Opini: Larasita Hingga Musrenbangnas

Oleh Iwan Piliang (Calon Gubernur DKI Independen 2012, pendiri Jayakarta Woodball Club, Mereposisi Jakarta Menuju Jayakarta)

 

Sebuah  rejim merusak bahasa, apatah pula logika

***

PADA Rabu, 6 Juli 2011, saya melewati perempatan Jl. Sabang, Jakarta Pusat, menuju ke arah bilangan Menteng. Di pojok kanan ada pemandangan yang mengusik mata. Sebuah papan reklame besar dengan tulisan Larasita, lalu visual pejabat di Badan Pertanahan, berjalan melangkah bersama Presiden SBY.

Larasita

Acap saya terganggu dengan singkatan dibuat kalangan pemerintahan kini.

Saya bukan ahli bahasa. Pelajaran Bahasa Indonesia saya rata-rata. Ketika kuliah di Jurusan Komunikasi, satu semester kami belajar buku tipis tentang Ejaan Yang Baik dan Disempurnakan. Pembelajaran itu juga tak membuat nilai saya bagus. Ponten saya do-re-mi  saja. Maksudnya di bawah lima. Entah karena anggap enteng karena bukunya tipis?

Sejak lama kuat dugaan saya, pelajaran bahasa dimulai di tingkat Sekolah Dasar, walaupun dianggap penting, tetapi lupa menekankan sejatinya bahasa bak matematika, pondamen logika.

Jika saya mengomentari soal penulisan singkatan ini, dalam konteks bukanlah pakar, bukan ahli bahasa, tidak pula sosok jagoan bernilai tinggi bahasanya. Telaah saya adalah di ranah logika, dengan latar aktif menulis sejak 1983.

Lema lara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bermakna sedih, susah hati, sakit. Sedangkan sita; tuntutan pengadilan, perihal mengambil dan menahan barang-barang menurut keputusan pengadilan oleh negara ; pembeslahan. Ada juga makna sita: putih.

Setelah saya memajang foto billboard yang saya maksud di Facebook, barulah saya paham ketika ada seorang kawan memberi tahu kepanjangannya. Di papan reklame Larasita tidak ada kepanjangannya. Agaknya, semua publik sudah paham akan kata itu?! Konon kepanjangan Larasita versi Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu: Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah.

Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah

Secara diksi, ada makna kata di dua suku kata yang mereka singkat. Secara logika, hingga era reformasi ini, Badan Pertanahan tidak mengubah diri dari langgam amtenar ke bertutur sebagai pelayan publik. Mereka masih memakai layanan rakyat.

Lantas mereka siapa?

Tuan tanah?

Mereka digaji melayani rakyat. Untuk melayani rakyat itu fasilitas mereka disiapkan segalanya oleh negara dari uang rakyat.

Dan billboard yang mereka buat, juga dipasang dengan biaya uang rakyat. Alangkah naifnya segala fasilitas mereka gunakan merusak logika bahasa.

Maka tidak berlebihan saya katakan bahwa rejim saat ini memang perusak logika. Dan jika Anda telaah di sana, saya yakin berjibun yang bergelar doktor dan kalau dikritik akan marah, lalu datang dengan argumen ini dan itu yang membuat Anda sebagai rakyat digobloki.

Begitulah, bisa saya pastikan.

Kira-kira dua bulan lalu, mata saya juga tertumbuk pada spanduk besar di depan Gedung Bappenas di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Ada spanduk cukup besar bertuliskan Pra Musrenbangnas. Musrenbangnas versi pemerintah adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Mungkin banyak di antara Anda sudah paham karena acap disosialisasikan. Namun terkadang sedang berjalan hanya membaca Pra Musrenbangnas dengan tambahan visual pejabat, benak bertanya, apa ya kiranya Pra Musrenbangnas?

Jika logikanya spanduk tadi ingin memberitahu sedang persiapan musyawarah, apakah pesan menjadi sampai? Celakanya publik, tepatnya rakyat, yang ingin diberitahu adalah pemilik itu gedung, pemilik itu uang pembuat spanduk. Kerendah-hatian untuk melayani rakyat seakan lenyap. Bertanya saya logika apa yang dipakai, toh nyatanya bahasa menjadi rusak.

Jika ketaatan kaedah bahasa yang dirujuk, maka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional seharusnya disingkat Mupepenas dan atau MP2N, Namun mungkin kegenitan selera mendengar lebih enak, tentu menurut mereka pejabat yang dibayai rakyat tadi, seakan tak peduli dengan kuping rakyat itu yang tak nyaman dengan Musrenbangnas. Dan toh kembali ke logika: yang pejabat kan saya, kami, kalian semua rakyat tahu apa.

Sekali lagi karena bahasa adalah logika, maka kesemrawutan berbahasa, khususnya membuat singkatan kata, tak kalah dahsyatnya dari masalah korupsi menimpa bangsa.

Bak jalanan Jakarta yang hari-hari kusut, tidak dibenahi oleh pejabat yang hatinya bersih dan jernih, maka kita sebagai rakyat; diperkosa menikmati kelakuan pemangku kuasa, mengaku berpendidikan pula. Kita semua ini dicap bodoh diperkosa ‘nrimo! ***

(ditulis pada 07 Juli 2011)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: