Opini: Negeri Berprotokol Berpejabat Pemimpin Tok!

Oleh Iwan Piliang (Blogger,Mereposisi Jakarta Menuju Jayakarta)

 

Rakyat dipersilahkan melayani, memfasilitasi…segala-galanya untuk pemimpin dan pejabat dengan ke-VVIP-annya. Tajuk hidup kita modern, prakteknya berkerajaan, feodalis-praktis.

***

DI dalam menulis sketsa, reportase, saya pernah memaparkan berapa banyak kendaraan voorijder RI-1. Pekan lalu ketika memukul bola Woodball, olah raga baru yang belakangan saya geluti, di taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, saya menatap ke pojokan jalan ke arah Masjid Sunda Kelapa. Jalanan sepi, lalu belasan mobil setelah dipimpin lima motor besar lewat mengiringi. Rupanya Wakil Presiden hendak keluar rumah dinasnya. RI-2 melintas pas. Jalanan lengang, lalu macet membuncah ke setiap perempatan jalan.

Kemarin, ketika Presiden SBY berkunjung ke Jogja, setidaknya 28 penerbangan harus delay mendarat . Begitulah pakem baku bila ada VVIP lewat. Maka rakyat kebanyakan harus mengalah demi pemimpin, demi pejabat.

Cerita ihwal ini akan bisa ditulis berpanjang-panjang, dan tiada akan henti-henti saking terjadi dari tingkat presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota hingga ke bawah, semua ingin mendapatkan layanan kepejabatan, layanan kepemimpinan, fasilitas ke-viviaipi-an.

Di ranah ini tak terkecuali para wakil rakyat. Juga mereka yang di Dewan Pertimbangan Daerah. Tengok saja mobil-mobil mereka kini, pelatnya dipasangi logo instansinya.

Mereka masih kurang percaya diri cukup dengan wajah dan kartu identitas, selain tunggangannya sudah pasti mobil di atas Rp 500 juta harganya. Kurang apalagi?

Malahan kalau di telaah dengan sudut pandang tersendiri, memberi logo yang tak pas tempat itu, membuat kesan murah mobil sekalas Lexus 4.600 CC yang berharga lebih Rp 2 miliar, misalnya. Tetapi begitulah, kepejabatan itu di negeri ini memang harus ditampakkan. Kepemimpinan itu seakan memang harus berjarak dengan rakyat.

Sehingga kita tak menemukan lagi pemimpin rakyat dan atau pemimpin merakyat.

Pada suatu kesempatan, saya pernah terkesima melihat sosok Emil Salim di lobby Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Di tengah mobil-mobil pejabat dan anggota DPR lain berkelas, Emil Salim, mantan Menteri  Lingkungan Hidup, dengan percaya diri menaiki sedan Toyota Vios, bertajuk Limo, jika dipakai taksi. Mungkin Emil Salim masih terkenang akan leluhurnya, H. Agus Salim, sosok sederhana, berpikir dan berbuat bagi kemajuan rakyat, tanpa harus berjarak dengan rakyat.

Bila Anda masih ingat, ketika Presiden Iran Ahmad Dinejad berkunjung ke Indonesia, khususnya ke kampus UI, Depok, ia disambut begitu hangat. Kehangatan sambutan itu, terlepas dari sudut pandang melihat negaranya, adalah karena kesederhanaannya menjabat Presiden Iran. Dinejad tetap sebagai manusia biasa, bagaikan rakyat kebanyakan menghuni rumahnya yang bersahaja.

Bandingkan di sini.

Bila Anda berkunjung ke Kabupaten pemekaran baru, simaklah bagaimana kantor dan rumah dinas Bupati, DPRD, dibuat. Semuanya tampak sangat mentereng. Persis bagaikan era di jaman kerajaan dulu. Raja harus memiliki singgasana hebat dan bagus. Belum lagi ditelaah penggunaan anggarannya, bahkan mencapai lebih 80% untuk belanja pejabat dan pegawai hingga hamba sahaya di kantor pemertintahan. Lalu jika di kaliber Propinsi Banten masih ditemukan busung lapar, gizi buruk, sekolah rubuh, inilah jawabnya: Negeri hanya untuk “kerajaan” dan kejayaan pejabat, anggaran untuk pembangunan rakyat, fasilitas rakyat, dicekakkan nian.

Bagaimana tidak cekak untuk rakyat, pola memakai, menggunakan dan memperuntukkannya tak ubah bagaikan di era kerajaan silam. Tak beda setetes pun jua. Kini “pemalakan” pajak ke bawah gencar sekali tetapi perampokan tambuan kelas atas melului penggelapan pajak Transfer Pricing, seakan difasilitasi UU, dan operasional yang dibuat terbatas. Bayangkan yang mengurus indikasi transfer pricing lebih seribuan triliun hilang tiap tahun hanya 5 orang dibanding 38.000 karyawan Dirjen pajak. Inilah kesakit-jiwaan tak berkira itu.

Kemarin di milis Tionghoa-net di yahoogroups.com, saya membaca tulisan Marlistya Citraningrum, Mahasiswa Calon Doktor di Taipei. Ia menulis pengalamannya bagaimana sosok Presiden Taiwan yang berkereta-api bagaikan orang kebanyakan; Presiden SBY (Indonesia) Vs Presiden Ma (Taiwan).  Dan agaknya, kita masih akan bermimpi berpejabat macam ini.

Saya copy paste-kan tulisan Citra, yang juga dimuat di Kompasiana, sebagai berikut:

Sabtu lalu, saya dan teman-teman naik kereta Taiwan High Speed Rail (THSR) tujuan Kaohsiung (Zuoying) berangkat dari Taipei jam 7.30 pagi. Kereta dengan kecepatan rata-rata 220 km/jam ini memperpendek waktu tempuh Taipei-Kaohsiung (±320 km) yang normalnya ditempuh dalam 5 jam perjalanan darat menggunakan kereta biasa/mobil menjadi hanya 1,5 jam saja.

Karena kepraktisannya, THSR menjadi pilihan pertama warga Taiwan, tidak perlu check in dan menunggu boarding, dan penerbangan lokal menjadi pilihan kedua. Kami memesan tempat duduk di gerbong 8, kelas ekonomi. Ada dua kelas di THSR, ekonomi dan bisnis. Harga tiket kelas ekonomi adalah NTD 1490 (sekitar IDR 440.000) dan harga tiket kelas bisnis adalah NTD 1950 (sekitar IDR 582.000).

Sewaktu kami memasuki gerbong dan kemudian duduk di tempat yang kami pesan, tidak ada sesuatu yang istimewa. Semuanya biasa saja. Beberapa saat kemudian perhatian kami teralihkan melihat seorang fotografer (terlihat dari kamera profesional yang dia gunakan) sibuk mengambil gambar. Tempat duduk kami berada di tengah, dan kami melihat seseorang memasuki gerbong kami dari depan, bersalaman dengan beberapa penumpang yang duduk di bagian depan, dan diikuti oleh beberapa orang di belakangnya.

Kami baru menyadari itu adalah Presiden Ma Ying-Jeou, ketika ia berjalan menuju belakang, dan sempat menyalami salah satu di antara kami. Lalu meneruskan berjalan dan duduk di salah satu kursi di belakang. Nomor 16. Kursi kami nomor 7. Dan meninggalkan kami tercengang. Kaget. Saking kagetnya sampai tidak ada di antara kami yang sempat berpikir untuk memotret Presiden Ma.

Hanya begitu. No fuss. Beberapa orang dalam rombongan presiden itu pun biasa saja, tidak menggunakan setelan jas rapi, hanya kemeja dan celana panjang biasa, sama seperti Presiden Ma. Gerbongnya tidak dijaga khusus, tidak juga direserve untuk rombongan presiden. Dan itu gerbong kelas ekonomi. Tidak ada bodyguard berseragam, tidak ada pemeriksaan macam-macam untuk penumpang biasa. Dan penumpang lain yang ada di gerbong itupun tidak bereaksi berlebihan, sepertinya biasa melihat presiden mereka naik kereta penumpang biasa.

Lalu saya dan teman-teman sedikit bergunjing. Seandainya itu di Indonesia, apakah hal yang sama akan terjadi. Well, probably not. Lalu kebetulan tadi saya membaca berita itu. Memang pembandingannya bisa jadi kurang seimbang mengingat itu akan memakan terlalu banyak waktu jika bapak SBY naik kereta ke Yogya secara kita belum punya kereta supercepat seperti THSR. Tapi kok ya kurang mengapresiasi penumpang pesawat biasa yang terpaksa terlambat berangkat. Bagaimana jika ada janji penting, misalnya konferensi di kota tujuan? Pertemuan bisnis? Acara pernikahan?

Ah, saya hanya membandingkan saja. Maaf bila dirasa menyinggung.

Ah, Mbak Citra!

Tentu tulisan Anda mencerahkan. Kalau ada yang tersinggung, itulah hanya pemimpin, pejabat, yang acap kepala batu kalau diberi tahu. Maklum mereka memang segalanya tak mengurus kepentingan rakyat. Terima kasih untuk sebuah literair yang hebat. ***

(ditulis pada 13 Juli 2011) 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: