannya tanpa ada masalah dan kekecewaan. Banyak kekeliruan yang dilakukan dalam bidang administratif di tingkat eksekutif pusat. Banyak kesalahan telah dibuat oleh para administratur baru di perusahaan-perusahaan yang sarat dengan tanggung jawab besar. Kita juga mengakui adanya kekeliruan besar dan mahal yang dilakukan oleh aparat-aparat politk, yang sedikit demi sedikit merosot menjadi birokrasi yang melenakan dan menghanyutkan, yang dijadikan sebagai batu loncatan untuk pos-pos birokratik yang penting atau kurang penting  yang pada akhirnya memisahkan mereka dari massa.

Penyebab utama dari kekeliruan-kekeliruan kita adalah kurang memahami kenyataan yang ada. Selain itu, kita kekurangan perangkat, yang menumpulkan pandangan kita dan membelokkan partai menjadi sebuah organisasi birokratik, yang membahayakan administrasi dan produksi, kita kekurangan kader-kader maju pada tingkat menengah. Ini merupakan bukti bahwa pengembangan kader sama artinya dengan kebijakan turun ke massa.

Semboyannya adalah sekali lagi untuk menegakkan kontak dengan massa, kontak yang dipelihara terus oleh revolusi pada masa-masa awalnya, tapi ini harus ditegakkan melalui mekanisme yang mampu memberikan hasil-hasil yang paling menguntungkan baik bagi kepentingan sentimen massa maupun dalam penyampaian kepemimpinan politik, yang di banyak kasus hanya diberikan melalui campur tangan Perdana Menteri Fidel Castro atau beberapa pimpinan revolusi lainnya.

Pada titik ini kita dapat mengajukan pertanyaan: apakah itu kader? Kita harus menyatakan bahwa seorang kader adalah seorang individu yang telah mencapai perkembangan politik yang cukup mampu menafsirkan petunjuk-petunjuk yang lebih besar berasal dari kekuasaan pusat menjadikanya sebagai miliknya dan memegangnya sebagai suatu orientasi ke massa; seseorang yang pada saat yang sama harus juga mampu menafsirkan isyarat-isyarat yang dimunculkan oleh massa mengenai keinginan-keinginan dan motivasi mereka yang paling dalam.

Seorang kader adalah seorang yang memiliki disiplin ideologis dan administratif, yang mengetahui dan mempraktekkan sentralisme-demokrasi dan yang mengetahui bagaimana mempraktekkan azas diskusi kolektif dan pengambilan keputusan serta tanggung jawabnya masing-masing. Ia adalah seorang individu yang telah terbukti kesetiaannya, yang keberanian lahiriah dan moralnya telah berkembang seiring dengan perkembangan ideologisnya, yang dengan demikian ia selalu berkeinginan untuk menghadapi setiap perdebatan dan bahkan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kejayaan revolusi.

Sebagai tambahan, ia juga seorang individu yang dapat berfikir berdikari, yang mampu membuat keputusan-keputusan yang diperlukan dan melakun prakarsa kreatif yang tidak bertentangan dengan disiplin.

Karenanya, kader adalah seorang pencipta, seorang pemimpin yang berpendirian kukuh, seorang teknisi dengan tingkat politik yang baik, yang memegang prinsip dialektika untuk memajukan sektor produksinya, atau mengembangkan massa dari posisi kepemimpinan politiknya.

Manusia teladan ini, yang dari luar nampak seolah-olah tingkat kebajikannya itu sulit dicapai, ternyata hadir diantara rakyat Kuba, dan kita menemuinya tiap hari. Hal yang pokok sebetulnya adalah mengambil manfaat dari setiap peluang yang ada guna mengembangkan mereka semaksimal mungkin, untuk mendidiknya, untuk menarik manfaat yang paling besar dari setiap kader dan mengalihkannya menjadi nilai tertinggi bagi kepentingan bangsa.

Pengembangan saorang kader dicapai melalui pelaksanaan tugas-tugas setiap hari. Selain itu, tugas-tugas itu harus dijalankan secara sistematik, di dalam sekolah-sekolah khusus, diajar oleh pengajar yang kompeten—yang memberikan teladan bagi murid-muridnya—akan mendorong kemajuan ideologis yang paling pesat .

Dalam sebuah sistem yang sedang mulai membangun sosialisme, jelas kader harus maju secara politik. Selain itu, bila kita mempertimbangkan perkembangan politiknya, kita tidak hanya memperhitungkan teori Marxist. Kita harus juga menuntut tanggungjawab dari individu terhadap tindakan-tindakannya, sebuah disiplin yang mengendalikan setiap kelemahan dan yang tidak menghambat lahirnya prakarsa.

Dan kita harus mgnuntut kekhusukkannya yang terus-menerus terhadap semua masalah-masalah revolusi. Untuk dapat mengembangkan seorang kader, kita harus memulai dengan menegakkan prinsip seleksi diantara massa. Di sana lah kita menemukan individu-individu yang berkembang, yang diuji oleh pengorbanan  atau yang baru mulai menunjukkan kepeduliannya dan menugaskan mereka ke tempat-tempat belajar khusus; atau bila belum ada sekolah-sekolah sedemikian, berikan mereka tanggung jawab yang lebih sehingga mereka teruji dalam kerja praktek.

Dengan cara ini kita telah menemukan sejumlah besar kader-kader baru di tahun-tahun belakangan ini. Tapi perkembanqan mereka tidaklah sama, ketika kawan-kawan muda itu harus menghadapi kenyataan dimana kemunculan para revolusioner itu tanpa kepemimpinan partai yang memadai.

Beberapa diantaranya memang benar-benar berhasil, tetapi lainnya tidak dapat menyelesaikannya dan terputus di tengah jalan. Atau lenyap begitu saja ditelan labirin birokrasi, atau terperosok ke dalam godaan-godaan kekuasaan.

Untuk menjamin kemenangan dan konsolidasi menyeluruh dari revolusi, kita harus mengembangkan berbagai jenis kader yagn berbeda. Kita membutuhkan kader politik yang akan menjadi fondasi bagi organisasi-organisasi massa, dan yang akan memimpin massa melalui aksi Partai Persatuan Revolusi Sosialis.

(Kita telah mulai meletakkan fondasi ini bersama Sekolah Pengajaran Revolusioner, tingkat nasional dan propinsi dan bersama kelompok-kelompok pengkajian dan studi di semua tingkatan).

Kita juga membutuhkan kader-kader militer. Untuk mencapai itu kita dapat memanfaatkan proses seleksi selama perang yang dibuat diantara pejuang-pejuang muda kita. Karena, banyak diantara mereka yang masih hidup tapi tanpa pengetahuan teoritik yang cukup, tapi mereka teruji di bawah siraman peluru.  Mereka teruji di dalam keadaan perjuangan yang paling sulit, dengan kesetiaan yang telah terbukti kepada rejim revolusioner sejak kelahiran dan perkembangannya, mereka berkait erat semenjak perang gerilya pertama di Sierra Maestra itu. Kita juga mengembangkam kader-kader ekonomi, yang akan mengabdikan dirinya khusus untuk menghadapi perencanaan yang sulit dan tugas-tugas negara sosialis pada masa pembentukannya.

Adalah perlu untuk bekerja dengan kaum profesional, dengan mendesak kaum muda untuk mengikuti salah satu karir teknik yang lebih penting dalam upaya memberikan ilmu pengetahuan, sebuah energi antusiasme ideologis yang menjamin kelajuan pembangunan. Adalah keharusan untuk menciptakan suatu tim administratif yang mengetahui bagaimana mengambil manfaat dan menyesuaikan pengetahuan teknis khusus lainnya, serta membimbing perusahaan-perusahaan organisasi negara lainya, untuk membawa membawanya sejalan dengan irama revolusi.

Ukuran umum bagi semua kader ini adalah kejernihan politik. Tapi ini bukan berarti dukungan membabi buta terhadap dalil-dalil revolusi, melainkan suatu dukungan yang beralasan. Hal itu memerlukan kapasitas yang besar untuk berkorban dan satu kapasitas analisis dialektis yang memungkinkannya untuk memberikan sumbangan yang berkesinambungan pada semua tingkatan, hingga memperkaya teori dan praktek revolusi.

Kawan-kawan ini harus diseleksi hanya dengan penerapan prinsip bahwa yang terbaiklah yang akan maju ke depan dan yang terbaiklah harus diberikan kesempatan terbesar untuk berkembang.

Dalam semua situasi ini, fungsi kader adalah sama pada masing-masing front yang berbeda. Kader adalah komponen penting dari motor ideologis dari Partai Persatuan Revolusi. Hal ini adalah sesuatu yang dapat kita sebut sebagai gigi penggerak dari motor itu. Menjadi penggerak lantaran ia merupakan bagian dari motor yang menjamin agar motor tersebut bekerja dengan benar. Menjadi penggerak karena ia tidak hanya sekedar penyampai slogan atau menuntut kenaikan atau penurunan, tetapi seorang pencipta yang akan membantu dalam pengembangan massa dan penyampai informasi pada para pemimpin serta menjembatani kontak diantara mereka. Kader memiliki misi penting yang melihatnya bahwa semangat besar revolusi tidak terkikis, dan semangat besar revolusi tidak terbuang percuma dan tidak terlelap atau berkurang ritmenya. Ini merupakan posisi yang rawan. Ia menyampaikan apa yang datang dari massa dan menanamkan orientasi partai pada massa.

Oleh karena itu pengembangan kader sekarang adalah sebuah tugas yang tak dapat ditunda lagi. Pengembangan massa telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tekad yang besar dan dengan program-program bea-siswanya, dengan prinsip seleksi dengan program studi untuk para pekerja yang menawarkan berbegai kesempatan bagi pengembangan berbagai teknologi; dengan pengembangan sekolah-sekolah teknik yang khusus; dengan pengembangan sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang membuka karir-karir baru.

Pendeknya, hal ini dilakukan dengan pengembangan studi, kerja, dan kewaspadaan revolusioner sebagi semboyan bagi seluruh negeri kita, yang secara fundamental berbasis pada Persatuan Komunis Muda, darimana semua jenis kader harus muncul di masa depan. Bahkan kader-kader pimpinan revolusi.

Hal yang berkaitan erat dengan konsep “kader” adalah konsep kapasitas untuk berkorban, untuk memperlihatkannya melalui contoh-contoh pribadi dari kebenaran dan semboyan revolusi. Sebagai pimpinan politik, para kader harus memperoleh penghargaan dari para pekerja oleh tindakan-tindakan mereka. Adalah suatu keharusan, bahwa mereka memperoleh penghargaan dan kecintaan dari kawan-kawan mereka yang mereka harus bimbing dalam jalan kepeloporan.

Karena semua inilah, tidak ada kader yang lebih baik daripada mereka yang dipilih oleh massa di dalam pertemuan-pertemuan yang memilih para pekerja teladan, yang akan bergabung di dalam PURS bersama anggota-anggota lima ORI yang lulus dalam semua ujian seleksi. Pada awalnya, mereka hanya merupakan sebuah partai kecil tapi dengan pengaruh yang besar diantara para pekerja.  Kemudian akan tumbuh di saat kemajuan kesadaran sosialis mulai menunjukkkan hasilnya dan ketaatan total terhadap perjuangan rakyat menjadi suatu hal yang diperlukan. Dengan pimpinan-pimpinan perantara dengan kualitas ini, tugas-tugas sulit yang berada di hadapan kita akan diselesaikan dengan kesalahan yang lebih sedikit.

Setelah melalui suatu periode yang membingungkan dan metode yang buruk, akhirnya kita tiba pada satu kebijaksanaan yang tepat yang tidak akan pernah ditinggalkan. Dengan impuls kelas pekerja yang selalu diperbarui yang disirami dari pancuran air yang tiada habis-habisnya, para anggota PURS masa depan, dan kepemimpinan partai kita, sepenuhnya kita laksanakan tugas pembentukan kader-kader yang akan menjamin perkembangan yang kukuh dari revolusi kita. Kita harus berhasil dalam tugas ini. [September 1962].

(Artikel ini dimuat dalam Jurnal Bulanan Cuba Socialista, Edisi September 1962)

Tanggapan terhadap tulisan ini:

Isu Sosial Demokratik Gaya Lama Terbantai Oleh Ilham Q Moehiddin


Opini: Anas, Andi di antara SBY dan Hati

Oleh Iwan Piliang

Dalam sebulan ini, ada beberapa pernyataan SBY, Presiden RI, layak diacungi jempol. Mulai menegur Menteri Kominfo, soal RPM Konten, mafia ilegal logging, politik uang merusak keberpihakan kepada rakyat, hingga perintah perhatian khusus terhadap perpajakan. Menurut SBY rupiah hilang di pajak sangat spektakuler. Premis presiden: perbaiki keadaan Indonesia. Anas Urbaningrum atau Andi-Malarangeng-kah kader Partai Demokrat mampu menjawab juga berbuat perbaikan?

SAYA menyimak kalimat-kalimat presiden dalam sebulan terakhir ini, menunjukkan kepedulian mendalam terhadap berbagai hal terjadi di tanah air. Satu hal, mengapa SBY seakan tumpul mengupayakan mengatasi persoalan menjadi perhatiannya?

Dugaan saya: ketika ia naik ke kekuasaan; ambil satu saja contoh, ihwal soal politik uang, Bukan suatu rahasia dukungan dana bagi SBY pribadi ketika mencalonkan menjadi presiden, datang dari beragam pihak. Tak terkecuali dari pihak-pihak yang mengemplang pajak besar.

Pada Desember 2009, di Koran Tempo, Dirjen Pajak menyampaikan ada sekitar Rp 2,1 triliun masalah pajak yang harus diselesaikan kelompok usaha Bakrie, untuk sekadar contoh.

Seorang staf di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menjelaskan secara terang-terangan kepada saya, bahwa, polisi tak akan berani menangkap level direksi unit usaha Bakrie yang bermasalah pajak, karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan, dengan SBY. Begitu pula kasus pengelapan pajak melalui transfer pricing besar lain, yang dilakukan oleh pelbagai perusahaan terindikasi tajam ngemplang pajak.

Akibatnya suara presiden terucapkan, tetapi tumpul menyikat karat.

Dalam setahun terakhir ini di media sosial, saya menemukan beragam masalah di tanah air, karena kekuasaan kadung dikooptasi oleh mereka yang uzur di umur kufur. Solusi keluar dari lingkaran kekufuran itu, mendudukkan orang muda di kekuasaan, yang siap “miskin” menjadi pemimpin. Sebuah pekerjaan tidak mudah.

Melirik kepada Partai Demokrat, yang pada 21-23 Mei 2010 mendatang melakukan Kongres Nasional; ada fenomenon tampilnya sosok muda Anas Urbaningrum menjadi kandidat ketua umum. Langkah majunya mendapatkan perlawanan Andi Malarangeng dan Marzuki Alie, kini ketua DPR.

Di sebulan terakhir ini terlihat jelas di lapangan; persaingan promosi di kedua pihak. Andi Malarangeng didukung oleh pebisnis Hartati Murdaya, pemilik kelompok usaha Berca, yang pada kasus Nike, juga terindikasi melakukan transfer pricing pajak. Selain Hartati ada pula Bakrie, tidak perlu lagi dibahas.

Jika dalam dua sumber pembiayaan saja Andi sudah “bermasalah”, maka berbeda langgamnya dengan Anas.

Anas didukung oleh kalangan lapis bawah yang kuat di berbagai DPC. Bahkan ketika saya konfirmasi di Samarinda, Kaltim, kemarin, Ketua DPD, DPC, menentang pola-pola yang mengarah ke politik uang yang terindikasi akan dilakukan pihak Andi Malarangeng. Mereka menunjukkan itikad siap mendukung Anas, mengedepankan hati, dari pada pitih.

Saya melihat beberapa perusahaan bermasalah yang ingin mendukung Anas, ia tolak santun. Sampai pada kenyatan ini, maka saya pribadi pun tak mau kalah dengan konglomerat yang mendukung Andi, saya menggerakkan dukungan Rp 1.000, untuk Anas.

Mengapa hal itu saya lakukan?

Anas sosok muda, paling tidak luput dari katak uzur. Ia berusaha tampil elegan dan bersih. Jika sebuah perusahaan yang melakukan transfer pricing menahun, yang saya temui di pengadilan pajak, uangnya ditolak Anas, saya mengindikasi: inilah nanti sosok dapat memberikan harapan bagi adanya perubahan Indonesia ke arah lebih baik.

Bagi saya SBY bisa meletakkan dasar, maka Anas adalah eksekutor ke arah Indonesia bersih dan maju itu.

Kendati demikian, ini tentu masih subjektif sifatnya.

Sebatas yang saya verifikasi, plus selain sumber duit yang layak dipertanyakan bagi Andi Malarangeng, ia pun terindikasi melakukan kampanye iming duit di Surabaya, Bali, dan sejumlah DPD lain.

Dan laku demikian tak saya temui pada diri Anas. Ia justeru di Samarinda saya lihat menawarkan desentralisasi, penguatan partai ke tingkat daerah yang memperkokoh partai di tingkat nasional. Semua itu bukan dengan jalan membayar-bayar.

Aras dasar itulah, banyak kawan-kawan pergerakan bertanya, mengapa secara mengejutkan saya mendukung Anas?

Marwah berpolitik Anas dengan mata hati. Lantas mengapa kita tak mencoba membantu memuluskan langkahnya, dan kita sudahi langgam indikasi “kerakusan” kapital hendak digadang-gadang Andi Malarangeng. []

Sumber: http://www.facebook.com/iwan.piliang.dua


Opini: Andi, Anas dan Posisi Ibas

Oleh Iwan Piliang

Kian hari menjelang kongres Partai Demokrat (PD), 21-23 Mei 2010, berita perihal gebrakan masing-masing kandidat kian tajam. Saya menengarai, laku Andi Malarangeng berkampanye “ kasar”; termasuk mendorong sosok muda Eddie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan pesan bahwa ayahnya mendukung dirinya. Sang ayah sepukul kata pun tak pernah mendukung dan menyebut nama satu pun kandidat. Mengapa Ibas bak kerbau yang dicucuk hidung oleh Andi, mau berbuat begitu?
***
LAMA saya tak menulis opini, karena fokus kepada Sketsa, literair – – feature lebih dalam. Namun fenomena menjelang kongres PD, membuat saya tergerak menuliskan opini. Sudah satu opini saya tulis. Ini opini ke-2:

Alasan saya menulis opini ihwal ini: Pertama, PD adalah partai terbesar menempatkan wakil di DPR. Kedua, presiden yang berkuasa saat ini berasal dari PD. Alasan ketiga, tampilnya sosok muda di calon kandidat ketuanya: ada Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng dan Marzuki Alie.

Diakui atau tidak, sebagai mana opini sebelumnya, SBY berkeinginan keras memperbaiki bangsa ini. Ia ingin sekali memberantas macam-macam mafia; mulai hukum, ilegal logging, pajak, bea cukai dan seterusnya. Untuk mengupayakan itu badan-badan add hoc pun dibentuk, ada yang bertajuk Satgas, bahkan.

Saya menduga, alasan utama mengapa SBY seakan majal bahkan tumpul pedangnya menyikat karat, karena kekuasaan kadung berbaur bersama mereka yang berangkat sumber uangnya dari ranah “abu-abu”. Untuk mendukung laku kegiatan politik, bukan rahasia lagi uang ditimbun dari kolusi komisi, dan yang sejenis.

Uang politik pun bisa tambun-menambun dari menggelapkan pajak di transfer pricing, yang pada 2009 saja terindikasi mencapai Rp 1.300 triliun jumlahnya.

Simaklah laku ke-3 kandidat muda calon ketua umum PD.

Andi Malarangeng. Kini ia rajin ke setiap daerah berkampanye, selain iklannya di televisi, koran, majalah, bahkan bill board besar di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, menunjukkan kekuatannya membeli media beriklan. Hingga di sini tentu sah saja.

Suatu yang menjadi tanya, di luar kata sah, adalah dari mana sumber uangnya?

Jika sumber uang Andi Malarangeng terindikasi utamanya dari pengusaha Hartati Murdaya, Abu Rizsal Bakrie dan nama lain, yang ditengarai tajam mengeglapkan pajak di kelompok usahanya, maka inilah sebuah “kebodohan” yang dilakukan Andi Malarangeng: Ia tak membaca nuansa bahwa SBY majal selama ini antara lain karena dikelilingi sumber uang demikian.

“Kebodohan” berikutnya yang dilakukan Andi Malarangeng adalah: memaksakan bahwa seaolah-olah SBY melalui Ibas, memang mendukung dirinya. Saya pastikan Anda, Sidang Pembaca, bahwa SBY sepukul kata pun tidak pernah mengatakan hal demikian.

Malah dugaan saya, SBY risau kacau, kok anaknya yang belajar berpolitrik, tidak “membaca” keadaaan.

Dua sosok kandidat ketua umum PD lain, di mata saya adalah insan yang jauh berbudi dan mengakar. Anas dan Marzuki, keduanya, memiliki basis pendukung dan perjalanan politik, yang jika boleh saya sebutkan, mengedepankan budaya politik beradab.

Maka saya pribadi, tentu sjaa, lebih menaruh hormat kepada dua nama terakhir itu.

Publik tentu belum pernah lupa akan kalimat Andi Malarangeng kepada Jusuf Kalla. Ia pernah mengatakan, bahwa orang Bugis belum saatnya menjadi presiden. Kalimat itu bagi masyarakat Sulsel begitu menyakitkan. Karenanya ketika Andi Malarangeng berkunjung ke Bone, Sulsel, masyarakat secara spontan mengibarkan spanduk di banyak ruas jalan bahwa: Orang Sulsel Belum Layak Pimpim Demokrat.

Setidaknya dari kolom pendek ini: sumber uang, cara bertutur, dan laku membohongi publik melalui penampilan Ibas; adalah bentuk “kenorakan” berpolitik Andi Malarangeng.

Nah dari kenyatan ini, sesungguhnyalah para pengurus DPC dan DPD, Partai Demokrat, bisa lebih cerdas, ke mana haluan pilihan mereka labuhkan. Jika mereka menyadari bahwa sosok SBY yang mereka hormati, majal dan bahkan tumpul pedang membangkitkan Indonesia karena lilitan kekuatan “keabu-abuan”, maka kini ada kok sosok calon ketua umum mereka yang bersih, jernih dan berpolitik dengan hati. Dan lebih muda pula! []

Sumber: http://www.facebook.com/iwan.piliang.dua


CLASH OF THE TITANS

Oleh Ilham Q Moehiddin


Sesungguhnya, berbagai praktek mafia yang terkait dengan hukum, bukan baru sekarang terjadi. Praktek nakal ini sudah terjadi lama sekali. Bukan cuma di pusat, di daerah pun praktek seperti ini marak sekali. Disebabkan momentum saja, maka mafia hukum itu, kini, tiba-tiba populer. Bagaimana dengan mafia lainnya? Setujukah Anda, jika setelah membaca artikel, bahwa Indonesia saat ini, bagai sedang dikepung mafia?


***

Orang di Indonesia rupanya tidak pernah belajar. Benar juga kata para Belanda, ketika Ir. Soekarno meminta kerelaan mereka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia; orang-orang Indonesia belum siap merdeka. Begitu pun orang Jepang, menjelang persiapan kemerdekaan Indonesia. Wakil Imperium Jepang di Indonesia sama pesimisnya dengan imperialis Belanda; sama-sama tidak yakin Indonesia mampu mandiri.

Buktinya memang seperti itu. Mungkin, luka lama, dan penderitaan yang membuat orang Indonesia lebih banyak mengutuki proses perjalanan kemerdekaan bangsanya. Atau, mungkin terlalu sering melihat dan mengalami, hingga tak segan membuat orang lain menderita. Penjajahan yang begitu lama, ternyata ikut membangun mental umumnya orang Indonesia, hingga tidak hirau dan hilang peka, dengan orang lain. Hilang sense of building nations-nya.

Umumnya orang Indonesia—tepatnya, oknum pejabat Indonesia—tak peka dengan orang yang dipimpinnya. Masih sulit membedakan mana kepentingan rakyat, dan mana kepentingan peribadi. Atau, benar…benar…sulit membedakan mana uang peribadi, mana uang negara…dan mana uang rakyat.

Penjajahan ratusan tahun oleh para “titan” dari Eropa itu, kemudian Jepang, segera melahirkan “titan-titan” baru yang berwajah Indonesia.

Titan adalah sebutan lain untuk ksatria kegelapan. Dalam banyak kebudayaan di dunia, Titan digambarkan sebagai mahkluk yang menguasai kegelapan dan gemar berbuat jahat. Banyak bentuk dari titan ini untuk setiap kebudayaan. Dan, untuk merujuk kebudayaan yang lebih populer saat ini, bolehlah saya mencitrakan para titan ini dengan para mafia struktural dan birokratif yang menggerogoti pemerintahan dan rakyat Indonesia dari dalam. Walau sebenarnya mereka ini, para mafia birokratis, ternyata lebih jahat dari titan-titan itu.

Indonesia Dikepung Mafia

Tabloid Berita Mingguan Prodemokrasi, edisi minggu IV, Mei-Juni tahun 2000, dalam laporan khususnya, mengangkat berita yang ketika itu cukup membuat geger perangkat peradilan dengan story tag: “Mafia Peradilan di Sultra”. Yah…, tabloid ini adalah media lokal yang terbit di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) paska reformasi di Indonesia. Kini, tabloid ini sudah tak terbit lagi. Mangkat karena kekurangan modal.

Ketika berita itu dilansir, surat protes yang datang dari institusi-institusi yang kena “cubit” sama banyaknya dengan surat dukungan dan pertanyaan lanjutan dari masyarakat. Orang-orang ketika itu, khususnya di Sultra, memang tidak pernah menyangka bahwa sebuah media lokal mampu mengangkat berita dengan tendensi yang berat dan sangat menggigit itu.

Setelah berita ini terbit, cukup banyak niatan untuk memperkarakan media yang memuatnya. Hanya momen reformasi ketika itu, yang membuat lembaga-lembaga yang kena singgung, mengurungkan niatnya. Bisa jadi karena takut akan dampak lanjutan dari proses pemerkaraan, yang akan berbuntut dan merembet kemana-mana. Bisa juga karena mereka cukup rikuh untuk “melawan” institusi pers yang umurnya dan soliditasnya lebih tua dari institusi mereka sendiri, di Indonesia.

Selain berita itu, media tabloid Prodemokrasi juga pernah melansir berita sejenis dengan tajuk “Kejaksaan Gombal” yang tidak saja membuahkan protes, tetapi sekaligus diperkarakan oleh institusi kejaksaan setempat. Namun, prosesnya mentok di kepolisian. Polisi mengira kasus itu tidak memiliki cukup bukti untuk diperkarakan lebih lanjut.

Saya tidak hendak bernostalgia dengan kisah-kisah lama itu. Saya pun mengira, di beberapa daerah lain, media-media lokal lain pun pernah—paling tidak sekali—mempublikasikan kasus serupa. Paling tidak media mengetahuinya, namun belum berani mempublikasikannya karena tekanan.

Sekali lagi…bukan hendak bernostalgia dengan media di mana saya dahulu pernah bekerja itu, namun saya cuma hendak menegaskan kenyataan; bahwa di tahun 2000, di sebuah wilayah yang cukup jauh dari Jakarta, di saat-saat yang dipenuhi nuansa kental reformasi, sebuah media berhasil mengendus dan mempublikasikan praktek kotor para oknum penegak keadilan, macam kejaksaan dan pengadilan, yang sekarang di tahun 2010, tiba-tiba populer dengan nama mafia hukum, alias markus.

Jika di awal milenium, mafia sejenis ini sudah terindikasi ada. Kita mungkin akan mengira bahwa praktek ini sudah terjadi sekian lama, berurat-berakar di hampir semua institusi hukum di Indonesia—pun di institusi pemerintahan—baik di Jakarta dan di provinsi lainnya. Artinya, oknum “tikus bertoga” sudah lama berkeliaran. Jika kini mereka hendak diberantas, selebihnya kerena tindakan mereka itu memang sudah cukup meresahkan dan merugikan…terlalu kelewat batas.

Tetapi kita tidak akan melangkah terlalu jauh membahas soal para oknum “tikus bertoga” ini. Para titan lembaga hukum itu sedang dikupas habis-habisan, tidak saja oleh media, tetapi juga menjadi sasaran empuk Komisi Pemberantasan Mafia Peradilan, alias Satgas Mafia Kukum yang dipimpin Dr. Denny Indrayana itu. Bahkan karena tekanan pelacakan komisi—dan resistensi masyarakat Indonesia saat ini—para titan itu malah sedang saling menuding, saling menuduh, saling berselisih, dan cari selamat sendiri-sendiri.

Clash of the Titans (Perselisihan Para Titan) pun sudah dimulai.

Kita akan melihat dalam landscape yang lebih luas; bahwa Indonesia ini benar-benar…maksud saya benar-benar…sedang dikepung mafia. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mungkin, masih harus membentuk banyak Satgas, dan banyak Komisi Pemberantasan Mafia, untuk menghabisi dan menutup ruang gerak mafia sejenis mafia hukum itu. Memberangus mereka sama sekali.

Mafia Perpajakan: Para Titan Uang Rakyat

Perkara berat yang dibidangi si Gayus itu, sesungguhnya, bukan baru kali ini terjadi. Sejatinya juga, perihal ini sudah menjadi kisah klasik di Indonesia. Pajak ini hampir sama tuanya dengan umur peradaban manusia. Praktek penggunaan pajak sebagai alat pungut dalam sistem keuangan negara juga sudah dilakukan ratusan tahun lampau. Para penguasa kuno bahkan menggunakan pajak sebagai alat penekan rakyatnya, alat untuk menciptakan ruang yang cukup lebar dalam mekanisme strata sosial di masyarakat, dengan maksud untuk meminimalisir tekanan terhadap jalannya pemerintahan, dan mengalihkan perhatian masyarakat dari apa yang sedang dilakukan pemerintah.

Makanya, dalam terminologi agama-agama, para nabi menghujat praktek pemungutan pajak. Sebab pajak ini, sulit dikendalikan, dan prakteknya dilapangan kadang menyimpang jauh. Seringkali cara pemungutan pajak disalahgunakan untuk kepentingan para pejabat. Besaran pajak yang hendak dipungut pun sulit diukur. Bagaimana pola tekanan dan sejauh mana tekanan dibuat, akan sangat menentukan besaran pajak yang akan dipungut. Bahkan, besaran pungutan pajak, sering kali ditentukan dari kadar kesalahan orang yang dijadikan objek pajak. Tetapi itu model pemungutan pajak dahulu kala. Sistem itu terus dimutakhirkan, walau sebenarnya maksudnya sama saja.

Untuk menghindari praktek pemungutan pajak, pada agama-agama tersebut ada aturannya masing-masing. Saya kurang faham nama-nama yang dibolehkan untuk dua agama Nasrani dan Yahudi. Yang saya ketahui adalah Rasulullah Muhammad SAW, sangat memusuhi pajak dan mewajibkan zakat—dan menghalalkan jisyah.

Ah, mari kita kembali ke persoalan para titan itu…

Ketika Indonesia sedang “disibukkan” oleh sosok Gayus Tambunan, seorang oknum staf pada bagian Keberatan dan Banding di Direktorat Pajak, yang nakal sekali itu, para petugas pajak nakal lainnya yang ada di berbagai daerah di Indonesia sedang “tiarap”. Begitu nakal-nya Gayus ini, tidak kurang dari Rp 28 Milyar duit pajak bermasalah, berhasil dikumpulkannya. Walau untuk sementara—menurut Satgas Mafia Hukum—Gayus ini diibaratkan kasir atau bendahara belaka; dimana padanya duit-duit denda itu disimpan sementara, untuk kemudian akan dibagi-bagi kepada beberapa oknum lain yang terlibat.

Keliru, jika hanya menghitung kerugian negara melalui fakta Gayus itu. Kantor Direktorat Pajak bukan cuma di Jakarta, toh? Kantor-kantor seperti ini tersebar di seluruh Indonesia, dan tentunya untuk melayani para pembayar pajak—sekaligus para penunggak pajak.

Jadi jika para “Gayus-Gayus Kecil” yang tersebar di daerah itu ditangkapi juga, dan diperiksa kekayaannya, maka tak akan begitu mengejutkan melihat milyaran rupiah uang negara berserakan di rekening-rekening para oknum-oknum itu. Logikanya, jika praktek macam ini terjadi begitu mudahnya di kantor pusat Perpajakan di Jakarta, bagaimana Anda tidak mengira bahwa hal demikian akan terjadi pula di ratusan kantor cabang-nya di seluruh Indonesia? Lagipula, sangat sulit menepis sangkaan bahwa perbuatan mereka itu tidak sepengetahuan pimpinan mereka. Biasalah…jatah preman..istilahnya.

Sekadar ilustrasi; kawan saya yang seorang pengembang itu kerap ditawari “pemutihan” atau “pengaturan”. Semisal ketika dia membangun sebuah property bernilai total dua milyar rupiah, maka otomatis dia akan dikenai pajak pembangunan sebesar 20% dari nilai property-nya. Tentu saja membayar pajak sebesar itu akan menguras separuh keuntungan yang bakal diperolehnya, itupun jika property-nya lekas terjual.

Nah, keengganan ini adalah lubang yang dijadikan pintu masuk oknum petugas pajak untuk memulai “penawarannya”. Dokumennya akan diubah sedemikian rupa hingga nilai pajak yang harus dibayarkan tidak mencapai nilai awalnya; terkadang menjadi setengahnya. Pola pembayarannya pun bisa diatur tidak sekaligus, boleh diangsur.

Lalu dari mana oknum petugas pajak memperoleh keuntungan? Ya, dari selisih setoran. Sebab tidak semua tagihan pajak itu diserahkan ke kas pajak, melainkan hanya sebagian besarnya saja. Kelebihannya akan masuk ke kantong oknum petugas pajak. Oknum petugas pajak akan membantu memanipulasi data objek pajak, sehingga besaran pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi berkurang. Dengan kata lain; besaran pajaknya mampu dikendalikan.

Ini baru satu kasus, yang terjadi pada satu wajib pajak. Maka hitung saja, jika wajib pajak yang diperlakukan seperti itu jumlahnya puluhan, dan bahkan ratusan. Anda akan terkaget-kaget mengetahui bahwa jumlahnya melebihi uang yang ada di rekening si Gayus…

Pemerintah juga harus segera menghapuskan sistem pengadilan perpajakan, atau memperbaharui sistem ini, agar proporsional. Pemerintah harus menghapuskan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan pajak—sejak pengadilan ini dibentuk hingga sekarang—dan melakukan evaluasi terhadap semua putusan tersebut. Pengadilan perpajakan ini, sejatinya, cacat hukum; sebab, selain hakimnya yang bukan hakim karir (hakim yang memang syah mengadili menurut perundang-undangan di Indonesia), juga proses penuntutannya yang tidak dilakukan oleh kejaksaan (penuntut umum), atau jaksa penuntut perpajakan.

Ichsanudin Noorsy, pengamat ekonomi itu, dalam sebuah programa “Economic Challenges” di MetroTV, cermat sekali memetakan yang mana menurutnya pajak sebagai domain politik praktis, dan yang mana pajak sebagai domain kewajiban. Menurut Noorsy, pajak itu memiliki dua faktor; capasity to pay (kemampuan objek pajak untuk membayar), dan willingness to pay (keinginan objek pajak untuk membayar).

Jadi, menurut Noorsy, pemerintah jangan hanya mendorong masyarakat untuk “ingin” membayar pajak, tetapi juga mengambil bagian besar dalam rencana membangun kemampuan masyarakat agar bisa membayar pajak. Sebab, tanpa adanya kebijakan politis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat membayar pajak, “maka, Anda tidak bisa mengharapkan masyarakat untuk ingin membayar pajaknya,” demikian Noorsy.

Saya sepakat dengan Anda…Bung Noorsy.

Mafia Tanah: Para Titan Tanah

Mafia model ini lebih mirip sindikat. “Sindikat” tanah macam ini biasanya terdiri dari; peluncur, broker, oknum pejabat pemerintah kelurahan dan kecamatan, oknum petugas Balai Pertanahan Nasional (BPN), dan oknum pejabat pembuat akta. Dalam pembagian hasil usaha, mereka pun mempunyai hitungan-hitungan tertentu.

Seorang peluncur—bertugas mencari informasi perkara tanah—biasanya mengumpulkan berbagai informasi perihal tanah, baik yang sedang disengketakan, atau yang memang hendak diperjualbelikan. Mereka ini kerap berkeliaran di pengadilan-pengadilan yang sedang menangani kasus agraria, atau di wilayah-wilayah yang sedang dipersiapkan untuk dikembangkan oleh pemerintah, dan mencari informasi jual-beli tanah di koran-koran.

Modus operasi para peluncur ini adalah, mendekati para pemilik tanah, membujuk para pemilik tanah dengan berbagai informasi seputar potensi harga jual tanah mereka—atau justru memberi asupan informasi dan menyebar desas-desus soal merosotnya harga tanah di wilayah yang mereka sasar, serta menyebarkan informasi yang telah dimanipulasi seputar Nilai Jual Objek Pajak pertanahan.

Informasi yang dikumpulkan peluncur akan diberikan pada broker, alias makelar. Broker tanah ini adalah orang yang memiliki hubungan khusus dengan petugas BPN, bahkan terkadang adalah oknum petugas BPN itu sendiri. Para broker ini, berbekal informasi dari peluncur, segera mengecek legalitas tanah, mencari celah, apakah tanah itu benar sedang berperkara, atau sedang diusahakan untuk dijual, atau tidak memiliki legalitas sertifikat sama sekali, alias bodong. Dari sinilah, para broker mulai menciptakan tekanan-tekanan, sekaligus rayuan mereka. Mereka terkadang bekerjasama dengan oknum petugas kelurahan atau kecamatan setempat, sekadar menyakinkan pemilik tanah untuk menjual tanahnya. Pada tahap inilah, kerap memunculkan masalah di kelak kemudian hari.

Misalnya, jika pemilik tanah menolak menjual tanahnya, dan mereka mengetahui bahwa tanah itu belum disertifikatkan, maka terlebih dahulu para mafia ini akan menawarkan pembuatan sertifikat kilat dengan harga yang sangat “gila”. Namun, jika pemilik tanah tetap tidak hendak menjualnya, maka mereka akan merekayasa kepemilikan ganda atas tanah tersebut melalui sebuah sertifikat atas nama pemilik yang berbeda.

Pada kasus tanah sengketa, kerap ditemukan fakta bahwa sebuah tanah memiliki sertifikat ganda. Anehnya, sertifikat-sertifikat ganda itu tidak satu atau dua saja jumlahnya, tetapi kadang lebih dari 10 sertifikat untuk satu objek tanah. Hampir mirip dengan kasus seperti ini; kadang pemilik tanah yang syah, malah tidak tahu jika tanahnya sudah terjual ke pihak lain, dan yang menjualnya adalah orang yang memiliki sertifikat ganda, yang sama dengannya.

Para broker ini kemudian bekerjasama dengan oknum petugas BPN, dan oknum pejabat pembuat akta tanah, untuk membuat pengesahan-pengesahan terhadap objek tanah yang mereka usahakan, baik objek itu ilegal atau tidak. Padahal, sebuah objek tanah yang hendak dikuasai oleh seseorang, mewajibkan pejabat pembuat akta tanah untuk mengumumkan status tanah tersebut ke masyarakat lewat media massa. Jika dalam sepekan tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka pejabat pembuat akta tersebut akan melanjutkan tugasnya melegalisasi permohonan sertifikat tersebut. Oknum pejabat pembuat akte tanah seringkali tidak mengecek legalitas objek tanah sebelum diaktekan.

Dalam setiap praktek legalisasi tunggal, atau legalisasi atas pemecahan sertfikat objek tanah, ada dua aspek yang sangat menentukan; pengesahan kepala BPN setempat dan legalisasi dari pejabat pembuat akta tanah.

Modus operasi macam ini kerap terjadi di kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik pusat maupun daerah. Modusnya; memanipulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah (keuntungan pertama); menyanggupi mengurusi semua dokumen tanah hingga selesai dengan memperoleh komisi dari pemilik tanah (keuntungan kedua); dan meminta komisi dari pembeli tanah (keuntungan ketiga). Karena sifatnya menghalalkan segala cara, maka tak usah heran jika sangat banyak sertifikat palsu atau sertifikat ganda beredar, hingga membibitkan perselisihan agraria, yang sangat sukar didamaikan itu.

Praktek mafianisme tanah ini akan menjadi sangat “keras” jika sudah melibatkan dana besar dari investor pengembang property dan perkebunan besar (farming, atau plantation), yang mengincar wilayah-wilayah strategis untuk proyek pengembangan property dan perkebunan miliknya.

Pada kasus-kasus sengketa agraria yang bergulir di pengadilan, yang kadang melibatkan masyarakat dan pemilik perkebunan besar, baik pengadilan dan media tidak pernah menyinggung peran “para titan tanah”, yang sesungguhnya mereka-lah biang kekacauan itu. Padahal, tidak mungkin, ada pihak berperkara, tanpa adanya alasan hukum yang melatarbelakanginya, yakni asas legal berupa bukti sertifikat kepemilikan tanah.

Para titan tanah ini, setelah menangguk untung, mereka meninggalkaan persoalan yang tidak remeh, dan terkadang proses penyelesaiannya bertahun-tahun. Sedang, biang masalahnya, para oknum itu, justru tak tersentuh sama sekali.

Mafia Minyak: Para Titan Geladak

Mafia minyak ini adalah kerja terorganisir yang melibatkan banyak komponen, mulai dari cukong minyak, oknum pejabat Pertamina, dan oknum aparat keamanan. Dan, nyaris semua prosesnya mengeluarkan dana yang sistematis dan dilakukan secara taktis.

Ilustrasi berikut ini akan cukup rumit, jadi Anda mesti seksama membacanya.

Jika sebuah kapal yang hendak melakukan pengisian di pelabuhan Tanjung Priok, maka maksimal sepekan, sebelum kapal itu berlabuh di perairan Jakarta, pemilik kapal akan menghubungi agennya yang berada di Jakarta. Di Indonesia, selain pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, yang digunakan kapal domestik dan asing untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak, juga masih ada beberapa pelabuhan lainnya, semisal; Ciwandan Banten, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Mas Semarang, Benoa Bali, dan lainnya.

Agen ini, kemudian akan menghubungi pengusaha bunker service (bunker/ tongkang/ tanker untuk layanan pengisian bahan bakar). Disinilah negosiasi awal dilakukan menyangkut harga minyak yang diperdagangkan; High Speed Diesel (HSD), Marine Diesel Fuel (MDF), dan Marine Fuel Oil (MFO). Ketiga jenis bahan bakar minyak inilah yang biasanya digunakan untuk bahan bakar kapal. Yang paling umum digunakan adalah jenis HSD (solar), kemudian MFO, dan paling jarang digunakan adalah jenis MDF.

Jika harga HSD Pertamina menyentuh angka penjualan Rp4.800,- per liter, maka pihak bunker service akan membuka penawaran dengan harga Rp5.000,- per liter, plus 1% biaya service dari harga tersebut. Agen kapal akan mempertimbangkan penawaran itu, dengan mengecek harga ke layanan bunker lainnya, atau mencarinya dari cukong pemilik minyak gelap (minyak yang diperoleh dari jalur ilegal…nanti kita akan membahas ini juga).

Jika agen tersebut mendapatkan harga yang lebih rendah dari penawaran pertama, maka dia akan beralih. Tetapi jika harga yang dia terima dari penawar pertama justru lebih rendah, atau ketika permintaan itu terjadi “tangki Pertamina” sedang kosong, maka dia akan menyetujui penawaran pihak pertama ini.

Nah, jika agen dan pihak bunker service telah sepakat, maka pihak bunker service akan segera menyusun semua dokumen yang diperlukan untuk urusan permintaan minyak (order) ke pihak Pertamina. Yang harus diperhatikan dalam skema awal ini adalah; pemilik bunker service tidak bisa mengorder minyak terlebih dulu, lalu bayar belakangan. Atau pemilik bungker service tidak bisa merapat ke terminal pengisian (bunker fuel loading) milik Pertamina, sebelum semua dokumen diserahkan atau uang pembelian disetorkan ke rekening Pertamina melalui bank yang ditunjuk.

Pada tahap ini, boleh dibilang, prosesnya sangat beresiko terhadap faktor kerugian di pihak bunker service. Sebab, kendati semua dokumen telah diserahkan atau dana telah disetorkan ke rekening Pertamina, minyak yang telah dibayar itu belum bisa diambil pemilik bunker, sampai dokumen persetujuan pengisian ditandatangani oleh Kepala Penjualan Pertamina, sepengetahuan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina. Dan, untuk mempercepat prosesnya, pemiliki bunker service, harus menyetorkan uang sebagai pelicin kepada oknum, dengan besaran bervariasi sesuai permintaan. Biasanya, besarannya mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 4 juta.

Setelah ditandatangani, pemilik bunker service harus membawa dokumen ini ke terminal loading untuk proses pengisian. Kendati dokumen itu sudah berada di tangan pemilik bunker service, tidak menjamin dia akan langsung mendapatkan minyak yang dia pesan. Sebab di terminal pengisian ini, sudah mengantri puluhan tongkang lain yang juga hendak melakukan pengisian.

Maka untuk mempercepat prosesnya, biasanya pemilik bunker harus menyogok penanggungjawab terminal loading untuk didahulukan, dengan besaran pelicin, antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Jika tidak, maka pemilik bunker service harus rela antri berjam-jam, bahkan berhari-hari, tergantung seberapa banyak antrian. Biasanya pemakaian pelicin macam itu untuk pesanan yang sifatnya mendesak. Tetapi, bukan berarti, jika tidak mendesak, pemilik bunker service tidak akan mengeluarkan uang juga. Anda masih tetap akan mengeluarkan dana untuk membayar jasa petugas loading. Sebab petugas ini, tidak akan mengarahkan pipa loading ke mulut kompartemen bunker Anda, jika dia tidak menerima uang pelicin yang besarannya antara Rp 250-300 ribu. Setelah pelicin diberikan, barulah pemilik bunker service bisa mendapatkan minyaknya. Tetapi masalahnya belum selesai.

Setelah minyak sudah berada dalam dalam tongkang—yang rata-rata berkapasitas 400 hingga 1000 kiloliter—pemilik bunker service masih harus mengurus izin labuh di perairan yang ditetapkan untuk keperluan pengisian. Ijin labuh ini diperoleh dari syahbandar pelabuhan setempat. Ijin labuh ini juga, berlaku untuk pengisian BBM kapal yang sandar di dermaga (DKD), tetapi juga berlaku untuk pengisian di luar pelabuhan, atau di luar kolam pelabuhan.

Jika pemilik bunker service tidak mengurus ijin ini—atau ijinnya tidak kunjung keluar—jangan berharap dapat mengantarkan minyak yang telah mereka beli itu ke pemesan. Sebab biasanya, kapal yang memesan BBM tidak dapat bersandar di pelabuhan, atau harus menunggu di luar kolam pelabuhan. Maka kapal pemesan BBM harus membuang sauh jauh—antara 5 sampai 10 mile laut—dari wilayah manuver kapal yang hendak masuk ke area kolam pelabuhan. Pemilik bunker service biasanya bekerjasama dengan oknum syahbandar, agar hanya mengeluarkan ijin labuh, tetapi tidak membolehkan kapal pemesan BBM masuk ke area kolam pelabuhan. Sebab, kapal pemesan BBM akan dikenakan biaya angkut, sebesar Rp.62 per liter (untuk jarak angkutan sampai 5 mile laut dari titik loading barge), dan Rp.69 per liter (untuk jarak angkutan lebih dari 5 mile laut dari titik loading barge). Jika pembelian BBM dilakukan dalam bentuk valas US$, maka akan dikenakan ongkos angkut sebesar US$ 0,7 cent/liter. Ketiga komponen biaya itu belum termasuk PPN 10 persen.

Setelah ijin labuh diperoleh, bukan berarti masalah bagi pemilik bunker service selesai begitu saja. Mereka masih akan menemui masalah lain, yang lazim mereka istilahkan sebagai “koordinasi”. Koordinasi ini, maksudnya, berkoordinasi dengan oknum petugas Polairud Polri, atau oknum TNI-AL, atau oknum Yonbekang TNI-AD yang bermarkas di sekitar Tanjung Priok, untuk keperluan pengawalan pada saat proses pengisian. Sebab ada aturan yang melarang petugas loading tongkang menumpahkan minyak ke laut—walau setetes sekalipun. Pelanggaran itu akan menyebabkan tongkang mereka “diikat” alias ditahan, dan untuk membebaskan tongkang dari sandera, maka mereka harus membayar ransom dengan jumlah Rp.400 juta.

Di antara para oknum petugas ini pun ada persaingan. Siapa yang dikontak lebih dulu untuk keperluan koordinasi, maka mereka-lah yang akan melakukan pengawalan. Makanya, di masing-masing institusi itu, ada istilah “memelihara” pemilik tongkang. Artinya, mereka sudah memiliki langganan pemilik bunker service tetap yang akan mengontak mereka untuk keperluan “koordinasi” ini. Seringkali ketegangan mewarnai proses pengisian BBM, dari tongkang ke kapal pemesan. Ketika kapal oknum Polairud sedang mengawal proses pengisian, kapal perang oknum TNI-AL juga segera merapat pada jarak aman untuk mengawasi. Ini menyebabkan kapal oknum Polairud menyiagakan senjata mereka, dan segera membuat kapal oknum TNI-AL pun bereaksi. Dahulu, bahkan pernah tersiar isu soal kedua kapal itu saling tukar tembakan. Sayang, isu macam itu sangat sulit dikonfirmasi.

Nah, untuk keperluan “koordinasi” itu, pemilik bunker service harus menyiapkan “uang koordinasi” yang besarannya tergantung permintaan oknum kapten/komandan kapal yang sedang bertugas. Sebab, setiap awak akan mendapatkan bagian dari uang koordinasi ini, yang bagian terbesar diberikan ke oknum kapten/komandan yang bertugas. Pengawalan ini dilakukan hingga proses pengisian BBM selesai, dan tongkang dikawal hingga meninggalkan perairan untuk merapat ke dermaga tetapnya.

Dahulu, pernah sekali, Presiden SBY melakukan sidak ke Tanjung Priok, untuk mengecek kebenaran kabar yang tersiar soal aktivitas pungli di pelabuhan. Walaupun ketika itu, presiden sendiri tidak menemukan praktek pungli—sebab informasi keburu bocor dan mereka buru-buru “tiarap”—tak urung, presiden berhasil menangkap basah dua oknum TNI-AD dari Yonbekang, berada di luar wilayah tugasnya. Jika tidak keliru, televisi dengan jelas menyorot kedua prajurit itu, yang ketakutan gemetar di hadapan Presiden SBY.

Uang yang harus dikeluarkan pemilik tongkang/bungker service pun belum berakhir. Setelah para petugas tongkang kembali ke kantor, tidak sampai dua jam, bergantian oknum petugas dari kepolisian pelabuhan, dan oknum dinas perhubungan (KP3), dan oknum petugas TNI mendatangi kantor mereka. Para oknum petugas ini akan meminta uang bagian mereka, dengan alasan mereka sengaja tidak mengusik atau membiarkan operasi bunker service. Padahal tanpa mereka usik pun, pemilik bunker service sudah melakukan semua tahapannya, dan bahkan sudah memberi uang koordinasi. Tetapi, karena kedatangan para oknum ini bersifat “tekanan”, maka sulit bagi pemilik bunker service untuk menolaknya. Nah, pemilik bungker service akan kembali mengeluarkan uang, antara Rp.100 sampai Rp.500 ribu bagi masing-masing oknum aparat itu.

Bayangkan saja, jika sebuah bunker service berhasil mendapatkan order pengisian sebesar 800 kiloliter, atau 800.000 liter HSD yang harganya 5.000/liter, maka bunker akan memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp.160 juta. Jika dikurangi dengan semua pengeluaran selama proses pengisian itu, maka kurang lebih bunker hanya akan mendapatkan Rp.100 juta. Ini pun jika pembayaran atas pemesanan itu dalam bentuk IDR (mata uang Indonesia). Keuntungannya akan berbeda, jika pembayaran BBM-nya dalam bentuk valuta asing (valas)—umumnya menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat.

Itu baru cara pertama. Cara kedua; yakni proses pembelian minyak tidak dilakukan pada Pertamina, tetapi pada pemilik minyak lain (baik swasta, maupun minyak Pertamina yang sudah ditimbun). Akan Anda lihat, bagaimana proses ini akan sangat merugikan negara.

Pada pola kedua ini, sistem penawarannya sangat ekstrem. Mereka menyebut minyak itu dalam istilah “minyak gelap” atau minyak illegal. Minyak illegal ini, di pasaran berharga rendah, sebab para penampungnya pun mendapatkannya dengan harga kelewat miring, atau dari jalur culas.

Jika ada informasi soal minyak illegal, maka pemilik bunker service akan segera melakukan kontak. Pemilik minyak illegal ini biasanya menjual minyaknya di bawah harga minyak Pertamina. Jika harga resmi minyak Pertamina Rp.4.800,-/liter, maka minyak illegal ini akan berharga Rp.2.100,-/liter. Minyak illegal ini sangat laku keras sebab keuntungannya yang sangat besar. Maksud saya…benar-benar besar.

Sebenarnya minyak illegal ini adalah minyak milik Pertamina juga, yang diselewengkan oleh oknum Pertamina sendiri. Para oknum itu—baik yang melakukannya karena inisiatif sendiri, atau karena perintah oknum petinggi Pertamina—yang kerap menjual minyak ini, memperolehnya dari memanipulasi delivery order (DO) tanker dari unit pengolahan Pertamina di Cilacap.

Atau, tanker akan buang sauh sebentar di tengah laut, lalu menyalurkan minyak muatannya ke tongkang yang sudah menunggu, atau ke kapal-kapal—yang sudah ditambahi tangki kompartemen pada lambungnya—atau ke sejumlah kapal-kapal nelayan. Untuk minyak-minyak curian ini, jika bukan dijual langsung ke tongkang milik bunker service, maka akan ditawarkan ke sejumlah pemilik SPBB yang beroperasi di sekitar Jakarta; Empat SPBB di Muara Baru, dua SPBB di Tanjung Priok, dua SPBB di Sunda Kelapa, satu SPBB di Marunda, dan satu SPBB di Pulau Seribu.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) ini adalah stasiun pengisian bahan bakar jenis HSD untuk keperluan sebagian besar kapal-kapal penangkap ikan, atau kapal nelayan. Kesepuluh SPBB ini, rata-rata, mampu menghabiskan kurang lebih 20 kiloliter HSD per bulannya. Ini adalah pasar paling potensial bagi minyak-minyak curian tadi. Sebab, SPBB memiliki tingkat penjualan minyak Pertamina yang sangat tinggi, mengingat sasaran pasarnya. Terlebih jika minyak HSD yang mereka dapatkan berharga murah.

Aksi pencurian ini, diantara pebinsis minyak dikenal dengan istilah “kencing di jalan”. Tindakan ini nyaris tidak mengeluarkan biaya sedikitpun, selain kerugian pihak Pertamina akibat manipulasi DO. Tak ketahuan, sebab minyak yang tiba di terminal pengisian Plumpang dalam manifes tidak berkurang sama sekali. Justru kuantiti pengisian di Cilacap yang dilebihkan sekitar 100 kiloliter. Jadi jika manifes muatan tanker tertera 3.000 kiloliter, maka sebenarnya tanker memuat 3.100 KL.

Bayangkan, jika lalu lintas tanker dalam sebulan mencapai 40 kali, maka mereka bisa menimbun 4.000 KL/bulan. Yang terlibat; oknum petugas loading penanggungjawab kilang Cilacap, oknum petugas loading Cilacap, oknum petugas dan awak tanker, penerima di laut. Perihal ini bukan tidak sepengetahuan aparat. Bahkan sejumlah oknum aparat melindungi praktek pencurian ini, malah seringkali mereka berperan sebagai marketing untuk minyak-minyak illegal tersebut.

Nah, pada tahap ini, minyak yang sudah tertampung itu akan ditawarkan ke bunker service untuk dijual ke kapal-kapal pemesan, atau ke nelayan. Lebih banyak prakteknya, dijual ke bunker service, sebab jumlah permintaannya yang sangat besar. Untuk menghabiskan stok, biasanya bunker service akan membelinya dua kali. Jika bunker service mendapat pesanan pengisian dari kapal pemesan, maka pihak bunker akan menghubungi pemilik minyak illegal.

Lalu, bagaimana mekanisme pembayarannya? Sindikasi ini punya cara sendiri. Jika, minyak Pertamina, bunker service harus membayar melalui bank yang ditunjuk, maka pembayaran untuk minyak gelap ini dilakukan dalam bentuk tunai keras. Pemilik bunker service boleh me-sounding lebih dulu minyak yang akan dibelinya. Hal ini harus dilakukan, sebab dibanyak kasus, bunker service yang tidak melakukan sounding, kerap tertipu; mereka membayar minyak yang tidak ada. Baru kemudian minyak gelap ini di-loading ke tongkang milik bunker service.

Cara pembayaran minyak illegal ini, umumnya dilakukan malam hari, dengan maksud agar tidak terendus petugas resmi Pertamina. Malam hari, kawasan pelabuhan Tanjung Priok biasanya sangat sepi. Tak ada pembayaran dengan menggunakan cek atau giro; untuk menghindari kecurigaan pihak bank, dan untuk menghindari intrik tak sehat dari pemilik bunker service. Di banyak kasus, beberapa pemiliki bunker service, atau bahkan pihak kapal pemesan, membayar dengan cek kosong.

Semisal, jika pemilik bunker membeli minyak illegal dengan harga Rp.2.200,-/liter, dan kemudian dijual ke pemesan untuk pengisian kapal dengan nilai Rp.5.000,-/liter maka bunker service akan mendapat keuntungan Rp.2.800,-/liter. Kalikan saja dengan 1.000 KL, maka keuntungan kotornya akan mencapai Rp.2,8 Milyar. Pihak bunker service akan membayar ke pemilik minyak illegal sebesar Rp.2,2 Milyar. Uang dalam jumlah ini harus dibayarkan dalam bentuk tunai keras langsung ke tangan pemilik minyak. Keuntungan dari pihak bunker, nyaris tidak berkurang sama sekali, melainkan sedikit untuk biaya akomodasi dan transportasi para peluncur. Sedangkan keuntungan dari pihak pemilik minyak illegal akan terbagi 20% ke semua oknum pihak yang terlibat.

Anda jangan mengira, bahwa tindakan ini diluar sepengetahuan Pertamina. Justru beberapa oknum di Pertamina-lah yang menggerakkan aksi ini. Saya menghitung, jika dalam sebulan, tanker Cilacap melakukan tranfer ke Plumpang sebanyak 40 kali, dan Pertamina kehilangan 4.000 KL, maka negara telah dirugikan minimal Rp.8 Milyar. Jika Pertamina melakukan distribusi 180 kali dalam enam bulan, dengan rata-rata 3.000 KL /distribusi, maka negara sudah kehilangan Rp.52,8 Milyar. Silahkan hitung sendiri jika praktek ini dilakukan sama tuanya dengan setengah umur keberadaan Pertamina.

Praktek mafianisme para “titan geladak” ini tidak jauh berbeda dengan distribusi BBM lain; Kerosene, Premium, dan Gas. Baik pengolahan, pengelolaan dan distribusi semua BBM dan BBG memang di bawah kendali BP-Migas, lembaga internal Pertamina. Intinya, praktek culas para titan itu, berlaku untuk semua jenis minyak dan gas—baik subsidi, non subsidi, dan untuk keperluan industri atau non-industri—dari pusat hingga daerah. Sesungguhnya negara ini telah kehilangan ribuan triliun rupiah yang hanya dinikmati para kalangan pejabat, dan bukan rakyat.

Ini berlaku juga pada supply BBM di sektor industri. Untuk sektor yang satu ini, wilayah Provinsi Banten adalah area potensial. Pada tahun 2005 saja, tidak kurang dari 155 industri besar dan kecil beroperasi di wilayah Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Jika diestimasi, kebutuhan BBM untuk (jenis HSD, MDF, MFO, Kerosene, dan Premium) semua industri tersebut, maka memerlukan 122.500 Kiloliter per bulan (setara dengan 122 juta liter). Gunakanlah perhitungan di atas yang mengacu pada polanya, saya yakin Anda pasti akan terkaget-kaget menemukan potensi kerugian negara setiap bulannya.

Tetapi, bukan berarti para pemiliki bunker service juga tidak “kotor”. Karena, para pemilik buner service, adalah ujung tombak usaha supply BBM laut dan darat, maka tingkat leculasan mereka pun terkadang menjadi momok bagi kapal-kapal asing yang singgah mengisi bahan bakar di berbagai pelabuhan (yang melayani pengisian BBM di Indonesia). Terlalu sering, para pemilik bunker service ini berbuat nakal; dengan tak mengisi pesanan pembeli sebagai mestinya. Jika kapal pemesan BBM meminta supply pada bunker service sebesar 800 KL, maka bunker service yang nakal ini kerap hanya mengisi 700 KL saja. Sialnya, untuk mengelabui pemiliki kapal dari perubahan flowmeter pada tangki BBM mereka, pemilik bunker service kadang mengisi kekuarangn 100 KL dengan air laut atau lumpur. Ya…benar-benar lumpur.

Bisa dipastikan kapal yang terkena tindakan ini akan mengalami kerusakan mesin. Caranya; ketika proses loading, bunker service akan melakukan pengisian hingga 700 KL, lalu hose pengisap pada mesin pompa BBM diarahkan ke laut, sehingga air laut dan lumpur terisap masuk ke tangki kapal pemesan, sampai flowmeter menunjuk angka 800 KL.

Cara nakal ini kadang mengakibatkan kapal mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan tertentu. Ini sangat merugikan pemiliki kapal, atau pemilik barang dalam kontainer yang dibawa kapal. Itulah sebabnya, kapal-kapal yang pernah kena “dikerjain” para pemilik bunker service “nakal” tidak mau lagi singgah mengisi bahan bakar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Mereka lebih suka mengisi BBM di pelabuhan Singapura, walau harganya mahal, namun mereka terhindar dari resiko berat akibat kerusakan mesin—termasuk kerusakan kondite kerja mereka sebagai forwarding. Inilah pula, yang menyebabkan permintaan minyak BBM kapal untuk bunker Indonesia sangat kecil di banding bunker lain di seluruh dunia.

Cara apapun akan mereka tempuh untuk bisa melipat gandakan keuntungan. Para titan di bisnis ini…benar-benar kaya raya, kan?

Mafia Proyek: Para Titan Berdasi

Praktek mafianisme model ini juga sudah berlangsung lama. Praktek seperti ini memiliki range yang cukup lebar dalam hal perugian keuangan negara. Praktek mafia proyek ini kerap dilakukan oleh para kontraktor secara langsung—dengan modus negosiasi proyek yang disasar langsung ke Bappenas—dan oleh oknum keluarga kepala daerah (bupati, walikota, dan gubernur).

Pada modus pertama; seorang oknum kontaktor yang hendak mengerjakan sebuah proyek bernilai di atas Rp 500 juta, langsung “terbang” ke Jakarta dan melakukan lobi-lobi ke oknum-oknum tertentu di lingkungan Bappenas (Badan Pusat Pembangunan Nasional).

Di lembaga ini, Bappenas, seluruh dana proyek, baik proyek berkategori dana pusat (APBN) atau dana hibah asing serta nasional, di kelola. Sedangkan, proyek yang diambil dari dana daerah (APBD), menggunakan modus yang mirip sama, namun lebih spesifik dalam proses lobinya, dan dilakukan di daerah bersangkutan.

Para oknum kontraktor tersebut kemudian membangun lobi-lobi intens, dengan membayar sejumlah dana sebagai pelicin kepada sejumlah pihak yang memiliki akses dan tanggungjawab langsung terhadap persetujuan dana, dan yang menentukan daerah mana yang mendapat alokasi proyek tersebut. Seringkali, karena demikian intens-nya lobi yang dilakukan, sekaligus besarnya dana pelicin, sebuah proyek yang berdana miliaran dan sudah dialokasikan di sebuah daerah tertentu, dengan gampang dialihkan ke daerah lain (daerah si kontraktor yang melobi). Dalam prakteknya, para oknum kontraktor macam ini memiliki istilahnya sendiri; yakni “Pemancing Proyek” atau “Menggalah Proyek”.

Lalu mengapa harus kontraktor yang melakukan lobi-lobi macam ini? Sebab, si kontraktor jelas mengharap, agar proyek terbesar dari anggaran APBN yang dilobi-nya itu, jatuh ke perusahaannya. Jika kesepakatan dengan oknum pihak Bappenas sudah diraih, maka si oknum kontraktor tinggal membicarakan teknis pelaksanaan dan pembagian pekerjaan proyek kepada oknum kepala daerah. Pada saat inilah, rekayasa lanjutan untuk proyek-proyek itu, dimulai.

Pada modus kedua; proyek dikuasai, kemudian diatur, oleh oknum keluarga kepala daerah—baik istri, anak, kemanakan atau teman dekat, yang telah ditunjuk oleh si oknum kepala daerah. Orang-orang ini secara berkala memeriksa sejumlah sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN atau APBD. Jika berasal dari dana APBN, maka mereka akan menahan informasi perihal proyek ini sementara waktu. Sedangkan, pada proyek yang dananya berasal dari APBD, peran mereka dalam memutuskan tidak terlalu besar, namun dalam hal pembagian proyek, peran keluarga kepala daerah ini, masih sangat menentukan.

Mengapa demikian? Sebab, proyek-proyek yang dananya bersumber dari APBD, sudah di-plot terlebih dahulu oleh para oknum anggota dewan, untuk diberikan pada kelompok usaha miliknya, atau yang berafiliasi dengannya. Yang kerap memplot proyek APBD, selain oknum anggota legislatif ini, ada pula oknum kepala dinas (SKPD), oknum pejabat eselon di lingkup kantor kepala daerah, oknum ketua partai, oknum pejabat kepolisian setempat, dan oknum pejabat militer setempat.

Informasi proyek-proyek APBN dan APBD yang bernilai di atas Rp 500 juta akan “di-keep” terlebih dulu, dan membiarkan proses lelang terhadap dana-dana proyek bernilai dibawah Rp 500 juta. Maksudnya, untuk mengelabui masyarakat, bahwa pengelolaan proyek-proyek tersebut telah sesuai prosedur standar, yakni; ada pengumuman; ada komponen pelelangan (petugas, pengawas, penyedia); ada pembelian dokumen; ada dokumen kontrak; ada Aanwijziing (penjelasan pelaksanaan proyek); ada penawaran; ada dokumen paska kualifikasi; ada pelelangan; ada penilaian hasil pelelangan; ada pengumuman pemenang; ada hak dan masa sanggah; ada pemenang; ada aktifitas proyek; dan ada fisik proyek yang terlihat.

Tetapi, untuk proyek-proyek besar yang sudah “di-keep” tadi itu, akan berlangsung proses pelelangan fiktif (pemenangnya sudah ditentukan). Pihak panitia lelang sudah menyiapkan semua laporan proses pelelangan—lengkap dengan semua tanda-tangan peserta lelang—yang juga fiktif. Laporan penyelenggaraan lelang fiktif itu nyaris tanpa cela, seolah-olah proses pelelangannya memang dilakukan.

Semua tingkah manipulatif, aksi kongkalingkong, tindakan koruptif macam itu, terjadi untuk semua jenis proyek barang dan jasa. Seringkali terjadi, sebuah proyek yang belum rampung 50% sudah menerima pencairan dana penuh. Bahkan, di beberapa daerah, dana-dana proyek ratusan milyar seperti menguap begitu saja. Dananya sudah habis digunakan oleh oknum kontraktor pemenang proyek, namun fisik proyeknya tidak ada sama sekali, alias fiktif.

Maka, tak perlu heran, jika kondisi proyek barang dan jasa yang dikerjakan para oknum kontraktor—pusat dan daerah—itu mutunya di bawah standar, kuantitasnya tak mencukupi, laporannya tak becus, proyek itu tidak menyentuh langsung masyarakat sasaran.

Banyak faktor lain—selain sifat rakus dan “kaget” para koruptor kelas teri ini—yang mempengaruhi antara lain; adanya dana pelicin yang disebut “dana entertainment” untuk para pejabat yang terkait proyek tersebut, dan besarannya tidak ditentukan; ada biaya pelicin yang disebut “membuang” yang besarannya—benar..benar..tak rasional—maksimal 45% dari anggaran proyek; ada setoran pihak ketiga; ada pajak sebesar 11,5% dari anggaran proyek; dan mark-up (penggelembungan) nilai, atau harga barang dalam pagu proyek.

Untuk satu jenis proyek saja, misalnya proyek pembangunan jalan kabupetan dan jalan provinsi, atau jalan negara, data menyebut, bahwa 44% kerusakan yang timbul pada fisik proyek setelah 1-2 tahun diakibatkan oleh air. Dan, 12% kerusakan diakibatkan karena beban. Angka prosentase ini dipastikan bisa berkurang, jika saja mutu pekerjaan telah sesuai dengan yang disyaratkan, dan tidak “dikikis” melalui aksi-aksi koruptif.

Makin parah, jika kemudian para oknum pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ikut bermain “serong”.  Kerap kali para tim pemeriksa dari kantor BPK, berkolusi dengan para kontraktor dan bendahara proyek yang mereka audit. Para oknum pemeriksa BPK yang menemukan sejumlah pelanggaran, menjadikan temuan mereka itu sebagai alat “bargaining financial”. Mereka kemudian bersikap “siap disogok”, agar temuan-temuan mereka itu tidak diekspos dan diperkarakan.

Para oknum pemeriksa BPK ini menggunakan modus yang cukup jenius; tidak datang dua kali ke daerah yang sama untuk memeriksa penggunaan keuangan daerah dan pengelolaan proyek. Sebab, jika satu pemeriksa datang sampai dua kali, maka pemeriksa ini tidak akan mendapatkan “biaya entertainment” seperti ketika dia datang pertama kalinya. Untuk mengantisipasinya, para petugas pemeriksa BPK itu akan digilir ke daerah lain secara bergantian.

Jika Anda mau menghitung kerugian negara dari praktek yang telah terjadi puluhan tahun itu, saya sendiri yakin jumlahnya sangat besar…maksud saya…benar-benar besar; Triliunan rupiah!!

Mafia Kebijakan & Anggaran: Para Titan Dokumen

Praktek mafia model ini, biasanya kerap terjadi di ranah parlemen. Lembaga yang mengurusi legislasi itu, tidak luput dari aksi mafia yang berkepentingan dengan peraturan yang terkait proyek tertentu. Atau, dari aksi mafia yang berkepentingan dengan persetujuan penetapan anggaran sebuah proyek.

Dua tahun lalu, terungkap beberapa kasus yang didasari oleh aksi-aksi seperti ini; misalnya terungkapnya oknum anggota DPR-RI, Al-Amin Nasution dalam pelolosan anggaran pengembangan kawasan Bagan Siapi-api, atau sejumlah anggota DPR-RI yang terungkap dalam kasus proyek tehnologi komunikasi terpadu Departemen Kehutanan, atau pada proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran di Jabar.

Modus operandi mafia kebijakan di legislatif pusat itu, nyaris sama persis dengan modus yang diterapkan anggota legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Inilah yang menjawab pertanyaan, mengapa mafia kebijakan ini sulit dikikis. Sebab para oknum anggota legislatif yang kerap melakukan praktek ini, terpilih kembali, untuk parlemen ditingkat yang lebih tinggi.

Praktek “pemesanan kebijakan” ini bukan selalu berada di domain legislatif, tetapi kerap pula terjadi di area kementrian. Banyak sekali keputusan menteri yang kemudian terungkap dan menjadi kasus besar. Keputusan-keputusan itu keluar karena “pesanan” seseorang atau lembaga tertentu. Motifasinya, sangat jelas, yakni adanya pembagian keuntungan financial dari praktek proyek yang didukung kebijakan menteri tersebut.

Mafia Perijinan

Mafia jenis ini biasanya juga terjadi di pusat dan daerah. Untuk soal ijin ini, jelas akarnya dari kepala wilayah atau kepala pemerintahan. Tetapi, aksi ini pun tidak lepas dari “kalaborasi hitam” antara kepala daerah dan kepala kementerian. Sebuah kebijakan kepala daerah yang memerlukan ijin kementrian dalam pengelolaannya, akan sangat rentan dari praktek mafia seperti ini.

Kebanyakan kasus seperti ini, terjadi untuk ijin kuasa pertambangan dan pengelolaan hutan lindung. Investor yang hendak menanamkan investasinya di kedua sektor tersebut, akan meminta ijin kuasa kelola, ijin kuasa eksplorasi, dan ijin kuasa eksploitasi.

Ketiga jenis ijin ini, kendati dimintakan pada kepala daerah, tetapi tetap saja bermuara pada kementrian pertambangan dan energi, serta kementrian kehutanan. Ketiga ijin kuasa ini tidak akan diperoleh para investor jika tidak dilegalisasi oleh dua kementrian itu.

Menjadi aksi mafianisme, selain disebabkan sejumlah oknum—baik lokal dan pusat—yang juga terlibat, di sisi lain bahwa ijin-ijin kuasa itu sesungguhnya tidak layak terbit, namun tetap sampai ke tangan investor karena dipaksakan.

Pada sebuah permohonan ijin kuasa pertambangan (kelola, eksplorasi, dan eksploitasi), seorang investor akan mengajukan ijin yang dibekali dengan sejumlah dokumen mengenai analisa dampak lingkungan, analisa pemanfaatan ruang, dan analisa dampak sosial masyarakat. Dari ketiga analisa itu, kadang cukup analisa dampak lingkungan saja yang dilampirkan, maka ijin pun terbit.

Sesuatu yang aneh terjadi, apabila pada konsesi tambang emas—baik yang dikelola major coorporation, atau minor coorporation—pola pertambangan yang diketahui menggunakan berbagai bahan berbahaya logam berat, dokumen analisa dampak lingkungannya masih tetap dikeluarkan. Lagi pula, pemerintah cuma kerap “mengancam-ancam” saja, akan memberikan sanksi pada pada investor, jika mereka melakukan pelanggaran lingkungan dengan menggunakan bahan logam berat berbahaya dalam operasi pertambangannya.

Gaya “gertak sambal” pemda dan lembaga kementrian itu kerap sengaja diperdengarkan agar diketahui oleh masyarakat, dan lembaga-lembaga itu tidak kunjung bertindak. Tidak ada mekanisme yang jelas perihal penutupan sebuah konsesi pertambangan apabila terbukti menggunakan bahan berbahaya dalam operasinya. Negara tidak lagi dirugikan secara finasial dari sisi tindakan koruptif dan kolutif, tetapi juga negara harus mengeluarkan biaya—yang seharusnya menjadi tanggungan investor—apabila terjadi musibah lingkungan dan kemanusiaan; seperti kontaminasi logam berat terhadap manusia, pergeseran moral dan sosial, bencana akibat perubahan kontur bumi yang dipaksakan akibat aktifitas pertambangan, dan kekeringan akibat terbukanya areal-areal resapan air dalam hutan.

Negara harus segera menyusun strategi untuk menuntaskan masalah mafia perijinan seperti ini. Negara tidak saja kemudian mengalami kerugian dari aksi sepihak dari para pelaku, tetapi juga mengalami kerugian untuk merehabilitasi dan merestrukturisasi kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.

Mafia PNS

Praktek mafianisme macam ini, juga sama tuanya dengan proses rekruitmen pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Jika melihat proses, dan malapraktek yang terjadi berkenaan dengan penyelenggarannya, sangat jelas, bahwa pola rekruitmen PNS yang bersalut tindakan korupstif dan kolutif ini, tidak memenuhi azas keadilan buat semua rakyat Indonesia.

Komponen mafia dalam sistem rekruitment PNS ini terdiri dari; calon PNS, panitia penerima PNS, panitia penilai, kepala daerah, kepala SKPD. Dan mereka ini dikenali sebagai makelar kepegawaian.

Modusnya; ketika proses penerimaan PNS diumumkan, maka calon PNS dan makelar sudah mulai bergerilya mencari “beking” untuk menjamin kelolosannya dari proses seleksi. Malapraktek rekruitmen PNS sudah mulai terlihat sejak pengambilan berkas ujian seleksi dan pelaksanaan seleksi, yang kerap dipenuhi intrik, macam pembocoran soal seleksi, pembatasan berkas dokumen, dan manipulasi informasi pelaksanaan seleksi.

Panitia pelaksana penerimaan PNS seringkali membatasi berkas dokumen yang berupa formulir itu. Formulir isian ini hanya diberikan pada orang-orang tertentu, setelah terlebih dahulu, panitia pelaksana telah memanipulasi informasi penerimaan yang seharusnya diumumkan di media lokal dan nasional. Informasi ini baru dirilis, sepekan atau bahkan sehari sebelum proses pengembalian formulir dilakukan, sehingga banyak sekali calon pelamar “yang tidak diinginkan” gagal mendaftar karena keterlambatan infomasi ‘yang disengaja” itu.

Cara di atas yang paling kerap terjadi, walau keuntungan yang diperoleh para makelar-makelar itu tidak banyak. Para makelar ini baru akan memperoleh keuntungan besar, jika pemerintah pusat membuka proses penerimaan PNS secara nasional. Sebab, jumlah pendaftar yang begitu banyak, membuka peluang terjadinya “tawar-menawar” untuk formasi kepegawaian yang dibutuhkan.

Para calon PNS dan makelar akan saling bertemu untuk membicarakan besaran uang sogokan sebagai jaminan kelulusan. Di beberapa daerah tingkat dua (kabupaten/kota) besaran dana pelicin ini berkisar antara Rp 45 juta – Rp 50 juta. Kendati kini, caranya, makin halus; calon PNS tidak menyetorkan dananya terlebih dahulu sampai dia diberi jaminan kelulusan. Dana pelicin itu baru diberikan, setelah pengumuman kelulusan PNS dilansir media yang ditunjuk.

Dana-dana ini, sebagian, akan mengalir ke sejumlah oknum kepala SKPD—dimana nantinya sang PNS ditempatkan—dan panitia penilai ujian PNS, dan sebagian lagi mengalir ke kantong kepala daerah. Disinilah muaranya. Sebab hanya bupati yang akan membuat pengesahan terhadap hasil kelulusan yang diumumkan di media. Tanpa legalisasi panitia penilai hasil ujian PNS dan kepala daerah sebagai puncaknya, mustahil seseorang CPNS akan diterima menjadi PNS.

Ketidakadilan yang timbul dari proses macam ini disebabkan karena maraknya rekayasa status  pendidikan para calon PNS yang akhirnya diterima itu. Rekayasa ini sangat merugikan peserta yang memiliki status dan kapabilitas untuk menempati formasi kepegawaian yang ditawarkan dalam seleksi.

Jadi tak perlu heran pula, jika mutu pelayan masyarakat yang dimiliki pemerintah itu, tidak memenuhi harapan. Banyak diantara mereka yang tidak mengerti tugas dan tanggungjawabnya, bahkan tidak becus menerjemahkan perintah atasan. Banyak pula diantara mereka yang memanfaatkan posisinya untuk tujuan-tujuan tertentu, menolak melayani masyarakat, menolak melaksanan tugas pokoknya, dan melalukan praktek kolutif dan koruptif kecil-kecilan. Ketidakcakapan dan minimnya SDM yang mereka miliki, terlalu mudah dimaklumi, hanya karena mereka telah mengeluarkan sejumlah besar dana ketika melamar dahulu. Betapa negara sangat dirugikan membayar gaji pegawai-pegawai macam ini.

***

Sebenarnya, masih ada jenis mafia besar yang beroperasi di Indonesia ini; macam mafia kayu. Namun, tak perlu saya panjang lebar soal ini, cukup Anda baca media saja. Media sudah sering mengungkap mafia jenis ini, dan bagaimana pemerintah berusaha “berperang” dengan mereka. Mafianisme jenis ini menjadi sangat besar, sebab di topang sistem mafia lainnya, macam mafia perijinan, mafia kebijakan, mafia dokumen, mafia pajak, dan mafia lainnya. Perputaran uang yang sangat besar, luasnya jaringan yang terlibat, dan lusinan petinggi yang melindungi, membuatnya sulit untuk ditembus. Tetapi, bukan tidak bisa “dilibas”. Bisa sama sekali. Anda hanya perlu good will-nya saja…

Kepungan ini belum sempurna, jika tidak menyebut beberapa mafia—walau kecil—lainnya, macam; mafia jabatan, mafia ijazah, mafia asuransi, mafia jaminan sosial, mafia kesehatan, dan lainnya.

Para titan yang bergerak di tubuh sindikasi-sindikasi mafia itu saling mengawasi, saling menjaga jarak, saling menelikung jika ada kesempatan, saling seruduk, membangun pertentangan dan perselisihan di antara mereka sendiri. Anehnya, kendati demikian, eksistensi mereka terjaga. Memang, sulit mengukur dalamnya kenyamanan karena…uang.

Banyaknya kepentingan di setiap sulur di mana paraktek mafia itu terjadi, sekaligus membangun pemahaman skeptisme umumnya orang Indonesia, bahwa mafia memang benar telah mengepung Indonesia.

Praktek-praktek mafianisme ini segera saja membentuk jutaan titans kecil yang akan segera menggantikan para titans besar. Para titan ini membangun sekat-sekat permanen untuk melindungi berbagai kepentingan mereka dari agresi “reformasi hukum”.

Saya akan paham jika ada yang aparat dan pejabat pemerintah yang bersih, menjadi gerah dengan aksi para oknum aparat dan oknum pejabat pemerintah lainnya ini. Mampukah para “titan putih” memberantas aksi para “titan hitam”? Komisi apa lagi yang akan dibentuk setelah komisi pemberantasan mafia pajak?

Jujur sajalah, kalau muara dari semua itu, adalah kepentingan politis, iya kan? []

Link Sumber :

http://ilhamqmoehiddin.wordpress.com/2010/04/07/clash-of-the-titans/


%d blogger menyukai ini: