Opini: Esensi Kasus Bukan Berwara-wara Prita

Oleh Iwan Piliang (Blogger,Mereposisi Jakarta Menuju Jayakarta)

 

Amandemen UU ITE pasal 27 ayat 3!

***

SAAT ini kita hidup di ranah berita kasus ke kasus datang silih berganti yang diseduh jurnalis lalu dihidangkan ke media. Dominan kasus tidak tuntas bahasan.

Satu topik lanjut ke topik lain. Beranjak pula bahasan ke kasus lain lagi. Jika pun berlanjut-lanjut, berpanjang-panjang diperbincang, seperti kasus penggelapan pajak Gayus, kasus Century, kasus Nazaruddin hingga kasus Prita, tidak menyentuh pondamen premis; apa sesungguhnya terjadi, apa solusi dan bagaimana semua pihak bersikap?

Pada kesempatan ini saya fokus ke kasus Prita. Bermulanya kasus ini ketika Prita Mulyasari membuat surat keluhan terhadap Rumah Sakit (RS) Omni Internasional, tentang pelayanan kepadanya. Surat elektronik, dikirim ke kawannya, lalu menyebar di dunia online.

Jika Anda sidang Pembaca sempat membaca, sosok Prita Mulyasari pernah dimuat di majalah Tempo pada Oktober 2008, di sebelahnya ada juga tulisan soal dilaporkannya saya oleh Alvin Lie, karena tulisan saya di blog soal rencana initial public effering PT Adaro. Kami berdua dilaporkan dengan tembakan sama: pencemaran nama baik.

Pokok soal, pencemaran nama baik sudah ada ganjaran di KUHP di pasal 310, 311, dengan hukuman 6 bulan. Lalu muncul-lah Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronika (UU ITE), yang pasal 27 ayat 3-nya menghukum 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Ketika pernah bergiat di Kadin Indonesia, saya termasuk ikut mendukung UU ITE ini agar kepastian transaksi online mendapat tempat, termasuk urusan mengatur sidik eletronik (digital signature). Kesemuanya itu memberikan kepastian berusaha. Ini premis utamanya.

Entah mengapa ada penumpang gelap.

Ke dalam UU ITE itu dimasukkan soal pencemaran nama baik. Libido oknum pejabat di level Dirjen Kementerian Informasi dan Komunikasi, memasukkan pasal pencemaran itu. Hal ini disambut oleh kalangan DPR yang bersikap represif, maka keluarlah pasal seperti di atas, tanpa mereka mau dan malu pada sejarah.

Sejarah macam mana?

Syahdan, di era Majapahit, pencemaran nama baik, kata berbalas kata, bukan kata berbalas mata buta. Di era penjajahan, ketika Belanda masuk maka lahir pasal 310, 311 yang memenjarakan pencemar nama baik hingga 6 bulan.

Bisa dong dengen encer Anda mencerna? Kok malah di era online yang mashabnya sangat terbuka, pencemaran diganjar 6 tahun. Dengan angka 6 tahun, begitu seseorang tersangka, maka dia ditahan.

Dan di kasus penahanan itulah langgam tak manusiawi menimpa Prita, dan mungkin siapa saja ke depan.

Kala dipenjarakan, sosok Prita yang sedang menyusui anaknya tidak diberi kesempatan pamit ke anak-anaknya. Saya membaca berita itu dari Singapura di saat memverifikasi kasus pembunuhan David Hartanto Wijaya, Mahasiswa Indonesia yang kuliah di NTU, kala itu. Sontak saya mendidih marah.

Maka begitu pulang ke Indonesia, saya menerobos ke penjara bersama kawan-kawan media. Dan kala itu mumpung sedang kampanye pemilihan Presiden, adalah Jusuf Kalla memberikan perhatian jaminan terhadap Prita untuk dilepas. Jusuf Kalla, bergerak setelah saya komunikasikan melalui putrinya yang ada di Facebook. Saya ingat harinya Selasa, dan Rabunya Prita bebas. Lantas pada Kamis, headline Media Indonesia foto Prita Mulyasari sudah bersama Megawati Soekarno Putri. Maklum kala itu semua Capres sedang cari muka.

Akibat gerakan bersama kawan-kawan media dukungan uang cash bermunculan memberkati Prita. Saya bersama Ketua Fraksi Demokrat kala itu, Anas Urbaningrum, sempat mengantar  ke kediaman Prita. Anas atas nama Fraksi Demokrat, memberikan tunai Rp 100 juta.

Kawan di sekretariat DPD RI meminta saya menyaksikan penyerahan cash Rp 50 juta yang dihaturkan Ratu Hemas. Beberapa personal lain seperti Fahmi Idris memberikan cek senilai Rp 50 juta. Lalu berlanjutlah gerakan koin menghimpun mencapai Rp 800 juta.

Prita top. Kalangan yang berbuat kian banyak. Bahkan pengacaranya semula sosok tak dikenal, Syamsu Anwar, belakangan “digeser” oleh OC Kaligis. Prita lalu membintang. OC Kaligis sudah membukukan kasus Prita ini. Kalangan DPR juga berbanyak-banyak simpati kepada Prita.

Jika ditelaah lucu sekali.

UU dibuat pemerintah dan disahkan oleh DPR. Begitu jadi, dan dirasa tak memenuhi rasa keadilan mereka urunan memberi receh. Dan esensi kasus tak pernah menggigit tuntas pas.

Maka saya menggugat pasal  27 ayat 3 itu bersama beberapa kawan lain yang peduli UU ITE  itu ke Mahkamah Konstitusi, karena membawa mudarat bagi kehidupan berbangsa itu. Dukungan tenaga ahli probono dari Dr. Ronny, ahli telematika Universitas Atmajaya, Makassar, juga Rudi Rusdiah, pendiri Apwkomitel, jaringan warnet.

Sayangnya di MK kami dikalahkan.

Ada adegan menyakitkan UU ITE pasal 27 ayat 3 itu kami gugat. Dirjen di Kementrian Komunikasi dan Informasi dengan biaya uang negara, uang rakyat, mencoba mengalihkan isu dengan menghadirkan artis Azhari bersaudara. Isu dibelokkan. Kawan-kawan media pun kala itu tak begitu menggubris upaya kami.

Dari persidangan itu saya mencatat, bahwa Hakim Konstitusi tanpa terkecuali, termasuk Mahfud MD, saya cap tidak menggunakan hati nuraninya. Terlebih sosok Dirjen dari Kementrian Informasi dan komunikasi yang saya indikasi tajam oportunis (karirnya melompat-lompat ke bidang-bidang berbeda, kini yang bersangkutan sudah lompat lagi menjadi kopmisaris bank BUMN).

Mereka semua, termasuk DPR, yang telah mensahkan UU ITE pasal 27 ayat 3, itu memang telah menghibahkan kemudaratan. Mau apa lagi. UU sudah diundangkan, digugat di MK, dikalahkan dan kini sudah membaja keberadaanya. Sebaliknya hingga kini Peraturan pelaksanaan UU ITE tidak kunjung dibuat, korban berjatuhan.

Hingga kini Prita lalu dikalahkan kasasi di Mahkamah Agung. Kita menyimak kelucuan satu ke kelucuan berikutnya terjadi.

Termasuk sangat lucu sekali ibarat orang tak paham SPOK dalam belajar bahasa, yang kita woro-woro selalu Pritanya. Padahal sejatinya yang harus didesak kini, adalah mengugah hati nurani anggota DPR yang  sesungguhnya wakil ralyat itu secepatnya meng-amandemen UU ITE pasal 27 ayat 3.

Lain tidak.

Akan halnya Prita, sudah cukuplah upaya terhadapnya. Ketika berjumpa suaminya di Bakoel Koffie, Cikini, tiga bulan lalu saya masih ingatkan agar publik tetap mengawal kasusnya di MA, juga saya sampaikan ringan bahwa saya sedang mengumpulkan koin untuk mengugat perdata majikan Sumiati, hanya melalui perdata kita memanusiawikan Sumiati dan harkat manusia Indonesia. Tentu saya berharap ia ikut mendukung dengan koin publik yang dimilikinya. Suami Prita hanya tersenyum. Kami berpisah dengan senyum-senyuman.

Menjadi sangat lucu apabila ke depan anggota DPR urunan koin lagi untuk Prita. Namun  jika itu yang terjadi, hanya bak mengambil judul film yang digarap Deddy Mizwar: Alangkah Lucunya Negeriku. ***

(ditulis pada 12 Juli 2011)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: