Category Archives: Ekonomi

Opini: Lolongan Pajak di Siang Bolong

Oleh Iwan Piliang (Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com, Pemred Dmagz, tedas peradaban, free magazine)

Ranah perpajakan di negeri ini mengalirkan laku histeria bak orang kaya mabuk menampar-nampar muka sendiri. Isi koceknya tambun. Dari baju hingga celana bahkan seluruh tubuhnya penuh uang, tetapi berserak, berhamburan digerogoti pencoleng. Sosok tenggen itu tak sadar- sadar. Dalam keadaan mabuk ia “membakar” uang, menguapkan peraturan melalui asap mengepul.

***

SULIT mencari lema pas satu dua kata menyampaikan premis soal pajak di negeri ini. Saya hanya bisa menggambarkan melalui kalimat pemikat, sebagaimana dapat Anda baca di atas.

Sebelum kasus penggelapan pajak dan mafia kongkolingkong pajak di sosok Gayus membuncah, saya lebih awal telah menulis rangkaian Sketsa, hasil reportase di Pengadilan Pajak; di mana pada 2009 saja penggelapan pajak melalui laku transfer pricing (kewajaran), terindikasi mencapai Rp 1.300 triliun. Ini setahun tok. Laku transfer pricing berjalan tiap tahun, tak terkecuali tahun ini yang baru memasuki bulan kedua.

Angka tambun itu, tak pernah mendapat perhatian serius Direkltorat Jenderal pajak. Bentuk  cueknya, dari 38.000 orang karyawannya, hanya 5 orang saja yang mngurus menggunggung-gunung uang hilang tiap tahun itu. Secara organisasi hanya dalam bentuk sastu seksi yang mengurus transfer pricing.

Belum lagi ranah Pengadilan Pajak, dikuasai oleh hakim pajak yang sebanyak 48 orang dominan, mencapai 95%, mereka juga pernah bekerja di Dirjen Pajak. Sosok mereka terindikasi  bermasalah menegakkkan keadilan pajak. Sisa 5% pun —kendati ditolak mentah-mentah oleh pihak Pengadilan Pajak— terindikasi pula membawa-bawa nama sebagai wakil Kadin Indonesia, yang keberpihakannya Anda pastilah paham.

Pembaca rutin Sketsa saya, tentu masih ingat, bagaimana di awal Sketsa saya menulis, pintu Pengadilan Pajak saja tertutup rapat. Lalu pembatasan wartawan masuk dilakukan sejak di lantai bawah di Depkeu itu. Kendati secara UU Pengadilan Pajak, tegas menyatakan bahwa mereka kudu terbuka kepada publik, termasuk perusahaan yang berani menggugat soal pajaknya, berarti mau membuka diri ke publik. Akan tetapi logika dan UU itu tinggal di kalimat.

Kemudian sontak berita media mainstream fokus ke Gayus. Media, terutama televisi perlu sosok digadang-gadang untuk menambah rating. Nama Gayus dijual berhari, berbulan-bulan. Gayus paham bahwa ia menjadi tontonan utama pun tak kalah pintar melempar lembing. Ia ngelunjak setelah menjadi perhatian utama, dan puncaknya meminta menjadi tenaga ahli Kapolri segala.

Saya di Facebook, di Twitter, selalu mengingatkan bahwa Gayus itu bak kotoran manusia, yang dihidangkan di piring, pyrex, di tarok ke meja makan kristal, lalu sang kotoran di tarok di lemari kaca, disimpan, dihidangkankan kembali dengan terlebih dahulu dipanaskan di microwave staintless steel. Sangat terhormat. Tampak seakan-akan bermartabat. Padahal sesungguhnya ia adalah kotoran yang amat menjijikkan.

Tetapi itulah kenyataan. Kita seakan “dipaksa” menikmati hidangan itu oleh televisi, media online dan media mainstream lain.

Di lain sisi, entah untuk kesekian ribu kali, saya mengatakan penggelapan pajak di negeri ini tidak pernah akan beres, tidak akan pernah menyelamatkan uang rakyat, tidak akan pernah memberi rasa keadilan bagi publik, selagi masih ada kalimat: Penggelapan pajak boleh diselesaikan dengan cara di luar pengadilan dengan membayar denda maksimum 400% dari pajak yang digelapkan: diterakan  dalam ketentuan Undang-Undang (UU) penggelapan pajak di negeri ini.

Anda baca kalimat itu lamat-lamat. Anda akan paham betapa bogem mentah seakan bertubi datang ke muka sendiri. UU sejenis, setelah saya verifikasi tak ada duanya di dunia ini.

Bandingkan angka devisa yang dapat dari TKI, TKW, juga pada 2009, hanya mencapai Rp 59 triliun. Citra bangsa di luar, terlalu pahit untuk saya tuliskan. Namun demikian tetap saya tuliskan karena memang saya temui di  Emirat Arab apada 2010, sebuah citra: babu yang gampang digauli. Itulah kita. Di cukai rokok, di tahun sama, uang masuk juga di kisaran Rp 59 triliun. Jumlah dua angka ini, bandingkan dengan Rp 1.300 triliun yang tak diurus?

Pekan ini kita heboh lagi dengan pajak film impor.Silang pendapat terjadi. Sosok Noorca Massardi yang mewakili pihak importir film asing menyampaikan sikap produsen. Mereka merasa aneh terhadap kebijakan baru perpajakan bangsa kita.

Mira Lesmana, produser film lokal pun mengaku film Indonesia pun dipajaki dengan cara tak fair. Dan saya sangat yakin dari pajak film impor setahun tak sampai Rp 59 triliun kita dapati. Itu artinya tak sampai 10% dari Rp 1.300 triliun yang menguap pada 2009 saja.

Film padahal produk kebudayaan. Film menjadi salah satu oase menambah wawasan.

Di lain sisi, bangsa-bangsa yang beradab, selalu menempatkan pajak sebagai “pinjaman” negara terhadap rakyat, dengan tanpa bunga. Uang pajak itu dikembalikan kepada publik banyak, ke dalam bentuk layanan publik maksi. Bahkan ada negara yang mengembalikan dana cash di setiap akhir tahun.

Maka, di urusan pajak di negeri ini, saya kehabisan kata, tak mampu lagi mencari diksi, untuk mendeskripsikannya lagi.

Saya ini serasa bagaikan seekor anjing yang terus melolong sendiri, di tengah hiruk pikuk berita media yang bermain di ranah kulit dan rating; saya melolong bak anjing yang mungkin saja dilindas di tengah jalan, digiling-giling roda-roda gila. Jalanan, lalu lenyap menguap, bagaikan orang mabuk yang membakar-bakar uang bak di pemikat tulisan ini.

Tinggallah asap yang terus menguap-menguap mengalirkan bau terus-menerus mengalir ke setiap rumah tangga kita. ***

(ditulis pada 21 Februari 2011) 

Iklan

Sketsa: Bila Sekilo Cabai = Seperempat Gram Emas

Oleh Iwan Piliang (Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com)

Di saat cuaca belakangan sulit ditebak, hujan mendadak tumpah, di tengah terik, ada daerah ketiban butiran es. Tanaman pangan mulai merasakan pahit-getir kehidupan. Dalam keadaan demikian, cabai, salah satu terkena musibah sulit berbuah. Di tengah permintaan tinggi, hukum pasar berlaku. Di saat harga cabai Rp 90 ribu/kg, saya tak sengaja saat transit di Balikpapan, Kaltim, 4 Januari 2011, bertemu seorang  staf Agrobank. Sosok staf bank ini mengaku kasihan kepada nasabah yang datang mengajukan kredit untuk tanaman pangan. Banyak hal potensi ekonomi negeri ini seakan berlalu tidak bankable! Tidak pernah bankable awal muasal musibah tanaman pangan.

***

PESAWAT yang saya tumpangi dari Tarakan, Kaltim, siang 4 Januari 2011, baru saja mendarat di Balikpapan. Tidak ada petunjuk bagi penumpang trasit dan hendak turun di bandara. Hampir semua penumpang satu pesawat dengan saya menuju arah pintu masuk transit. Akibatnya bisa diduga, mereka yang akan pulang ke Balikpapan kebingungan lalu memutar ke luar kembali menuju bangunan kanan ke pintu kedatangan. Dibiarkan linglung, seakan sendiri, agaknya macam itu pulalah nasib petani tanaman pangan di negeri ini.

Setelah mengantri tanda trasit, sebuah kedai kopi di bagian pinggir dinding terminal saya datangi. Secangkir teh manis hangat relatif murah, Rp 7.000 saya bayar tunai. Semua meja terisi. Ada seorang setengah baya duduk sendiri. Saya meminta ijin duduk di kursi kosong di depannya. Sosok pria itu sebut saja Benyamin, mempersilakan ramah. Ia hendak ke Jakarta bersama pesawat yang saya tumpangi. Waktu terbang masih sejam lagi.

Di lengan baju Benyamin saya lihat ada logo Agrobank.

Wah, Anda dari Agrobank?

“Iya Mas?”

Bank Anda pernah berjasa kepada saya.

“Berjasa gimana Mas?”

Ketika saya membuka usaha jasa Merketing Communications, pada 1989, Agrobank adalah salah satu klien besar saya. Saya menangani grand lanching-nya.

“Wah begitu ya?”

Iya saya masih ingat bagaimana ketika memaparkan ide iklan ke direksi. Saya mengalahkan kreatif biro iklan besar hanya dengan tagline: Memahami Potensi Negeri Sendiri. Di era sawit dengan CPO-nya belum seberkibar seperti hari ini, saya mengapit kalimat tagline tadi dengan grafis daun sawit menjuntai di kiri dan kanan atas.

Sayangnya bank yang seharusnya bisa memahami potensi bangsa itu, tidak memiliki kekhususan. Ia harus bertanding dengan bank umum lainnya. Perbankan tanpa terkecuali, misalnya harus manut ketentuan BI; dalam ketersediaan modal, batas pemberian kredit (Legal Landing Limit), dan seterusnya. BI juga harus mengacu kepada bank sentral dunia.

Langgam sistem perbankan demikian; “prestasi” nyata bangsa kita kini: dari 9,2 juta hektar lahan sawit saat ini, 50%-nya sudah milik asing. Saya katakan kepada Benyamin saya pernah berjumpa dengan mantan Menteri Keuangan Malaysia di London, Inggris. Ia bisa beli-beli  pesawat jet, di antaranya Gulftream-5, uang dari hasil buah sawit yang ditanam di Indonesia.

Analogi terjualnya lahan sawit ke asing, kepada Benyamin saya ibaratkan, bak sebuah pulau yang tanahnya subur, bisa ditanam sawit, masyarakatnya hidup belum mengenal uang. Lalu datanglah seseorang yang membawa mesin cetak dan kertas. Ia mencetak alat tukar yang disebut uang. Ia perkenalkan alat tukar, uang, maka akhirnya kekayaan alam berpindah ke sang pendatang bermodal mesin cetak dan kertas tadi.

Analogi tadi diamini Benyamin.

“Iya Mas, kami juga kadang sedih tidak bisa berbuat kepada nasabah. Tak ada ketentuan khusus bagi pembiayaan sektor pertanian. Terlebih tanaman pangan,” ujarnya.

Saya katakan, Anda sangat jujur. Biasanya jarang orang yang bekerja di perbankan mengakui hal ini.

“Mas juga harus tahu, apalagi kini perbankan swasta sudah banyak yang dimiliki asing. Sulit mengaharapkan bank kembali sebagai agent of development,” ujarnya.

Saya katakan, karena kebutuhan tanaman pangan itu memiliki pasar, seharusnya ada skema khsus untuk itu.

“Kini tak dimungkinkan lagi, Mas!”

Jadi, makin panjang deretan “kemelaratan” karena alasan ketidak-bankable-an usaha. Apalagi bank yang dimiliki asing kini semua orientasi kreditnya, umumnya, ke sektor consumer bukan kepada suatu produksi?

“Benar sekali,” kata Benyamin.

Era di 1980-an di mana ada keberpihakan kepada pengusaha baru, banyak nama-nama pengusaha muda tumbuh. Sosok Aburizal Bakrie, anggota HIPMI, Kadin Indonesia, sempat mengenyam kemudahan loan. Era itu bank yang datang menawarkan kredit, bunga bahkan bisa ditawar. Sebagian mereka yang mendapatkan kemudahan itu, memang ada bermasalah.  Tetapi sebagian lagi tumbuh menjadi pengusaha besar. Dan seharusnya dalam skala berbangsa dan bernegara, harus dilihat persentase yang berhasil.

“Anda benar sekali Mas, era itu kini tinggal mimpi.”

Saya bercerita lagi kepada Benyamin bagaimana ayah saya yang sudah tua, kini 81 tahun. Ia masih bersemangat mencoba memotivasi petani kedelai di Sukabumi,Jawa Barat, menanam bibit kedelai asal Kanada. Menurut penduduk lokal Sukabumi, tidak akan tumbuh. Tetapi karena keyakinan ayah, dengan memberi tambahan kapur, setelah menguji PH tanah, kedelai itu tumbuh, kualitasnya prima.

Entah mengapa kita masih mengimpor jutaan ton kedelai tiap tahun?

Benyamin di hadapan saya menyeruput habis kopinya. Ia kemudian banyak nyengir.

HARI-HARI ini  bangsa ini disesakkan dada dengan naiknya harga cabai tak berkira. Kini satu kilogram sudah setara seperempat gram emas. Itu artinya jika saya membuat rendang  daging 3 kg, maka sudah menghabiskan setengah gram emas.

Jika melihat ke diri saya yang beristerikan orang berdarah Solo, lalu acap sakit perut bila kebanyakan makan sambal, cabai bagi saya bukan lagi kebutuhan utama. Saya bahkan di warung bakso, dari pada memilih sambal botol —dominan agar pedas diberi gilingan bubuk merica— cenderung memilih saos tomat. Sehingga saya tak akan terpengaruh urusan cabai biar harga sekilonya sama dengan segram emas?!

pohon cabai (foto: buahku.wordpress.com)

Namun bagi kita berbangsa dan bernegara, terasa betul pandirnya. Seakan dari tahun ke tahun tak pernah bisa berbuat menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan pangan dengan semangat  “damai” selamat dan sentausa.

Damai yang saya maksudkan, jika skema pembiayaan ada, jika tenologi paska panen didukung, cabai kering dengan pengeringan tepat, dapat diolah, kendati sudah dibotolkan lebih setahun pun, sang cabai tetap enak dan tetap pedas. Namun itu semua tak pernah menjadi industri, tiada dukungan pembiayaan.

Petani seumur-umur bertahan dalam siklus kehidupan alami, bahkan sebagian tak beranjak dari cekikan rentenir. Di era perbankan modern hari ini, sebuah bank swasta yang dimiliki asing kini, mengembangkan pelayanan mikro hingga ke lapak pasar tradisonal, memberikan bunga kredit tak ubahnya laksana rentenir, tapi berdasi. Dan perihal layanan mikro itu,  menjadi salah satu prestasi di dalam laporan keuangannya.

Begitulah obrolan singkat yang menjadi bahan sketsa kali ini.

Panggilan bahwa pesawat kami boarding membuat Benyamin bergegas membayar kopinya ke kasir. Setelah mengemaskan barang bawan, saya mengikutinya melangkah. Saya tak memperhatikan kalimatnya bertutur.

Ketika memasukkan ransel ke X-ray, saya tanya kepada Benyamin, apakah Anda membayarkan lagi teh saya?

“Iya Mas. Sudah saya bayarkan.”

Saya bilang; terima kasih banyak lho. Tetapi sekadar Anda tahu, saya sudah membayar di awal meminta teh tadi. Saya tunjukkan uang kembaliannya.

Panggilan boarding sudah berulang. Apalah artinya membayar dobel secangkir teh Rp 7.000. Tetapi di balik kasus teh dua kali bayar itu, begitulah ranah kehidupan kita memberi nilai kepada sisi kejujuran, kisi integritas, ranah ingtangible asset, urusan riil tapi kadang tak bernilai bank!

Jadi mau apalagi? Kalau hari ke depan cabai akan sama sekilonya dengan segram emas, saya bukan dalam kapasitas berkemampuan menggelontorkan pembiayaan ke tanaman pangan.

Paling, maaf ya, dengan gaya sok tahu, saya hanya bisa menyarankan kepada Anda:  contohlah saya. Biar Padang, tapi sudah kelas jauh petang, bersubsidi pula lidahnya: tiada cabai, lidah saya tetap bergoyang: Rendang minus cabai pun oke punya. Coba deh!

(ditulis pada 06 Januari 2011)


Opini & Sketsa: Pemerintah Lupankanlah Kadin

Oleh Iwan Piliang

 

Kadin Indonesia baru saja usai pesta mengganti Ketua Umum, terpilih Suryo Bambang Sulisto (SBS). Ia Komisaris Utama PT Bumi Resources (BR), perusahaan terindikasi penggelap pajak, bermasalah  di kasus Gayus. BR saya verifikasi juga terindikasi melakukan pratek transfer pricing. Dalam Sketsa saya di blog-presstalk.com, terindikasi Rp 1.300 triliun  kerugian negara dari tranfer pricing pada 2009—hampir semua perusahaan ekspor batubara RI terindikasi melakukan. Kini cacad moral berbisnis bukan ancaman bagi Anda berkiprah di negeri ini: dengan fulus semua mulus. Masih perlukah Kadin Indonesia?

Usul: dirikan Pengusaha Baru Usaha Maju Indonesia (PEBUMI). Kadin “uzur” bagi bangsa.

 

DALAM persiapan awalnya maju menjadi calon Ketua Umum Kadin Indonesia, pada suatu kesempatan di ruang pertemuan Epicentrum, Kuningan, berkumpul lebih dari 20 Kadinda, dan tim pendukung SBS. Pagi itu, akan ada wejangan dari Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, mantan Menko Kesra, pemilik kelompok usaha Bakrie.

Sebelum pertemuan hari itu, ada 17 Kadinda (Kadin Daerah) di 17 propinsi, yang ketuanya berafiliasi ke Partai Golkar sudah menyatakan dukungan kepada SBS. Jika satu Kadinda memiliki tiga suara, maka dari asset “Golkar” saja, SBS sudah bisa dipastikan memiliki kekuatan dukungan.

”Kita harus memperkuat dunia usaha, kita harus memperkuat Kadin, karenanya saya berharap kawan-kawan mendukung Gembong,” ujar Aburizal dalam pertemuan itu. Gembong adalah sapaan akrab SBS.

Masih di acara Coffe Morning itu, salah seorang hadirin nyeletuk, ”Kini kita dukung Gembong, 2014 kita dukung Bang Ical, presiden!” Ical adalah sapaan akrab Aburizal. Dan Anda pembaca opini saya ini, silakan menterjemahkan sendiri posisi Aburizal kini, kiprah dan persiapannya ke depan, khususnya dalam mendikte Kadin Indonesia.

Dari paparan tadi, saya dengan gamblang ingin mengatakan bahwa Kadin Indonesia itu kini adalah kereta politik. Dan partai politik sudah memanfaaatkan, paling tidak menancapkan kuku tajamnya di sana: Golkar. Dengan terpilihnya SBS Minggu dini hari, kereta Kadin Indonesia, pasti kian menguning, dan memberikan ”kenyamanan” bagi Ical ke depan.

Jadi, Kadin dalam penilaian saya kini, bukan lagi berguna bagi pengembangan dunia usaha Indonesia! Tetapi sebuah kereta ”kuning” pembawa gerbong calon presiden Golkar.

Mengapa demikian lugas saya katakan demikian?

Saya bukan orang luar Kadin. Setelah berkiprah di HIPMI, saya pun merasakan aktif di dalam kepengurusan Kadin Indonesia. Saya pernah menjadi Ketua Pokja Pengembangan Konten dan Aplikasi di bawah Divisi Telko. Jabatan itu saya tinggalkan begitu saja, karena  orientasi Kadin tidak menumbuhkan usaha kecil, usaha baru, kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar.

Untuk usaha-usaha yang sifatnya inovasi Kadin sudah tak ada sama sekali. Kadin yang saya amati hanya tempat berhimpun pengusaha, terutama besar, lalu membangun kekuatan melindungi usaha, menekan pemerintah dengan kemudahan fasilitas, meringankan pajak dan mengupayakan keringanan lain, termasuk merebut peluang bisnis dengan lobby ”menekan” proyek-proyek pemerintah, termasuk bagi perusahaan sangat besar untuk menerapkan pola out sourcing di rekrutmen tenaga kerja.

Lebih parah lagi ketika saya melakukan verifikasi soal indikasi tambun dana negara lenyap dari praktek transfer pricing penggelapan pajak. Saya hadir beberapa kali di Pengadilan Pajak, sejak pintu ruang pengadilannya masih tertutup hingga terbuka dan terkuaknya kasus Gayus, saya indikasikan ada 5% dari hakim Pengadilan Pajak, dari 48 orang, membawa nama Kadin untuk kedudukannya—95% hakim merupakan dari Direktorat Pajak, Depkeu. Sehingga bukan suatu isapan jempol bahwa oknum Kadin ”bermain” di urusan pajak.

Di bidang sosial kemasyarakatan, dari lima calon ketua umum Kadin, faktual tak satu pun bicara, misalnya, ihwal kepahitan rakyat menghadapi lebih dari 200 kasus tabung gas meleduk. Malahan indikasi tajam saya temui, di saat kepahitan rakyat berduka soal gas elpiji 3 kg, lalu ada pengusaha bersama Pertamina mengeluarkan gas elpiji premium dengan tabung oranye di harga lebih tinggi untuk tabung 9 kg dan 14 kg. Produk itu dilansir tanpa memedulikan faktor psikologi massa: tepatnya diluncurkan dengan kehilangan roso.

Akan panjang sekali kata dapat saya tuliskan akan kiprah dan ”kehebatan” Kadin Indonesia yang digiring oknumnya. Maka saya hanya bertanya, khususnya kepada Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, akan kalimatnya di penutupan Munas Kadin Indonesia, Minggu dinihari, 26 September 2010. Hatta mengatakan pemerintah membutuhkan duet Kadin Indonesia untuk menumbuhkan dunia usaha di Indonesia?!

Jika mengacu ke UU Pengusaha, keberadaan Kadin Indonesia memang begitu saktinya. Hanya dialah satu-satunya oraganisasi yang mewadahi dunia usaha diakui di Indonesia. Saya tak habis pikir, mengapa cara-cara rejim Orba itu, masih bersisa dan melekat kuat di ranah organisasi kepengusahaan?

Bandingkan dengan di Jepang misalnya, setiap kota mendirikan Chamber of Commerce, kamar dagang dan industrinya sendiri-sendiri, tanpa tersentral tanpa terpusat. Tanpu pula ada undang-undang yang mengharuskan satu wadah.

Tidak berlebihan saya katakan bila Anda ingin merasakan langgam dan irama Orba kini, ya nikmatilah Kadin Indonesia. Dan aura Orba itu kini ingin pula diduetkan oleh Hatta ke pemerintah?

Jika logika Hatta Rajasa mengembangkan UKM, Kadin sudah tak bisa diandalkan. Apalagi untuk usaha yang berbasis inovasi berbekal pengetahuan dan teknomologi, saya dengan tegas mengatakan tak ada satu pun karya inovasi anak Indonesia yang diperjuangkan Kadin Indonesia.

Kepedulian Kadin Indonesia  akan credential asset bangsa yang berserak, juga bablas tak diurus Kadin.

Jadi untuk apa Kadin Indonesia?

 

PADA kesempatan lain di suatu malam, saya berkesempatan hadir di saat Sandiaga Uno mengumpulkan beberapa pengurus Kadin Indonesia, di kegiatan penggalangannya ketika mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Kadin, di sebuah klub eksekutif di Niaga Tower, Jakarta.

Pada pertemuan itu saya lihat hadir Abdul Latif, senior HIPMI. Latif dengan tegas malam itu mendukung Sandi. Maka terbayang oleh saya adalah indikasi “perlawanan” Latif terhadap Aburizal. Ical terindikasi “mencaplok” Lativi. Kelompok usaha Ical mengambil alih Lativi—kini TV One—melalui sebuah bank BUMN, di mana Abdul Latif tinggal menandatangani saja kesediaan, karena ia “terjebak” kemelut hutang kelompok usahanya di bank BUMN itu.

Dugaan “dendam” Abdul Latif itu saya pendam dalam hati malam itu. Saya simak perjalanan konsistensi Abdul Latif mendukung Sandi.

Pada malam itu pula, tebal sekali rasa keyakinan akan kehipmian tim pendukung Sandi. Mereka seakan lupa bahwa pemilik suara itu bukan HIPMI semata. HIPMI sebagai asosiasi anggota Kadin, hanya punya satu suara.

Suara terbesar berasal dari 33 propinsi Kadinda, masing-masing satu Kadinda 3 suara plus 30 asosiasi: 99 + 30. Saya sampaikan kekurang-yakinan saya ke tim pendukung Sandi, jika pola pendekatannya hanya asosiasi. Namun sebagai orang luar tim, tentulah kalimat saya tak didengar. Padahal jika acuannya usia, saya yang selalu mensosialisasikan kalimat yang uzur kufur mundur di media sosial; senang bila yang muda-muda lebih tampil, macam Sandi!

Tim Sandi saya simak berjibaku membangun opini di luar. Bukan fokus ke pemilik suara, pemilih. Bahkan timnya menjelang Munas Kadin, memasang berarak spanduk tegak di sepanjang ruas bandara hingga ke jalan Gatot Subroto, Jakarta, dengan semboyan Setara.

Saya jadi teringat gegap gempita dan profesionalnya tim Andi Malarangeng mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Langgam mirip-mirip sama dilakukan pula oleh Sandiaga Uno. Belajar dari laku kalah Andi Malarangeng, maka tidak mengejutkan Sandi kalah.

Kepada tim Sandi, pernah saya sampaikan untuk fokus ke pemilik suara, memainkan media sosial; blog, facebook, twitter, youtube. Tapi tentulah dianggap sebuah teori, walaupun jika di-trace sedikit banyak ada portofolio awak di bidang ini.

Begitulah Pembaca. Sosok muda tak tampil di Kadin, tetapi alat politik kian menajam di wadah dunia uasaha itu. Maka saya menyarankan kepada pemerintah, kini bukan saatnya lagi Anda berduet dengan Kadin Indonesia. Kini saatnya pemerintah fokus menumbuhkan banyak wirausaha baru tanpa perlu Kadin.

Kadin Indonesia bukan lagi mitra pemerintah yang pas, kecuali pemerintah kini masih berlanggam Orba, lupa akan kata reformasi. Memotivasi pendirian wadah baru, mengisi dengan orang-orang baru, anak-nak muda kreatif  baru—apalagi Kadin Indonesia juga gagal memajukan Industri Kreatif—sebagai langkah jitu.

Jika pemerintah perlu usulan nama wadah, ini dia: Pengusaha Baru Usaha Maju Indonesia (PEBUMI). Mengapa ini namanya? Untuk  menjelaskan identitas sebagai pengusaha bercorak baru, bukan Orba. Usaha Maju Indonesia, untuk menyatakan: premis tegas dan jelas, maju usahanya, bukan maju politik dan intriknya. Toh untuk kereta politik sudah banyak partai politik?! ***

Iwan Piliang,  literary citizen reporter, blog-presstalk.com


The King Of The Thief

Seri Tolak ACFTA (VI)

(Manuver Negatif Direct Broker ; Apa Mungkin Model Beginian Bersaing di ACFTA?)

Oleh Ilham Q. Moehiddin

Wuihhh…selesai juga tuh Pansus Century. Tiga bulan parlemen mengolah kasus hukum perbankan itu di atas ranah yang lebih politis. Tiga bulan para penggagas hak angket berjibaku dengan berbagai asumsi dan teknis perbankan—yang bahkan beberapa di antara mereka tak paham sama sekali. Tetapi, begitulah…namanya juga urusan politik, tentunya nuasanya sangat politis, bukan?

***

SAYA tidak akan mengulas masalah Bank Century itu dengan segala macam teknis perbankan. Tak elok, takut keliru. Saya belum paham benar soal silang-sengkarut teknis perbankan itu. Masalah pada bank itu, kian menambah miring penilaian dunia usaha asing terhadap kondisi perbankan di Indonesia. Selepas kasus ini, penilaian mereka terhadap perbankan Indonesia makin sumir.

Lha…saya pernah mengalaminya kok. Ketika itu, saya ada buy offer untuk memenuhi pesanan Cashew Nut 40 ton per bulan. Buyer-nya Cafe Geurme di Jerman sana. Cafe ini memutuskan mengganti kacang tanah yang kerap mereka gunakan sebagai snack kala minum beer, dengan mete yang memang lebih gurih. Pemesanan itu melalui broker yang berkantor di London, Blade Marketing Company. Broker person-nya seorang Pakistan Muslim bernama Riaz Ali.

Nah, karena saya menyanggupi dapat memenuhi quota-nya, dan karena baru kali ini saya berlagak-lagak sebagai eksportir, saya pun merasa harus men-cap diri masih amatiran dong… Karenanya pula, saya harus tahu—mau tidak mau—dengan segala teknis impor; macam porto folio ekspor-impor, regulasinya, urusan grade, spesifikasi, sucofindo, kemasan, dan lainnya.

Saya juga harus mempelajari peta untuk sekadar tahu mete saya nanti akan lewat mana—walau sebenarnya urusan itu sudah di-handling oleh perusahaan forwarding. Tetapi, karenanya saya jadi tahu; bahwa dari Laut Utara, pelabuhan terdekat—sekaligus paling ramai—di eropa itu adanya di Amsterdam, wilayah Belanda. Kontainer saya selanjutnya akan melalui jalur darat, melalui Rheine, Hannover, dan akhirnya harus tiba di Berlin, wilayah Jerman, sesuai yang tertera di catatan destination pada dokumen ekspor.

Sebenarnya, ada juga pelabuhan di Jerman yang berhadapan langsung dengan Laut Utara, seperti Hamburg. Tetapi, untuk mencapainya, Anda akan melalui teluk Laut Utara yang berhadapan juga dengan pulau Helgoland. Kapal mesti harus sedikit ke Utara lagi, dan menemui barrier gugusan Helgoland. Terlalu beresiko, mungkin itu pertimbangannya. Belanda sendiri, memang sudah menjadi pelabuhan ramai sejak 15 abad lampau, bahkan ketika Belanda masih dibawah satu Ratu yang juga memerintah di Belgia dan Luxemburg (Benelux). Kedua negara itu kemudian memisah dari Belanda dan membentuk protektorat di bawah perlindungan Ratu Belanda.

Tak lupa, saya pun harus membaca beberapa literatur tentang istilah dan teknis umum financial dan perbankan untuk bisnis seperti ini; nilai tukar, LC, dan lainnya. Soal yang terakhir ini-lah (termasuk Century) yang akan saya kisahkan nanti. Tapi, kita lanjut yang ini dulu ya

Lantaran Regulasi Lingkungan Hidup Belanda

Meski banyak berburu literatur, dan bertanya sana-sini, masih saja ada yang luput. Seperti, misalnya, soal regulasi lingkungan di beberapa wilayah yang harus dilalui kontainer itu. Tentu saja saya luput soal ini, dan parahnya, tak ada yang sengaja menyentil itu, sekadar memancing keingintahuan saya lebih lanjut. Saya tidak diberitahu soal regulasi anti plastik di Belanda. Jadi, ketika kontainer itu harus melalui pemeriksaan bea cukai di negeri kincir angin itu, cashew nut yang rentan pada perlakuan tertentu itu, harus patah dan meninggalkan banyak rendemen. Bea Cukai Belanda membongkar semua kemasannya untuk kemudian dipindah ke kontainer stainless berbentuk tabung besar.

Karena ketidaktahuan itulah, hingga saya merasa yakin dengan kemasan plastik bening ukuran 20 kilo-an. Pada saat di-packing di Jakarta pun, saya sama sekali tidak diberitahu, perihal kerugian dengan kemasan begitu. Hingga kemudian saya mendapat telepon dari pihak forwarding perihal pembongkaran itu. Telepon saat pertama kali, saya tidak khawatir. Barulah ketika seorang staf dari Atase Perdagangan KBRI Den Haag menelepon kali kedua, saya bukan khawatir lagi, tetapi terkejut dan sangat cemas soal kelangsungan supply yang saya sanggupi. Saya tidak suka, jika ada yang kecewa karena perbuatan saya.

Tidak ada jalan lain, saya harus mengecek konfirmasi itu, langsung ke tempat di mana masalah itu muncul. Saya sudah lama punya passport. Dengan bantuan seorang kawan lama di kedutaan Belanda di Jakarta, saya sudah mengantongi visa. Setelah membayar setoran fiskal, saya terbang ke Belanda.

Singkat kisah, dari hotel, saya menemui petugas yang mengurusi kiriman yang “tersandera” karena berbagai alasan. Saya diantar langsung ke tempat dimana tong-tong stainless berisi pesanan itu diletakkan. Apa yang kemudian saya liat, membuat saya semakin cemas. Memang, kuantitas barang saya tidak berkurang, tetapi kondisi yang pecah, seperti meyakinkan saya bahwa barang itu pasti di-reject pemesannya. Terbayang kan, kerugiannya?

Untunglah, staf yang menemani melihat kondisi kiriman saya, memberi saran bagus. Mungkin dia jatuh iba melihat kecemasan di wajah saya. Dia menyarankan agar saya mau menerima bantuannya untuk menghubungi serikat buruh setempat agar segera memulai proses pemilahan (sortir), memisahkan mete utuh dari rendemen-nya. Syukur pula, mereka mau dibayar murah, sekitar 4 Euro, per jam. Murah, paling tidak itu menurut sangkaan saya. Jika ada yang menilai itu kemahalan, biar sajalah, sudah terlanjur.

Mereka ada 80 pekerja, yang siap bekerja selama tujuh jam per hari. Pekerjaan pemilahan itu rampung dua hari saja, lebih cepat sehari dari waktu yang saya perkirakan. Hasilnya; hampir satu ton mete hancur, dan sisanya masih baik, walau tidak sedikit yang ujungnya complang.

Ketika para buruh melakukan pekerjaannya, saya disibukkan me-renegosiasi pihak Blade Marketing dan pihak Cafe Geurme, tentang kondisi yang saya alami. Walau sedikit alot—orang Pakistan cukup sulit ditaklukkan dalam negosiasi macam ini, kendati mereka tidak sesulit orang India—akhirnya mereka meluluskan permintaan saya untuk tetap menerima barang pesanan itu tanpa ada pemotongan biaya, yang bisa dianggap sebagai konpensasi dari wanprestasi yang saya buat. Di pihak saya, pada pesanan berikutnya saya akan melebihkan pesanan satu ton, jadinya 41 ton pada bulan berikutnya.

Saya menghitung posisi saya; dengan skema seperti itu saya masih untung karena selisih kurs dan harga mete di tingkat petani.

Sekedar informasi, dengan spesifikasi mete sebesar telunjuk (240 biji per kilogram), bersertifikat Sucofindo, berstandar US-Food & Drug Administration (minimal berstandar mutu baku makanan sehat Eropa), harganya tidak kurang dari 10 dolar US per kilogramnya. Saya memilih mata uang dollar dalam transaksi, bukan euro, apalagi rupiah, karena beberapa alasan. Hal itu mempengaruhi keuntungan.

Okelah. Riaz Ali masih berbaik hati menawarkan rendemen mete itu, untuk dijualnya pada beberapa perusahaan coklat lokal. Dia berhasil, dan untungnya lumayan. Fee untuk dia pun…lumayan-lah.

Akhirnya, mete-mete itu ditransportasikan melalui jalan darat. Kemasan plastik yang tadinya membungkus mete pesanan itu, oleh petugas pelabuhan, dimasukkan kembali ke dalam peti kemas, dan diharuskan dibawa pulang ke negara asal, ke Indonesia. Saya kagum dengan aturan anti plastik negara itu yang diterapkan dengan ketat, dan tanpa kompromi. Mete pesanan itu tetap dalam drum kontainer stainless yang rupanya milik kantor perwakilan forwarding yang saya sewa. Untuk mencapai Jerman, butuh waktu kurang lebih tiga sampai empat hari. Saya jadi punya waktu dua hari untuk mempelajari regulasi lainnya di negara ini berkaitan dengan sektor ekspor-impor komoditas yang baru saya tekuni itu.

Kejadian itu, membawa berkah tersendiri. Di bursa komoditas tertua dunia di Belanda ini—dibangun di Amsterdam pada 1897 sampai 1909, sebuah ruang perdagangan komersial, (stock exchange)—saya akhirnya tahu, bahwa mete dari Indonesia, dilabel dengan nama “Indian Cashew”. Menyedihkan.

Saya juga akhirnya tahu, komoditas yang memiliki nilai perdagangan tinggi di Eropa; kelapa dan produk turunannya (coconut fibre); madu alami (yang dipanen dari alam, dan harganya ditentukan dari tekstur dan tingkat kekentalan). Komoditi yang umumnya ditransaksikan adalah kopi, kakao, gula, kedelai, jagung, emas, tembaga, kapas, lada, gandum, dan CPO (crude palm oil, minyak sawit mentah), katun, susu, logam (emas, perak, nikel) dan juga kontrak berjangka yang menggunakan komoditi sebagai aset acuannya (Kontrak berjangka ini mencakup harga spot, kontrak serah, kontrak berjangka dan opsi berjangka ataupun suku bunga, instrumen lingkungan hidup, swap, ataupun kontrak derivatif pengangkutan).

Menyedihkan memikirkan, bahwa jutaan petani dan pekebun di Indonesia masih jauh dari hidup sejahtera. Saya mengira, selain terganggu sistem, keuntungan petani tidak pernah besar disebabkan terlalu banyaknya broker. Kadang komoditas para petani itu masuk dalam panel pasar setelah melalui rantai perantara yang berlapis-lapis. Harga yang tadinya sangat tinggi, begitu tiba di tingkat petani setelah melalui jasa perantara, sudah sangat-sangat tipis. Rantai kapitalis macam ini, tidak akan pernah membawa keuntungan pada petani. Solusinya, cuma memintas rantai distribusinya dengan bantuan pemerintah, agar harga yang tiba di tingkat petani “masih cukup tebal”.

Jika perantara “pemburu komoditas” itu bisa sampai di desa-desa menemui petani, bernegosiasi dalam pembelian langsung, maka sangat mungkin petani pun bisa mengantarkan komoditasnya langsung ke pasar yang dia kehendaki, dengan ukuran pasar yang dia inginkan. Jika komoditasnya dia inginkan hanya untuk mengisi kebutuhan domestik, dia bisa langsung ke pasar komoditas nasional. Pemerintah tinggal memfasilitasi masyarakat dengan informasi yang terkait, dan membangun sistem sekaligus menjaganya.

Cara ini terang saja akan mengganggu sistem distribusi dan pasar kapitalis yang sudah ada dan sedang eksis itu. Jika model direct macam ini, akan menyebabkan banyak broker yang harus gulung tikar. Pemangkasan sistem distribusi komoditas hingga sampai ke pasar, secara langsung akan menghempaskan sektor jasa, yang kerap beriring bersisian itu.

Tapi, menurut saya, ini hanya masalah pilihan saja; pemerintah mau memihak rakyat petaninya yang puluhan juta itu? Atau, memihak pekerja sektor jasa perantara komoditas yang jumlahnya sedikit (selain itu, mereka yang berdasi ini, justru yang paling besar mereguk untung dari bisnis broker komoditas—padahal mereka tidak menanam setangkai pun tanaman yang mereka jajakan itu).

Manuver negatif direct broker; apa mungkin model beginian bersaing di ACFTA?

Yang mencurigakan sekaligus mengherankan bagi saya, bahwa pemerintah Indonesia ternyata “dikalahkan” oleh Malaysia dalam hal perlindungan petani. Negara jiran itu bahkan sudah lebih dulu memiliki bursa komoditas yang disebut Bursa Malaysia (MDEX). Walaupun produk yang diperdagangkannya baru sebatas produk biofuel dan derivatifnya, namun negara itu bisa menjamin dan melindungi keuntungan petani untuk pasokan mereka dalam industri bahan bakar nabati.

Apa keuntungan Indonesia dibanding Malaysia pada soal ini? Indonesia yang sering membanggakan diri sebagai negara agraris, ternyata tidak seberdaya yang kita kira. Padahal, jika mau, Indonesia bisa menjadi pemain tunggal kawasan untuk sektor perdagangan produk agraria. Petani produsen Indonesia, seharusnya, tidak perlu menunggu terlalu lama untuk sebuah bursa komoditas dan bursa berjangka, yang untuk saat ini, dapat melindungi petani produsen Indonesia.

Indonesia memang memiliki Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Tetapi, jika bursa ini hanya menyediakan ruang yang kecil—baru memperdagangkan CPO—untuk produk komoditas Indonesia yang demikian banyak itu, wah…percuma saja rasanya. Pun, lembaga-lembaga perdagangan komoditas ini seharusnya bisa menguasai dan menjadi penentu harga CPO dunia—ini jika mengingat CPO adalah produk unggulan negeri ini dan telah memberikan sumbangan pada pendapatan negara dari sektor non migas sebesar USS 7,87 miliar atau 8,54% dari pangsa pendapatan nasional.

Saya mencurigai, timbulnya kesan pemerintah yang “menahan diri” itu, sekadar untuk melindungi para pengusaha raksasa yang bergerak dalam bisnis ini. Keengganan ini akan memicu kartelisasi di sektor pertanian; penguasaan jenis komoditas tertentu, beserta jaringan distribusi dan pasarnya sekaligus oleh satu kepentingan demi kapitalisasi keuntungan.

Bukankah, jika berharap kencangnya aliran dari kantong air yang membesar, cukup hanya dengan membuat pendek pipanya, maka buat apa menggunakan pipa panjang yang memperlambat arus dan menghabiskan energi? Sistem yang efesien selalu berbiaya rendah, dan menyisakan keuntungan yang besar. Sistem yang tak efisien selalu, pastinya, mahal.

Lihatlah, akibat nyata dari model distribusi panjang dan berlapis-lapis itu; identitas asli komoditas jadi hilang. Mengapa harus “Indian Cashew”, bukannya “Indonesian Cashew”? Kemana larinya kebanggaan Anda ketika Indonesia didaulat menjadi penghasil mete terbesar di dunia, ketika tahu mete-mete itu dilabel dengan nama negara lain ketika hendak diperdagangkan. Dan ini, tertera dengan terang di panel elektronik yang berhuruf kuning dan merah, yang terpasang besar di dinding gedung bursa komoditas dunia di Amsterdam itu.

***

Kembali ke soal pesanan komoditas tadi, saya menyusul ke Jerman sehari kemudian. Di Cafe Geurme, saya bertemu Riaz Ali. Rupanya, Riaz merasa perlu melihat sendiri kondisi yang saya kisahkan padanya lewat telepon dan email. Kami bertemu, dan berbicara di kantor pemilik cafe, yang keturunan Yunani berwarga negara Jerman itu, Pavellikas Alkos, namanya. Pada saya, dia minta dipanggil Pavell saja.

Orangnya ramah sekali. Wajahnya tirus, namun bibirnya sering senyum. Bicaranya cepat, tak terkecuali ketika kami berbicara bertiga dalam bahasa Inggris. Beberapa film dokumenter dan film pendek produksi sineas Jerman yang pernah saya tonton, sedikit membuat saya paham apa yang dikatakannya dalam bahasa Jerman, tetapi itu tidak membantu sama sekali. Pavell menjamu saya dengan minuman beer tong andalan cafe-nya. Beer itu rasanya sedang, tak terlalu ringan. Sedikit pahit, tetapi segera hilang, begitu mete oven mampir di lidah. Oh, ini rupanya… Saya segera paham mengenai penggantian dari kacang tanah ke kacang mete yang dia terapkan.

Saya tanya Pavell, dari mana diperolehnya mete sebelum dia memesan melalui Blade Marketing. Katanya, sebelum bertemu Riaz Ali, dia mendatangkan mete dari pasar komoditas Swiss. Mete ukuran standar dan kecil, dan harganya mahal, keluhnya. Riaz Ali yang menyarankan padanya untuk “berburu” mete secara langsung ke Indonesia. Riaz Ali pula yang memasang buy offer di situs NAFED milik Departemen Perdagangan RI. Kebetulan saya membacanya, dan mengirim email soal spesifikasinya, sehingga kemudian Riaz Ali menelepon saya pada pukul tiga dini hari, waktu Indonesia.

Kita singkat lagi kisahnya. Sebelumnya saya berniat langsung pulang ke Indonesia. Tapi tak jadi, ketika Riaz mengundang saya ke London selama dua hari. Karena undangan itu dilakukan secara pribadi, bukan atas nama kantornya, maka Riaz menyanggupi menanggung akomodasi selama saya di sana. Terserahlah, pikir saya. Mumpung “ditraktir” neh

Kami banyak cerita. Riaz memberi gambaran tentang Blade Marketing, dan memberi tahu saya komoditas apa saja yang lalu lalang dalam porto folio usaha mereka. Banyak jenisnya, sayang sedikit sekali yang bisa dipesannya dari Indonesia; selain memang tidak dapat diperoleh dari Indonesia, jika ada pun, komoditasnya masih kalah sama negara-negara lain dalam urusan kuantitas dan kualitas.

Pembayaran atas pembelian pertama itu, sisanya sudah ditransfer Riaz. Down Payment-nya sudah ditransfer lebih dulu 30 persen, seketika, begitu dia menerima facsimile saya perihal kapal berisi kontainer pesanannya meninggalkan Port of Priok. Dalam dokumen tertera FOB alias free on board.

Nah, soal rekening dimana nantinya Riaz akan mentrasfer pembayaran itulah yang sempat saya “senggol” di awal-awal tulisan ini. Ketika saya hendak mengurus dokumen ekspor, salah satu syaratnya adalah calon eksportir harus membuka LC, atau letter of credit, semacam surat jaminan-lah. Jika Anda “pemain baru” sebaiknya buat pula satu rekening baru. Syarat lainnya pun ada, tetapi saya akan menyentil hal yang membuat saya terkaget-kaget itu saja.

Untuk membuka LC ini, saya segera menuju Mandiri, bank terbesar milik pemerintah itu. Saya memilih bank itu, sebab; selain bank pemerintah, yang saya yakin lebih terjamin dan aman, bank ini juga sudah mendirikan cabang di kota-kota besar dunia. LC-nya berhasil saya peroleh. Kebetulan dalam varian valas, jadi walau sedikit lama, urusannya masih tergolong lancar-lancar saja. Saya kirimkan notice mengenai nomor account dan LC yang saya gunakan. Betapa terkejutnya saya ketika Riaz menolak nomor rekening dan LC itu. Katanya, sudah sejak lama perusahaan pialang komoditas dan umumnya dunia usaha di sektor yang mereka geluti, tidak mempercayai likuiditas bank-bank di Indonesia.

Karena saya sudah mengurus segala sesuatunya sampai sejauh ini, tentu saja saya bertanya dengan nada sedikit protes; tentang apa alasan mereka menolak nomor rekening dan LC dari bank-bank Indonesia. Sebelum menjawab, Riaz merasa perlu meminta pemakluman dari saya, kemudian dia katakan, bahwa jasa yang diusahakannya sangat beresiko. Tidak sedikit dia dan kawan-kawannya tertipu oleh rekening dan LC “bodong” yang disodorkan relasi mereka, dari bank di Indonesia. Kadang relasi mereka mengeluhkan soal lambannya pencairan dana pembayaran yang mereka transfer melalui nomor rekening bank di Indonesia.

Tentu saja saya tidak bisa maklum dengan kondisi yang diceritakan Riaz itu. Sebegitu parahkah sistem bank di Indonesia ketika itu, sampai-sampai usahawan asing sulit meletakkan kepercayaan mereka pada perbankan Indonesia. Saya pun tak bisa maklum dengan kondite yang diberikan Riaz, terlebih karena saya langsung mengambil sikap, bahwa Riaz ini sedang berusaha mendiskreditkan bank negara saya. Betapa tidak rasionalnya saya, bukan? Tapi saya sudah mengambil sikap, itu yang penting, bagi saya.

Dia sarankan pada saya untuk membuka rekening dan LC baru pada bank asing yang beroperasi di Jakarta. Sarannya saya ikuti (biar gak terlalu lama ini urusan…). Dan, saya memilih Commonwealth Bank.

***

Tetapi, jangan panik dulu dengan cerita Riaz itu. Kisah ini terjadi sekitar 2007, saat yang belum lama, ketika bank-bank di Indonesia sedang memperbaiki sistem akibat kelumpuhan ekonomi global 1997-1998. Bank-bank kecil baru saja usai berfusi, dan masih harus terbiasa dengan segala sistem, termasuk sistem komputasi. Bahkan, sejumlah bank pemerintah pun terpaksa bersenyawa, hingga melahirkan bank besar sekelas Mandiri, yang memiliki likuiditas tinggi, dan CAR yang sangat stabil.

The Thief : Robert Tantular

Jadi, soal Bank Century tadi, saya merasa aneh dengan aksi politisasi itu. Apa perlunya mempolitisir kasus yang murni banking crime itu? Menurut saya…ini menurut saya lho… tindakan itu tidak populis. Sangat bermuatan kepentingan besar yang tautannya jelas; pengembosan koalisi akibat sentimen politis paska pemilu.

Bukannya Jusuf Kalla dengan terang dan keras, menyebut Robert Tantular sebagai “orang yang merampok banknya sendiri”. Buat apa seorang Jusuf Kalla di hadirkan di sidang pansus, jika kemudian keterangannya diabaikan?

Saya tidak sedang memposisikan diri sebagai juru tafsir dari pernyataan Jusuf Kalla itu, namun dari pernyataan itu, secara pribadi saya, melihat orang-orang yang bertanggungjawab terhadap panel moneter dan perbankan Indonesia ketika itu, sesungguhnya sedang pasang badan. Setelah tahu dan mengerti resiko yang akan mereka tanggung dengan tindakan penyelamatan itu; bahwa aksi “perampokan” yang dilakukan Robert Tantular terhadap banknya sendiri, efeknya akan merembet dan menciptakan domino effect yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sekaligus akan membenarkan pendapat sebagian orang bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat mengatasi krisis seperti yang digembar-gemborkan.

Jadi, walau nilai bailout-nya yang tadinya di-plot kecil saja, pada angka 340 miliar-an rupiah, akhirnya harus membengkak menjadi 6,7 triliun rupiah, karena digunakan sekaligus untuk menutup dan menyehatkan kembali likuiditas bank tersebut. Maka, benarlah jika selama ini, baik (mantan) Menkeu Sri Muliani dan sejumlah petinggi otoritas moneter Indonesia (termasuk mantan Gubernur BI, Boediono) selalu mengatakan bahwa uang 6,7 triliun itu tidak hilang, masih ada di Bank Mutiara dalam bentuk modal.

Kalau demikian, mengapa tidak segera dicairkan, dan dananya dikembalikan ke para pemiliknya, termasuk para deposan di Antaboga Securitas? Wah…soal cair mencairkan dana 6,7 triliun itu urusan gampang. Artinya pula, Anda harus menerima fakta ini; bahwa setelah ditarik atau dicairkan, dan akibat tindakan itu menyebabkan likuiditas Bank Mutiara minus sama sekali, maka tidak ada tindakan yang lebih tepat atasnya, yakni menutup bank itu, alias likuidasi penuh.

“Iya, tutup saja. Wong ini bank-nya kecil kok.”

Wah…repot mas. Kecil memang, tapi mereka juga punya nasabah, dan tentunya tanggungjawab. Apa iya, Anda harus mengorbankan semua pekerja di bank itu, semua nasabah yang ada disana, hanya karena tindakan kriminal pemiliknya yang “merampok” bank-nya sendiri? Nasabah bisa pindah setelah ada jaminan dari LPS, tapi juga harus ada opsi untuk menyelamatkan para pekerjanya yang jumlah tidak sedikit itu. Melebur bank ini pada lembaga perbankan lain, misalnya. Mereka juga rakyat Indonesia, yang seharusnya dijamin oleh negara. Mereka punya keluarga yang juga butuh makan. Jika Anda diposisi dilematik mereka, tentu penilaian Anda tak akan sesumir itu.

Semoga saja, model penangananan kasus ini, tidak sekaligus membangun atau makin memperkuat preseden buruk bagi warga asing (terlebih bagi warga Indonesia) terhadap kondisi perbankan Indonesia.

Maka, pertanyaannya kembali pada; apa perlunya kasus Century dipolitisasi? Padahal, rekomendasi dewan atas paripurna jelas menyebut agar kasus itu harus diselesaikan di jalur hukum. Nah…lho? Kok kesimpulan itu identik dengan pandangan masyarakat yang sejak awal miris melihat “drama Century dengan segala karakternya” itu, bahwa kasus itu adalah kriminal murni.

Lalu buat apa para penggiat pansus itu duduk berlama-lama, berbicara berlarut-larut, panggil si ini atau panggil si itu, telaah sana telaah sini, kunjung sana kunjung sini, campur bertengkar pula, saling sindir, beberapa sadar kamera lalu over acting, dan macam-macam lagak lainnya…kalau akhirnya pendapatnya tetap sama dan “tak baru”.

Mungkin niatnya cuma berkisar… hendak membuktikan bahwa koalisi lebih dari 65% itu tidak permanen seperti yang dikira. Atau, hendak membuktikan bahwa para partai yang kalah pemilu masih berdaya, walau di tingkat parlemen. Atau, hendak membuktikan bahwa rapuhnya koalisi itu serapuh kulit telur. Atau, hendak membuktikan bahwa kalah pemilu bukan berarti lemah sama sekali. Atau, hendak membuktikan bahwa semua hal dapat dipolitisasi—maksud saya…benar-benar semuanya—hukum dipolitisasi, ekonomi dipolitisasi, sosial dipolitisasi, hankam dipolitisasi, bahkan agama pun boleh dipolitisir.

Hanya saja…untuk membuktikan itu semua…selama tiga bulan, berapa banyak pajak yang rakyat bayarkan digunakan untuk operasional dan akomodasi. Ada gak yang sudah menghitungnya? Beritahu rakyat…jika angka hitungannya sudah ada, ya.

[]


Mid Night Sale…Kenapa Jadi Kalap Ya…???

Oleh Very Barus

Ada pemandangan yang cukup aneh ketika tiba di Senayan City, setelah jam berbuka puasa tadi. Malam itu gue sedang ada meeting dengan orang-orang yang mengharuskan gue hijrah sesaat ke kota Jakarta. Pertemuannya di Sency…lokasi yang sesungguhnya ogah gue singgahin untuk saat ini.

Alasannya simple…

Gue males berada ditempat keramaian. Gue ogah berdesak-desakan dan juga gue najis melihat orang-orang yang kalap ketika melihat embel-embel ‘SALE’ di setiap pojok shoping mall itu. Apalagi ditambah dengan umbul-umbul mid night sale diskon 50 persen plus 20 persen yang sengaja ditempel di setiap sudut mall yang megah itu. Ukuran umbul-umbul itu juga sengaja dipajang segede gaban.

Langsung deh para insan shopaholic, fashioNISTA dan fashiNAJONG lapar mata, kalut dan panik. Serasa besok bukan mau LEBARAN melainkan mau KIAMAT…

Gue yang juga malam itu terjebak dilokasi si MID NIGHT SALE sempat dibujuk rayu teman untuk melirik-lirik sebentar…mumpung masih sepi katanya. Gue sudah mewanti-wanti untuk SAY ‘OGAH’ TO SALE…tapi karena sekedar menemani dan melirik-lirik mungkin nggak ada DOSANYA…

Hanya saja, mata gue yang dulu binal kalo melihat embel-embel SALE hampir saja kumat binalnya. Melihat kaos dengan brand tertentu ada embel-embel diskon 50%. Celana brand kondang ada embel-embel diskon 50% dll…hampir saja tembok keimanan gue rubuh. Dan thanks God…gue bisa menahan hawa nafsu untuk tidak tergoda dengan embel-embel SALE najis itu…

Gue sukses mengkampanyekan SAY ‘OGAH’ TO SALE…karena yang gue lihat barang-barang yang diskon dari tahun ke tahun tetap saja sama…kalo pun ada barang baru yang diskon itu pun ada kalimat tambahan ‘SELECTED ITEM’ atao Selected edition

”Nah, lo…kalo nggak jeli kan kita merasa terperangkap dalam dunia ‘mafia sale’

banyak barang-barang yang di sale dulunya nggak ada di mall tersebut. Tiba-tiba muncul menjadi barang-barang yang di sale…”

Kata teman gue…”kayaknya itu barang mangga dua deh…”

Haruskah kita lapar mata untuk sesuatu yang berbau SALE..? Haruskah kita kalap dengan slogan MID NIGHT SALE..??

Padahal kalo diteliti dengan cermat, sebenarnya tidak ada bedanya antara midnite sale dengan sale-sale regular yang sering dilakukan…barang yang di sale juga masih yang itu-itu juga. Kenapa jadi KALAP dan PANIK..??

Hingga akhirnya, keluar dari Sency, mobil teman yang tadi hendak menjemput kami terjebak macet di depan Plasa Senayan…kata teman gue dia terjebak di jalan dalam kondisi PAMER PENIS alias PAdat MERayap PENgen Pipis

Kasihan banget dia…terjebak di depan Senayan City yang dipenuhi dengan mahluk-mahluk Tuhan yang rakus dengan Sale…sehingga banyak mobil harus ngantri menunggu atau mengantar jemput majikannya yang berdandan dengan konde dan sasak mengembang mirip burung merak. Make-up nan menor sambil menenteng tas dengan brand yahud yang terpajang di etalase paling depan di Senayan City…

Apakah kamu salah satu dari sekian banyak umat-umat yang lapar mata melihat umbul-umbul MID NIGHT SALE…????

Bertobat lah…!!! Karena besok masih belum kiamat kok…!!! Dan besok-besok masih ada umbul-umbul SALE AFTER IDUL FITRI…

Apakah elo masih kalap juga…???

Kalo masih kalap, buru-buru mati aja deh..!!! Karena emang takdir hidup lo menjadi korban SALE…!!!



[]


ACFTA : Pemerintah Indonesia “Baru” Mulai Berbenah.

Seri Tolak ACFTA (V)

Oleh Ilham Q Moehiddin

Sangkaan bahwa pemerintah Indonesia hanya memberi berat timbangan perhatiannya pada skema-skema perdagangan dalam panel ACFTA, agaknya, perlahan-lahan mulai dikikis. Tetapi, apa karena itu, kawalan ini akan berhenti? Mungkin saja. Namun, kawalan macam ini, belum akan surut sampai pemerintah Indonesia benar-benar memberatkan timbangan keputusannya untuk rakyat kecil.

****

Dalam beberapa artikel terdahulu, tergambar jelas sejumlah kekhawatiran perihal dampak keras keikutisertaan Indonesia, dari perberlakuan ACFTA terhadap rakyat Indonesia. Dampak keras seperti itu, sudah pasti akan terjadi, jika para komponen peserta pasar bebas kawasan, khususnya Indonesia, tidak melihatnya sebagai hal serius.

Maka, saya pun berharap lebih terhadap keputusan terakhir dari kedua pihak; Indonesia dan China, untuk membentuk sebuah kelompok kerja untuk mengatasi dampak ACFTA. Tetapi, saya masih saja tetap khawatir, jika putusan dengan bunyi macam itu. Sebab, kedua pemerintah, terlebih Indonesia, sebenarnya akan lebih baik meminimalisir—dan sebaiknya menghilangkan—potensi munculnya dampak negatif dari mekanisme pasar bebas. Jadi, bukan menunggu munculnya dampak, lalu kemudian “diatasi”—atau mungkin itu adalah sebutan halus untuk “direhabilitasi”?

Selain bekerjasama untuk mengatasi dampak ACFTA, pemerintah China bahkan sudah lebih dulu mengajukan diri untuk beberapa pola pendukung, untuk memperlancar sejumlah skema dalam panel pasar bebas kedua negara. Pemerintah China bahkan sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan sistem transportasi, dan menyatakan kesiapannya terkait pembangunan sejumlah proyek infrastuktur lain.

Tetapi, kemudian masalahnya tidak berhenti sampai disitu saja. Sebab, keseriusan pemerintah Indonesia terus dinanti-nanti. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bahkan menyambut sejumlah variabel pos tarif yang akan berlaku, jika Juli 2010 nanti Indonesia menghilangkan sekat proteksi secara permanen. Maka, Kadin pun mendesak pemerintah untuk menunda 228 pos tarif dalam panel ACFTA. Tentu saja ada alasan penting bagi Kadin untuk meminta penundaan pemberlakuan sejumlah pos tarif dalam panel ACFTA itu.

***

Di tengah kegelisahan sejumlah pelaku pasar domestik perihal kekurangan Indonesia dalam hal sektor energi, seperti yang terekam dalam siaran televisi “Flatform Ekonomi” di TVOne (pada artikel: Batalkan Perjanjian Free Trade; Indonesia Tak Perlu Malu), kalangan serikat buruh itu mempersoalkan pemerintah yang tidak bisa tegas soal energi dan sumbernya. Terlalu banyak sumber daya energi dan mineral Indonesia—menurut mereka—yang kini dikelola asing atau yang sementara ditawarkan ke pemodal asing. Kemudian diperparah dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) industri dan harga beli gas untuk industri. Berlanjut, ke rencana pemerintah Indonesia menaikkan TDL untuk masyarakat pemakai listrik 450 – 900 kwh (dengan beban diatas 30 kwh).

Rupanya, pemerintah tidak terusik dengan sejumlah keluhan ini, dan tetap jalan dengan rencananya; menawarkan 35 wilayah kerja sektor minyak dan gas kepada pihak swasta nasional (dan asing?).

Menurut Hatta Rajasa, jika pun pemerintah tetap akan bernegosiasi perihal tindak lanjut ACFTA, maka sebisa mungkin tidak merubah skema. Apa mungkin ada skema yang tidak berubah sama sekali, ketika keputusan dari proses negosiasi diambil, apalagi…jika keputusan negosiasi itu berbuntut pada kembalinya dukungan pemerintah terhadap model proteksi masyarakat dan sejumlah industri besar-menangah-kecil di Indonesia?

Saya kira, skema manapun harus berubah (jika perlu) untuk memenangkan statuta rakyat Indonesia, terhadap dampak ACFTA. Jangan sampai, dengan mempertahankan skema, Indonesia lantas benar-benar jatuh ke dalam “kuasa asing”. Setelah kuasa asing “merebut” sistem pasar Indonesia, pada gilirannya energi dan sumbernya akan ikut tergadai. Pun, tidakkah Anda miris dengan sejumlah pulau yang sudah dikuasai asing itu?

***

Benar saja, rupanya, pemerintah Indonesia “sudah terprovokasi” dengan sejumlah penolakan dari masyarakat Indonesia. Provokasi positif itu, baru memberi sedikit harapan dari banyak kehendak terhadap model perlindungan negara untuk rakyat Indonesia.

Perihal, proteksi terhadap kebutuhan pokok masyarakat yang berhubungan dengan pangan, kemarin, pemerintah mulai 1 April 2010, sudah mengumumkan pencabutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk lima (5) kebutuhan pokok.

Sebaiknya, penghapusan PPN ini, tidak berhenti terhadap lima kebutuhan pokok saja. Sebisa mungkin pemerintah terus memantapkan proteksi pangan terhadap rakyat kecil Indonesia, dengan ikut menghapuskan PPN untuk semua kebutuhan pokok lainnya, sekaligus juga menghapuskan 50% komponen tarif lainnya, yang masih tersisa dari komponen penentu harga barang-barang kebutuhan pokok itu.

Jika pemerintah masih tetap hendak melindungi sejumlah korporasi yang bermain, silahkan saja. Tetapi, cukuplah bagi pemerintah untuk menghapuskan komponen tarif yang “tidak penting” terhadap kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Pantas saja, jika selama ini, kebutuhan pokok itu masih kerap tidak terjangkau masyarakat Indonesia, sebab PPN menyumbang 30% dari harga barang.

Silahkan ber-Pasar Bebas…asal rakyat Indonesia tak perlu risau dengan kebutuhan pangan mereka, bukan?

***

Pemerintah, akhirnya terprovokasi dengan sejumlah isu penting seputar pelaksanaan pasar bebas kawasan. Isu-isu penting itu memang bukan sekadar rumor, justru segera menjelma menjadi ancaman serius, jika pemerintah tidak sigap membendungnya.

Yang juga paling serius dan mendasar, salah satunya adalah ancaman kejahatan transnasional. Dalam artikel saya sebelumnya, “Free Trade Area: Ketika Indonesia Berperang Tanpa Tameng”, dengan terang dijelaskan bahwa “Perdagangan bebas juga akan mendorong pasar gelap, sebagai efek samping. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara, perdagangan obat terlarang trans-internasional, perdagangan perempuan dan anak, perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya. Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat”.

Itulah imbas yang tercipta dari hal yang saya istilahkan sebagai “capital cracking out”.

Pemerintah Indonesia sudah sewajarnya khawatir dengan side effect pasar bebas kawasan ini. Kejahatan transnasional akan mudah menyusup dalam panel pasar, sebab banyak fundamen pasar terbatas yang kemudian terganggu, dengan lahirnya kebijakan pasar bebas.

Makanya, pemerintah Indonesia mengangkat isu kejahatan transnasional pada KTT ASEAN di Hanoi 8-9 April 2010. Sebelumnya, sekitar “43 tenaga ahli dari 10 negara di Asia bertemu di Bali, untuk membahas perdagangan gelap senjata. Sebab, dengan pembatasan yang ketat selama ini pun, sindikat penjualan senjata antar negara, sukses mendistribusikan senjata ke berbagai area konflik di seluruh dunia, bahkan sampai ke Aceh dan Papua”. (Baca kembali artikel: “Batalkan Perjanjian Free Trade; Indonesia Tak Perlu Malu”)

Kekhawatiran itu beralasan, jika membaca laporan United Nations perihal satu milyar penduduk dunia saat ini, memiliki senjata ringan.

***

Optimisme pemerintah Indonesia terhadap panel ACFTA, rupanya tidak bisa pupus begitu saja, walau pemerintah harus melihat sejumlah masalah serius berkenaan dengan kondisi rakyat Indonesia secara umum, dan kondisi sektor riil serta industri dari beragam basis.

Optimisme itu makin kuat melihat laporan perdagangan yang dilansir per Februari 2010; yang menyebut nilai ekspor Indonesia mencapai nominal US$ 11,2 Milyar. Dan, nilai impor Indonesia mencapai angka US$ 9,5 Milyar. Sehingga neraca perdagangan Indonesia pun surplus pada nilai US$ 1,71 Milyar. Neraca perdagangan ini untuk tiga negara utama tujuan ekspor Indonesia, yakni Jepang, China, dan USA.

Tetapi, saya tidak seoptimis pemerintah (walau nilai pesimisme saya tidak penting bagi pemerintah…bhahahaha) melihat neraca perdagangan yang cuma “terpaut” sedikit itu.

Bagaimana menurut Anda dengan skema ini: Tinggikan nilai ekspor, lalu minimkan nilai impor (dengan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri), untuk mendapatkan surplus neraca perdagangan yang tinggi? Lebih bagus begini, kan?

Sebab untuk ACFTA, semua nilai yang dilaporkan baru sebatas prediksi, yang sungguh masih sumir terdengar. Semisal, ACFTA diprediksi akan meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dan China senilai US$ 50 Milyar. Lalu, Menteri Perdagangan yang optimis, ekspor Indonesia ke China tumbuh di atas 10%. Kemudian, melalui ACFTA, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor sepatu ke China.

Angka prosentase dan prediksi-prediksi itu masih sulit diraih jika nilai impor Indonesia tidak bisa diminimalisir. Lantas, dari mana optimisme Indonesia akan berpeluang meningkatkan ekspor sepatu ke China, jika mata kita masih bersirobok pandang dengan sepatu-sepatu buatan China yang dipajang di sejumlah toko besar sekelas Mall, dan lods kecil di pasar-pasar tradisional, di sejumlah kota di Indonesia?

Mungkinkah, keyakinan saya soal retensi dan resistensi terhadap panel pasar bebas akan dibuat melayang begitu saja? Entahlah. []

(Sumber photo: http://img.m.kompas.com)


Batalkan Perjanjian Free Trade : Indonesia Tak Perlu Malu

Seri Tolak ACFTA (IV)

(Ketika Ekonomi Indonesia Mencoba Menari Di Lantai Pasar Bebas Yang Licin)

Oleh Ilham Q Moehiddin

Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya. Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…

***

Pasar bebas atau populer dengan Free Trade Area, adalah bentuk terbatas dari liberalisasi ekonomi yang sesungguhnya. Bentuk ekonomi semacam ini, sejatinya, adalah sekadar penerapan konsep ekonomi yang sifatnya alternatif saja. Jadi bukan bentuk satu-satunya, atau versus dari konsep ekonomi lainnya. Selain ekonomi liberal (ekonomi demokratis, atau rupa lain dari ekonomi kapitalis), dunia mengenal bentuk sistem ekonomi sosialis (dahulu, umumnya berlaku di negara-negara Eropa Timur), ekonomi Islam (syariah), ekonomi pasar terbatas (model ekonomi sosialis terapan yang berlaku di China), dan bahkan, Indonesia mengenal dan pernah menerapkan bentuk ekonominya sendiri, ekonomi Pancasila.

Tetapi, mari kita tengok dulu popularitas sistem ekonomi liberal, yang digadang-gadang pelaku ekonomi dunia saat ini dalam bentuk—yang menurut saya terlalu ekstrim—dengan nama kawasan pasar bebas.

Dalam tiga seri tulisan saya terdahulu perihal pasar bebas dan penolakan saya terhadap pemberlakuan sistem ini di Indonesia, khususnya, saya berusaha menekankan pentingnya sistem ini dihapus sama sekali dari naskah-naskah perjanjian ekonomi Indonesia dengan komponen ekonomi dunia lainnya. Jadi…bukan ditunda. Mengapa harus ditunda…jika kita bisa menolaknya sama sekali.

Saya tidak menampik pola penundaan, jika pemerintah Indonesia memang tak bisa mundur lagi. Tetapi, tekanan saya tetap berada pada titik yang sama, yakni menolak sistem liberalisasi ekonomi dalam sebuah kawasan. Sebab, saya menyebutnya dengan tegas, sebagai bentuk penjajahan gaya baru, yang saya diskreditkan dalam istilah The New Road Map of Imperialism.

Maksud saya…dengan benar-benar…mendiskreditkan sistem ini, sekaligus menolak meletakkan kepercayaan saya pada pendapat bahwa sistem ini akan membantu negara-negara dalam kawasan keluar dari tekanan krisis ekonomi. Sebab saya tetap berprinsip bahwa kawasan pasar bebas hanya akan menjadikan manusia bukan hanya semata-mata konsumen, tetapi manusia adalah wilayah jajahan produk. Lalu krisis ekonomi yang mana yang dimaksudkan itu? Bukankah krisis ekonomi yang selama ini dialami dunia, justru disebabkan kerakusan para industrialis-kapitalis Eropa dan Amerika dalam meraup gain keuntungan sebesar-besarnya. Dan, krisis itu makin diperparah dengan pemberlakuan berbagai sistem baru dalam kerangka uji-coba. Akibatnya, 118 bank di Amerika Serikat baru saja berhenti beroperasi. Syukurlah…masyarakat dan otoritas moneter Indonesia segera bereaksi…hingga Indonesia selamat, dapat lolos, dan sejarah penutupan sejumlah bank tidak tidak terulang seperti di tahun 2007.

Wajah Dunia yang Berangsur Berubah

Mereka—negara-negara pelaku ekonomi kapitalis—menolak percaya dan mengikuti trend ekonomi yang berlaku di setiap negara. Sistem kapitalis (pasar bebas) ini begitu semena-mena didesakkan, sebagai kendaraan untuk menancapkan hegemoni mereka terhadap dominasi kekuatan dunia yang mulai bergeser perlahan-lahan dalam formatnya, dan wilayahnya, menuju Asia.

Mereka menolak dan setengah tidak percaya bahwa wajah dunia sekarang ini telah berubah, dari bentuknya yang kerap mengerikan—berwajah perang dan pembunuhan—berangsur ke bentuk yang sedikit lebih ramah; dominasi kekuatan dunia kini bergeser pada kekuatan ekonomi.

Penolakan Eropa dan Amerika Serikat ini, terhadap visi kehancuran popularitas dominasi mereka di dunia yang sekian lama itu, memaksa mereka untuk mensejajarkan langkah mengikuti keinginan mayoritas masyarakat dunia. Perang tak populer lagi; bahwa pergerakan dunia bukan semata-mata penguasaan sumber-sumber daya alam seperti minyak di Semenanjung Arabia, Afrika dan Amerika Selatan.

Demikian pula dengan ideologi; bahwa siklusitas dunia tidak lagi melihat apakah Anda memiliki pemahaman dan ideologi yang berbeda selain demokratis. Jika dahulu, dunia pernah terpecah menjadi tiga blok besar—yang dasar perpecahan itu adalah perbedaan ideologis—maka kondisi dan pola pergaulan sosial dunia memaksa mereka menyingkirkan perbedaan ideologis itu, kembali bersatu untuk meraih superioritas yang nyaris hilang; Amerika Serikat makin tak dilihat sebagai kekuatan ekonomi dunia lagi, Rusia melemah dengan kondisi terpecah-belah, kalimat “Made in Jerman” bahkan bukan lagi menjadi perujuk sebuah produk akan laku dijual. Maka buru-buru, Barack Obama sang presiden Amerika Serikat itu, membuka dialog dengan Rusia, yang dianggap mampu wakili negara-negara skandinavia. Padahal, Amerika Serikat-lah yang dahulu memporak-poranda Rusia hingga memperoleh bentuknya yang sekarang, konfederasi

Tidak lagi. Perangkat ekonomi negara-negara yang disebutkan itu seperti tidak berdaya melawan kartel pembajakan produk yang dilakukan usahawan China (dan China sendiri lebih cenderung terlihat tak peduli dan protektif), atau sama tidak berdayanya memaksa India melupakan semangat swadesi-nya.

Maka tak perlu heran jika kini, negara berhaluan demokrasi berusaha menghilangkan sekat ideologis yang menghambat mereka dengan negara berhaluan sosialis-demokratis, untuk bersama-sama membentuk kekuatan dunia baru dalam bidang ekonomi. Mereka merasa harus kembali bersatu dalam bendera persamaan kepentingan, menggerakkan penjajahan gaya baru yang mereka format melalui WTO.

Jangan dikira, baik Amerika Serikat, Rusia, Negara-Negara Eropa Barat, saat ini tidak ketar-ketir menghadapi isu lajunya ekonomi Asia yang dipimpin China dan India; berkembangnya ekonomi Amerika Selatan yang dipimpin Brasil; licinnya gerak maju ekonomi Asia Timur yang dipimpin Dubai; dan naiknya potensi ekonomi Afrika yang dimotori Afrika Selatan.

Eropa dan Amerika Serikat pun sama takutnya, sama khawatirnya, jika tidak segera merealisasikan kawasan-kawasan bebas ekonomi itu, maka keinginan terus menancapkan kuku hegemoni kekuasaan mereka akan terhambat dan segera pupus. Soalnya sekarang; negara-negara yang sedang berkembang ekonominya itu tidak segera percaya—bahkan kini menolak sama sekali—dengan “bualan” mereka soal kemajuan yang akan diperoleh bersama dalam kawasan pasar bebas.

Bualan Eropa dan Amerika Serikat itu segera makin menjadi omong kosong, jika China tidak berhenti memberikan contoh kemajuan ekonominya dengan tetap menggunakan sistem ekonomi pasar terbatas-nya. Artinya, bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sistem pasar kawasan, hanyalah sekadar jalan belaka, dan bukan solusi tunggal untuk mencegah dunia dari krisis, seperti yang mereka heboh-hebohkan selama ini. China ternyata lebih berdaya, lebih hebat, dengan sistem ekonomi ekslusifnya itu.

Sejumlah negara di kawasan Amerika Selatan, yang dimotori Venezuela, Chile, dan Cuba bersama-sama menentang kawasan pasar bebas Amerika Selatan dan Latin (SAFTA). Lalu, Senegal dan Republik Afrika Tengah juga segera menolak kawasan pasar bebas Afrika. Iran terus menggembosi kampanye pasar bebas kawasan yang masif dilakukan Israel dan Mesir—penolakan serupa juga diikuti Jordania dan Lebanon. Bagaimana kabar Indonesia dan Malaysia? Apakah penentangan yang kita lakukan akan segera membuhul keras menjadi penolakan permanen yang akan didukung negara? Kita belum tahu.

Sebab, pemerintah Indonesia sedang bersiap-siap melakukan re-negosiasi dengan sejumlah komponen pendukung kesiapan pasar bebas kawasan ACFTA. Negosiasi itu mulai berjalan April tahun 2010 ini, melalui kementrian perdagangan. Padahal, kementerian yang digawangi Marie Elka Pengestu itu, sedikit memberi harapan, ketika memberikan suara positif untuk tidak segera membahas FTA dengan pihak Australia.

Apa yang terjadi dengan pemerintah Indonesia sesungguhnya. Pada Kamis, 1 April 2010, Badan Pusat Statistik, mengeluarkan laporan yang tidak berdasar sama sekali, yang menyebut bahwa panel ACFTA sama sekali tidak mempengaruhi atau berdampak terhadap perdagangan Indonesia. Laporan ini juga persis dirilis bersamaan dengan kebijakan baru perihal tarif baru bea keluar barang eskpor yang mulai diberlakukan pada tanggal yang sama.

Apa yang membuat dua lembaga ini begitu yakin dengan data-data mereka, ketimbang melihat dengan jelas duduk masalah dari protes yang deras menentang pemberlakuan panel pasar bebas kawasan Asean-China oleh berbagai stakeholder? Pernahkan pemerintah duduk bersama dengan para pelaku bisnis kecil dan menengah yang akan terkena dampak paling keras dari pemberlakuan panel pasar bebas itu? Pernahkah kita mendengar apa tanggapan pemerintah setelah mendengar penolakan 19 asosiasi usaha kecil dan menengah? Tidakkah terlihat jelas, bahwa 15 usaha kreatif, yang didaulat pemerintah sebagai “benteng pertahanan” Indonesia dalam tarung pasar bebas itu, ternyata tidak ada apa-apanya. (Baca kembali seri tulisan penolakan pasar bebas dalam Free Trade Area: Ketika Indonesia Berperang Tanpa Tameng).

Belt Protections versus Side Effect

Padahal, ke 19 asosiasi itu, sesungguhnya tidak sedang berusaha berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Mereka hanya meminta pemerintah menunda panel itu sementara waktu, hingga pemerintah selesai menyiapkan proteksi permanen bagi dunia usaha Indonesia. Bahkan, sampai batas waktu pemberlakuan ACFTA, Juli tahun 2010 ini, pemerintah dan DPR belum terlihat menciptakan “belt protections” terhadap sedemikian banyaknya sulur ancaman yang mengintai dari panel pasar bebas tersebut.

Seperti yang sudah saya gambarkan dalam artikel-artikel sebelumnya, bahwa pasar bebas membawa side effect yang sangat meresahkan. Perdagangan bebas akan mendorong pasar gelap. Pasar gelap akan mendorong perdagangan barang-barang ilegal; perdagangan senjata antar negara; perdagangan obat terlarang trans-nasional; perdagangan perempuan dan anak; perbudakan gaya baru, dan transfer konflik dari sebuah wilayah perang ke wilayah lainnya. Pasar bebas dan segala aturan dalam panelnya adalah rencana besar yang sesungguhnya mengarah pada penguasaan semua sumber daya alam, pangsa pasar, human irritations, dan kebijakan negara-negara yang terlibat.

Pasar bebas akan membubarkan pasar gelap, yang selama ini berjalan bersisian dengan sistem pasar secara umum. Para pelaku pasar di kawasan Asia harus bersiap-siap dengan strategi baru yang akan dilancarkan para pelaku pasar gelap yang bisnisnya terganggu itu. Seruan untuk menghilangkan pasar gelap tidak segampang jika diserukan. Pasar gelap Asia yang telah lama dikuasai sindikat mafia akan bergolak, dan ini dampaknya

akan membahayakan kawasan. Hilangnya mata pencaharian mereka, akan memaksa

mereka mencari lahan operasi baru (perdagangan manusia, obat terlarang, prostitusi, dan terorisme), atau mereka akan mengacaukan pasar dengan tetap mensuplai barang-barang murah—lebih murah, atau semakin murah dari barang yang ada di pasaran resmi—sehingga menambah kerasnya persaingan.

Sebab, dalam pasar bebas, tidak saja lalu lintas perdagangan yang terbuka, namun semua

efek samping dari pola hidup hedonis-materialisme, seperti kehancuran moral, obat

terlarang, gaya hidup bebas, akan ikut terbawa-bawa. Dan, Indonesia sama sekali tidak siap

menerima semua efek samping itu.

Soal bebasnya perdagangan senjata ini, yang akan makin terbuka dengan berlakunya kawasan pasar bebas nanti, apa iya tidak membuat risau Indonesia? Tentu saja merisaukan. Bersama Indonesia, 43 tenaga ahli dari 10 negara di Asia bertemu di Bali, untuk membahas perdagangan gelap senjata. Dengan pembatasan yang ketat selama ini pun, sindikat penjualan senjata antar negara, sukses mendistribusikan senjata ke berbagai area konflik di seluruh dunia, bahkan sampai ke Aceh dan Papua.

United Nations baru saja melansir laporannya berkaitan dengan kepemilikan senjata ini; bahwa ada 1 miliaran penduduk dunia saat ini, memiliki senjata api ringan. Apa lembaga ini berani melansir laporan terkait perihal organisasi mana saja di seluruh dunia yang memiliki persediaan senjata berkaliber besar dan pemusnah massal?

Pemerintah Indonesia sendiri, sebenarnya, sudah masif melakukan pembicaraan soal ACFTA ini sejak tahun 2000. Karena menyadari diri belum siap, maka pemerintah Indonesia baru akan bersedia menandatangani perjanjian yang sifatnya mengikat pada tahun 2004. Nah, perjanjian 2004 itu sesungguhnya sengaja dilakukan untuk memberi ruang gerak yang demikian terbuka bagi pemerintah Indonesia untuk membangun sistem dan semua perangkat pendukung ekonomi dalam negeri, termasuk ekonomi mikro dan makro, sektor riil, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Jenjang waktu itu diberikan ke Indonesia sampai Juli 2010. Tetapi seperti apa yang kita lihat dan dengar, pemerintah dan DPR bahkan belum menyediakan perlindungan terhadap segenap pelaku ekonominya, semacam menyediakan tameng perlindungan dari gempuran.

Apa ini murni kesalahan pemerintah dan DPR? Menyalahkan ke pemerintah dan parlemen yang ada sekarang ini, untuk semua alat pelindung ekonomi Indonesia itu, pun rasanya kurang pas. Kita harus memaklumi, bahwa untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan ekonomi lokal, bagi pemerintah waktunya sangat sempit. Tetapi, pemerintah dan parlemen juga salah besar, ketika tidak “terburu-buru” menyiapkan kebijakan perlindungan terhadap konsumen tradisional menyangkut harga dan kesempatan masyarakat memperoleh kebutuhan dasar.

Sumatera Utara saja barusan mengimpor 8.700 ton garam dari India. Lihatlah, persoalan kebutuhan garam masyarakat yang selama ini mampu dipasok oleh produsen garam dalam negeri—bahkan diekspor ke beberapa negara tetangga—ternyata tak bisa lagi terpenuhi. Garam India ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, perlahan kemudian ke seluruh masyarakat Sumatera, lalu ke seluruh provinsi di Indonesia. Itu baru persoalan garam, komoditas yang rasanya asin dan berbahan dasar air laut itu. Lantas bagaimana dengan persoalan lainnya? Semacam, tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pun baru saja merilis fakta soal sektor UKM tekstil dan produk tekstil, sebagai sektor yang akan terpukul cukup berat oleh dampak ACFTA. Sektor ini memang kasat mata terlihat tidak mampu membendung lajunya impor tekstil asal China.

Wushhhh...inikan urusan pemerintah. Soal bendung-membendung lajunya produk asing masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah domain pemerintah saja. Lantas, kenapa pernyataan Kementerian Koperasi-UKM seperti membangun kesan pemerintah lepas tangan?

Asosiasi penerbangan Indonesia yang tergabung dalam Inaca, juga membangun desakan terhadap pemerintah perihal kerisauan mereka akan derasnya kepemilikan modal asing di maskapai penerbangan nasional. Inaca pantas risau. Derasnya kepemilikan modal asing di maskapai nasional akan membangun ketergantungan tenaga kerja nasional di bidang ini terhadap para pemain asing itu. Tanpa beleid baku yang bertujuan menghambat itu, tidak kunjung ada.

Maskapai nasional akan dikuasai oleh modal asing, dan sebagaimana biasanya pemodal asing akan lepas tanggungjawab jika terjadi hal-hal yang menyangkut konsumen. Sesungguhnya penguasaan modal oleh asing itu mulai tampak ketika sejumlah negara di Eropa memberlakukan larangan terbang terhadap sejumlah maskapai nasional, dengan alasan bahwa maskapai Indonesia tidak professional dan tidak aman. Lantas, apakah keamanan penerbangan kemudian diukur dengan kepemilikan modal asing Eropa di maskapai nasional yang dilarang tadi? Bukankah ini terlihat hanya akal-akalan semata? Agar modal asing Eropa bisa bebas melakukan penawaran kepemilikan itu, lebih dulu, mereka membangun opini tentang ketidak-amanan penerbangan dengan menggunakan maskapai Indonesia. Agar aman harus dikelola profesional, dan pengelolaan profesional itu hanya bisa dilakukan jika pengusaha asing memiliki modalnya dan ikut mengelola.

Akal-akalan model usahawan asing begini..adalah bentuk penghinaan kepada Indonesia. Sudah sepantasnya jika Indonesia membalas perlakuan itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah menyerukan memboikotan serupa terhadap maskapai asing di wilayah terbang Indonesia. Makanya saya pun setuju-setuju saja dengan desakan Inaca itu, agar pemerintah membentuk aturan baku soal kepemilikan modal asing di maskapai nasional.

Apakah imbauan (eks) Menteri Keuangan Sri Mulyani—sebelum beliau mundur dari posnya—agar jangan terlena dengan masuknya arus modal, tidak memiliki alasan kuat? Tentunya, menteri keuangan yang pandai ini, punya alasan kritis mengapa Indonesia harus mengerem masuknya modal asing. Saya tak akan mengulas soal ini…biar ini urusan para menteri itu saja.

Tetapi, kelihatannya pemerintah bersikap ambigu dalam persoalan ini. Menanggapi penolakan kalangan usahawan, pemerintah justru menolak—untuk sementara—proses negosiasi FTA dengan Australia. Kemudian Menteri Keuangan memperingati kalangan bisnis Indonesia dan pemerintah daerah untuk tidak terlena dengan sejumlah inisiatif masuknya arus modal asing. Bahkan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Ini pernyataan beberapa bulan lalu. Tetapi, pada bulan berikutnya, pemerintah sudah kembali berencana membahas FTA ini dengan pemerintah Australia.

Sikap ambigu pemerintah ini seharusnya jangan tampak…mengingat derasnya resistensisme masyarakat ekonomi Indonesia yang kian kritis itu. Kalangan usaha Indonesia yang kian paham bahaya pasar bebas segera menyadari bahwa panel itu sebaiknya tidak diteruskan, jika memang Indonesia belum siap sama sekali.

Sikap macam itu terekam jelas di programa “Flatform Ekonomi” yang ditayangkan di TVOne pada Rabu dini hari, 31 Maret 2010. Pada programa yang bertopik “Ketika Pasar Bebas Mengancam” itu, Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan tampil sebagai pembela pasar bebas. Dalam panel itu, kata beliau, Indonesia akan sangat diuntungkan dengan peluang perdagangan yang besar. Dan jika mundur dari panel ini, Indonesia akan dipermalukan di mata internasional karena dianggap tidak bisa tegas dalam perjanjian yang telah disepakati.

Saya kira, pandangan menteri itu, tidak akan datar begitu, dan—seharusnya—memilih kecenderungan melihat gejala yang berlaku kolosal; bahwa peluang perdagangan yang besar masih bisa diperoleh kendati tidak melalui panel pasar bebas. Apakah selama ini peluang perdagangan negara lain terhadap Indonesia—atau sebaliknya—dianggap kecil? Lalu, bapak menteri itu, pun tidak berusaha menjelaskan seperti apa besarnya peluang perdagangan yang dia maksud. Mungkin pak menteri itu lupa, bahwa jika pemerintah tak membangun hambatan khusus dan membuat aturan yang jelas, maka bisa dipastikan sektor UKM dan sejumlah perangkat ekonomi lokal akan mangrak di negeri sendiri, mati karena hempasan investor.

Mengapa pula harus malu? Perjanjian itu kan, kendati sifatnya mengikat pun, tidak akan mengubah pendirian WTO jika suatu saat ada negara yang menarik diri hanya karena terlambat melihat berbagai kelemahan dari panel yang ditawarkan. Bagaimana mungkin Anda menghindari mendapat malu dari organisasi dunia yang kekuatannya tidak solid itu, dan malu dengan negara-negara lain? Sedangkan Anda tak berusaha menghindari malu saat Anda gagal melindungi nasib masyarakat pasar tradisional, nasib industri rumahan yang tak padat modal, nasib industri menengah—yang bahkan kini sedang bertarung dengan sejumlah industri asal Tiongkok yang beroperasi di Jawa Tengah sana—dan khususnya nasib ribuan petani dan pekebun yang akan kesulitan menghindari gempuran komoditas serupa yang mereka hasilkan dengan harga yang lebih murah?

Bahkan isu penting yang dibangun kalangan serikat buruh dalam dialog singkat itu tidak berusaha dijawab tuntas oleh pemerintah dan anggota parlemen yang hadir ketika itu. Wakil serikat buruh itu mempersoalkan pemerintah yang tidak bisa tegas soal energi dan sumbernya. Terlalu banyak sumber daya energi dan mineral Indonesia yang kini dikelola asing atau yang sementara ditawarkan ke pemodal asing.

Pemahaman itu persis sekali dengan kekhawatiran saya mengenai masalah keterbatasan energi yang masih terus membelit Indonesia. Kemudian diperparah dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik industri dan harga beli gas untuk industri. Langkah pemerintah itu sungguh…sungguh membingungkan…

Anggota parlemen yang hadir pada acara itu pun, ternyata pemahamannya soal hambatan pasar bebas, tidak lebih baik dari si menteri. Dia dengan tegas menyatakan bahwa pasar bebas itu hanya bisa ditunda, tapi tidak bisa dibatalkan.

Ini jelas keliru. Pasar bebas itu panel yang dapat diikuti oleh negara mana saja dalam kawasan pasar yang dimaksud, dan keikutsertaannya dapat dianulir. Artinya, Indonesia bisa kapan saja menyuarakan kehendaknya untuk keluar—baik sementara atau permanen—dari panel pasar bebas kawasan. Memangnya ada apa dengan pasar bebas ini? Mengapa pemerintah dan parlemen sebegitu menggebu-gebunya untuk ikut serta tanpa peduli dengan kondisi riil ekonomi di dalam negeri? Apa sebenarnya yang dijanjikan negara deklarator pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jika Indonesia menyerahkan sepenuhnya sistem pasarnya kepada liberalisasi pasar bebas? Menyerahkan sepenuhnya pasar Indonesia pada kehancuran…

Sebaiknya, siapapun yang sedang berurusan dengan panel ini jangan terburu-buru menanggapi agitasi WTO terhadap perkiraan mereka atas pertumbuhan perdagangan dunia, yang dikatakan organisasi itu akan tumbuh 9,5% pada tahun 2010. Yeah…namanya juga agitasi…tak perlu heran jika lembaga perdagangan dunia itu memiliki maksud dari setiap data yang dilemparkannya ke publik.

Hanya saja cukup mengherankan, jika WTO menyebut perkiraan pertumbuhan perdagangan dunia pada 2010 akan tumbuh sedemikian tinggi seperti itu, sementara beberapa data perdagangan yang berlaku antar negara di beberapa kawasan berbeda justru berlawanan dengan data WTO. Lihat saja, China sudah sukses menggeser Jerman sebagai eksportir terbesar dunia; dengan nilai ekspor barangnya pada 2009 yang mencapai angka fantastis; US$ 1,20 Triliun. Data ini menunjukkan, bahwa China sudah berhasil mengambil posisi pemimpin ekonomi dunia pada kwartal pertama tahun 2010. Sedangkan data WTO menyebut China hanya…”hanya” akan memimpin pertumbuhan ekonomi Asia saja.

Bukankah menteri dan anggota parlemen Indonesia yang berpandapat tadi itu jelas-jelas keliru. Jika China, bahkan India—kemudian data menyebut Indonesia pada urutan ketiga pada papan pertumbuhan ekonomi—mampu bergerak tanpa dukungan pasar bebas, maka apa bedanya jika ekonomi Indonesia tidak diserahkan pada liberalisasi pasar bernama pasar bebas itu? Ekonomi Indonesia akan tetap bisa tumbuh jika pemerintah Indonesia memiliki capacity to building for economic…dan perangkat ekonomi Indonesia memiliki capasity to willingness to economic progressive.

Tak perlu-lah terburu-buru dengan “menyeret-nyeret” langkah kaki sendiri ke pasar bebas itu. Tidak ada faedahnya…

Coba perhatikan paralelitas kenyataan perdagangan Indonesia jika “terburu-buru” dibenturkan dengan kekuatan ekonomi yang jelas-jelas besar itu. Indonesia tidak saja akan “berdansa” di lantai yang licin…tetapi juga akan mendengar musik yang sama sekali asing bagi tarian ekonomi-nya.

Sebab soalnya; bukan berlomba membangun kekuatan ekonomi negara agar terlihat prestisius di mata dunia, tetapi berusaha sekeras mungkin agar tingkat ekonomi dan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia terjamin dan terbangun…bukan begitu?

Maka, sikap saya masih tetap: TOLAK PASAR BEBAS!!! []

Sumber tulisan: http://ilhamqmoehiddin.wordpress.com

Sumber Photo: 4.bp.blogspot.com


Mata Uang Tertinggi di Dunia

Oleh Mappajarungi Manan

Pecahan 750 Ribu Dollar Zimbabwe

Pecahan 250 Juta Dollar Zimbabwe

Pecahan 500 Juta Dollar Zimbabwe

Pecahan 25 Milyar Dollar Zimbabwe

Pecahan 50 Milyar Dollar Zimbabwe

Pecahan 100 Milyar Dollar Zimbabwe

Inflasi di Republik Zimbabwe makin menggila saja. Harga kebutuhan tak terkendali. Herannya. Kondisi masyarakat adem-adem ayem, tak ada reaksi, apalagi demonstrasi. Bayangkan aja, pemerintah akhir bulan Mei lalu meluncurkan uang pecahan Zim$ 50.000.000.000 (50 milyar dolar) dan pecahan 25.000.000.000 (25 milyar dolar). Gila kan harga kebutuhan pokok tak terbendung. Bayangkan nilai tukar 4 Juli 2008, US$ 1 ke Zim$ 900.000.000 (1 Dolar Amerika sebanding 900 Juta Dolar Zimbabwe). Coba bayangkan?

[]


Nilai Mata Uang Zimbabwe, Sekarat

Oleh Mappajarungi Manan

KRISIS moneter di Republic of Zimbabwe, telah memasuki tahun kelima—ketika kutuliskan pengalaman ini—sejak tahun 2002. Kondisi makin tidak jelas. Harga-harga berbagai kebutuhan meluncur bak roket.

Kendatipun sejak bulan Agustus 2006 pemerintah memotong nilai mata uang (renumerasi). Misalnya, nilai uang Dollar Zimbabwe (Zim$) 1.000,- tiga nol yang ada di belakangnya dipotong, hingga menjadi Zim$ 1. Tapi itu tidak terlalu mempengaruhi orang yang memiliki jutaan uang Zim$, karena pemotongan juga berlaku buat harga-harga barang.

Namun, kondisi seperti itu kerap berubah. Perubahan nilai tukar dollar Amerika membuat perubahan pula pada nilai tukar dollar Zimbabwe, yang lagi-lagi melambung cepat ibarat pesawat supersonic. Tiap hari pergerakan nilai tukar uang terus naik. Bahkan, tidak berhitung hari, tetapi berhitung jam. Kalau pagi nilai tukar US$1 terhadap Zim$, misalnya US$ 1 setara Zim$ 100, maka sore harinya naik lagi, dan, esok pagi lagi-lagi naik. Menjengkelkan.

Kini—pada hari kutulis artikel ini—5 Oktober 2007, perbandingan nilai tukar US$ 1 mencapai Zim$ 552.000. Jadi, jika menjual pecahan US$ 100,- maka Anda akan dapat mengantongi uang sebesar Zim$ 52.000.000.- Beruntung, sejak dua bulan lalu, pemerintah mencetak uang Zim $ dengan nilai Zim$ 200.000,-.

Tapi nilai tukar sebesar itu hanya berlaku di pasar gelap. Sedang nilai tukar resmi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral pemerintah Zimbabwe, yakni US$ 1 berbanding Zim$ 30.000,-. Nah, bayangkan kalau menukar uang pada pemerintah, US$ 100.- maka Anda akan mendapatkan Zim$ 3.000.000,-. Ironisnya, untuk nilai itu Anda hanya akan mendapatkan sekotak Pizza. Deg!

Termahal Di Dunia

Kondisi makin diperparah, ketika pemerintah Zimbabwe melakukan manuver dengan langsung melakukan pemotongan harga. Misalnya satu buah sabun mandi Lux yang harganya Zim$ 400.000.- dipotong menjadi Zim $ 200.000,-. Semua harga-harga di potong, demikian pula dengan sebungkus rokok yang tadinya Zim$ 500.000.- saat itu menjadi hanya Zim$ 100.000,-. Kontan saja manuver pemerintah itu membuat sejumlah pengusaha lokal…bangkrut. Bahkan ada perusahaan yang tidak lagi memproduksi, bahkan menjual. Pedagang yang kedapatan tetap menjual dengan harga tinggi, langsung dijebloskan ke penjara polisi.

Supermarket-supermarket yang ada di pusat kota Harare dan sekitarnya, tetap membuka diri. Akan tetapi, bahan-bahan kebutuhan seperti daging sapi, ayam dan telur tidak ada. Yang ada hanya kebutuhan toilet dan produk-produk komestika. Umumnya ekspatriat yang ada di Zimbabwe, melakukan perjalanan ke South Africa dan Mozambique untuk belanja kebutuhan sehari-hari mereka. “Tidak ketinggalan dengan saya, kadang harus ke South Africa atau Mozambique.”

Kendatipun sekotak Pizza sama dengan gaji pegawai negeri (civil servent) akan tetapi, mereka mampu bertahan. Karena makanan pokok mereka adalah roti atau Sadza (tepung jagung) yang direbus bersama air. Tapi mereka makan Sadza dengan sayur dan kacang. Untuk makan daging, mereka tak mampu membeli.

Gejolak ekonomi yang berkepanjangan waktu itu, karena kejengkelan Amerika Serikat dan Inggris. Inggris sakit hati, lalu melakukan embargo karena para petani kulit putih tanah mereka dirampas. Sementara Amerika Serikat dongkol pada Uncle Bob (julukan bagi Presiden Zimbabwe, Robert G. Mugabe), karena kepentingan dan peran politik Amerika Serikat di semenanjung Afrika kerap terbentur pengaruh kuat Robert G. Mugabe. Karena bagaimanapun juga, Presiden Zimbabwe ini adalah presiden yang disegani di Afrika.

Karena itulah mengapa Amerika Serikat ngotot ingin mengganti presiden Robert G. Mugabe. Amerika Serikat berulah dengan melancarkan slogan-slogan kunonya; Zimbabwe dikatakan tidak demokratis di bawah pemerintah Mugabe, lalu tudingan pelanggaran HAM, etc.

Tapi bagaimanapun juga, Zimbabwe di tahun 2007 itu, tetap enjoy dengan krismonnya.

[]


Sketsa: Bicara Snack, Subtitusi Beras, Smesco UKM Festival

Oleh Iwan Piliang

Ketika di Uni Emirat Arab kwartal pertama 2010, saya sempat dua kali mengunjungi Global Village, Dubai, kawasan luas bagi arena pameran dagang yang berlangsung Desember-Februari setiap tahun. Stand pameran yang ramai dikunjungi, seperti Iran, dominan menjual makanan kecil. Melihat Smesco UKM Festival ke-8, di Jalan gatot Subroto, Jakarta, tahun ini, berlangsung 14-19 Juli, peluang makanan khas Indonesia jika merambah pasar Timur Tengah dan Asia Selatan menjadi begitu terbuka lebar. Sketsa akhir pekan uhwal makanan kecil, subtitusi beras: ada beras dari singkong, sepenggal kecil catatan dari pameran.

BUNGKUSNYA menggunakan daun pelepah jagung. Isinya wajik, berbahan ketan diolah santan dan gula merah. Sebungkus seukuran tiga jari tangan. Deretan lima wajik ini dijahit merangkai, di tengahnya berlogo bertuliskan Wajik Kletik Dibungkus Klobot, Ibu Prajitno. Dibawah logo tertera tulisan: Sejak 1969, di Blitar.

Di daerah saya, Sumatera Barat, wajik lebih berminyak seperti Kalamai, atau dikenal dodol oleh orang Betawi. Keduanya sangat mengandalkan santan kelapa. Namun wajik Kletik, lebih kering, dominan berasa gula merah.

Manca ragam makanan tradisional kita secara tekun tahun-menahun telah memiliki pasar sendiri. Membuat wajik masuk ke pasaran, sejak 1969, sebuh perjalanan ketekunan panjang. Prestasi demikian dimiliki oleh banyak Usaha Kecil Menengah Indonesia (UKM) Indonesia. Karenanya sebuah pameran nasional menampilkan mereka, bisa menjadi langkah menuju merambah pasar global.

”Saya juga sangat yakin hal itu jika digarap dengan baik akan menjadi peluang besar,” ujar Wahid Supriyadi, Duta Besar RI di Uni Emirat Arab, ketika saya jumpai di Abu Dhabi.

Wajik Kletik, salah satu contoh makanan tradisional yang saya temui di Pameran Smesco UKM Festival saat ini. Makanan tradisional, kemasan tradisional, khas Indonesia. Tidak berlebihan snack tradisional ini memiliki potensi sebagai camilan menyaingi makanan kecil Iran, misalnya.

Di Global Village, Dubai, stand pemeran Iran, dipenuhi aneka manisan, kacang-kacangan yang mengundang pengunjung antri datang. Dan bukan suatu mustahil jika, aneka wajik ada di stand Indonesia, apalagi kemasannya pun khas berbahan alami seperti Wajik Kletik, stand pameran Indonesia saya duga akan diserbu pengunjung.

Itu baru dari ranah wajik. Bicara kacang-kacangan, negeri ini juga tak terhitung kreatifnya. Di kampung saya, di Sungai Geringging, Sumatera Barat, usaha rumahan kipang kacang: kacang tanah segar yang digongseng kemudian diadon dengan gula merah kental dan dipress rata, dipotong kotak seukuran dua jari, lalu dikemas dengan daun pisang kering. Hmm rasanya khas, pilihan kacang segar, tanpa ada bagian kacang yang busuk; gula merah kelapa dan digongseng dengan api bara kelapa.. Sebuah karya tangan dan hati. Hingga saat ini rasa Kipang Kacang kampung tak tertandingi oleh industri yang membuat penganan sejenis.

Khusus kacang, di Smesco UKM kala ini saya menemukan gorengan kedele segar dari Salatiga dikemas dalam plastik. Keunikannya, kedele segar dipanen petani, itu langsung diolah, sehingga cita rasanya khas.

Ranah perkacangan itu, jika disimak dari Sabang sampai Merauke, tidak berlebihan saya mengatakan berlimpah ruah aneka olahannya. Tinggal bagaimana mengemas, memastikan volume, potensi pasar global sungguh terbuka lebar.

Selain kacang di Smesco UKM Festival saat ini, ada juga beragam kerupuk. Salah satunya kerupuk ikan pipih khas Kuala Pembuang, Seruyan, Kalimantan Tengah. Kerupuk sejenis di Palembang dikenal sebagai kerupuk Ikan Belida.

”Volume produksi kami bisa lebih besar dibanding Sumsel, karena potensi ikan pipih lebih besar,” ujar Sanusi, sang pedagang.

Volume memang salah satu masalah untuk memasarkan. Jika pasar global dibuka, biasanya permintan rutin bervolume besar. Umumnya tuntutan untuk mengisi jaringan supermarket.

Jika saja satu topik kerupuk Ikan Pipih atau Belida ini digarap secara nasional, dengan volume yang tertakar secara nasional: maka satu lagi lahir makanan khas Indonesia merambah pasar dunia. Perihal yang demikian seharus menjadi perhatian besar HIPMI, atau Kadin Indonesia. Bukankah yang disebut pengusaha itu sosok memiliki produk dan atau atau jasa? Sedangkan skala, besaran dari produk dan atau jasa itu merambah pasar. Makan saya suka tak habis pikir jika banyak orang kebingungan tak tahu harus mengusahakan apa?

Jika saja makanan khas, makanan kecil, ranah kuliner negeri ini sejak lama didukung untuk merambah pasar secara luas, betapa meriahnya.

Dua pekan lalu saya berjumpa dengan dua ibu turis malaysia di Bandung. Ia mengatakan salah satu hal mengundang minat mereka mara ke Bandung adalah: ”Di Bandung banyak nian pernik makanan kecil enak rasanya.”

TEROBOSAN membuat makanan non beras, layak diacungkan jempol kepada Prayitno, asal Penajam, Kalimantan Timur. Di Smesco UKM Festival kali ini, ia menampilkan beras yang ia beri tajuk MUSI (Mutiara Singkong). Wujudnya bagaikan beras yang terpotong-potong, putih persis beras. Namun bahan bakunya singkong.

“Sejak empat tahun lalau saya berkutat mencoba membuat produk pengganti singkong, pilihan akhirnya ke Musi,” ujar Prayitno.

Kini dalam sehari ia memproduksi 50 kg Musi. Konsumennya baru dalam lingkup kecil di seputar Panajam, Kaltim. Ia menjual Rp 4.500 per kg. Secara berseloroh saya sampaikan kepada Prayitno bahwa ia lebih kreatif dan bermartabat dari dominannya orang Panajam, Kaltim berbisnis batubara. Prayitno tertawa.

“Masyarakat acap mencampur Musi dengan beras Raskin, lalu jadi lebih pulen, beras Raskin menjadi terasa Rojolele,” ujar Prayitno berpromosi.

Upaya kerasnya empat tahun mencoba membuat alternatif produk pengganti beras ini luar biasa. Jika boleh disebut, agaknya, inilah produk terunik yang saya temui di Smesco UKM Festival dari ranah makanan ini. Anda tertantang mencoba Musi? Smesco UKM festival ini masih dapat dijumpai hingga esok.

Dan jika belum puas dengan beras putih, di stand lain dari Supiori, Papua, Anda dapat menemukan beras merah. Namun bahan bakunya dari buah Manggrove. Biji tanaman diolah, dikeringkan, kemudian dihancurkan. Wujudnya lebih halus. Rasanya seperti beras, namun mengandung unsur serat sangat tinggi. Family Star produsennya menjual Rp 30 ribu per kg. Dan konon dimasak sedikit saja beras mangrove ini akan mekar.

Maka dari menyimak khasanah makan kecil, alternatif bahan pangan pengganti beras, tiada lain kalimat saya, negeri ini memang kaya raya dan seharusnya warganya tidak yang miskin dan berkesulitan hidup.

Kiranya Smesco UKM Festival ini memang harus rutin berlanjut, sehingga fisik bangunan yang bagiannya ada dibuat berbentuk topi tentara Romawi itu, berkonten sesuatu yang dapat menjadi wadah mempromosikan industri UKM kita dalam skala lebih luas menjadi jenjang merambah pasar global.***

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blog-presstalk.com



%d blogger menyukai ini: