Sketsa: Berkaca ke Monorail di Ranah Partai Kartel

Oleh Iwan Piliang (Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com)   Sosok

Tantowi Yahya bangga mengatakan ke media pekan lalu, bahwa ia sudah mendapatkan dukungan Soetiyoso maju menjadi calon Gubernur DKI tahun depan. Mantan Gubernur DKI itu yakin di akhir jabatannya lalu, alternatif moda transportasi Monorail kelar. Fakta kemudian, ia tidak mampu berbuat apa-apa karena “power” satu pengusaha terindikasi tajam ingin mencaplok proyek monorail. Jika semua calon Gubernur dari partai tahun depan berada di genggaman kepentingan pengusaha tambun dan partai terindikasi kartel semua, yakinkah Anda ibu kota Negara lebih baik adanya? Berikut kembali Sketsa Monorail, saya gabung dengan tulisan November 2008 lalu, berjudul: Monorail Taat Rel, Dialog Dodol dan Birokrasi

***

RABU malam, 23 Maret 2011. Menjelang pukul 23 malam, saya mencoba melewati jalan HR. Rasuna Said, arah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Tujuan  satu saja: menikmati panorama menatap bilah-bilah pilar besi calon pilar monorail terbengkalai.

Di seberang Menara Imperium sebuah bendera merah berkibar di antara bilah besi calon pilar. Saya tak dapat membaca tulisan yang ada di bendera itu. Menjelang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian calon pilar yang berwujud beton kekar segi empat itu, badannya belang-belentong oleh bekas sobekan stiker, poster.

Meneruskan perjalanan, persis di seberng Pasar Festival. Entah mengapa satu saja pilar yang beton segi empatnya sudah lebih tinggi. Pilar itu tampak dicat merah.

Saya menatap ke kiri, teringat di masa SMP dulu, bersama sekolah berenang di komplek Soemantri Brojonegoro. Kawasan ini jelas milik Pemda DKI Jakarta. Ada komplek olahraga; arena basket, lapangan sepak bola. Selain berenang lokasi itu menjadi ajang kami melakukan pertandingan sepak bola antar kelas.

Peralihan kawasan ini dikelola swasta, sebagai warga DKI saya tak tahu menahu bentuk kerjasamanya, apatah pula berapa Pemda dapat duit dari pengelolan property yang ada? Dan atau bagaimana status tanah milik Negara itu? Property milik salah satu kelompok usaha kini di kawasan yang disebut Pasar Festival itu, kini sudah mendominasi, dan landmarknya yang dulu bertajuk Gelanggang Olahraga Soemantri Brojonegoro, seakan sudah lenyap ditelan bumi.

Bukan suatu karangan jika asset Pemda, asset negara, berlomba-lomba dikuasasi penguasaha. Bukan pula keanehan toh ruh kepengusahaan itu mencari peluang. Lahiriah usaha memang demikian. Peluang bisa apa saja, termasuk bila perlu mencaplok hak-hak publik, maka laku caplok-mencaplok itu terus saja terjadi. Bahkan tak ketulungan membelenggu fasilitas dan kebutuhan publik.

Mencoba rendah hati memverifikasi, premis saya jernih soal terbengkalainya proyek monorail. Secara tegas saya katakana, proyek itu terbengkalai karena ulah keingin kelompok  usaha yang ingin menguasainya. Lain tidak. Untuk mendukung kalimat saya ini, bukan sebuah kalimat instan yang saya lontarkan. Anda dapat mengikuti bagian Sketsa yang saya tulis November 2008 lalu:

RUSLAN Diwirjo, sosok yang low profile di Departemen Pekerjaan Umum di era Soeharto, pernah menjadi Dirjen di Departemen PU, dikenal sebagai “Bapak Infratruktur” karena di eranyalah jalan tol Jagorawi dibangun, didirikan Jasamarga. Ruslan pula yang mengusulkan terobosan membangun tol melibatkan swasta. Dan pemerintah cukup memberikan dukungan. Sumber pembiayaan biasanya datang sendiri.

Saya mencatat, investasi tol Cawang-Priok, Jakarta, antara lain dilakukan Hasanal Bolkiah sebesar US $ 70 juta, dengan Rp 0 bunga. Itulah sebuah bentuk kepercayaan asing, jika dalam sebuah proyek infrastruktur memang mendapatkan dukungan pemerintah, dana pembiayaan seakan datang sendiri.

Hingga hari ini, masyarakat konstruksi mengenal Ruslan, sebagai sosok pejabat yang lurus, bersih, hidup bersahaja.

Saya hanya heran bila di dalam era SBY-Kalla kini sudah dibuat tiga kali event Infrastructur Summit, melibatkan Kadin Indonesia –lagi-lagi Kadin, organisasi terunik di jagad, cuma satu saja di sini, di negeri lain chamber of commerce banyak wujudnya, dan keberadaan Kadin di-SK-Presiden-kan segala— yang ada hanya sebuah kegiatan pameran, seminar, seremoni, investasi tak kunjung datang, proyek infrastuktur tak kunjung bergerak.

Ketika beberapa anak muda, kelompok enjiner anak negeri, berhimpun, lalu mendarma-baktikan ilmunya berbuat bagi Jakarta, bagi sebuah solusi mengatasi kemacetan, maka pada 2003 didirikan PT. Jakarta Monoraíl.

Maka anak-anak muda yang berpendidikan tinggi di bidang transportasi itu, mengajak Ruslan Diwirjo, yang di usia pensiun, menjadi Dirut perusahaan yang membuat moda transportasi alternatif ini. Ruslan tak menampik. Hidup memang pengabdian, demikian logika Ruslan.

Salah satu anak muda, Sukmawaty Syukur, inisiator Monoraíl, lulusan pendidikan transportasi di Amerika Serikat.

Siang, 7 Januari 2009, sebagai upaya menindak-lanjuti tulisan saya Menertawakan Pilar Logika Tidak Berkira, 22 Desember 2008, saya menemui Sukma di kantor PT Jakarta Monorail di Perkantoran Umar Ismail, Lt. 2. Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Sukma menuturkan. Pada suatu hari di 2003. Ruslan dan direksi Jakarta Monorraíl, sebagai inisiatif swasta, menghadap Soetiyoso, kala itu Gubernur DKI.

“Kami yakin proyek ini bisa berjalan Pak. Tetapi tak ada dana di muka yang harus kami bayarkan ke Bapak, ke Pemda,” ujar Ruslan kepada Soetiyoso.

“Wah, tidak perlu. Saya percaya, jika Pak Ruslan ada di proyek ini, pasti jalan. Saya masih ada sumber lain. Saya ingin di era saya mengakhiri jabatan, ada sesuatu yang saya tinggalkan,” jawab Soetiyoso.

Maka modal perencanaan proyek, konsep yang telah dibuat, rancang bangun, serta melibatkan kapasitas konsultan sekaliber PT Wiratman & Associate Consulting Engineers, dengan manajemen yang terbuka, maka PT Adhi Karya Tbk, yang turut menjadi pemegang saham, melihat proyek monorail dengan investasi Rp 4 triliun itu layak.

Maka PT Adhi Karya pun mulai membangun pondasi, sebagaimana hingga hari ini, kita lihat pilar-pilar pembangunan sementara terbengkalai

Dua jalur direncanakan: jalur biru menghubungkan Bekasi dan Tangerang, sepanjang 76 km, di tengah kota bersilangan dengan jalar hijau, 26 km, di dalam kota.

“Hingga kini masalah pembebasan lahan pun tidak ada masalah sudah tuntas 97%,” ujar Sukmawati.

Dalam membangun infrastruktur, urusan lahan, menjadi kunci, itu antara lain petuah Ruslan, sang Dirut. Maka di beberapa ruas protokol terminal monoraíl memang didesain menggantung, sehingga tidak ”mencaplok” lahan publik.

Gerbong Monoraíl pun, yang semula menggunakan Hitachi, Jepang, dengan biaya US$ 407 juta, terkendala untuk penanaman modal asing Jepang yang harus G to G, sementara PT Jakarta Monoraíl adalah swasta. Diperoleh solusi untuk membuat gerbong lokal, gabungan PT INKA, Lembaga Elektronika Nasional (LEN) dan PT Bukaka, yang dapat menekan biaya hanya US $ 107 juta—hemat US$ 300 juta.

Urusan pembiayaan pun tidak masalah, karena melalui lembaga keuangan di Arab Saudi sudah siap melakukan joint venture dengan PT. Jakarta Monorail. Bahkan support dari pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan, melalui surat yang akhirnya ditandatangni oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, juga sudah ada.

Jakarta Monorail (foto: A. Pontoh)

Maka masalah memang tinggal di Pemda DKI Jakarta.

Padahal jika tidak aral yang merintangi, maka 2009 ini sedianya penduduk DKI Jakarta sudah dapat menikmati monoraíl yang nyaman, ontime perjalanan, dan signifikan menjadi terobosan kemacetan lalu lintas orang yang bergerak mencapai 600 ribu sehari di DKI Jakarta kini.

Lantas mengapa terhambat di Pemda DKI?

KARENA ini daerah Betawi, saya menjadi teringat akan analogi pembuatan dodol—sebagai makanan khas tradisional di Jakarta.

Suatu hari gula merah dalam adonan dodol baru yang lebih bergizi dan enak bilang, “Kalau bukan karena saya, maka dodol ini tidak jadi.. lho!”

“Enak saja, kalau bukan karena santan, memang lo jadi dodol?” kata kelapa.

Beras ketan pun tak ketinggalan.

“Gue kan bahan baku utama!”

Ributlah masing-masing bahan baku dodol baru itu.

Celakanya si tukang adon, penguasa pemerintahan, punya pembuat dodol yang lain. Ia melihat keributan sesama dodol bicara dodol itu, sebuah peluang. Karena selama ini dari berjualan “dodol” lainnya, sudah mengantarkan dirinya menjadi konglomerat dodol tambun di Betawi.

Dengan tukang dodol yang berpikir demikian, ia tidak lagi memikirkan bagaimana pemakan dodol di segenap Betawi bisa lebih nikmat memakan dodol, lebih bergizi.

Sebaliknya. Pemain dodol lama ingin menguasai dodol baru itu, dengan langgam dan keinginannya sendiri. Untuk itu bahan baku dodol yang memang ribut sesama dodol tadi, di hidangkan beritanya ke media, bahwa prospek dodol yang lebih baik untuk rakyat Betawi, tidak bagus, melanggar sukuk, tidak efisien, dan seterusnya.

Akibatnya, rakyat Betawi tidak menikmati Dodol prima.

ANALOGI dodol itu secara jernih dapat saya sampaikan setelah melakukan verifikasi. Sama halnya saya memverifikasi mengapa PT Perkasa Engineering, yang mampu membuat blok mesin angkutan, termasuk mesin panser, hari ini terbengkalai, termasuk PT DI, dulu IPTN, sempat merana kini sedang bangkit lagi itu.

Seakan tak beda keadaannya. Pada dua kasus di luar Monoraíl, kepentingan asing bermain. Pada kasus monoraíl lebih ke kepentingan lokal menyandera.

Pada persoalan monoraíl, saya laksana melihat peminat dodol baru itu “menyandera” kepentingan publik demi sebuah keinginan memiliki proyek. Toh, bagi pebisnis kakap, setiap usaha terkadang laksana mainan, dan terkadang mainan seakan menyandera kepentingan publik itu, bisa jadi juga menjadi kepuasan seseorang.

Akibatnya upaya anak-anak pintar Indonesia —bahkan sosok macam Ruslan Diwirjo yang terkenal kredibel, telah ikut turun tangan— seakan tak mampu berbuat bagi bangsanya.

Laksana senasib sepenanggungan dengan credencial asset hebat di PT DI, atau macam seorang enjiner macam Rippon Dwi, kelahiran Riau, lulusan ITB yang puluhan tahun di Perkasa Engineering, di PT Perkasa.

Karenanya kepada saya, di siang di awal Januari 2009 itu Sukmawaty bertutur bahwa di tengah keadaan stagnan, ia mencoba menerobos melirik market global.

Saya percaya mereka berhasil.

Tiang Monirail (foto: kabarindonesia.com)

Apa yang terjadi kini, melalui tangan Sukmawaty dan kawan-kawan, bersama PT Adhi Karya, mendapat proyek pembangunan Monoraíl Mekah-Medinah, Arab Saudi.

“Nilainya mencapai empat millar dollar,” ujar Sukma.

Artinya lebih 10 kali lipat dari proyek PT Jakarta Monoraíl.

“Cuma tak enaknya, karena itu internasional biding, agar tidak mencolok di mata dunia, kami seakan jadi sub kontraktor,” kata Sukma pula, “Karena kami di Jakarta dianggap belum berhasil. Jadi belum boleh jadi main contractor.”

Padahal ketidak-berhasilan di Jakarta itu bukan karena fisibilitas proyek, juga bukan karena pembiayaan tidak tersedia itu. Tetapi karena, yah, Anda pahamilah analogi dodol di atas.

Di luar monoraíl, terobosan Sukmawaty ke Timur Tengah, kini mengantarkan PT Adhi Karya mendapatkan proyek pembangunan 20 gedung pencakar langit di Dubai.

Prospek itu, sebagai bukti bahwa kontraktor Indonesia dipercaya dunia.

Sehingga jika memang dalam Maret ini, proyek Monorraíl tidak kunjung jalan, Sukma dan kawan-kawan sudah siap-siap membawa masalah ini ke arbitrase internasiional. Dan jika itu terjadi, sudahlah proyek tak jalan, menjadi catatan prestasi kelam bagi Pemda DKI Jakarta.

Padahal di lain sisi, setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda DKI Jakarta mencapai Rp 20 triliun. Untuk apa dan ke mana saja anggaran itu dipakai? Saya sebagai warga Jakarta tidak pernah mendapatkan pemaparan melalui sosialisasi pertanggungan jawab publik Pemda?

Saya layak bertanya, sebab di lapangan, Jakarta tetap macet, drainase tidak kunjung baik, rumah sakit bahkan pengobatan hingga kelas Puskesmas hari ini tetap belum gratis, segalanya masih duit di Jakarta ini?

Karenanya tidak berlebihan bila kepada Anda, Pembaca, saya mengatakan: Jika Pemda mau, ringan saja urusan mendukung monoraíl.

Menjadi tanya juga kemudian, Soetiyoso yang di awal mendukung proyek ini, seakan tak bisa berbuat apa-apa di akhir masa jabatannya akibat analogi dodol tadi yang mencengkeram.

Di lain sisi, jalur busway yang bersubsidi dipastikan gagal oleh seorang pengamat tranposrtasi. “Karena Indonesia bukan Bogota. Jakarta adalah Tokyo. Menempatkan logika Jakarta macam di Bogota, inilah yang keliru”

“Jalur busway bisa digunakan khusus jalur motor.”

Urusan logika yang kepelintir oleh kepentingan sempit oknum, dan celakanya pejabat level Gubernur pun seakan tak mampu berbuat terhadap sosok dalam analogi dodol tadi, maka kini berpulang kepada publik memang, plus media alternatif membuka mata rakyat kebanyakan, agar saatnya negeri ini membebaskan belenggu “penjajahan” sempit oleh segelintir oknum anak bangsanya sendiri.***

(ditulis pada 24 Maret 2011)